Liputan Soft Launching SPAN
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sekjen Kementerian Keuangan K. A. Badaruddin melakukan pemotongan nasi tumpeng sebagai simbol dari Soft Launching SPAN, Senin (19/8), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Setelah menjalani masa pengembangan selama lebih dari empat tahun, SPAN kini memasuki tahap awal implementasi, yaitu tahap awal induksi dengan proses uji coba (piloting process). Piloting process SPAN tersebut akan melibatkan unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, KPPN Jakarta VI, Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yangmengelola Data Base Administrator (DBA), serta Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaa dan Ditjen Anggaran.

Dalam sambutan pembuka, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang TI, Bobby A.A. Nazief menyampaikan bahwa momentum ini dimaknai dengan dua hal. Hal pertama adalah keberhasilan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan reformasi system. Hal kedua adalah kewajiban Kementerian Keuangan secara bersama untuk menjaga hasil ini sehingga betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama K. A. Badaruddin menyampaikan, &ldquosejak awal pengembangannya, SPAN dimaksudkan untuk menjadi alat utama dalam kebijakan fiskal sehingga kita dapat mengantisipasi berbagai tantangan perekonomian bangsa kedepan baik nasional, regional, bahkan global. APBN harus menjadi instrument kebijakan fiskal yang dapat diandalkan untuk itu dibutuhkan suatu core system yang kokoh dan terintegrasi. Hal itu penting jika kita mengharapkan terjaganya stabilitas fiskal. Prinspinya adalah data yang dibutuhkan harus akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah target dari pengembangan SPAN.&rdquo

K. A. Badaruddin melanjutkan, bahwa hal penting berikutnya yang diharapkan dari SPAN adalah peningkatan sinergi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter, hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koneksitas pengelolaan APBN dengan perbankan. Dari kalangan perbankan Kementerian Keuangan mengharapkan dapat mengoptimalkan dukungannya terhadap SPAN sehingga bukan hanya BI dan empat Bank Nasional saja yang terkoneksi dengan SPAN, bank-bank lainnya juga dapat terkoneksi dengan SPAN. Menurutnya, ini diyakini dapat menjadi stimulus yang cukup efektif untuk menggerakkan perekonomian.

Selain dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, acara tersebut dihadiri juga oleh perwakilan Bank Dunia dan Vice President LG CNS sebagai konsultan. Dalam kesempatan tersebut K. A. Badaruddin menyampaikan, &ldquoKehadiran kita semua ditempat ini menjadi catatan penting dalam sejarah pengelolaan keuangan negara. Kita berkesempatan menjadi saksi soft launching SPAN yang merupakan buah reformasi penganggaran dan perbendaharaan negara.&rdquo

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Seminar Kebijakan Fiskal Tahun 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Provinsi Kalimantan Tengah
Palangkaraya, perbendaharaan.go.id - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah menyelengggarakan Kegiatan Seminar Kebijakan Fiskal Tahun 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis (25/7), di Hotel Swiss-Bel Danum Palangkaraya. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta. Selain dari pihak Kementerian Keuangan, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari instansi vertikal Non Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, BUMN/BUMD dan Swasta serta perwakilan media lokal di Palangkaraya.

Acara dimulai tepat pukul 14.30 WIB. Dibuka oleh Ludiro selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Ludiro menyampaikan bahwa kebijakan fiskal sangat penting artinya dalam rangka menstimulus perekonomian suatu negara. Hal itu tentu saja sangat terkait dengan kondisi perekonomian global terkini. &ldquoPemerintah perlu memperhitungkan perkembangan ekonomi terkini untuk mengambil langkah kebijakan fiskal, &ldquo ujar Ludiro. Untuk itu, Kementerian Keuangan selaku pengambil keputusan dibidang fiskal, berupaya mengupayakan kontribusi APBN yang optimal di suatu wilayah&ldquo.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Drs. Berlin Sawal, M.Si. Dalam sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan seminar dimaksud di daerah Kalimantan Tengah. Dikatakan bahwa &ldquoKebijakan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Fiskal 2013 ini perlu diinformasikan kepada berbagai kalangan dalam rangka memberikan masukan terkait kebijakan publik yang strategis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan perekonomian Indonesia umumnya dan di Provinsi Kalimantan Tengah pada kuhusnya&rdquo.

