Liputan Treasury Seminar I tahun 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id Di tengah keprihatinan Ditjen Perbendaharaan terhadap kasus yang menimpa dua pegawainya, para pegawai Ditjen Perbendaharaan patut merasa lebih aman dalam bekerja. Pasalnya, ahli hukum administrasi negara Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang S.H., M.H. berpendapat bahwa kelalaian pelaksanaan SOP (Standard Operating Procedure) tidak dapat dipidanakan. Hal itu diungkapkan dalam Treasury Seminar I tahun 2011, Rabu (13/4), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta.

 &ldquoSuatu penyimpangan terhadap suatu produk administrasi (SOP, red) tidak mungkin kemudian diberikan tindakan hukum pidana,&rdquo ujar Dian.

Treasury seminar kali ini digelar sebagai salah satu rangkaian kegiatan re-entry program dalam rangka memberdayakan para pegawai lulusan tugas belajar Ditjen Perbendaharaan. Program tersebut dilakukan oleh pegawai lulusan studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Mereka diharapkan dapat memberikan ide pemikiran mengenai perkembangan terbaru organisasi kemudian mengkombinasikannya dengan ilmu yang dimiliki.

Sesuai dengan tujuan awal kegiatan, pada awal acara para alumni program beasiswa Ditjen Perbendaharaan mempresentasikan makalah dengan judul &rdquoPerlindungan Hukum Pegawai Ditjen Perbendaharaan, Mungkinkah atau Sebatas Angan-angan?&rdquo. Tema ini dipilih oleh para alumni magister ilmu hukum menyesuaikan dengan semangat Treasury Seminar. Selain itu, mereka terpanggil untukmengamalkan ilmu yang dimiliki untuk mengkaji lebih lanjut peristiwa KPPN Jakarta II yang berujung pada pentingnya perlindungan hukum terhadap pegawai Ditjen Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas, khususnya bagi pegawai yang melayani stakeholder.Untuk memperKuat kajian tersebut, diundang ahli hukum bidang pidana, administrasi negara, dan keuangan negara.

Dalam hal perspektif hukum pidana , ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Dr. Eva Achyani Zulfa, S.H., M.H. menjelaskan bahwa para pejabat atau pegawai yang tidak memiliki motivasi merugikan keuangan negara tidak dapat tergolong sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Pendapat tersebut diambilnya berdasarkan definisi korupsi itu sendiri menurut Undang-undang.

&ldquoSehingga tidak bisa kemudian kita katakan bila seseorang yang tidak punya tujuan merugikan keuangan negara dikatakan sebagai pelaku korup.&rdquo Ujar Eva.

Pada kesempatan yang sama, Drs. Siswo Sujanto, DEA selaku ahli hukum keuangan negara yang sekaligus mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan turut sumbang pendapat. Siswo menjelaskan bahwa sejak terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara, kementerian/ lembaga bertanggung jawab penuh terhadap keuangan yang dikelolanya. Hal itu merupakan perwujudan dari prinsip &ldquolets the manager manage&rdquo.

Lebih lanjut Siswo berpendapat bahwa tahapan pengeluaran negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) di satuan kerja, bukan pada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN. Sehingga menurutnya, secara administrasi para pegawai KPPN tidak bertanggung jawab terhadap pengeluaran negara yang dilakukan satuan kerja.

&ldquoBarang siapa yang memerintahakan pembayaran, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap akibat pelaksanaan pembayaran tersebut. Artinya penerbit SPM itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi, karena pengujian yang dilakukan Menteri Keuangan  hanyalah recheck on the table.&rdquo tandas Siswo yang juga Ketua Tim penyusunan paket RUU Keuangan Negara.

Kegiatan yang dikelola langsung melalui Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Bagian pengembangan Pegawai dibuka oleh Direktur Sistem Perbendaharaan mewakili Dirjen Perbendaharaan yang berhalangan hadir karena menghadiri Rapat Pimpinan Kemenkeu.

Oleh: Novri H.S. Tanjung (Media Center Ditjen Perbendaharaan)

Liputan rapat pimpinan terbatas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoSemakin hari tugas dan tanggung jawab kita semakin besar dan kompleks. Untuk itu, iklim dan suasana kerja yang dibangun harus semakin sehat dan harmonis. Seluruh jajaran pimpinan saya harap dapat menciptakan atmosfir yang lebih humanis, akrab dan egaliter,&rdquo kata Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan saat membuka acara rapat pimpinan terbatas di Jakarta tadi pagi (25/4).
Pesan tersebut disampaikan oleh Agus Suprijanto di hadapan para Kepala Kanwil DJPBN se Indonesia dan para direktur serta para pejabat eselon tiga di lingkungan Kantor Pusat DJPBN pada acara rapat pimpinan terbatas (rapimtas) di Jakarta. Acara rapimtas sendiri bertujuan khusus untuk mengevaluasi kinerja triwulan I tahun 2011 dan membahas rencana lanjutan pada triwulan II.

&ldquoRapimtas Ditjen Perbendaharaan memiliki tujuan khusus untuk melakukan evaluasi kinerja triwulan satu dan membahas rencana lanjutan triwulan dua,&rdquo kata Tata Suntara, Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.

&ldquoRapimtas akan dibagi menjadi beberapa sesi, sesi perkembangan penyusunan LKPP dan permasalahannya, progress report dan langkah persiapan implementasi SPAN dan diskusi panel pelaksanaan anggaran,&rdquo sambungnya.

Pada triwulan pertama tahun 2011 telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyerapan anggaran dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada periode yang sama tahun 2010. Sekedar diketahui bahwa pada triwulan satu tahun 2010 penyerapan anggaran hanya mencapai 4,35%. Sedangkan triwulan satu tahun 2011 telah terserap 10,80%. Namun demikian diakui oleh Dirjen perbendaharaan bahwa penyerapan pada triwulan pertama tahun ini masih sangat rendah.

&ldquoSaat ini kita telah memasuki triwulan kedua. Realisasi anggaran kita masih relative rendah,&rdquo kata Agus Suprijanto.

&ldquoPercepatan realisasi penyerapan anggaran perlu semakin distimulasi secara ketat dengan memonitor dan mengevaluasi penyerapan dan memacu terselenggaranya kegiatan yang telah direncanakan,&rdquo tambah suksesor Herry Purnomo di Ditjen Perbendaharaan ini.

Menurut Agus Suprijanto monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran merupakan salah satu kunci dalam peningkatan penyerapan anggaran. Oleh karenanya seluruh kantor vertical diharapkan dapat menyajikan data dan informasi yang akurat dan up to date.

Mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan itu mengatakan bahwa pada fungsi pelaporan keuangan, Ditjen Perbendaharaan telah berhasil menyampaikan LKPP unaudited ke BPK pada tanggal 30 maret 2011. Sebuah prestasi yang tidak bisa dipisahkan dari upaya tak kenal henti dan dedikasi tinggi dari seluruh komponen.

&ldquoSaya sampaikan apresiasi yang tinggi atas prestasi itu,&rdquo kata Agus Suprijanto mengomentari prestasi tersebut. &ldquoSemoga hasil audit BPK dapat sesuai dengan target dan harapan kita semua,&rdquo lanjutnya.

Dirjen Perbendaharaan juga menyinggung tentang kesiapan pencapaian target implementasi SPAN. Menurutnya tahun 2011 merupakan tahun yang strategis bagi program SPAN.

&ldquoTerutama dalam rencana piloting SPAN,&rdquo kata Agus Suprijanto lagi.

Pada acara rapimtas tersebut beliau salah satu pejabat eselon satu Kementerian Keuangan RI itu juga menyampaikan rasa kekagumannya atas perubahan yang terjadi.

&ldquoSaya salut dengan perubahan yang telah terjadi. Penyempurnaan proses bisnis, perubahan mindset para pegawai, perbaikan sarana dan prasarana telah mampu mengubah kualitas pelayanan menjadi lebih baik,&rdquo kata Direktur Jenderal Perbendaharaan mengakhiri sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino Adi Prabowo &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Rekonsiliasi Tiga Pihak
Jakarta, perbendaharaan. go.id - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto membuka kegiatan Rekonsiliasi Tiga Pihak secara resmi, Selasa (19/4), di Jakarta.  Rekonsiliasi tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN)  Tahun 2010. Tiga pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi kali ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian/ Lembaga, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebelumnya, pemerintah telah menyusun LKPP Tahun 2010 (unaudited) dan menyampaikan kepada BPK pada tanggal 30 Maret 2011 untuk diaudit. Sebagai laporan keuangan dengan status belum diperiksa (unaudited), maka LKPP Tahun 2010 tersebut masih perlu dikoreksi, baik karena data baru, maupun karena temuan pemeriksaan BPK serta kekeliruan yang mungkin ditemukan kemudian.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto mengatakan, &ldquoHasil pemeriksaan BPK merupakan masukan yang sangat penting bagi perbaikan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.&rdquo

Sementara itu, Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki menyampaikan bahwa secara profesional BPK memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Opini tersebut diambil dengan mendasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian itern.

Lebih lanjut, Taufiequrachman Ruki menggambarkan kondisi umum sementara LKPP dan LKKL 2010. Dalam hal permasalahan kewajaran informasi, pengendalian atas pengelolaan, pencatatan dan pelaporan PNBP sumber daya alam (SDA) tidak dikelola dengan tertib. Selain itu, Hibah langsung yang diterima satker-satker Kementerian/ Lembaga (KL) belum dimintakan ijinnya kepada Menteri Keuangan sehingga tidak dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai penerimaan hibah maupun belanja yang dibiayai dari hibah.

Kemudian, Kas di Bendahara Pengeluaran tidak menggambarkan fisik kas yang dikuasai oleh Bendahara, ditambah Masih terdapat kas dan setara kas yang masih dalam penguasaan KL namun tidak dilaporkan. Terdapat dua KL besar yang belum melaporkan dana yang masih dikelolanya baik yang berupa sisa belanja maupun dana yang belum disalurkan.

Sementara itu, hal yang terkait Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) pada beberapa KL yang memiliki Aset Tetap yang signifikan masih bermasalah. Pertama, Aset yang bukan milik KL disajikan dalam hasil IP. Kedua, masih terdapat aset tetap yang belum di IP setidaknya di dua KL. Ketiga, kesalahan dalam penilaian aset tetap setidaknya di tiga KL.

Dalam hal permasalahan ketidakpatuhan dalam pengelolaan Keuangan Negara, BPK menilai terdapat PNBP yang belum dan/atau terlambat disetor ke Kas Negara. Diantaranya bahkan digunakan langsung diluar mekanisme APBN. Terdapat pula anggaran belanja digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasi anggarannya.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo (Media Center Ditjen Perbendaharaan)

Liputan Roadshow Direktur Jenderal Perbendaharaan di Palangka Raya dan Banjarmasin
Palangkaraya, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoAda dua hal yang perlu menjadi perhatian kita, terutama para pimpinan KPPN dan Kanwil pada tahun ini,&rdquo jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto dalam lawatan kerjanya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hari Jumat pagi (15/4).

Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

&ldquoPertama, pada tahun anggaran 2011, pertama kalinya kita menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Penerapannya mempunyai implikasi yang luar biasa di organisasi kita terutama pada proses bisnisnya,&rdquo urai Agus memulai penjelasannya. &ldquoKalau dulu sistem penganggaran berbasis pada input, akuntabilitas cukup kalau sudah kita belanjakan uangnya, tunjukkan kuitansinya, kemudian buatkan laporannya. Selesai,&rdquo lanjut beliau. &ldquoTetapi sekarang (sesuai dengan Anggaran Berbasis Kinerja, red), pertanggungjawaban atau akuntabilitas kita sebagai pengguna anggaran tidak berhenti pada spending atau belanja melainkan pada output atau kinerja yang dihasilkan, harus sejalan dengan anggaran yang dimiliki.&rdquo

Agus Suprijanto melalui penjelasannya tersebut di hadapan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah, Joko Wihantoro para Kepala KPPN dan para pegawai lingkup Kanwil DJPBN Prov. Kalteng, memaklumi kesulitan seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Keuangan dalam menyesuaikan pola pengAnggaran Berbasis Kinerja (ABK) tersebut. Akan tetapi beliau tetap meminta jajarannya untuk bekerja semaksimal mungkin untuk menyukseskannya. &ldquoPelaksanaan ABK ini harus kita dukung habis-habisan dan jangan sampai mengalami kendala sehingga di akhir tahun nanti (akan, red) banyak persoalan terkait dengan laporan keuangan kita.&rdquo

Dirjen PBN yang baru dilantik beberapa bulan yang lalu tersebut langsung meminta para pegawai di KPPN dan Kanwil khususnya Seksi Vera dan Aklap untuk menaruh perhatian yang khusus terhadap sistem pelaporan keuangan untuk menghadapi perubahan sistem penganggaran dimaksud. &ldquoTetapi teman-teman di Front Office (diharapkan, red) supaya lebih tajam untuk menilai. Walaupun tanggung jawab otorisator sudah berpindah ke Kementerian Lembaga, tetapi monitoring capaian output perlu kita tetap lakukan,&rdquo pinta beliau lebih detil.

Reward and Punishment

Agus Suprijanto yang dalam setiap kesempatan pengarahannya sering menggunakan pendekatan dari sudut ekonomi makro tersebut, mengatakan hal kedua yang patut menjadi perhatian jajarannya di Ditjen Perbendaharaan, yaitu penerapan reward and punishment untuk meningkatkan persentase penyerapan anggaran. Beliau mengulas rendahnya tingkat penyerapan anggaran pemerintah tahun 2004-2009 yaitu sebesar 90-95%. Hal ini, menurut beliau, diperparah dengan adanya kelambatan dan penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran berjalan.

&ldquoOleh karena itu dicanangkan pola reward and punishment ini, untuk memacu Kementerian dan Lembaga serta kita semua mempercepat proses penyerapan anggaran, karena anggaran yang terserap lebih awal itu kontribusinya terhadap perekonomian akan sangat besar,&rdquo ulas beliau menjelaskan substansi di belakang kebijakan tersebut. Menurutnya, &ldquoKontribusi utama pada pertumbuhan ekonomi selain konsumsi , investasi , export-import, adalah government spending yang sangat diandalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tidak pada angkanya, tetapi pada kebijakan-kebijakan yang akan lahir dari pelaksanaan anggaran ini. Maka apabila proses penyerapan anggaran itu lambat maka kontribusinya terhadap ekonomi akan lambat,&rdquo lanjut beliau menjelaskan.

Melihat urgensi penyerapan anggaran yang berakhir pada penerapan reward and punishment tersebut,  Agus Suprijanto meminta jajarannya di KPPN dan Kanwil untuk bersikap proaktif dan menunjukkan sikap membantu K/L dan satker dalam mengingatkan dan memperingati mengenai capaian penyerapan anggaran mereka dalam bentuk tayangan progress penyerapan anggaran pada LCD TV yang terdapat pada ruang layanan masing-masing. &ldquoDari situ, mereka bisa diingatkan. Bagi mereka yang lambat dapat diberikan sinyal merah, atau yang mendekati lambat kasih sinyal kuning, tapi yang bagus kasih warna hijau atau biru. Proses menjadi adil karena ada peringatan dari kita,&rdquo jelas beliau lebih lanjut.

&ldquoKalau sudah diperingati tapi tidak ada progres, ya apa boleh buat tahun depan anggarannya kita potong. Dan hasil pemotongan akan dialokasikan pada K/L atau satker yang bisa lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program2nya,&rdquo kata beliau sambil memberikan peringatan.

Perjalanan Nostalgia

Mengikuti kunjungan dinas yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto pada akhir minggu lalu (15-16/4) tidak ubahnya melihat perjalanan napak tilas seorang manusia yang menghargai masa lalunya di tengah pencapaian karir tertinggi yang dirasakannya saat ini. Sekitar 14 tahun lalu, sepulang dari menyelesaikan pendidikan S3-nya, Agus Suprijanto menjabat sebagai Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama kurang lebih enam bulan sebelum akhirnya kembali ke Jakarta.

Disambut dan didampingi langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Joko Wihantoro beserta jajarannya Agus Suprijanto mengunjungi bekas kantor yang pernah dipimpinnya dan rumah dinas Jl. Baban yang pernah ditempatinya sebelum mengunjungi KPPN dan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah.

&ldquoPalangkaraya telah menorehkan kenangan yang mengesankan bagi saya dan keluarga. Saat itu saya  membawa isteri dan dua orang anak,&rdquo kenang Dirjen Perbendaharaan mengawali sambutan pengarahannya di ruang aula Kanwil. Kota yang sempat menjadi tempat persinggahan karirnya tersebut, menurut beliau masih sama cantik, apik, tertata rapi dan asri dengan kenangan yang dimilikinya selama ini. Akan saja pertumbuhan kotanya tidak terlalu pesat bahkan terkesan agak lambat, tidak seperti saat pencanangan program lahan sejuta hektar yang diterapkan pemerintah.

Acara pengarahan yang didahului dengan sambutan Joko Wihantoro tersebut, sempat ramai dengan riuh rendah tanggapan para pegawai menanggapi seloroh beliau. Menurutnya ada kesamaan yang berhubungan dengan kota Palangkaraya sebagai tempat pencetak pejabat-pejabat tinggi Ditjen Perbendaharaan. &ldquoDirektur Jenderal Perbendaharaan adalah mantan (pegawai, red)Palangkaraya, Plt. Sekretaris DJPBN yang merangkap sebagai Direktur PKN juga mantan Palangkaraya, Kakanwilnya juga mantan Palangkaraya,&rdquo jelasnya disambut tepuk tangan para peserta.

Hadir dalam pengarahan tersebut menyertai sebagai rombongan Kantor Pusat adalah Kepala Bagian OTL, Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum. (MC/TWP)

Oleh: Tonny W. Poernomo &ndash Media Center DJPBN

Liputan Motivational Achievement KPPN Percontohan Tahap I

Bogor, perbendaharaan.go.id &ndash Sejenak keluar dari rutinitasnya, para pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarata, mengikuti kegiatan Motivational Achievement KPPN Percontohan Tahap I, Sabtu (9/4), di Cikererteg, Bogor. Teriakan semangat berkali-kali dikeluarkan para peserta selama rangkaian acara, yang terdiri dari sesi games dan sesi motivasional.

Kegiatan tersebut digagas Bagian Pengembangan Pegawai guna memelihara motivasi pegawai KPPN Percontohan dalam memberikan kinerja pelayanan yang baik bagi publik. Selain itu, kegiatan itu juga sebagai imbangan tuntutan tugas dan beban kerja yang relatif tinggi. Imbangan ini lebih mengarah pada aspek motivasi, dalam meredam akumulasi beban tugas agar tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja.

Pemberian dorongan motivasi dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi interaksional, aktifitas kelompok (low impact outbound), dengan fokus pada cara pandang dan pola pikir peserta, menyangkut aspek kognitif dan emosi.

Menurut Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan soft skill para pegawai. Sehingga, perpaduan hard skill dan soft skill dapat membentuk kompetensi pegawai secara optimal.

Pada sesi permainan alam terbuka (low impact outbond) secara berkelompok, difasilitasi oleh para trainer internal Bagian Pengembangan Pegawai. Jenis permainan yang dilakukan adalah team building. Para peserta tampak begitu menikmati setiap permaian yang dipandu oleh para trainer. Gelak tawa peserta acap kali terlihat pada setiap permainan.

Pada malam hari, sesi ceramah motivasi difasilitasi oleh motivator sekaligus praktisi NLP Bina Harkat Indonesia, Andri Andriansyah. Ceramah motivasi mencakup cara pandang dan pola pikir &ldquosehat&rdquo secara psikologis, sikap bersyukur dan memaknai hidup secara positif, menyingkirkan penghalang serta memahami potensi dan keunggulan diri, serta komitmen pengembangan diri.

Keesokan harinya, peserta mendapat ceramah manajerial dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Siregar. Ceramah manajerial membahas isu penajaman fungsi treasury dalam era transformasi kelembagaan, serta pemantapan dan penguatan peran KPPN Percontohan dalam keberlangsungan dan kelanjutan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan Motivational Achievement KPPN Percontohan Tahap I ini merupakan pilot project. Tahap selanjutnyapegawai KPPN Percontohan di seluruh Jawa, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan akan mengikuti kegiatan ini. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Bagian Pengembangan Pegawai dalam mensinergikan program pemberdayaan SDM madya di daerah dengan wadah pendaerahan program diklat.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Roadshow Direktur Jenderal Perbendaharaan di Semarang, Purwodadi, Klaten dan Yogyakarta
Semarang, perbendaharaan.go.id &ndash Demikian seruan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto dalam pengarahannya dihadapan para pegawai lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah, Kamis malam (7/4). &ldquoPelayanan publik memang nomor satu, tapi prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga,&rdquo tambah beliau menanggapi kasus SPM aspal (asli tapi palsu, red) yang telah terjadi di KPPN Jakarta II pada tahun 2008.

Agus Suprijanto terlihat berusaha memahami dan mendalami tekanan pekerjaan yang dirasakan para pegawai  di KPPN dengan mengatakan, &ldquoBelajar dari pengalaman rekan-rekan kita yang berurusan dengan hukum karena kelalaian, maka tidak apa-apa dimarahin karena sedikit lambat, tidak apa-apa kalau customer kita protes karena kita lambat asal kita jangan sampai salah bayar. Tapi jangan terlalu hati-hati sehingga pelayanan publik kita menjadi lambat. Dua hal tersebut harus seimbang!&rdquo

Ucapan Agus tersebut mengawali roadshow yang baru pertama kali dilakukannya setelah menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi di Ditjen Perbendaharaan. Perjalanan yang dimulai tanggal 7 April 2011 dari kota Semarang dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara DJPBN Semarang I dan II, dilanjutkan dengan acara tatap muka dengan para pejabat dan pelaksana di lingkungan Kanwil DJPBN Provinsi  Jawa Tengah. Pada acara tersebut, hadir juga Kepala Kanwil DJPBN Prov Jawa Tengah, Minto Widodo dan Kepala Kanwil DJPBN Prov Daerah Istimewa Yogyakarta, Rudi Widodo dan seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah.

Selain menanggapi kejadian yang terjadi di KPPN II, Dirjen Perbendaharaan menyatakan kekagumannya atas perubahan-perubahan yang terjadi secara keseluruhan di KPPN dengan mengenang masa kerja beliau ketika bekerja sebagai petugas loket penerima SPM dan SPMU di Kantor Kas Negara, &ldquoSaya melihat perubahan yang sangat mendasar dan konseptual. Kalau dulu pelayanan dari satu meja ke meja yang berikutnya  dengan urutan sesuai dengan level, mulai dari pelaksana, Kasatpel, Kasubsi, sampai ke Kasi dan Kepala Kantor, urut!&rdquo Beliau pun menambahkan, &ldquoKalau ada masyarakat yang berurusan dengan KKN akan berurusan dengan setiap meja. Bahkan tiap-tiap meja ada tarifnya dulu!&rdquo Riuh rendah suara peserta pengarahan menanggapi ucapan beliau.

&ldquoBapak dan ibu yang seumuran saya pasti pernah merasakan masa-masa jahiliyah tersebut. Sekarang luar biasa sekali. Konsepnya sudah berubah. Ada front office. Pertemuan secara fisik  antara customer dengan kita dibatasi sekali. Birokrasi dari satu meja ke meja lainnya sudah tidak ada lagi, langsung dilayani didalam satu FO. Sebuah konsep pelayanan kantor modern hasil reformasi birokrasi,&rdquo lanjut Dirjen Perbendaharaan mengomentari perkembangan yang terjadi di tubuh unit eselon I yang dipimpinnya tersebut.

Agus kemudian berbagi cerita kesuksesan lainnya yang diterima oleh Ditjen Perbendaharaan yang dapat dikatakan menjadi bukti perubahan buah reformasi birokrasi yang tidak hanya dirasakan oleh para pegawai tetapi juga masyarakat yang memimpikan memiliki pelayanan publik yang baik. &ldquoDari survei kepuasan publik yang diselenggarakan oleh UI dan IPB, Ditjen Perbendaharaan selalu menempati posisi terbaik!&rdquo Beliau melanjutkan, &ldquoHal ini merupakan hasil buah kerja keras bapak-ibu sekalian sejak empat tahun perubahan pelayanan. Publik pun sekarang bisa merasakan perubahannya!&rdquo

Akan tetapi, Dirjen yang sebelumnya sempat menjadi Staf Ahli di Kementerian Keuangan dan memimpin Badan Kebijakan Fiskal ini meminta para pegawai untuk tidak muda berpuas  hati. &ldquoApa yang kita raih, menimbulkan rasa puas. Saya minta jangan terlalu puas diri. Meraih prestasi itu berat, mempertahankan lebih berat. Pertahankan yang sudah dicapai, kembangkan ide-ide baru untuk semakin lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.&rdquo

Lebih jauh dalam hal pelaksanaan tugas, Agus meminta para pegawai terutama di Kanwil dan KPPN untuk lebih memperhatikan mengenai penyerapan anggaran. Beliau mengingatkan agar Kanwil dan KPPN lebih proaktif dalam memberikan informasi dan peringatan kepada para satker yang terdapat dalam lingkup kerjanya bahwa pada tahun ini sudah dilakukan penilaian pemberian reward dan punishment kepada mereka berdasarkan data penyerapan anggaran yang didapatkan Kantor Pusat dari KPPN dan Kanwil DJPBN. &ldquoDalam menyampaikan data, kalau bisa selengkap dan se-current mungkin karena KPPN yang menyampaikan laporan kas posisi untuk kemudian di-collect Dit. PKN untuk dijadikan acuan dalam menentukan daya serap kementerian lembaga,&rdquo ujar beliau menjelaskan.

&ldquoKurangnya pemahaman Kementerian dan Lembaga, membutukan warning dan pemberitahuan melalui mekanisme monitoring. Staf dan pejabat buat buku monitoring masing-masing untuk satker yang ada di kewenangannya. Saya sangat mengharapkan adanya partisipasi untuk melakukan monitor belanja modal, dansos dan sebagainya agar penyerapannya menjadi lebih tinggi,&rdquo tambah Dirjen yang pada kunjungan ke daerah ini didampingi oleh Kabag Umum, Syaefuddin Kabag Kepegawaian, Ludiro dan Kabag OTL, Didyk Choirul.

Sebelum menutup pengarahannya Agus Suprijanto juga mengingatkan mengenai pentingnya Standard Operating Procedure (SOP). &ldquoHal tersebut sangat penting,&rdquo ujar beliau. &ldquoTuliskan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tuliskan!&rdquo tambah beliau menekankan pentingnya menjalankan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang ada.

&ldquoKadang kita merasa bahwa SOP yang disusun sudah pas dan baik. Teman-teman yang merasa SOP belum meberikan kecepatan pelayanan, tolong dikaji. Kalau sudah memberikan layanan terbaik tepat jalankan, SOP merupakan petunjuk kerja sekaligus menjadi dokumen untuk perlindungan hukum bagi kita semua,&rdquo tegas beliau seakan mengingatkan para peserta pengarahan pada resiko yang mungkin didapatkan selama menjalankan tugas.

Perjalanan dinas melalui darat  atau roadshow ini sudah diterapkan secara rutin oleh Dirjen Perbendaharaan terdahulu, Herry Purnomo. Sebuah kegiatan yang terbilang efektif untuk melihat secara langsung kondisi unit vertikal yang ada di daerah sekaligus dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi para pegawai yang dikunjungi. Dalam roadshow kali ini, Agus Suprijanto menyempatkan diri untuk menengok KPPN Purwodadi, KPPN Surakarta, KPPN Klaten, KPPN dan Kanwil DJPBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada setiap kunjungannya, beliau melihat secara langsung kondisi front office, middle office dan back office setiap kantor. Beberapa inovasi yang ada juga tidak lepas dari perhatian beliau.

Tepat pukul 20.00 hari Jum&rsquoat (8/4) beliau menutup perjalanan darat beliau dengan melakukan perjalanan lanjutan ke Denpasar, Bali untuk kembali menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan se-ASEAN (@TWP/Media Center)

Oleh : Tonny W. Poernomo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan pengambilan sumpah PNS
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sebanyak 183 pegawai Ditjen Perbendaharaan lingkup Kantor Pusat, melakukan Sumpah PNS, Kamis (7/4), di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jakarta. Pengambilan sumpah dilakukan bagi para pegawai yang belum melakukan sumpah PNS. Hal tersebut merupakan pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Pengambilan sumpah dilakukan oleh Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara. Dari 183 pegawai, sebanyak 173 pegawai bersumpah menurut agama Islam, 7 pegawai menurut agama Kristen, 2 pegawai menurut agama Khatolik, dan seorang pegawai menurut agama Hindu.

Tata Suntara dalam sambutannya mengatakan, &ldquoPengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil ini, janganlah dianggapap sebagai acara yang bersifat seremonial belaka. Namun, sumpah yang baru saja saudara ucapkan mengandung makna yang sangat dalam, karena akan dipertanggungjawabkan terhadap negara dan Tuhan Yang Maha Esa.&rdquo

Menurut Tata Suntara, momentum pengambilan sumpah PNS memiliki arti penting yang menandai awal pengabdian yang relatif panjang bagi pelayanan publik. &ldquoBersyukurlah atas kesempatan untuk pengabdian tersebut, yang selanjutnya harus ditunjukan dengan kerja nyata dan prestasi,&rdquo ujar Tata Suntara menambahkan. Pada akhir pengarahanya, Tata Suntara mengingatkan bahwa selain pengabdian dan ukiran prestasi yang harus dicapai, maka hal penting yang harus dilakukan setiap PNS adalah memberikan teladan yang  baik bagi masyarakat. Dengan demikian, citra diri PNS menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Oleh : Novri H. S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penandatangan MoU antara Ditjen Perbendaharaan dan P.T. Taspen Persero
Ditjen Perbendaharaan bersepakat untuk melakukan kerjasama pengelolaan data pegawai negeri sipil bersama dengan P.T. Taspen Persero. Hal tersebut dilakukan atas dasar evaluasi pelaksanaan serta identifikasi kendala pengiriman data dari KPPN ke kantor cabang P.T. Taspen Persero.

Kesepakatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dirjen Perbendaharaan dan Direktur P.T. Taspen Persero, Jumat (1/4), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Selain para pejabat lingkup Ditjen Perbendaharaan, acara dihadiri oleh jajaran Direktur P.T. Taspen Persero.

&ldquoSetelah memperhatikan beberapa kendala tersebut disepakati untuk dilaksanakan kerjasama pengelolaan data beserta transaksi pembayaran iuran wajib pegawai yang akan dituangkan ke dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama&rdquo ujar Direktur Sistem Perbendaharaan A. R. Ritonga.

Dalam kesepakatan tersebut, P.T. Taspen Persero akan menempatkan server dan jaringan yang terhubung langsung antara Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan Kantor Pusat P.T. Taspen Persero. Sehingga diperoleh manfaat kontinuitas penerimaan data penerimaan PFK bagian P.T. Taspen Persero beserta daftar kepegawaian menjadi lebih terjamin. Selanjutnya, MoU itu membantu menyediakan data penerimaan PFK bagi P.T. Taspen Persero berdasarkan penerbitan SP2D gaji.

Selain itu juga, kebutuhan P.T. Taspen Persero atas database PNS Pusat dalam rangka pembentukan individual account bagi seluruh PNS sebagai dasar asuransi pensiun dapat terpenuhi. Pelayanan pembayaran pensiun pertama bagi PNS yang masuk masa pensiun akan menjadi lebih cepat dan akurat. Kemudian, terjalin pertukaran informasi terkait pengelolaan data PNS Pusat dalam rangka pencegahan dan penyelesaian dugaan kasus pembayaran.

Konsekuensi kerjasama tersebut menuntut Ditjen Perbendaharaan untuk menjaga validitas dan akurasi data. &ldquoDitjen Perbendaharaan harus menjaga validitas dan akurasi data dan untuk itu akan dibuat fasilitas monitoring pengiriman data dari KPPN ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan serta uji petik data ke beberapa KPPN&rdquo ujar A. R. Ritonga.

Lebih lanjut, Dirut P.T. Taspen Persero sepakat bahwa nota kesepahaman merupakan wujud nyata dari komitmen P.T. Taspen Persero dan Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada para PNS, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. &ldquoDitjen Perbendaharaan dan P.T. Taspen Persero sepakat dan menyadari pentingnya data PNS karena menyangkut hajat hidup para pensiunan&rdquo Dirut P.T. Taspen Persero mengamini hal tersebut.

Dirut P.T. Taspen berharap nota kesepahaman dapat segera dituangkan ke dalam bentuk perjanjian kerjasama serta dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggungjawab. &ldquoData PNS yang akurat dapat dijadikan alat untuk mempercepat pembayaran pensiun dan THT (Tunjangan Hari Tua, red) PNS, menganalisa kebenaran setoran IWP (Iuran Wajib Pegawai, red), dan menghitung kewajiban manfaat polis masa depan&rdquo tambahnya.

Oleh : Bintang dan Novri &ndash Setditjen Perbendaharaan