Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono meresmikan KPPN Khusus Penerimaan, Rabu (1/10), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Pembentukan KPPN Khusus Penerimaan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2012 Tanggal 6 Nopember 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam presentasinya Plt. KPPN Khusus Penerimaan, Widhia Arie Prajoga Wijata menyampaikan bahwa tugas KPPN Khusus Penerimaan adalah melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mitra kerja KPPN Khusus Penerimaan adalah biller (DJA, DJP dan DJBC), Bank/Pos Persepsi serta Satuan kerja dan pihak ketiga yang akan mengajukan konfirmasi.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa KPPN Khusus Penerimaan sebagai unit baru dihadapkan pada tantangan peningkatan penerimaan Negara dan peningkatan kualitas, akurasi dan validitas data penerimaan. Dirjen Perbendaharaan menambahkan, sebagai unit yang baru lahir, jajaran KPPN Khusus Penerimaan memegang kendali navigasi awal. &ldquoSaat ini jajaran KPPN Khusus Penerimaan ibarat akan memanah, pergeseran setiap derajatnya akan berpengaruh terhadap tercapai atau tidaknya target yang ditentukan nantinya,&rdquo ujar Marwanto.

Secara simbolis peresmian dilakukan Dirjen Perbendaharaan dengan pembukaan tirai papan nama KPPN Khusus Penerimaan. Kemudian Dirjen Perbendaharaan melakukan pemotongan tumpeng di dalam ruangan KPPN Khusus Penerimaan disaksikan oleh para Direktur dan Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.

Sedikit berbeda dengan KPPN lainnya, secara struktur organisasi KPPN Khusus Penerimaan bertanggung jawab secara teknis dan fungsi langsung kepada Direktur PKN. Sedangkan secara organisasitoris dan administratif, KPPN Khusus Penerimaan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan melantik Kepala KPPN Khusus Penerimaan, Andi Kaerudin bersama empat orang pejabat eselon IV. Para pejabat yang dilantik selanjutnya akan menjadi pejabat definitf di KPPN Khusus Penerimaan.

Oleh : Novri H.S.T dan Rakhmat Raharjo

Balikpapan, perbendaharaan.go.id &ndash Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Kementerian Keuangan kembali digelar pada Tahun ini. Tiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi wakil Ditjen Perbendahraan dalam penilaian di tingkat Kementerian Keuangan. Tiga nominator KPPc tersebut yaitu, KPPN Yogyakarta, KPPN Balikpapan dan KPPN Amlapura.

Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Kementerian Keuangan telah menuntaskan penilaiannya pada tiga KPPN tersebut. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Setjen Kementerian keuangan Charmeida Tjokrosuwarno menyampaikan, penilaian KPPc merupakan ajang tahunan di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun demikian, Charmeida menekankan bahwa ajang ini bukan sekedar lomba untuk mencari pemenang. Menurutnya, inilah bukti bahwa Kementerian Keuangan senantiasa menjaga dan memelihara kelanjutan reformasi birokrasi melalui kompetisi pelayanan public. Ia menambahakan, kepercayaan public akan diraih dengan pelayanan yang memenuhi harapan public.

"Acara penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian merupakan "the truth moment" untuk mengetahui tingkat kepuasan atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan" ungkap Charmeida Tjokrosuwarno selaku ketua tim.

Prosesi penilaian pada setiap KPPN dilakukan melalui presentasi dari Kepala KPPN, audiensi dengan para stakeholders serta penilaian sarana dan prasarana kantor secara langsung. Para nominator bersaing dalam menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima bagi stakeholders. Kenyamanan ruang kerja dan pelayanan, kejelasan bisnis proses, kepastian janji layanan, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berbagai inovasi yang memudahkan stakeholders menjadi andalan masing-masing KPPN dalam meraih gelar KPPc Kementerian Keuangan.

