Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, menghimbau jajarannya agar dapat menggunakan waktu secara efektif dan bermanfaat untuk ibadah meski Ramadan usai.
Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, menghimbau jajarannya agar dapat menggunakan waktu secara efektif dan bermanfaat untuk ibadah meski Ramadan usai.
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,-“Sejalan dengan semangat mutasi antar unit eselon 1, saya ucapkan selamat bergabung kepada pejabat yang baru saja bermutasi ke DJPb dari unit eselon 1 lain sehingga menjadi bagian dari keluarga besar DJPb. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk terus memajukan organisasi dan merespon berbagai tantangan,” tutur Dirjen Pebendaharaan, Hadiyanto, dalam kegiatan Arahan Dirjen Perbendaharaan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Rabu (24/4).
Denpasar – Dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam tujuannya untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah menggagas inisiatif baru melalui penajaman tugas Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) di daerah. Dalam tugas barunya tersebut, Kanwil DJPb di seluruh Indonesia harus bekerja dengan pendekatan analytics dan dituntut agar mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dalam membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan regional.
Salah satu pilar pelaksanaan RCE oleh Kanwil DJPb adalah melalui implementasi Asset Liability Committee (ALCo) Regional. Pelaksanaan ALCo Regional telah mulai dilakukan pada akhir 2021 melalui piloting pada enam Kanwil DJPb di seluruh Indonesia, salah satunya Kanwil DJPb Provinsi Bali. Sejak 2022, ALCo Regional ini telah diimplementasikan di seluruh Kanwil DJPb di 34 provinsi.
Untuk menyamakan persepsi implementasi ALCo di regional Bali-Nusa Tenggara (Nusra) dalam semangat Kemenkeu Satu, Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar bersama dengan Kanwil DJPb Provinsi Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Kapasitas dan Penguatan Sinergi ALCo Regional Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, (21/04).
Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, mengajak seluruh Insan Perbendaharaan untuk terus membangun curiosity dan critical thinking terhadap fenomena perekonomian dan pengelolaan keuangan di daerah.
“Saya dorong terus mengenai curiosity. Keingintahuan kita terhadap banyak hal di lingkungan kita sangat penting, seperti bagaimana output dan outcome dari APBN, berapa pertubuhan ekonomi regional, saya harapkan ada pemikiran-pemikiran yang lebih maju,” ungkap Hadiyanto dalam Kunjungan Kerja di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (21/4).
APBN tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19, tetapi juga dari penurunan kegiatan ekonomi yang akan berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, APBN perlu terus dilaksanakan secara hati-hati dengan fleksibilitas. Hal ini memang tidak mudah bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L), karena tantangannya sangat dinamis dan luar biasa. Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) Tahun 2022 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (13/04).
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Standardisasi kompetensi dan skill set yang handal bagi para SDM Pengelola Keuangan APBN, telah menjadi concern utama Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun yang lalu. Kementerian Keuangan telah membangun standardisasi dan penilaian kompetensi, pemeliharaan kompetensi, kemudian mengembangkan SDM berkompeten tersebut dalam suatu profesi pengembangan karir melalui Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto saat memberikan keynote speech secara virtual pada acara Kemenkeu Corpu Talk: Pengembangan Kompetensi dan Karier Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan di Jakarta, Rabu (6/4).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (30/03), dan diikuti dengan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2021. Menkeu hadir didampingi oleh sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga yang mewakili institusi Pemerintah Pusat, beserta Dirjen Perbendaharaan dan jajaran Kemenkeu lainnya. LKPP Tahun 2021 diterima secara langsung oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan atas LKPP tersebut.
Jakarta, djpb.kemeneku.go.id,- Komitmen Pemerintah untuk mendukung UMKM diejawantahkan dalam pembahasan topik pemberdayaan UMKM dalam Forum G20 Tahun 2022. Topik tersebut menjadi salah satu prioritas yang diangkat, mengingat UMKM merupakan backbone perekonomian Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto saat memberikan keynote speech pada acara Soft Launching SIKP Mobile serta Penyerahan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) di Jakarta, Kamis (31/3).