Liputan Knowledge Sharing Program (KSP)
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan bekerjasama dengan Korea Selatan membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Knowledge Sharing Program (KSP), Rabu (22/1), di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pemaparan oleh tujuh professor dari Korea Selatan tentang fakta-fakta yang ditemukan, permasalahan dan rekomendasi atas permasalahan, terkait tujuh area penelitian. Pimpinan sidang terdiri Wakil Menteri Keuangan Ani Rahmawati, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dan perwakilan pemerintah Korea Selatan Oh-Kyu Kwon.

Pembahasan dilakukan terhadap hasil penelitian sepanjang tahun 2013 pada tujuh area, yaitu: Reformasi birokrasi dan penyusunan peraturan tentang komisi pelayanan publik, Pembentukan TDR (Treasury Dealing Room) , Dukungan terhadap program national MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) melalui PPP (Public-Private Partnerships) , Peningkatan koordinasi antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang, Pasca Implementasi SPAN, Pengawasan Kebijakan makro dalam rangka menjaga stabilitas keuangan, dan Pengembangan dan implementasi Jaminan Kesehatan. Beberpa poin penting penelitian tersebut berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.

Terkait Treasury Dealing Room (TDR) di Kementerian Keuangan yang belum terbentuk, Dr. Kang Kyeong-Hoon berpendapat bahwa teori portofolio adalah teori keuangan yang merupakan teori seleksi dengan tingkat optimal expected return dengan tingkat resiko tertentu berdasarkan efficient frontier . TDR dalam menentukan portfolio harus mempertimbangkan dan mengeleborasi efek dari setiap transaksinya terhadap &lsquomoney market&rsquo . TDR harus mempertimbangkan short term dan medium term dari portfolio. Risk management dari TDR, portofolio pemerintah, memiliki beberapa resiko: liquidity risk, foreign exchange risk dan sebagainya. Beberapa rekomendasi yang menurutnya perlu diperhatikan dalam proses pembentukan TDR, koordinasi antara institusi terkait. Koordinasi ini akan disampaikan lebih detail oleh pembicara berikutnya. Rekomendasi berikutnya adalah percepatan komputerisasi, sebagaimana pemerintah Indonesia telah berhasil dalam pelaksanaannya. Untuk jangka pendek dan menengah perlu dipertimbangkan in house TDR, namun pada Long run term, harus dipertimbangkan outsourcing pengelolaan dari TDR.

Dalam hal Peningkatan koordinasi antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang, Dr. Bae Young-Soo menyampaikan hasil penelitiannya, bahwa Pemisahan antara Ditjen Perbendaharaan dengan Ditjen Pengelolaan Utang berakibat lemahnya koordinasi antara kedua direktorat dimaksud dalam mengambil suatu kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut pada Asset dan Liability Management . Ia menyampaikan rekomendasi untuk jangka pendek (short term policy ), komite yang menangani pengelolaan Asset dan Utang diharapkan lebih aktif dalam menjalin kerjasama. Untuk jangka menengah (medium term policy ), perlunya restrukturisasi organisasi antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang. Untuk jangka panjang, supervisi atas pengelolaan utang harus ada pada tingkat nasional, artinya harus ada supervisi bersama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Sedangkan, mengenai hasil penelitian SPAN setelah implementasi, Kwak Jin-Gun menyampaikan adanya data yang bocor (data leaking) dalam sistem, apabila sistem dimaksud tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan (security ) yang handal dan memadai. Dirinya merekomendasikan sistem pengendalian data secara nasional (National data security system ), dikarenakan firewall yang ada tidak cukup handal dalam mendeteksi virus yang masuk, sehingga dibutuhkan adanya monitoring sistem secara terus menerus. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar (outsourcing partner) .

Dalam mensukseskan program dan proyek yang ingin dijalankan saat ini, pemerintah Indonesia perlu menetapkan aturan-aturan baru dalam rangka memberikan detil dan tanggungjawab yang lebih terhadap pelaksana kebijakan dimaksud. Melalui program KSP, Pemerintah Indonesia menerima beberapa masukan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Magelang, perbendaharaan.go.id &ndash Ditjen Perbendaharaan bersiap menghadapi tiga agenda besar di tahun 2014. Hal tersebut disepakati dan menjadi kesimpulan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Ditjen Perbendaharaan, Sabtu (25/1), di Magelang. Rapimtas dihadiri para pejabat eselon I dan II lingkup Ditjen Perbendaharaan, serta sebagian pejabat eselon III dan IV Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menyampaikan arahan dan prioritas kebijakan di tahun 2014. Terkait aspek organisasi dan proses bisnis, Marwanto meminta perlu ada inovasi yang berkelanjutan, yang diinisiasi oleh kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagai langkah penyempurnaan. Ia melanjutkan bahwa kebijakan bukan tidak mungkin lahir atas dasar usulan dari daerah (bottom up). Sehingga, ia siap menampung ide-ide cemerlang dari daerah sebagai bahan inovasi yang berkelanjutan, juga sebagai proses penyempurnaan kondisi yang sudah ada.

Dalam hal mendukung implementasi Government Finance Statistics (GFS) dan kerjasama Regional Economist, Ditjen Perbendaharaan akan memprioritaskan inisiatif kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, akademisi, Pemda serta Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dengan demikian, Marwanto mengharapkan sinergi tersebut melahirkan peningkatan kualitas dan efektifitas hasil kinerja.

Mengenai SPAN, Marwanto menegaskan kembali komitmen jajarannya. Dengan dimulainya Piloting SPAN pada tanggal 2 Januari 2014 yang lalu, maka menurutnya tidak akan ada kata kembali ke produk legacy, &ldquono point of return,&rdquo ujarnya dihadapan para peserta Rapimtas. Oleh karena itu, ia meminta seluruh komponen Ditjen Perbendaharaan wajib mendukung keberhasilan implementasi SPAN di setiap fase pelaksanaannya. Komunikasi dan edukasi kepada seluruh stakeholder harus sesegera mungkin dilakukan dan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Selain itu, Marwanto mengajak seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk peka dengan kondisi perkembangan dan kondisi makro ekonomi, yang pada tahun 2014 ini bisa jadi tidak lebih baik dibanding tahun 2013 yang lalu. Menurutnya, disadari atau tidak, pergerakan ekonomi dunia dan perubahan kondisi makro akan turut mempengaruhi kinerja fiskal Ditjen Perbendaharaan, yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja dan pencapaian target pekerjaan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon IV
Medan, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melantik 36 pejabat eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Jumat (17/1), di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Pelantikan dihadiri pula oleh para pejabat eselon II dan III lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Marwanto menjelaskan berbagai antisipasi tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2014. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik memberikan kontribusi terbaiknya terhadap pengelolaan APBN 2014.

Marwanto melanjutkan, bahwa dalam waktu dekat Ditjen Perbendaharaan akan melakukan Piloting SPAN dan SAKTI. Ia meminta semua pihak untuk memberikan dukungan penuhnya dalam menunjang kesuksesan piloting tersebut. Selain itu, Secara parallel pula accrual accounting akan dimulai pada semester II tahun 2014.

Dalam kesempatan tersebut, Marwanto mengujungi KPPN Medan I dan II. Ia menyapa dan berdialog dengan para pegawai KPPN. Saat di front office, Marwanto berdialog dengan satuan kerja yang tengah dilayani oleh pegawai KPPN. &ldquoBagaimana pelayanan disini? Apakah dipersulit?&rdquo Tanya Marwanto kepada satuan kerja. &ldquoPelayanan disini baik,&rdquo jawab petugas satuan kerja dari Dinas PU dengan tersenyum.

Tidak hanya sekedar melihat front office, Marwanto meninjau secara langsung berbagai sudut ruangan KPPN tersebut. Pengelolaan arsip dan persiapan server SPAN menjadi bagian yang tak luput dari perhatiannya.

Saat meninggalkan KPPN, Marwanto kembali menyapa para pegawai KPPN, &ldquoSelamat bertugas. Bekerja dengan baik.&rdquo

Oleh: Novri &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melantik 109 Pejabat Eselon III dan 81 Pejabat eslon IV di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Rabu (15/1), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan mutasi jabatan dan promosi jabatan dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan. Diakui Marwanto, mutasi dan promosi tersebut merupakan pemantapan dan peningktan kapasitas kelembagaan, juga merupakan bagian dari pola pembinaan karir pegawai.

Dalam kesempatan tersebut Marwanto menyampaikan, beberapa poin penting mengenai kebijakan strategis sebagai tantangan yang harus dihadapi kedepan oleh Ditjen Perbendaharaan. Pada tahun 2014, Ditjen Perbendaharaan menghadapi tugas penting yang harus diselesaikan, yaitu, implementasi SPAN dan SAKTI serta strategi penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Saat ini tengah dilakukan persiapan Piloting SPAN yang rencananya akan dilakukan secara bertahap mulai dari Kantor Pusat, Kanwil dan KPPN Wilayah Jawa, hingga akhirnya sampai ke Kanwil dan KPPN luar Jawa. Pada semester I tahun 2014 ini juga dilakukan penyempurnaan SAKTI agar siap di deploy ke seluruh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja pada Semester II tahun 2014. Secara parallel pula accrual accounting akan dimulai pada semester II tahun 2014.

Terakhir, Marwanto meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk menyatukan komitmen dan berkontribusi nyata dalam setiap langkah dalam mengemban amanah.

Oleh: Novri &ndash Media Center

Liputan Rapat Koordinasi antara Ditjen Perbendaharaan dengan Regional Econimist.
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Untuk mengukur tingkat keberhasilan Regional Economist sebagai counterpart dalam pelaksanaaan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai perwakilan Menteri Keuangan dalam bidang pengelolaan fiskal, Ditjen Perbendaharaan mengadakan rapat koordinasi dengan Regional Economist di Jakarta pada tanggal 29 s.d 31 desember 2013.

Rakor regional economist ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan rencana kerja sama antara Regional Economist, Ditjen Perbendaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal di Tahun Anggaran 2014.

&ldquoKami berharap kegiatan ini akan semakin meningkatkan koordinasi dan konsolidasi serta kesamaan langkah antara Ditjen Perbendaharaan dengan para Regional Economist,&rdquo harap Marwanto.

Dalam sambutannya Marwanto berpesan agar Ditjen Perbendaharaan selalu konsisten mengembangkan kapasitas, memacu kreativitas, dan bekerja keras untuk meningkatkan kinerja.

&ldquoJangan kita membatasi imajinasi dan cakrawala dalam berpikir, sehingga kita mampu melahirkan inovasi dan inisiatif-inisiatif baru, namun tetap bekerja dalam kerangka nilai-nilai kementerian keuangan,&rdquo pungkas Marwanto menutup sambutannya.

Hadir dalam acara tersebut para direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan, serta beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen Kementerian Keuangan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-BKF, Setditjen Pajak, Setditjen Perbendaharaan, Setditjen Perimbangan keuangan, Setditjen Bea dan Cukai, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, para direktur dan Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, serta Tim penilai Kajian Fiskal Regional Ditjen Perbendaharaan dan para Regional Economist sebanyak 50 orang yang merupakan para ahli ekonomi daerah yang berasal dari 20 Universitas Negeri Ternama di Indonesia.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II Lingkup Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Chatib Basri melantik lima pejabat eselon II lingkup Kementerian Keuangan, Selasa (7/1), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakrta Pusat. Tiga dari lima pejabat yang dilantik tersebut merupakan para Kepala Kanwil di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Beberapa saat sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan Marwanto melantik tiga pejabat tersebut sebagai Kepala Bagian Umum pada masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kemudian, Menteri Keuangan melantik ketiga pejabat tersebut menjadi Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Para pejabat yang dilantik adalah, Didyk Choiroel semula menjabat sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan dilantik sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Catur Ariyanto Widodo semula menjabat sebagai Kasubdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU II - Direktorat PPK-BLU dilantik menjadi Kepala Bagian Umum sekaligus Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Midden Sihombing semula menjabat sebagai Kasubdit Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran &ndash Direktorat Pelaksanaan Anggaran dilantik menjadi Kepala Bagian Umum sekaligus Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat.

Dalam sambutannya para pejabat eselon II, Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan beberapa pesan penting menghadapi tahun 2014. Ia menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan baru agar dilakukan dengan semangat yang tinggi dan harus senantiasa dipupuk bersama, sehingga apa yang telah direncanakan dan ditargetkan ditahun 2014 dapat tercapai dengan baik.

Chatib Basri melanjutkan, bercermin pada tahun 2013, disamping keberhasilan pelaksanaan tugas juga terdapat permasalahan yang dapat dipetik sebagai pelajaran. Diantaranya yaitu isu penting tentang terdapatnya beberapa kebijakan Kementerian Keuangan yang ditanggapi negatif atau sensistif menyorot integritas Kementerian Keuangan terhadap komitmennya untuk mewujudkan keberhasilan dalam proses transformasi kelembagaan.

&ldquoApa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang dinilai bukan hanya oleh atasan, rekan sejawat, bawahan, tetapi juga di nilai oleh masyarakat luas, sehingga rasa tanggung jawab, amanah, dan integritas terhadap suatu pekerjaan harus dapat kita pupuk bersama dimulai dari masing-masing individu,&rdquo pesan Chatib Basri dalam menghadapi isu penting tersebut. 

&ldquoKita perlu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja kita serta menyusun rencana pelaksanaan tugas yang lebih baik lagi dibandingkan yang sudah dilakukan pada tahun 2013,&rdquo imbuhnya. 

Kemudian kepada para pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan, Menteri Keuangan mengibaratkan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan merupakan garda depan Kementerian Keuangan yang diharapkan mampu mampu mendorong meningkatkan realisasi belanja APBN tahun 2014.

&ldquoSemoga Ditjen Perbendaharaan mampu membantu mencapai target penerimaan negara tahun 2014 melalui System Billing MPN-G2 yang telah di-launching bulan Desember 2013 lalu,&rdquo harapnya.

Dengan dilantiknya 3 pejabat tersebut, maka Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Barat secara resmi telah memiliki Kepala Kantor Wilayah dan di tahun 2014 ini siap beroperasi layaknya kanwil Ditjen Perbendaharaan yang lainnya.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Statistik Keuangan Pemerintah Kanwil Djpbn Prov. Sumut Medan,

Liputan Workshop Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Statistik Keuangan Pemerintah Kanwil Djpbn Prov. Sumut
Medan, perbendaharaan.go.id, - Bertempat di Ballroom Hotel Santika Dyandra Medan, 04 Desember 2013 Workshop Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Statistik Keuangan Pemerintah yang mengusung tema &ldquoBersinergi Membangun negeri&rdquo dimulai dengan sambutan Plt. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Syahril Anwar, dilanjutkan dengan keynote speech sekaligus pembukaan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Lubis. Dalam sambutannya Nurdin Lubis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara atas terselenggaranya workshop ini. &ldquoSaya berharap, ke depannya acara seperti ini semakin sering diadakan oleh Kementerian Keuangan, sehingga kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara akan semakin meningkat&rdquo. Ungkap Nurdin.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Yuniar Yanuar Rasyid dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebutuhan akan perlunya konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional sudah dinyatakan dalam laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010. BPK menyatakan bahwa secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun, pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional (gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah), sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat.

Untuk itu, Yuniar menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan dan penerapan Statistik Keuangan Pemerintah tingkat wilayah, dibutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan pemerintah daerah. &ldquoSaya berharap sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah yang telah terbangun dengan baik selama ini agar dapat lebih ditingkatkan dalam bentuk komunikasi data dan sinergi dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, saya menyambut baik penandatanganan MoU antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara.&rdquo lanjut Yuniar.

Kegiatan Workshop Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Statistik Keuangan Pemerintah di Medan dibagi menjadi dua panel. Panel pertama dengan narasumber Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Ayub Amali dengan materi opini BPK terhadap LKPD provinsi/kabupaten/kota se-Sumatera Utara dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Indra Suparjanto-Meiling dengan materi Perkembangan Akrual dan GFS tingkat Wilayah. Panel kedua diisi oleh Regional Economist Sumatera Utara Prof. Dr. Ade Fatma Lubis dengan materi Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah serta dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Perbendaharaan Moudy Hermawan dengan materi Kajian Fiskal Regional. Bertindak selaku moderator adalah Kabid Pembinaan APK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Ari Nugroho. 

Ketua panitia workshop, Plt. Kabid PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Imam Subagyo berharap bahwa kegiatan workshop ini dapat dijadikan sebagai langkah awal dan pintu masuk bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dan seluruh KPPN se-Sumatera Utara dalam membina hubungan kerja sama yang semakin erat dengan seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Pertukaran Data antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah daerah kab/kota se-Provinsi Sumatera Utara. Penandatangan Nota Kesepahaman dilaksanakan secara simbolis yang diwakili oleh Pemda Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan disaksikan oleh Sekreatris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.