Seminar ini dipandu langsung oleh Ludiro, dengan pembicara pertama Luky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF yang membahas mengenai Perkembangan Ekonomi Terkini. Dalam paparannya disampaikan bahwa ekonomi global masih menghadapi resiko pelemahan, meskipun diperkirakan akan berakselerasi pada semester ke-2 2013. Sedangkan perkembangan perekonomian domestik Indonesia mampu tumbuh tinggi dan stabil terutama dalam satu dekade terakhir.

Selanjutnya pembahasan mengenai APBN-P 2013 dan Kebijakan Subsidi BBM oleh Noor Iskandsyah, Kepala Bidang Kebijakan Subsidi, Pusat Kebijakan APBN, BKF yang menyoroti arah kebijakan fiskal 2013 serta substansi APBN-P 2013. Sedangkan pembicara terakhir oleh Regional Economist untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Dr. M. Handry Imansyah. Dalam paparannya, Handy Imansyah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah cenderung meningkat yaitu sebesar 6.44% pada triwulan I tahun 2013 bahkan diatas tingkat pertumbuhan nasional sebesar 6.02%. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah lebih rendah dari nasional.

Meskipun pelaksanaan acara seminar dilakukan bertepatan dengan bulan puasa, namun semangat para peserta mengajukan pertanyaan sangat tinggi. Mungkin bagi mereka, seminar ini adalah moment yang baik untuk menyampaikan aspirasi khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga BBM baru-baru ini. Acara kemudian ditutup dengan buka puasa bersama.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah

Liputan Rapat Koordinasi Terbatas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng-DIY-Jatim di Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id -Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Terbatas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng, DIY dan Jatim, Sabtu malam (06/07), di Aula Lt. III Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta. Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kanwil, Kabag Umum, Kabid, Kepala KPPN dan beberapa pejabat eselon IV dari ketiga Kanwil, Kasubdit Pembinaan dan Pengembangan PA serta seluruh Kabag pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

Terkait tugas-tugas baru sehubungan dengan implementasi PMK 169/PMK.01/2012, Tata berharap agar Kepala Kanwil dan KPPN jangan hanya duduk di belakang meja saja. Menurutnya, Kepala Kanwil dan KPPN harus mau keluar, membaur, melakukan komunikasi formal dan informal kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal. Melalui acara &ldquotalent scouting&rdquo yang dikemas dengan menarik, satu per satu kompetensi dan talenta para pejabat eselon III di tiga Kanwil tersebut diuji oleh Tata. Hal itu menjadi sebuah pelajaran berharga bagi para pejabat eselon III yang mengikutinya.

Sebelumnya, pada Sabtu pagi kegiatan yang difasilitasi Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta, Alfiah. Dalam sambutannya, Alfiah menyampaikan bahwa PMK 169/PMK.01/2012 perlu dilakukan evaluasi terkait permasalahan implementasinya di lapangan guna mencari solusi terbaik. Menyinggung sosialisasi PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Alfiah mengharapkan agar narasumber dapat memberikan pencerahan kepada para peserta sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas fungsi di unit masing-masing.

Kegiatan sesi pertama diisi dengan pemaparan para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Paparan pertama disampaikan oleh Kabag OTL Didyk Choiroel dengan tema &ldquoIsu-Isu Strategis Ditjen PBN Bidang Keorganisasian&rdquo. Beberapa isu penting yang disampaikan antara lain terkait Kajian Fiskal Regional, Manajemen Satker KPPN, Urjab serta Grading yang baru. Selanjutnya Kabag Administrasi Kepegawaian Teguh Dwi Nugroho memaparkan Isu Strategis Pengelolaan SDM Ditjen PBN seperti Program Kerja SDM, Modernisasi Pengelolaan SDM, Quick Win SDM, HR Development, Talent Management dan Employee Engagement. Sebagai Plt. Kabag Pengembangan Pegawai, Teguh melontarkan permasalahan diklat yang diselenggarakan oleh BDK di daerah, dimana banyak tawaran untuk diklat yang tidak terkait dengan fungsi Ditjen PBN. Pada semester II 2013 Ditjen PBN akan mengirimkan SDM untuk diklat yang bersifat homogen dan menunjang pelaksanaan penajaman fungsi Ditjen PBN dan langsung ke Pusdiklat terkait di Jakarta. Paparan ketiga oleh Kabag Keuangan (Ahmad Juhari) membahas evaluasi atas belanja semester I TA 2013, struktur RKA KL Kanwil dan KPPN TA 2014 dan beberapa temuan BPK atas LK TA 2012. Ahmad Juhari juga melontarkan wacana tentang besaran Dana Sosial yang belum berubah sejak 2002 dan perjalanan dinas pindah menetap/pensiun yang sudah tidak sesuai lagi. Pemaparan terakhir oleh Kabag Umum (Heru PN) yang menyampaikan evaluasi pemenuhan standar sarpras di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Sesi yang dimoderatori oleh Kabid SKKI Kanwil DIY M.I. Sri Nuryati berjalan dengan lancar diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab.

Selepas istirahat, Sesi Kedua diisi dengan Sosialisasi PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dengan narasumber Kasubdit PPA Dit PA Midden Sihombing dan moderator Kabag OTL. Menurut Midden, secara materi ketentuan dalam PP ini 60% sudah ada dalam PMK 190/PMK.06/2012, kemudian 30% adalah materi tentang PNBP sisanya yang 10% adalah mengenai piutang, hibah dan lain-lain. Yang menarik dari PP 45 ini adalah dihilangkannya ketentuan tentang pengelolaan BMN dan aturan penggunaan anggaran untuk peringatan hari besar/raya. Sesi diskusi terkait PP 45/2013 berlangsung cukup hangat karena adanya pandangan yang berbeda terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi, namun menurut narasumber saat ini sedang digodok rumusannya oleh Kantor Pusat DJPBN. 

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Liputan Bimtek Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Sistem Perbendaharaan, Iskandar, membuka kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perbendaharaan, Selasa (25/6), di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan up-grading bagi 86 orang Penyuluh Perbendaharaan yang bertugas di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, hasil rekrutmen tahun 2011 dan 2012.

&ldquoDengan terbitnya PMK tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki tugas yang semakin penting dan kompleks terkait fungsi pembinaan kepada Satuan Kerja. Penyuluh Perbendaharaan memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan pembinaan,&rdquo ujar Iskandar saat menyampaikan keynotespeech.

Menurut penyelenggara, Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perbendaharaan ini didisain untuk dapat memenuhi kebutuhan para penyuluh bersertifikat akan hard competencies berupa materi-materi perbendaharaan terkini. Selain itu, diberikan pula beberapa materi baru sesuai amanat dalam PMK 169/2012, seperti materi &ldquoSpending Review&rdquo dan &ldquoSistem Akuntansi Pemerintah Daerah&rdquo. Para pesrta juga mendapat soft competencies, berupa materi teknik komunikasi dan presentasi serta penanaman motivasi untuk dapat memfasilitasi secara penuh kebutuhan penyuluh untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dinamika dan perkembangan Ditjen Perbendaharaan.

Sebelum penyelenggaraan Bimtek, telah dilakukan penyusunan Modul Penyuluh Perbendaharaan edisi tahun 2013 yang berisi materi-materi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam PMK 169/2012. Materi dalam modul-modul tersebut itulah yang akan disampaikan kepada para penyuluh bersertifikat dalam Bimtek kali ini. Dengan demikian diharapkan dapat memfasilitasi para penyuluh perbendaharaan dengan kemampuan yang lengkap baik soft maupun hard competency.

Kegiatan berlangsung selama empat hari. Narasumber berasal dari Ditjen Perbendaharaan, BPPK, Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Anggaran. Dikarenakan kegiatan ini berupa upgrading bagi para penyuluh perbendaharaan, maka sistem evaluasi bagi peserta adalah pre test dan post test yang akan dilaksanakan pada awal dan akhir pelaksanaan kegiatan.

Oleh: Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan, Edited by novri

Liputan L-KITI Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan baru saja melahirkan karya teknologi informasi (TI) dalam ajang L-KITI (Lomba Karya Inovasi Teknologi Informasi) 2013. Puncak kegiatan ditandai dengan pemilihan karya terbaik. Kemudian, acara ditutup oleh Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Teguh Dwi Nugroho, Kamis (11/7), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Panitia penyelenggara menyampaikan, dengan semakin meningkatnya peran teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas tinggi di bidang 

teknologi informasi. Selama ini, beberapa pegawai Ditjen Perbendaharaan telah menunjukkan kemampuan di bidang TI untuk mendukung proses kerja di lingkungan masing-masing. Agar kemampuan para pegawai tersebut terus terpelihara, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyelenggaraan ajang penghargaan ini.

Dalam sambutannya, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan, &ldquoKita membutuhkan tenaga-tenaga yang memahami TI dengan baik. Saat ini organisasi kita berubah menjadi TI minded. Untuk itu Ditjen Perbendaharaan menunggu karya-karya teknologi informasi hasil ciptaan anak kandung organisasi ini.&rdquo

Pegawai yang mengirimkan hasil inovasi teknologi informasi berjumlah 14 orang dengan jumlah aplikasi sebanyak 14 aplikasi. Berdasarkan penilaian awal dari Tim Seleksi, diperoleh 12 aplikasi atau 12 orang yang dinominasikan untuk dilakukan penilaian tingkat lanjut.

Setelah dilakukan uji aplikasi dan presentasi, Panitia memutuskan Juara I, II dan III, sebagai berikut :

Gilang Fajar Febriani berhasil meraih gelar juara dengan menciptakan infinity application berbasis web. Aplikasi tersebut terdiri dari beberapa modul yang dapat membantu tata administrasi di KPPN. Misalnya dalam modul CSO (customer service officer), aplikasi tersebut dapat merekap permasalahan dan jawaban. Sehingga, pertanyaan dan jawaban yang berulang dapat teridentifikasi.

Sementara itu, Husaini menciptakan Aplikasi Uang Muka. Aplikasi tersebut bertujuan membantu dan memudahkan bendahara dalam bekerja. Sedangkan Rani Muryani, menciptakan Aplikasi Checklist Kelengkapan SPM/SP2D yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan front office.

Selain proses pemilihan hasil karya terbaik, kegiatan ini juga memberikan pengembangan pengetahuan dan keterampilan bidang TI bagi seluruh nominatornya. Panitia penyelenggara mengundang seorang network security administrator Dani Firmansyah sebagai narasumber pengamanan jaringan. Dani Firmansyah dikenal juga sebagai salah satu hacker terbaik di Indonesia.

Oleh: Novri H. S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar, perbendaharaan.go.id - Diawali keynote speech dari Direktur Jenderal Pebendaharaan yang dibacakan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Bersama Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dibuka secara resmi, Rabu (3/7), di Aula Lt.6 GKN II Makassar. Rakor tersebut bertema &ldquoSinergi Membangun Negeri Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel&rdquo.

Acara ini dilaksanakan seiring dengan telah diterbitkannya PMK No.169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mendapat penugasan baru di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan untuk melakukan koordinasi penyusunan laporan konsolidasian LKPP dan LKPD, Kajian Fiskal Regional, Spending Review dan Government Financial Statistic (GFS).

Acara yang digagas oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPBN Prov. Sulsel ini menghadirkan jajaran pemerintahan daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya Kepala Bappeda, Kepala Inspektorat, Kepala BPKD dan Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 100 peserta mewakili Pemprov, 21 Kabupaten dan 3 Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan narasumber yang sangat kompeten dibidangnya yakni Kepala Perwakilan BPK Prov. Sulsel, Kepala BPKP Prov. Sulsel, Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini diwakili Direktur Sistem Perbendaharaan serta wakil Kementerian Keuangan di daerah yaitu Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan pertama, Kepala Perwakilan BPK Prov. Sulsel, Kornelis Syarif menyampaikan penjelasan audit dan pemeriksaan di BPK, temuan dan tindak lanjut yang berpengaruh terhadap opini serta mengumumkan kab/kota yang mendapatkan opini WTP, WTP DPP, WDP lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Pemateri kedua, Kepala BPKP Prov. Sulsel, Hamonangan Simarmata memaparkan sistem pengendalian intern dimana BPKP berperan sebagai auditor internal pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas, membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Quality Assurance dalam Reformasi Birokrasi, mengawal program pemerintah dan Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi. Materi ketiga dan terakhir disampaikan secara berturut-turut oleh Iskandar, Direktur Sistem Perbendaharaan yang memaparkan PMK No.169/PMK.01/2012 tentang tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Wakil Kementerian Keuangan di daerah serta Bilmar Parhusip, Kakanwil DJPBN Prov. Sulsel yang mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 masih mencapai 29,88%. Disampaikan pula rencana tindak atas permasalahan yang ditemukan.

Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan setelah seluruh materi disampaikan oleh narasumber berlangsung cukup lama dan antusias disambut oleh peserta dan panelis. Ini tercermin dari cukup banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta rapat. Diantara pertanyaan tersebut terdapat permasalahan tentang pendampingan oleh BPKP terkait inventarisasi aset kabupaten tetapi hasil yang diterima setelah pemeriksaan BPK masih mendapat opini WDP. Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPK Prov. Sulsel menyampaikan juga bahwa Gubernur, Bupati/Walikota dapat melakukan sharing permasalahan yang ada di masing-masing daerah dan BPK akan memberikan data-data yang diperlukan sehingga laporan-laporan keuangan yang ada dapat terselesaikan dengan baik yang pada akhirnya Opini WTP dapat tercapai.

Merangkai acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, keesokan harinya tanggal 4 Juli 2013 pada tempat yang sama di Aula Lt.6 GKN II Makassar diadakan Sosialisasi dan Workshop Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Acara diikuti sebanyak 82 peserta yang terdiri dari 62 peserta dari Inspektorat dan BPKD Prov/Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ditambah 20 peserta perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini berlangsung selama sehari dengan tujuan memberikan penjelasan tentang arti pentingnya penerapan SAP dalam sistem akuntansi pemerintahan guna menunjang terciptanya laporan keuangan yang akurat, valid, transparan dan akuntabel untuk mencapai opini audit terbaik melalui pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan. Narasumber yang dihadirkan juga berasal dari Dit.APK yang banyak menularkan ilmu dan pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya tentang gambaran umum Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP No 71 Tahun 2010, Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP), Materi Persediaan, Aset Tetap, KDP dan sebagainya.    

Melalui tema yang diusung dalam acara rangkaian rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terkait di dalam pengelolaan keuangan negara dalam hal ini APBN maupun APBD dapat bersinergi bekerjasama mewujudkan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel guna menuju good governance dan clean government. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama terus ditingkatkan secara berkesinambungan melalui seminar bersama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, BPK, BPKP dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dibantu oleh regional economist sebagai wujud komitmen menjalankan amanah paket undang-undang bidang keuangan negara.

Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

Laporan gempa Aceh
Aceh, perbendaharaan.go.id - Gempa bumi berkeKuatan 6,2 SR ikut dirasakan para pegawai KPPN Takengon. Gempa yang berpusat di Kabupaten Bener Meriah mengguncang bumi nanggroe pada hari Selasa sore (2/7) lalu. &ldquoKami berlari ke halaman kantor saat gempat terjadi,&rdquo ujar Imam, salah satu pegawai KPPN Takengon, saat dihubungi melalui telepon.

KPPN Takengon yang berjarak tidak jauh dari pusat gempa mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa baik dari pihak KPPN maupun bendahara satuan kerja karena peristiwa alam itu, namun dinding dan beberapa struktur bangunan terlihat retak. Atap bangunan dan plafon juga runtuh terkena dampak musibah gempa dengan kedalaman 10 km di bawah tanah tersebut. &ldquoAda pegawai yang mengalami luka ringan karena reruntuhan plafon,&rdquo tambah pelaksana seksi Pencairan Dana tersebut.

Pegawai yang berasal dari Purwokerto itu menambahkan bahwa gempa tektonik juga menyebabkan aktivitas pelayanan sempat terganggu menyusul adanya guncangan yang cukup keras dan mengejutkan semua orang. &ldquoBendahara ada yang terkena pecahan kaca,&rdquo tutur Imam.

Jadwal rekonsiliasi yang rutin dilakukan pada awal bulan juga tidak dapat berjalan secara maksimal. Pasalnya, sarana dan prasarana yang ada tidak dapat digunakan secara optimal mengingat dampak yang disebabkan dari gempa itu sendiri. Bagus Septiawan, pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi, mengamini hal itu. &ldquoGimana mau rekon, kantor aja hancur,&rdquo ungkapnya dalam pesan singkat. 

Gempa susulan dengan magnitude 5,5 dan 5,3 SR kembali terjadi di Bener Meriah pada malam hari. Kantor yang semula hanya mengalami keretakan dan rusak ringan kini mengalami rusak berat dan roboh. Aktivitas kantor juga tidak terlihat pada hari Rabu (3/7). Semua pegawai fokus pada evakuasi dan persiapan layanan sementara. &ldquoMulai besok semua sudah berjalan normal. Aktivitas kantor sementara ini dipindah ke gedung serbaguna milik pemerintah daerah setempat,&rdquo ujar Imam. 

Oleh: Gigih Alfrian &ndash kontributor Aceh
Editor: Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto melantik 137 pejabat eselon III dan IV lingkupDitjen Perbendaharaan, Kamis (27/6), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Selain pejabat lingkup Kantor Pusat dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, peserta pelantikan lainnya merupakan pejabat di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang belum memiliki pejabat eselon II definitif.

Dalam sambutannya, Agus Suprijanto mengharapakan pejabat eselon III dan IV dapat menjadi roda penggerak organisasi dan bergulirnya fungsi-fungsi manajemen dalam unit-unit kerja.

&ldquoPeran strategis Ditjen Perbendaharaan menuntut kita semua untuk lebih bersifat proaktif, responsif, analitis dan IT minded,&rdquo ujar Agus.

Dirjen Perbendaharaan melanjutkan, terkait revitalisasi tugas kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai implementasi PMK 169/PMK.01/2013, Ditjen Perbendaharaan mempunyai tantangan yang harus dihadapi, yaitu penyusunan kajian fiscal regional, spending review, penyusunan GFS (Government Financial Statistic), serta optimalisasi tugas lainnya.

Di saat yang sama, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa saat ini perkembangan SPAN dalam tahap krusial. Tahapan UAT (User Acceptance Test) menentukan apakah proses bisnis SPAN dapat diaplikasikan. Keberhasilan UAT menentukan jadwal tahapan berikutnya, yaitu piloting dan roll out.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan