Kunjungan Menteri Keuangan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua
Jayapura-perbendaharaan.go.id - Kesibukan Kota Jayapura hari itu meningkat tajam. Tidak seperti biasanya, banyak orang yang tidak ‘biasa’ hilir mudik di kota propinsi paling timur Indonesia itu. Kedatangan tamu istimewa menjadi penyebabnya. Diiringi para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu termasuk Panglima TNI dan Kapolri, Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengunjungi Kota Jayapura, Minggu, 21 November 2010.

Kedatangan orang nomor satu di Indonesia iti berkenaan dengan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan di Kantor Gubernur Propinsi Papua. Turut dalam rombongan adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang mau tak mau mesti menyempatkan diri berkunjung ke Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura.

Dalam kunjungan silaturahimnya ke GKN, Menteri Keuangan didampingi Bjardianto Pudjiono dan beberapa pejabat Kementerian Keuangan lainnya menyapa dan menyalami satu per satu pegawai Ditjen Perbendaharaan, Bea Cukai dan DJKN yang hadir pada hari itu.

“Saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian,” ungkap Menteri Keuangan  saat mengadakan pertemuan singkat dengan para pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan Propinsi Papua, Papua Barat serta Maluku di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua.

Sebelumnya, Menteri Keuangan meluangkan waktu meninjau ruang kerja dan front office Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara (KPPN) Percontohan Jayapura dan menyalami semua pegawai, pimpinan dan staff, sembari berbincang-bincang sejenak serta memberi semangat dan motivasi kepada para pegawai.

Dalam morning talk di ruang rapat tersebut, Agus Martowardojo berpesan agar para pimpinan baik di Ditjen Perbendaharaan, DJKN, DJP maupun Ditjen Bea Cukai senantiasa memberikan keteladanan.

“Keteladanan, sangat penting dalam mewujudkan  good governance and clean government  di kementerian keuangan,” kata orang nomor satu di kementerian keuangan ini. “Walk the talk (apa yang diucapkan sama dengan yang dilaksanakan-red), menjadikan kita akan dihargai oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambung beliau.

Di samping itu beliau juga meminta agar seluruh pimpinan unit organisasi kementerian keuangan mulai dari eselon IV sampai dengan eselon I, dalam setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan dan prosedur.

“Juga penting untuk selalu bertanya kepada diri sendiri apakah ada conflict of interest atau tidak dalam pelaksanaan tugas kita. Semaksimal mungkin kita harus mengeliminirnya,” pesan Menteri Keuangan.

Seluruh pimpinan unit organisasi kementerian keuangan diminta untuk tetap mempertahankan profesionalisme dan integritas dalam bertugas agar dapat menjadi teladan bagi para staff di jajarannya masing-masing.

Dalam hal pembinaan pegawai, Agus Martowardojo juga tidak lupa untuk memesankan bahwa pembinaan terhadap para pegawai harus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan sehinga dapat tercipta karakter-karakter yg bersih dan baik. Agus Martowardojo meyakini bahwa karakter tersebut akan berdampak positif bagi kementerian/lembaga lain yang saat ini belum menerima remunerasi.

Ditjen Perbendaharaan, DJP, DJKN, DJBC serta unit eselon I lainnya di kementerian keuangan merupakan satu keluarga besar. Koordinasi antar mereka harus terus dijalin secara intensif dan berkesinambungan sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugas sekaligus bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang timbul secara efisien.

“Koordinasi yang intens dan berkesinambungan akan meminimalisir permasalahan dan juga akan bisa melahirkan pelayanan prima kepada masyarakat,” sambung beliau mengakhiri arahannya.


Oleh      : Adhitya Ramaputra  - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Editor    : Bambang Kismanto

Liputan Peringatan Hari Besar Islam Hari Raya Idul Adha 1431 H di KPPN Pacitan
Pacitan, djpbn.kemenkeu.go.id - Malam Takbir yang menggema diseluruh pelosok nusantara menandai telah datangnya Hari Raya Idul Adha 1431 H. Seluruh umat Islam dengan sukacita menyambut dan merayakannya, mengambil hikmah dari ibadah haji dan qurban serta meneladani kehidupan Nabi Ibrahim as dan keluarganya.

KPPN Pacitan tidak ketinggalan ikut merayakan hari Raya Idul Adha tersebut dengan suasana yang sederhana, dengan penyembelihan  hewan  kurban, pada hari rabu (17/11), di Musholla “Al Ikhlas”  KPPN Pacitan yang kebetulan  juga berada dilingkungan rumah dinas KPPN Pacitan.

“Peringatan Idul Adha tahun ini dirayakan dalam suasana duka bangsa Indonesia  yang dilanda oleh berbagai musibah yang datang silih berganti, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi sampai gunung meletus belum lagi dengan berbagai persoalan kehidupan yang begitu banyak,“ ujar Bayu Andy Prasetya selaku Kepala KPPN Pacitan dalam sambutannya sebelum penyembelihan hewan qurban dilaksanakan.

Tepat pada pukul 08.00 WIB penyembelihan dilaksanakan diiringi takbir. Penyembelihan dilaksanakan oleh seorang Ustadz, dengan disaksikan oleh para pegawai KPPN Pacitan dan pihak keluarga KPPN Pacitan. Segenap keluarga pegawai, honorer dan cleaning service ikut berpartisipasi datang dan membantu.

“Alhamdulillah tahun ini KPPN Pacitan dapat melakukan penyembelihan dilingkungan kantor. Selain melayani satker, kita juga berbagi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kantor,” Bayu Andy menambahkan dalam sambutannya.

Setelah sekian lama tidak pernah dilaksanakan, penyembelihan hewan qurban dilingkungan kantor dapat terealisasi pada tahun ini. Meskipun dengan persiapan singkat, namun akhirnya dapat terkumpul tujuh orang yang melaksanakan ibadah qurban. “Untuk selanjutnya mungkin perlu difikirkan pelaksanaan qurban pada tahun mendatang. Jika memungkinkan dapat dipertimbangkan usulan dari beberapa teman kita tentang tabungan qurban. Jika tabungan qurban ini dapat berjalan baik, tahun depan Insya Allohdapat ditingkatkan kuantitas yang qurban dan hewan qurbanya” usul Bayu. 

Pukul 10.00 WIB pelaksanaan penyembelihan dan pembungkusan kemasan daging kurban selesai dilakukan. Pembagian daging kurban dilaksanakan dengan melibatkan para pegawai. Selain dibagikan kepada masyarakat sekitar kantor, panti jompo, lingkungan masjid juga disalurkan ke desa-desa di kec. Pringkuku, Kec. Kebon Agung dan Keca. Donorojo. Walaupun jumlah daging kurban tidak terlalu banyak tetapi dapat merata dalam penyalurannya.

Harapan dari peringatan Hari Raya Qurban di KPPN Pacitan adalah membawa kesadaran kepada semua pihak terutama segenap keluarga besara KPPN Pacitan akan keikhlasan dalam melaksanakan segala kebaikan.

Oleh : reyan23 – Kontributor KPPN Pacitan

Liputan rakorda Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB
Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id – Sebuah harmoni akan melahirkan keindahan. Keindahan akan menimbulkan kenyamanan. Dan kenyamanan dalam bekerja akan menghasilkan prestasi seperti yang diinginkan. Dalam pengelolaan APBN, salah satu prestasi yang diharapkan bisa tercapai adalah penyerapan APBN yang maksimal dan pengesahan DIPA yang cepat. Dan untuk prestasi itulah Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Pemerintah Propinsi Propinsi NTB membangun harmoni.

Berlokasi di Gedung Sangkareang Komplek Perkantoran Gubernur Propinsi NTB pada tanggal 20 Nopember 2010, Kanwil DJPB Propinsi NTB menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Propinsi NTB sebagai bukti wujud kesiapan menghadapi akhir dan awal tahun. Hadir dalam rapat ini dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari satuan kerja yang berada di lingkup Kanwil DJPB Propinsi NTB.

Dalam sambutan saat membuka rapat, Sekretaris Daerah Propinsi NTB, Muhammad Nur, mengatakan bahwa dirinya, mewakili pemerintahan Propinsi NTB, mendukung penuh upaya Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk membantu meningkatkan tingkat penyerapan APBN bagi satuan kerja dan usahanya untuk mempercepat proses pengesahan DIPA 2011.

“Kami tentu sangat senang dengan undangan rapat ini, kami sangat mendukung upaya Ditjen Perbendaharaan untuk membantu meningkatkan tingkat penyerapan APBN dan percepatan pengesahan DIPA tahun 2011,” kata Muhammad Nur.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi NTB, Agah Sugana, menghimbau para peserta rapat untuk segera melakukan penyerapan anggaran mengingat tutup tahun Anggaran tinggal sebulan lagi, sementara penyerapan masih sangat rendah.

“Saya himbau agar para KPA segera mengajukan SPM agar tidak menumpuk di akhir-akhir waktu. Tutup tahun tinggal satu bulan lagi. Sementara penyerapan masih sangat rendah,” kata Agah Sugana. “Sampai saat ini penyerapan baru sampai pada angka 69,9%. Seharusnya pada bulan Nopember ini sudah mencapai 90-95 persen, mengingat akhir tahunsecara efektif tinggal sebulan lagi,” lanjut beliau.

Mengenai persiapan pelaksanaan Tahun Anggaran 2011, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menghimbau agar para KPA tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah terlebih dahulu agar pengesahan DIPA 2011 berjalan dengan lancar.

“Saya juga menghimbau kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran beserta jajarannya di Propinsi NTB agar pada bulan Desember 2010 tetap berada di tempat tugasnya masing-masing, supaya DIPA TA 2011 bisa disahkan oleh Kanwil DJPB Propinsi NTB sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi NTB tersebut.

Agah Sugana juga tak lupa untuk mengingatkan kepada para peserta agar membuat laporan pertanggungjawaban dengan sebaik-baiknya. Hal ini penting untuk diketahui oleh pada KPA mengingat laporan tersebut sangat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Beliau juga menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pencatatan (akuntansi)  basis akrual sebagai suplementary dari Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang disusun oleh tiap-tiap satuan kerja.

Acara rapat sendiri membahas materi teknis langkah-langkah menghadapi akhir Tahun Anggaran 2010 dan percepatan penyelesaian pengesahan DIPA TA 2011. Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPB Propinsi NTB menjadi pemandu acara tersebut dibantu para kepala seksi dan staff.

Di samping itu, masalah pengelolaan dana APBN yang akuntabel dan transparan juga dibahas untuk membantu meningkatkan mutu laporan. Tidak hanya penyerapan, masalah pengelolaan merupakan suatu proses yang dimulai dari perencanaan penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana yang tertuang dalam Laporan Keuangan Kementerian /Lembaga.

Para peserta rapat memberikan apresiasi positif atas terlaksananya kegiatan ini. Hal ini tergambar dari panjangnya waktu yang dibutuhkan saat sesi diskusi interaktif antara peserta dan penyaji materi terkait materi teknis maupun terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil.

Sebelum rapat koordinasi ditutup, Kepala Kanwil DJPB Propinsi NTB menyampaikan harapannya agar seluruh instansi daerah dan jajaran satuan kerja perangkat daerah segera melaksanakan program-program sebagaimana yang telah disampaikan diawal acara. Pada penghujung acara, Sekretaris Daerah Propinsi NTB menyampaikan bahwa Bapak Wakil Gubernur Propinsi NTB telah bersedia untuk memberikan dukungan atas program-program Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui penandatanganan surat bersifat penting/segera.

“Pada intinya Bapak Gubernur menginstruksikan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di lingkup Propinsi NTB agar tetap berada di tempat tugasnya masing-masing selama Bulan Desember 2010, khususnya demi mengantisipasi segala kendala yang mungkin timbul selama penyelesaian program percepatan  pengesahan DIPA TA 2011,” kata Muhammad Nur.

Oleh : Iman Santosa - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Musibah meletusnya Gunung Merapi, turut mendapat perhatian dari jajaran Ditjen Perbendaharaan. Sejak radius aman diperluas hingga 20 km dari puncak Merapi, terlihat arus pengungsian cukup besar bergerak kearah Klaten. Untuk itu, Kantor Pelayaan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten berpartisifasi aktif dalam membantu para pengungsi.

KPPN Klaten yang sebelumnya berkoordinasi dengan pihak terkait, berinisiatif membuat dapur umum untuk membagikan nasi bungkus bagi para pengungsi. Para pegawai beserta Dharmawanita memasak 250 nasi bungkus hampir setiap harinya. Nasi bungkus tersebut dibagikan di tiga titik lokasi pengungsian yang terdekat dengan KPPN Klaten.

Selain dalam bentuk nasi bungkus, para pegawai KPPN Klaten mengumpulkan sumbangan dana. Rencananya, hasil sumbangan tersebut akan dibelanjakan keperluan mendesak yang dibutuhkan oleh para pengungsi, seperti selimut, dan peralatan untuk memasak. Guna efektifitas, KPPN Klaten senantiasa berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat.

filDisela-sela Rapimnas Ditjen Perbendaharaan, Kepala KPPN Klaten, Sochif Winarno saat ditanya mengenai kondisi KPPN Klaten sendiri mengatakan, “Alhamdulillah KPPN Klaten tidak terkena dampaknya, dan pelayanan tetap berlangsung sebagaimana biasanya,” ujar beliau.

Mengenai dampak letusan Merapi terhadap penyerapan anggaran di KPPN Klaten, menurut Sochif tidak ada kendala bagi para satuan kerja dalam hal penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran rata-rata telah mencapai 80%, meskipun secara individu maupun instansi, banyak diantara stakeholder yang turut serta dalam penanggulangan bencana.

“Kami melayani (pencairan APBN, red) Kota Klaten dan Boyolali, tapi untuk pengelola keuangan satuan kerja tidak ada masalah sampai saat ini. Kami harapkan mudah-mudahan target penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun dapat terserap secara maksimal,” demikian penjelasan Sochif Winarno.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo – Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputah Hari Keuangan di Daerah
Pekalongan, djpbn.kemenkeu.go.id – Reformasi birokrasi yang dijalankan Ditjen Perbendaharaan tidak akan berhasil sempurna jika tidak diimbangi oleh pemahaman yang sama pada satuan kerja (satker) yang dilayani. Dengan niat untuk menyamakan pemahaman itulah, Kepala KPPN Pekalongan, Ari Iman Sugoro, melakukan kunjungan kerja ke satuan kerja di wilayah pembayarannya.

Di samping untuk menyamakan pemahaman agar reformasi birokrasi mendapatkan hasil maskimal, kegiatan ini juga untuk membangun image pisitif bagi Ditjen Perbendaharaan.

“Kegiatan kunjungan kerja ke Stakeholders Satker di wilayah kerja KPPN Pekalongan bertujuan untuk membangun image positif, menjaring masukan, pendapat dan hal – hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan pelayanan,” kata Ari Iman Sugoro, Kepala KPPN Pekalongan.

Kegiatan kunjungan ke satuan kerja tersebut sekaligus dalam rangka memperingati Hari Keuangan RI ke – 64.

“Kegaiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Keuangan dalam rangka Peringatan Hari Keuangan Ke-64 Tahun 2010,” kata Kepala KPPN Pekalongan lagi.

Dirjen Perbendaharaan, melalui suratnya yang bernomor 8564/PB/2010, tanggal 25 Oktober 2010, memerintahkan untuk melakukan penjaringan aspirasi ke satuan-satuan kerja guna dijadikan masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Kunjungan pertama dilakukan Kamis, 4 November 2010. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekalongan, Ari Iman Sugoro, didampingi Sukasah, Kepala Seksi Pencairan Dana I dan 2 orang stafnya,  berkunjung ke Kantor Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan.

Kunjungan berikutnya selain adalah ke Polresta Pekalongan, Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Pekalongan dan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

Pada kunjungannya ke KPP Pratama Pekalongan, rombongan KPPN diterima oleh Kepala  Kantor Pelayanan Pajak Pratama  dan Kepala Sub Bagian Umumnya. Kegiatan tersebut  mendapat respon positif.

“Kami sangat senang karena dengan kunjungan ini,” kata Kepala KPP Pratama Pekalongan. “Kami bisa menyampaikan  permasalahan  dan melakukan diskusi secara langsung terhadap kendala – kendala dalam pengelolaan keuangan dan proses pencairan di KPPN,” lanjutnya.

Kunjungan seperti ini sangat positif, sebab satker bisa mendapatkan pencerahan secara langsung dari Kepala KPPN. Permasalahan dan kendala yang dihadapi juga dapat dengan segera diselesaikan atau dicarikan solusi, tanpa harus datang ke KPPN.

Di samping kegiatan kunjungan kerja ke satker, peringatan Hari Keuangan ke-64 di Pekalongan diwarnai dengan kegiatan penghijauan. Kegiatan ini memberikan gambaran betapa Ditjen Perbendaharaan sangat peduli dengan kelestarian lingkungan, peduli dengan upaya pencegahan pemanasan global.

Kontributor : KPPN Pekalongan
Editor : Bambang Kismanto

Larantuka, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun keuangan ke-64 tahun 2010. Para punggawa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Larantuka melakukan anjangsana, mengunjungi dapur satker  di mana tagihan-tagihan APBN diolah, mulai dari kuitansi hingga menjadi SPM, Senin (1/11).

“Ini saatnya kita introspeksi diri, kita harus siap ‘ditelanjangin’ oleh satker,” demikian menurut Bambang Hartono, Pj. Kepala KPPN Larantuka. Anjangsana tersebut diikuti oleh rombongan yang terdiri dari Kasubbag Umum, Yeremias Payonkuma sebagai penanggungjawab kenyamanan layanan terkait dengan fasilitas kantor, Nurhadi, Kasi Pencairan Dana yang bertanggung Jawab ketepatan waktu penerbitan SP2D, Ketut Suartana, Kasi Bank/Giro Pos yang bertanggungjawab meneruskan SP2D Ke Bank Operasional, Wayan Sudiasa Kasi Verifikasi dan  Akuntansi yang bertanggung jawab tentang rekonsiliasi, LPJ Bendahara Pengeluaran , Theresia Nggela pegawai KPPN Larantuka, Sigit Pamungkas dan Yefry Bais, crew Website KPPN Larantuka, juga Alwin, Wartawan Pos Kupang.

Satuan kerja mitra KPPN Larantuka yang dikunjungi, memberikan apresiasi positif  atas layanan yang diberikan selama ini. Hal tersebut sekaligus menjadi sebuah evaluasi atas penerapan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohanselama satu tahun ini.

Berikut petikan berita dari Pos Kupang Selasa (2/11).

Semoga dengan terciptanya hubungan baik dan image positif dari mitra kerja, KPPN Larantuka semakin dapat meningkatkan mutu pelayanan secara professional dan akuntabel sesuai dengan moto KPPN Larantuka, Layanan Ramah Nyaman Tanpa Uang Konsisten dan Akuntabel.

Oleh : Kontributor KPPN Larantuka.

Liputan daerah: launching layanan prima KPPN Painan
Painan, djpbn.kemenkeu.go.id – Reformasi di Ditjen Perbendaharaan bagaikan angin yang terus berhembus. Tidak ada tempat yang tidak terjamah oleh gerakan reformasi tersebut. Tak mau ketinggal oleh KPPN-KPPN lain, kini KPPN Painan melakukan hal yang sama. Menerapkan Standard Operating Procedure ( SOP) KPPN Percontohan.

Berbagai keterbatasan yang ada pada KPPN Painan tidak menyurutkan langkahnya untuk terus  memperbaiki kualitas pelayanan kepada satuan kerja. Dimulai dari perubahan mindset para pegawai sehingga menjadi lebih kreatif, inovatif dan profesional dalam bekerja serta tidak menerima gratifikasi. KPPN Painan juga melakukan penyempurnaan sarana dan prasarana  yang  representatif untuk diberlakukannya one stop service. Penerapan SOP itu sendiri sudah sejak tahun lalu. Namun baru di-launching Selasa, 2 Nopember 2010 kemarin.

Hadir dalam acara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Bupati Pesisir Selatan, para pejabat unsur Muspida, Kapolres Kab. Pesisir Selatan, pimpinan bank/pos, perwakilan asosiasi dan media, lembaga swadaya masyarakat dan para pejabat pengelola anggaran satker di wilayah kerja KPPN Painan.

Dalam sambutannya Kukuh Setiawan, Kepala KPPN Painan, mengatakan bahwa penerapan SOP Percontohan pada KPPN Painan merupakan bagian dari reformasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance).

”Tujuan kami adalah memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan dan tanpa biaya kepada mitra kerja/stakeholder,” kata Kukuh Setiawan. ”Namun itu tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen atau dukungan yang kuat dari semua fihak, termasuk para Kuasa Pengguna Anggaran dan seluruh mitra kerja KPPN,” lanjutnya.

Untuk mendukung pencapaian tujuan layanan tersebut kepala KPPN telah menandatangani pakta integritas dengan seluruh pejabat/pegawai painan. Tidak hanya pegawai internal KPPN, pakta integritas ini juga  melibatkan seluruh KPA/Kepala satker.

”Penandatanganan pakta integritas ini dilakukan untuk menghindari terjadinya KKN dalam pelayanan yang diberikan KPPN,” ungkap Kukuh Setiawan.

Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dalam sambutannya mengatakan bahwa KPPN Percontohan merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

”Peningkatan layanan itu dilakukan melalui perubahan kultur birokrasi, penyederhanaan business process, pemanfatan teknologi informasi, penataan organisasi,” kata Zamhari, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat. ”Dan yang paling penting adalah perubahan pola pikir sdm-nya,” lanjut beliau.

”Tekad untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mitra kerja memerlukan partisipasi dan dukukungan dari semua fihak, khususnya dari satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN Painan,” ungkap orang nomor satu di DItjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat itu. ”Kepada seluruh mitra kerja, dan juga semua fihak, bila mendapati ketidakpuasan terhadap layanan KPPN, jangan segan – segan menyampaikannya melalui saluran pengaduan yang sudah disediakan,” tambah Zamhari lagi. ”Bisa telepon, sms atau email yang telah disediakan,” kata beliau lagi.

Pada kesempatan yang sama, itu Bupati Pesisir Selatan dalam sambutannya   mengatakan bahwa pada  dasarnya segala bentuk pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan akurat adalah merupakan komitmen dari pemerintah.

”Untuk itu pemerintah terus mendorong agar kualitas pelayanan ditingkatkan melalui perubahan budaya birokrasi, penyederhanaan bussines process, pemanfaatan teknologi informasi, penataan organisasi dan perubahan pola pikir (mindset) SDM,” kata Nasrul Abit, Bupati Pesisir Selatan. ”Perbaikan kinerja layanan pubilk yang terus menerus dan konsisten akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di segala bidang,” lanjut orang nomor satu di Kabupaten Pesisir Selatan itu.

Di akhir acara, Film Pendek Profil KPPN Painan disuguhkan kepada tamu undangan. Dan seperti biasa, dilanjutkan dengan peninjauan peragaan proses penerbitan SP2D. Empat lembar SP2D dari empat SPM  yang diterima dapat diproses dalam waktu 10 menit.

Kontributor : KPPN Painan
Editor : Bambang Kismanto

Liputan Kegiatan HUT KEuangan ke-64 di KPPN Jember
Jember, djpbn.kemenkeu.go.id - Memperingati HUT Keuangan yang ke-64, sebagai hari kelahiran Kementerian Keuangan yang ditandai dengan terbitnya ORI (Oeang Republik Indonesia) pada tanggal 30 Oktober 1946,  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember melaksanakan serangkaian kegiatan.

KPPN Jember memulai rangkaian kegiatan dengan pertandingan persahabatan  olahraga melawan  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, dari tanggal 18 s.d 27 Oktober 2010. Pertandingan tersebut meliputi pertandingan futsal, bola volley, bulutangkis, tennis meja, tennis lapangan, catur dan gaple. Acara puncak dilaksanakan dengan upacara bendera di lapangan KPPN Jember pada tanggal 30 Oktober.

Rangkaian kegiatan masih dilanjutkan dengan kegiatan sosial donor darah. Seluruh pegawai lingkup Kementerian Keuangan di Jember serta tamu dari perbankan, asuransi, pegadaian, PT. Askes dan PT Taspen Jember, turut serta melakukan donor sebagai aksi kemanusiaan yang patut diapresiasi.

Kunjungan kerja ke stakeholders
Selain rangkaian kegiatan diatas, sesuai dengan instruksi Menteri Keuangan dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-8564/PB/2010 tanggal 25 Oktober 2010, guna  membangun image positif dan menjaring masukan dari para stakeholders, maka diadakan kunjungan kerja pada tanggal 04 Nopember 2010 ke Satuan Kerja di Kabupaten Lumajang yang di pusatkan di Kantor Kementerian Agama Lumajang. Kegiatan ini diikuti oleh 14 Satker di wilayah Lumajang.

KPPN Jember juga melakukan kunjangan ke perbankan, yaitu ke Bank Mandiri Cabang Jember Alun-alun, dimana bank ini selain sebagai bank persepsi juga sebagai BO I mitra KPPN Jember. Masukan yang diberikan adalah upaya peningkatan koordinasi dan komunikasi, karena selama ini kerjasama antara kedua belah pihak sudah cukup bagus dan tidak bermasalah.

Para stakeholders baik satker maupun mitra perbankan, memberikan kesimpulan bahwa citra Ditjen Perbendaharaan pada umumnya dan khususnya KPPN sudah baik. Namun, peningkatan pelayanan, ketepatan waktu (jam pelayanan) diminta untuk terus ditingkatakan agar tidak stagnan. Sedangkan mitra perbankan sudah cukup puas atas kerjasama selama ini dan perlu lebih ditingkatkan lagi.

Dengan pertambahan usia Kementerian Keuangan, KPPN Jember berharap akan semakin bertambah baik. Reformasi birokrasi yang sedang berjalan ini tetap menjadi sebuah komitmen dan akan selalu melayani dengan penuh keikhlasan serta dedikasi yang tinggi.

Oleh : Kontributor KPPN Jember