Hasil penilaian KPPc Kementerian Keuangan Tahun 2014 akan disampaikan dalam upacara Hari Oeang pada bulan Oktober 2014. Momen tersebut menjadi salah satu bentuk kompetisi positif bagi setiap unit instansi pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk terus meningkatkan mutu pelayananya kepada para pemangku kepentingan.

oleh : Tim Media Center DItjen Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Pembekalan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014
Jakarta-Perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengadakan Kegiatan Pembekalan Pejabat Eselon IV tahun 2014 yang diselenggarakan mulai tanggal 22 s.d 27 September 2014, di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 187 Pejabat Eselon IV yang menduduki jabatan baru dari seluruh Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan teknis perbendaharaan para pejabat Eselon IV dalam melaksanakan tugas dan fungsi di unitnya masing-masing, &ldquoKegiatan Pembekalan Pejabat Eselon IV Ditjen Perbendaharaan tahun 2014 menekankan pada dua aspek materi yaitu hard competency yang berisi materi teknis perbendaharaan, dan materi soft competency yang menekankan aspek pembangunan kompetensi kepemimpinan, dan manajerial,&rdquo ujar Kepala Pengembangan Pegawai, Teguh Dwi Nugroho.

Selain penyajian materi di dalam kelas, peserta diajak mengalami langsung pekerjaan yang akan mereka hadapi nanti dengan bermain peran (role play) pada acara pembekalan, &ldquoHal ini merupakan konsep baru kegiatan pembekalan, peserta pada sesi ini akan diberi materi bertemakan implementasi Aplikasi SPAN, dengan adanya metode role play ini, diharapkan para peserta mampu mengetahui proses bisnis Implementasi SPAN di unit/ Kantor masing-masing,&rdquo imbuh Teguh.

Selanjutnya, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana membuka acara pada kegiatan tersebut, sekaligus memberikan ceramah umum. &ldquoSungguh saya merasa sangat senang hadir di tengah-tengah Bapak/ Ibu Pejabat Eselon IV kegiatan pembekalan, calon pemimpin masa depan yang merupakan sebagai strategic partner dalam pengejawantahan visi, misi, strategi kebijakan Ditjen Perbendaharaan pada masing-masing unit Eselon II Ditjen Perbendaharaan.&rdquo Ungkap Sesditjen Perbendaharaan, Haryana.

Pada ceramah umum yang dibawakannya, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa ada lima hal tantangan perubahan di masa depan pada Ditjen Perbendaharaan yaitu: Pertama, modernisasi sistem dan proses bisnis pencairan dana dan penerimaan negara yang berbasis teknologi informasi, Kedua, pengelolaan kas negara secara end-to-end dilakukan dengan optimalisasi koordinasi kebijakan cash management-debt management-bank sentral melalui asset-liability committe (ALCO), Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dilakukan melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, integrasi sistem dan standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah, Keempat, pengelolaan investasi pemerintah yang bersumber dari APBN yang saat ini masih tersebar dan kebijakannya bersifat parsial dan saling tumpang tindih perlu segera diperjelas mandat dan kewenangannya, dan Kelima, pembinaan pengelolaan BLU oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan diperluas tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangannya saja, tetapi juga proses penganggarannya.

Pada kesempatan tersebut, Sesditjen Perbendaharaan juga mengingatkan peran pembinaan pelaksanaan anggaran di Kanwil dan peran manajemen satker di KPPN akan menjadi lebih dominan di masa yang akan datang, &ldquoPeran-peran tersebut diterjemahkan sebagai upaya optimalisasi fungsi yang dilaksanakan paling tidak dengan dua cara. Pertama, intensifikasi, yaitu dengan mengintensifkan apa yang telah kita laksanakan dan telah kita capai selama ini, dan kedua adalah dengan ekstensifikasi. Yaitu dengan memperluas target pelaksanaan tugas dan fungsi kita yang selama ini berfokus kepada K/L dan sektoral.&rdquo imbuh Sesditjen Perbendaharaan.

Pada akhir ceramahnya, Haryana berpesan kepada seluruh peserta yang hadir untuk senantiasa memahami posisi kita sebagai pejabat Ditjen Perbendaharaan, &ldquoDirektorat Jenderal Perbendaharaan dalam dinamika perubahan yang ada saat ini dan akan terus terjadi di masa depan. Untuk itu, mari kita berubah menjadi insan yang lebih baik, dengan integritas tinggi dan kompetensi yang selalu berkembang. Kita perbaiki orientasi berfikir dan cara bekerja, serta bulatkan tekad untuk memberikan darma bakti kita yang terbaikkepada negara dan rakyat Indonesia. Dengan izin Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita dan generasi penerus kita akan turut menikmati hasilnya,&rdquo pungkas Sesditjen Perbendaharaan.
Oleh: Imam, Novri, Sugeng dan Tino (Tim Media Center DJPBN)

Liputan Kunjungan Wakil Menteri Keuangan II ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara
Maluku Utara, Perbendaharaan.go.id--Suatu kebanggaan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara untuk dapat disambangi oleh Wakil Menteri Keuangan II, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, disela-sela kesibukan beliau mewakili Menteri Keuangan untuk menyampaikan Keynote Speech dalam acara Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang digelar di Ternate pada tanggal 3 &ndash 5 September 2014. Kesempatan langka ini betul-betul dimanfaatkan oleh tidak hanya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara tetapi juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara untuk dapat bertatap muka secara langsung dan mendengarkan arahan beliau selaku pimpinan Kementerian Keuangan.

Selesai menyampaikan Keynote Speech, Pak Bambang &ndash begitu beliau biasa disapa &ndash dengan gayanya yang dinamis bergegas menuju Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dimana seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara telah siap menyambut. Dengan didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah, Pak Bambang menyapa dengan hangat seluruh pegawai Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Uta yang ada. Sambil memantau kondisi ruang kerja dan fasilitas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Pak Bambang antusias mendengarkan pemaparan Sulaimansyah terkait layanan dan fasilitas yang disediakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dalam rangka terus menerus meningkatkan kinerja layanan kepada para pemangku kepentingan. Salah satu hal yang baru adalah dengan menyediakan layanan Dashboad Kanwil yang memudahkan Satker dalam mengakses pembuatan Kode Billing MPN G2 secara mandiri hanya dengan satu kali klik. Hal ini, menurut Pak Bambang adalah sebagai wujud peran aktif Kanwil Perbendaharaan dalam percepatan penerimaan negara walau diperkirakan tahun ini tidak akan tercapai target.

Pada kesempatan ini, Sulaimansyah melaporkan perkembangan keuangan dan perekonomian daerah di Maluku Utara serta strategi-strategi apa yang telah dan akan diambil oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada khususnya untuk dapat lebih berperan meningkatkan perekonomian daerah sebagai perwujudan peran kanwil sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinisi Maluku Utara, Sulaimansyah juga menyampaikan profil Kementerian Keuangan di Provinisi Maluku Utara dimana terdapat 257 pegawai Kementerian Keuangan tersebar di 11 Kantor Vertikal Kementerian Keuangan.

Dalam arahannya Pak Bambang mengingatkan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara untuk selalu bersemangat dan menjaga motivasi dalam bekerja karena kontribusi setiap pegawai akan mendapat perhatian dari pimpinan. Jangan sampai lokasi Maluku Utara yang relative jauh dari Jakarta menurunkan etos kerja yang dimiliki. Pegawai Kementerian Keuangan di Maluku Utara harus bisa mengantisipasi Maluku Utara 2 &ndash 3 tahun kedepan dimana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Morotai akan semakin berkembang dan menuntut kesiapan Kementerian Keuangan dalam mengamankan Penerimaan Negara di kawasan tersebut.

Secara khusus Pak Bambang mengingatkan pentingnya peran Kementerian Keuangan dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan cara berperan aktif dalam pembinaan keuangan daerah. &ldquoKanwil Ditjen Perbendaharaan harus bisa menjadi Adviser bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD&rdquotegas pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 ini. Menanggapi hal tersebut, Sulaimansyah menyampaikan bahwa saat ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara telah melakukan langkah-langkah pembinaan keuangan daerah melalui berbagai kegiatan seperti pendampingan penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, Workshop Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Workshop Akuntansi Berbasis Akrual.

Layaknya seorang bapak kepada anak-anaknya, Pak Bambang berkenan mendengarkan curahan hati pegawai Kementerian Keuangan di Maluku Utara. Berbagai keluhan yang disampaikan para pegawai mulai dari isu-isu terkini Kementerian Keuangan semisal wacana reorganisasi Kementerian Keuangan hingga masalah kesejahteraan pegawai berkenaan dengan biaya kemahalan di Provinsi Maluku Utara ditanggapi oleh Pak Bambang dengan lugas dan penuh empati.

Kunjungan Wakil Menteri Keuangan II diakhiri dengan foto bersama seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang hadir. Pak Bambang secara pribadi mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang telah diberikan oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara, Perbendaharaan.go.id--Suatu kebanggaan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara untuk dapat disambangi oleh Wakil Menteri Keuangan II, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, disela-sela kesibukan beliau mewakili Menteri Keuangan untuk menyampaikan Keynote Speech dalam acara Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang digelar di Ternate pada tanggal 3 &ndash 5 September 2014. Kesempatan langka ini betul-betul dimanfaatkan oleh tidak hanya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara tetapi juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara untuk dapat bertatap muka secara langsung dan mendengarkan arahan beliau selaku pimpinan Kementerian Keuangan.

Liputan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan di Jakarta.
Jakarta, perbendaharaan.go.id, - Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, menghimbau kepada peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal itu disampaikan pada saat membuka acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan di Jakarta, Senin (15/09).

Haryana juga mengingatkan agar tugas pengelolaan kinerja dapat dijalankan dengan strategi yang riil, terarah, serta memberikan hasil yang positif untuk mencapai target kinerja Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

&ldquoMaka dari itu yang diperlukan adalah mengkritisi dan memberikan masukan yang konstruktif agar tugas pengelolaan kinerja dapat dijalankan dengan strategi yang riil, terarah, serta memberikan hasil yang positif untuk mencapai target kinerja Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya .&rdquo Imbuhnya.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan selama tiga hari yakni mulai tanggal 15-17 September 2014 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola kinerja di lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan serta dapat dijadikan sebagai media komunikasi dan konsolidasi strategi dan current issues pengelolaan kinerja Ditjen Perbendaharaan tahun 2014.

Sedangkan peserta rapat koordinasi adalah sebanyak 112 peserta yang terdiri dari Kepala Subbagian Penilaian Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Administrator Pengelolaan Kinerja sebanyak 66 peserta, serta dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebanyak 46 pegawai.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari capacity building bagi peserta rapat koordinasi, narasumber yang dihadirkan untuk menyampaikan materi adalah narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya yaitu dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Sedangkan materi yang diberikan selama rakor tersebut adalah, Pertama, Mekanisme Penilaian Perilaku dan Kuesioner Perilaku dalam Kerangka Pengelolaan Kinerja Pegawai, yang dilanjutkan dengan Arah Kebijakan Pengembangan Aplikasi dengan narasumber dari Biro SDM KEmenterian Keuangan.

Kedua, Pengelolaan Kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSc) meliputi, Sistem manajemen kinerja berbasis BSc, Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Utama Inisiatif Strategis, Cascading dan Alignment, Manual IKU, Kontrak Kinerja. penilaian Kinerja, serta dilanjutkan dengan simulasi yang disampaikan oleh Pushaka Setjen Kemenkeu. Sedangkan yang ketiga, Next Step Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan disampaikan oleh Kepala Bagian OTL, Setditjen Perbendaharaan.

Oleh: Sugeng

Liputan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014.
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014, Jumat (12/9) dimanfaatkan oleh Wakil Presiden RI, Boediono, untuk menyampaikan pesan terkait implementasi akuntansi berbasis akrual kepada para 778 peserta yang terdiri dari para pejabat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

&ldquoKami mengintruksikan langsung kepada semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah terkait implementasi akuntansi berbasis akrual yang sebaik-baiknya,&rdquo pesan Boediono kepada para undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, Boediono juga menjelaskan bahwa sejalan dengan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Pemerintah Pusat sedang mengembangkan moderninasi sistem pengelolaan Keuangan Negara melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan system yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan.

&ldquoSaya sangat mendukung sistem tersebut dan berharap SPAN menjadi motor penggerak bagi pengelolaan keuangan negara yang efesien dan efektif serta menjadi alat utama dalam pengelolaan kebijakan bersama untuk mengantisipasi berbagai tantangan perekonomian bangsa di masa depan,&rdquo dukungan Boediono terhadap SPAN.

Rakernas kali ini mengambil tema &rdquoDengan semangat Wajar Tanpa Pengecualian Sukseskan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Tahun 2015&ldquo tema yang senada dengan agenda besar pemerintah dalam menyongsong implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada tahun 2015 mendatang.

Dalam laporan Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, di awal acara, disampaikan bahwa Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) terus mengalami perbaikan yang signifikan dari tahun ketahun.

&ldquoUntuk Laporan Keuangan Tahun 2013 yang mendapat opini baik, yaitu opini Wajar sebanyak 83 LKKL, yaitu terdiri dari 65 (enam puluh lima) LKKL mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified) dan sebanyak 18 (delapan belas) LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion).&rdquo Jelas Chatib Basri.

&ldquoJumlah LKKL yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian meningkat secara signifikan jika dibandingkan pada tahun 2006 yaitu hanya sebanyak 7 (tujuh) LKKL.&rdquo Imbuhnya menambahkan.

Chatib Basri juga menjelaskan terkait LKKL yang mendapatkan Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) jauh menurun menjadi 3 (tiga) LKKL pada tahun 2013 dari semula sebanyak 36 (tiga puluh enam) LKKL pada tahun 2006.

Pada rakernas kali ini juga diberikan penghargaan/apresiasi kepada K/L dan pemerintah daerah yang berhasil menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2013 dengan capaian kualitas tertinggi mengacu kepada opini audit WTP dari BPPK. Penghargaan tersebut diberikan kepada K/L sebanyak 65 K/L dan 152 pemerintah daerah.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan Rudy Widodo menyampaiakan bahwa seluruh penerimaan negara harus disetorkan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN). Hal tersebut disampaikan pada workshop Peningkatan Akuntabilitas Penerimaan Negara Melalui Pembatasan Setoran Langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan Optimalisasi Pemanfaatan Modul Penerimaan Negara (MPN), Rabu (27/8), di Jakarta.

Direktur PKN, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah akan melakukan pembatasan setoran langsung penerimaan negara melalui RKUN yaitu seluruh penerimaan negara harus menggunakan chanel penyetoran penerimaan negara melalui MPN. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan penyusunan peraturan pada tahun 2014, masa transisi pada tahun 2015 dan diterapkan secara penuh pada tahun 2016 dimana secara sistem Bank Indonesia dan bank umum akan menolak setoran langsung penerimaan negara ke RKUN.

Menurutnya, kebijakan baru ini dilatarbelakangi masih terdapatnya berbagai permasalahan yang disebabkan belum tertibnya wajib setor dalam memberikan informasi yang dibutuhkan saat melakukan penyetoran langsung ke RKUN sehingga dampaknya adalah belum memadainya akuntabilitas dan kewajaran penerimaan negara. Oleh karena itu kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan akuntabilitas penerimaan negara sekaligus optimalisasi pemanfaatan MPN G-2 dan MPN Valas.

Sementara itu, Kasubdit RKN, Arief Rahman Hakim menjelaskan keunggulan dari mekanisme penyetoran penerimaan negara melalui MPN beserta tahapan yang harus dilakukan oleh wajib setor mulai dari registrasi sampai dengan pembayaran melalui berbagai chanel MPN. 

Workshop dihadiri oleh Kementerian/Lembaga yang memiliki setoran PNBP dan wajib setor yang masih melakukan penyetoran penerimaan negara langsung melalui RKUN antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM dan PT Freeport.

Pada sesi demo MPN G-2 dan MPN Valas, dipraktekkan secara real time pembuatan id billing pada aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku biller PNBP yang dilanjukan dengan praktek penyetoran PNBP melalui chanel MPN G2 dan MPN Valas yaitu e-banking, teller dan EDC oleh PT Bank BRI (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Bank BNI (Persero). 

Dari diskusi yang dipandu oleh Kasubdit RKUN Direktorat PKN Dwinanto, para peserta workshop pada umumnya menyatakan siap untuk melaksanakan kebijakan baru ini dan mengalihkan setorannya yang selama ini langsung melalui RKUN ke Bank/Pos Persepsi melalui MPN. Kasubdit RKUN menyatakan bahwa sudah saatnya semua pihak memahami bahwa penyetoran penerimaan negara ke Kas Negara tidak hanya harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat jumlah tetapi juga harus valid dan akuntabel. 

Para wajib setor dan K/L mengharapkan agar pelaksanaan kebijakan baru ini didukung dengan peraturan yang jelas dan peningkatan kualitas layanan dan jumlah Bank/Pos Persepsi khususnya layanan MPN G-2 dan MPN Valas.

Workshop tersebut diisi dengan kegiatan sosialisasi kebijakan baru pengelolaan RKUN oleh Direktur PKN, presentasi tentang mekanisme penyetoran penerimaan negara melalui MPN khususnya MPN G-2 dan MPN Valas oleh Kasubdit Rekening Kas Negara (RKN) Direktorat PKN, diskusi terkait pelaksanaan penyetoran penerimaan negara secara langsung melalui RKUN serta demo secara real time pembayaran penerimaan negara melalui MPN G-2 dan MPN Valas. 

Oleh: Kontributor Dit. PKN

Bandar Lampung, perbendaharaan.go.id - Kementerian Keuangan melalui sinergi antara Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini, Kamis (21/8) di Hotel Novotel Lampung. Seminar dihadiri 130 peserta terdiri dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Pusat Bank Daerah Lampung, para pejabat instansi vertikal di Provinsi Lampung, pejabat pemerintah daerah setempat, para ekonom, akademisi, serta pengusaha/wakil asosiasi ekonomi/perdagangan. Seminar dilaksanakan dengan tujuan memberikan gambaran perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi regional Provinsi Lampung kepada publik Lampung serta ajang sharing opinion di antara para pelaku ekonomi Lampung dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas fiskal di Provinsi Lampung.

Seminar diawali dengan sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang diwakili oleh Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Taukhid. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan seminar ini diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan berbagai fungsi pemerintahan dalam suatu sistem pengelolaan fiskal yang sustainable. Selanjutnya beliau mengajak semua pihak untuk senantiasa secara bersama-sama, sesuai domain tugas dan keahlian masing-masing, untuk meningkatkan kualitas belanja dengan mengevaluasi seluruh komponen-komponen utama belanja serta meningkatkan efektivitas belanja yang memberikan output, outcome dan multiplier effect yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya Choiria Pandarita , selaku staf ahli Bidang Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung menyampaikan keynote speech dari Gubernur Provinsi Lampung sekaligus membuka acara seminar secara resmi.

Acara inti seminar kali ini merupakan panel diskusi dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Dr. Ferry Irawan (Kepala Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF), Adhi Wiriana (Kepala BPS Provinsi Lampung), dan Adijanto (Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

Sesi pertama dari panel diskusi diisi oleh Ferry Irawan dengan menyajikan makalah bertema Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini. Beliau menyampaikan bahwa perekonomian global tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih terdapat kemungkinan adanya downside risk. Perkembangan ekonomi domestik pada kuartal kedua tahun 2014, Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,12% (yoy). Sumber utama pendorong pertumbuhan PDB domestik ini adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sebaliknya konsumsi pemerintah dan kegiatan ekspor impor mengalami kontraksi. Sementara untuk kinerja neraca pembayaran pada kuartal kedua tahun 2014 membaik dengan adanya peningkatan surplus menjadi US$4,3 miliar. Lebih lanjut, Ferry juga menyampaikan mengenai arah kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2015 yang masih akan melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Narasumber kedua, Adhi Wiriana menyajikan makalah dengan tema Perkembangan Ekonomi Lampung Terkini. Beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi lampung periode 2009-2013 mencapai rata-rata 6,0%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata per tahun nasional pada periode yang sama sebesar 5,9%. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan pemerataan ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan nilai Gini rasio yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun tersebut. Kontribusi sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Lampung tahun 2013 adalah sektor pertanian yaitu sebesar 35,54% da diikuti sektor Perdagangan, Restauran dan Hotel (PRH) sebesar 15,94%. Pada tahun 2013 inflasi Bandar Lampung meningkat menjadi 7,56%. Meski demikian angka inflasi ini lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 8,38 persen.

Narasumber ketiga, Adijanto membawakan makalah dengan tema Evaluasi Pendanaan dan Keuangan Daerah. Beliau menjelaskan hubungan keuangan pusat dan daerah saat ini serta evaluasi kebijakan dan pengaturan terhadap hubungan keuangan tersebut di masa depan. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung kebijakan makro nasional. Seluruh kebijakan makro, terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah. Besaran dana APBN yang diserahkan ke daerah melalui transfer ke Daerah untuk tahun 2014 adalah sebesar 592,5 triliun. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. 

Sesi terakhir dari panel diskusi diisi dengan tanya jawab dengan moderator Marselina Djayasinga selaku Regional Economist Kementerian Keuangan di Provinsi Lampung. Sesi diskusi ini berlangsung cukup hangat dan segar dengan besarnya antusias pertanyaan dari peserta seminar. Beberapa pertanyaan bahkan tidak mendapat jawaban yang memadai karena keterbatasan jadwal waktu seminar. Sebelum seminar dituitup, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Sahat M.T. Panggabean juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas fiskal yang mandiri. Acara seminar ditutup secara resmi pada pukul 13.30 dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung