Liputan " Kick Off &rdquo UAT SPAN
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan menggelar acara Kick-Off User Acceptance Test(UAT) SPAN, Senin (25/3), di Gedung Prijadi  Praptosuhardjo II, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Hadir beberapa pejabat lingkup Unit Eselon I Kementerian Keuangan dan para pesertaTraining UAT yang nantinya akan ikut dalam UAT SPAN.

Setelah melalui perjalanan panjang, proses pengembangan SPAN sudah sampai pada tahap User Acceptance Test (UAT). UAT merupakan mekanisme persetujuan calon pengguna atas hasil pengembangan suatu aplikasi. UAT SPAN yang akan dilaksanakan adalah UAT terhadap SPAN EBS yang akan diterapkan untuk proses transaksi pengeluaran anggaran negara dan pelaporan di Ditjen Perbendaharaan serta unit yang terkait BA 999.

&ldquoMelalui Kick Off UAT SPAN ini diharapkan para calon pengguna SPAN dapat memahami betul betapa pentingnya proses pelaksanaan UAT serta apa saja yang perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan UAT SPAN&rdquo, jelas Suharman selaku ketua panitia, saat memberikan sambutannya.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa acara ini merupakan acara pembukaan serangkaian acara UAT yang akan segera dilanjutkan dengan kegiatan Training UAT SPAN dan UAT SPAN.

&ldquoKhusus untuk hari ini, kita berkumpul bersama-sama mengantarkan SPAN memasuki tahap akhir pengembangannya, yaitu User Acceptance Test (UAT)&rdquo ungkap Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan saat memberikan arahan.

Agus Suprijanto menambahkan bahwa seluruh fungsionalitas yang dijanjikan oleh pengembang, dalam hal ini LG-CNS, akan diuji oleh para calon penggunanya untuk memastikan sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, pengujian ini sangat penting oleh karena itu peserta harus fokus dan mendedikasikan waktu semaksimal mungkin. Ia sendiri juga akan ikut mengawal perkembangan UAT setiap harinya.

&ldquoSaya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang terpilih untuk mengikuti UAT SPAN. Dengan terpilihnya Saudara-saudara sebagai tester, berarti pimpinan unit Saudara percaya dengan kapasitas dan kompetensi Anda sekalian. Ikutilah rangkaian pelaksanaan UAT dengan sungguh-sungguh dan konsekuen !&rdquo Begitu Agus kepada peserta dan dilanjutkan dengan prosesi penyematan pin SPAN kepada dua perwakilan peserta.

Direktur Transformasi Perbendaahraan turut melanjutkan dengan paparan mengenai program SPAN serta overview UAT kemudian disambung dengan paparan mekanisme UAT oleh Manager LG CNS, Mr. Hak Joo Choi. Pelaksanaan UAT rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 8 April 2013 setelah Training UAT dan direncanakan akan berlangsung selama dua bulan, bertempat di Aula Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pelaksanaan Training UAT sendiri akan berlangsung selama 4 hari pada 25 - 28 Maret 2013, bertempat di Treasury Learning Center(TLC) Jakarta. Selesai acara, para pesertaTraining UAT langsung menuju ke TLC untuk mengikutiTraining UAT. 

Oleh: Kontributor Direktorat TP

Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengamanatkan peran strategis Ditjen Perbendaharaan kepada peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2013, Selasa (26/3), di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan memberikan porsi perhatian yang besar terhadap peran Kanwil Ditjen Perendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.

Dalam arahannya,  Agus D.W. Martowardojo meminta Ditjen Perbendaharaan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan cara akselerasi penyerapan belanja modal dengan prioritas pada 10 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki pagu terbesar.  Total pagu belanja modal 10 K/L tersebut mencapai 75 persen dari pagu belanja pemerintah pusat, dengan nilai Rp448 triliun. Terkait belanja barang, Agus meminta Ditjen Perbendaharaan melakukan pengendalian, khusunya biaya perjalanan dinas, seminar, honor dan sejenisnya.

Pada sisi penerimaan negara, Menteri Keuangan mememinta agar jajaran Ditjen Perbendaharaan mendorong finalisasi penerimaan negara melalui sistem yang menjamin kelancaran, kemudahan dan kepatuhan penyetoran penerimaan negara. Agus melanjutkan, bahwa system tersebut diwujudkan melalui penyelesaian Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

Menyinggung peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan,  Menteri Keuangan meminta Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perimbangan Keuangan agar bersinergi melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Lebih lanjut, dirinya pun meminta Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan dan BKF bekerjasama mendukung Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah.

Dalam kesempatan tersebut juga, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Perbendaharaan, atas penyelesaian tugas spending review pada 20 K/L yang terdiri dari 20.856 satuan kerja. &ldquoHasil spending review telah mampumengidentifikasi potensi bebanfiskal sebesar Rp71 triliun,&rdquo ujar Agus.

Di akhir arahannya, Menteri Keuangan berpesan, &ldquoPastikan seluruh peran strategis berjalan secara harmonis&rdquo.

Rapimnas Ditjen Perbendaharaan kali ini melibatkan unit eselon I lainnya, yaitu, Ditjen Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan dan BKF. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya persiapan implementasi PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rapimnas berlangsung tanggal 26 s.d 28 Maret 2013.

Oleh: Tim Media Center &ndash Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapat Kerja Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tata Suntara membuka  kegiatan Rapat Kerja (raker) Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013, Selasab(19/03). Raker tersebut melibatkan perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Dalam sambutannya, Tata Suntara menyampaikan Reformasi dan Tranformasi yang terus dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan masih terus bergulir. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 berpengaruh pada perubahan tugas dan fungsi kantor wilayah (kanwil) Ditjen Perbendaharaan, termasuk dibentuknya struktur baru yaitu Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Tata Suntara menambahkan, bidang baru tersebut mengemban tugas sebagai pelaksana pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Pelaksanaan Supervisi terhadap KPPN sebelumnya dilaksanakan secara parsial, cenderung bersifat reaktif daripada antisipatif, dengan metodologi yang tidak terarah dan ukuran-ukuran penilaian yang belum jelas. Berbeda pada struktur baru, tugas supervisi KPPN dan kepatuhan internal memiliki nilai yang semakin strategis. &ldquoDengan memanfaatkan saluraninformasi dan alur pengambilan keputusan yang tertata lebih baik, sehingga setiap resiko dalam pelaksanaan proses bisnis maupun etika profesi dapat dimitigasi dengan baik&rdquo kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tata Suntara.

Sementara itu, Kepala Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel menyampaikan, tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan kedepan berubah menjadi lebih strategis dan bersifat analitis. &ldquoraker ini sebagai salah satu bagian dari rangkaian program capacity building dan pembekalan bagi pejabat/pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas tugas dan fungsi baru,&rdquo  ujarnya.

Beberapa materi diberikan oleh narasumber dari Bank Mandiri, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Biro Organta Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

Masyarakat menjadi lebih pintar dan reaktif. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam  pelaksanaan good governance senantiasa meningkat. Rapat kerja ini merupakan sebuah langkah awal untuk mewujudkan  sebuah sistem supervisi dan kepatuhan internal yang ideal, untuk meningkatkan compliance terhadap proses bisnis maupun etika profesi. (TAP)

oleh : Media Center Perbendaharaan

Liputan &ldquoRapat Koordinasi User Acceptance Test dan Kunjungan Dirjen Perbendaharaan&rdquo
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash&ldquoGenjot sampai final!&rdquo, Inilah yang diserukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto, dalam kunjungan sekaligus Rapat Koordinasi User Acceptance Test di Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Jumat (15/3).

Tak hanya sambutan meriah dari segenap pegawai, Direktur Jenderal Perbendaharaan  didampingi oleh Sekretaris, Direktur, dan pejabat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan disuguhi dengan mini library yang memuat dokumen dan produk kerja SPAN. Selain itu, rombongan juga mencoba aplikasi SPAN secara langsung dibantu oleh PIC masing-masing modul.

&ldquoTerpilihnya IFMIS atau SPAN sebagai salah satu tema pokok APEC 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa Treasury Reform merupakan concern bersama di antara negara-negara APEC. Mengingat pentingnya SPAN, kehadiran pimpinan di sini memberikan dukungan sepenuh hati bagi seluruh elemen yang terlibat dalam pengembangan SPAN sehingga dapat melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin.&rdquo, tutur Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pengembangan aplikasi SPAN dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari kajian dan pengembangan proses bisnis, pengembangan aplikasi, dan pengujian aplikasi. Rangkaian pengujian aplikasi dimulai dari Unit Test, Integration Test, dan User Acceptance Test. Saat ini, SPAN telah menyelesaikan tahap Integration Test dan tengah bersiap memasuki tahap User Acceptance Test untuk memastikan aplikasi SPAN telah berfungsi sesuai harapan.

Kontributor: Wening Puspitasari

Liputan Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) dalam Penyusunan LKPP Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Pemerintah dan BPK telah menyepakati rekonsiliasi tiga pihak (tripartit), antara Kementerian Keuangan, kementerian/ lembaga (K/L), dan BPK. Rekonsiliasi tiga pihak ini digelar guna penyusunan laporan keuangan tahun 2012. Rekonsiliasi tripartit ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu, Tahap I dilaksanakan saat 7 Maret 2013 dan Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 April 2013.

Saat membuka acara Rekonsiliasi Tiga Pihak Tahap I di Jakarta pada Kamis (7/3), Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan bahwa terkait dengan laporan keuangan tahun 2012 kali ini, Pemerintah dan BPK telah sepakat melakukan percepatan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan audit terhadap 14 K/L dari keseluruhan 86 LKKL dan 9  Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BA BUN). &ldquoKita berharap agar pada pelaporan keuangan tahun 2012 ini seluruh K/L tersebut dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red) yang telah dicapai pada tahun 2011,&rdquo ujar Agus.

Acara tersebut digelar untuk mendapatkan keakuratan dan keyakinan data yang akan disajikan di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sama dengan data yang disajikan di LKKL. Selain itu, acara ini juga menjadi forum komunikasi  antara auditor dan auditee agar segala permasalahan akuntasi dan pelaporan keuangan di K/L dapat diatasi. &ldquoHasil penyelenggaraan acara ini akan ditindaklanjuti dalam LKKL dan LKPP Tahun 2012 yang berstatus audited,&rdquo lanjut Agus.

Berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK, opini audit LKPP Tahun 2011 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Beberapa temuan signifikan dalam LKPP tahun 2011 yang berasal temuan pada LKKL adalah:

1. Temuan terkait kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap
2. Terdapat PNBP yang tarlambat atau belum disetorkan ke kas negara, kurang atau belum dipungut, digunakan langsung di luar mekanisme APBN, dan dipungut melebihi tarif PP 
3. Penerimaan Hibah Langsung KL Belum Dilaporkan kepada BUN dan Dikelola Di Luar Mekanisme APBN.

Pemerintah mengharapkan agar temuan-temuan pada tahun 2011 dapat ditindaklanjuti secara tuntas sehingga tidak terulang pada laporan keuangan tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya. Secara khusus, Dirjen Perbendaharaan mengharapkan  K/L yang ikut serta dalam rekonsiliasi Tahap I ini tidak memberi sumbangan temuan pada LKPP Tahun 2012.

Oleh: Tim Media Center &ndash Ditjen Perbendaharaan , Foto : Kontributor Dit. APK

Liputan Peningkatan Kompetensi Pejabat Eselon III di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gelombang I
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Mempersiapkan diri menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Perbendaharaan menggelar Peningkatan Kompetensi Pejabat Eselon III di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah. Kegiatan dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang I dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8 Maret 2013. Sedangkan Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 16 Maret 2013.

Dalam pembukaan penyelenggaraan kegiatan gelombang I, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi dan dimaksudkan sebagai benchmarking study serta alih ilmu atas pekerjaan yang sama dengan proyeksi pekerjaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.  Agus mengharapkan kegiatan ini menjadi bekal para pejabat eselon III dalam pelaksanaan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan sehingga terbangun sinergi guna optimalisasi kinerja. 

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Herry Purnomo mendukung implementasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah.  Menurut Herry, spending review yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan akan menjadi input pembahasan alokasi anggaran kementerian/ lembaga di Ditjen Anggaran.

Sementara itu, perwakilan Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan pentingnya sinergi bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara tugas dan fungsi memiliki potensi untuk melakukan reviu terhadap pelaksanaan dana transfer ke daerah. Hal itu menjadikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan berada pada posisi yang relevan untuk melakukan upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.  

Sesuai dengan nama kegiatan tersebut, peserta yang hadir merupakanpara pejabat teknis eselon III di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Untuk menyajikan pembahasan yang komperhensif, penyelenggara menghadirkan narasumber yang berasal dari internal Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan keuangan, Ditjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, dan Bank Indonesia. Materi Peningkatan kompetensi tersebut membekali para peserta untuk mengemban tugas baru, yang pada awalnya administrative oriented menjadi analysis oriented.

Oleh: Tim Media Center &ndash Ditjen Perbendaharaan

Liputan Seminar Nasional  &ldquoPenerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca  Implementasi SPAN&rdquo
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan menggelar peyelenggaraan Seminar Nasional  dengan tema &ldquoPenerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca  Implementasi SPAN&rdquo, Rabu (6/3), di Hotel Borobudur. Seminar dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, KPK, PPATK, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dan intansi terkait.

Mengawali acara, Direktur Transformasi Perbendaharaan Sudarto menyampaikan bahwa seminar ini diselenggarakan untuk menginformasikan perkembangan terkini proses pengelolaan administrasi keuangan negara yang mengarah pada sistem yang terintegrasi dengan proses bisnis yang berbasis transaksi elektronik. Di lingkungan Kementerian Keuangan, sistem ini bernama SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Menurutnya, Tidak hanya dari aspek infrastruktur, sistem on-line yang sama sekali baru tentunya harus diperKuat dengan kepastian hukum. Hasil seminar diharapkan dapat men-trigger input dalam menyusun kerangka regulasi implementasi SPAN.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto, dalam keynote speech-nya  menyampaikan bahwa saat ini sektor pemerintah telah memiliki strategi pemanfaatan Teknologi Informasi melalui e-government. Namun, Agus melanjutkan, karena besarnya cakupan sektor-sektor pemerintahan, teknologi informasi belum bisa digunakan untuk seluruh bentuk layanan publik. SPAN merupakan salah satu contoh yang menjadi prioritas dalam program e-government.

Sebelum diskusi dilaksanakan, Direktur Transformasi Perbendaharaan kembali ke podium untuk memperkenalkan SPAN  secara umum kepada para peserta. Dalam pembangunannya, SPAN memanfaatkan perkembangan keunggulan teknologi informasi terkini, seperti pembangunan Data Center dan Disaster Recovery Center (DC/DRC) dalam single database dan penggunaan Enterprise Resource Planning (ERP). ERP mampu menghubungkan proses bisnis yang terpecah dalam beberapa aplikasi menjadi satu aplikasi yang terintegrasi. Proses pembangunannya diperKuat dengan tiga pilar utama, penyempurnaan proses bisnis, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan perubahan.

Sesi pertama seminar menghadirkan tiga pembicara. Pembicara pertama, Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Djoko Agung Harijadi, menjelaskan kaitan antara implementasi UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mekanisme pengelolaan APBN. Pembicara kedua, Edmon Makarim, Rektor Universitas Indonesia dan praktisi Teknologi Informasi (TI) membuka wacana peserta terhadap aspek legal formal dalam transaksi elektronik. Menggenapi sesi pertama, A.K.P. Theresia Luma dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Satuan Cyber Crime menegaskan pentingnya security awareness dalam transaksi elektronik. Tesa, begitu Beliau akrab dipanggil, mengingatkan bahwa tindak pidana kebanyakan dipicu dari kecerobohan pengguna TI.

Beranjak ke Sesi II, materi disampaikan Benny Sadwiko dari Bank Indonesia menyoal Penerapan Tanda Tangan Digital dalam Transaksi Keuangan. Pembicara kedua dari Bursa Efek Jakarta, Direktur Perdaganagn dan Pengaturan, Samsul Hidayat membahas tentang Implementasi Scripless Trading dan Aspek Legalnya. Syafriadi dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan menjadi  moderator. Pembicara terakhir dalam seminar ini, Kabag Pengembangan Aplikasi Komputer-BPK RI Novis Pramantyabudi, mengangkat tema elektronik audit dalam transaksi keuangan negara.

Oleh: Kontributor Transformasi Perbedaharaan

Liputan Training Of Trainers (TOT) dan Upgrading Narasumber PPAKP Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id- Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid membuka kegiatan TOT dan Upgrading Narasumber PPAKP Tahun 2013, Senin (25/02). Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari dalam maupun luar Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

PPAKP tahun 2013 akan lebih menitikberatkan pada materi yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Di antaranya adalah spending review, tata cara revisi DIPA, dan tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Untuk itu, pihak penyelenggara merasa perlu untuk melakukan upgrading narasumber PPAKP.

Sejak tahun 2007, PPAKP telah mendidik dan melatih 27.141 orang. Direncanakan tahun 2013 akan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 3.390 orang. Tenaga pengajar memiliki peran penting sehingga perlu adanya standarisasi kompetensi para tenaga pengajar.

Pada tahun 2011, terdapat 67 LKKL yang berhasil memperoleh opini WTP, 17 LKKL yang berhasil memperoleh opini WDP, 2 LKKL yang memperoleh opini TMP. &ldquopada dasarnya kualitas LKKL dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan sangat menggembirakan&rdquo kata Yuniar Yanuar Rasyid.

Diharapakan dengan TOT dan Upgrading Narasumber PPAKP akan dicetak sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan LKKL dan LKPP dengan capaian opini terbaik dapat segera terwujud. (TAP)

Oleh : Media Center Perbendaharaan