Liputan Rakor Direktorat PPK-BLU bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Dalam rangka menyatukan visi dalam implementasi pembinaan kepada satker BLU, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 5 s.d 7 November 2013, di Hotel Alila Jakarta. Rakor tersebut bertemakan &ldquoOptimalisasi Peran Pembinaan Kantor Wilayah Ditjen Perbendahraan Menuju Terwujudnya Pengelolaan Keuangan BLU yang Akuntabel dan Berkinerja Baik.&rdquo

Rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kanwil lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran. Secara umum, acara tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan alur pikir Revisi Perdirjen Perbendaharaan mengenai Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Sedangkan secara khusus, acara ditujukan untuk memperoleh masukkan mengenai pembinaan yang dapat dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada Satker BLU sebagai masukan untuk merevisi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-83/PB/2011 yang tengah disusun.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan bahwa Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pembina satker BLU di daerah semakin dipertajam dengan diterbitkannya PMK nomor 169/PMK.05/2012 tanggal 6 November 2012 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Bila sebelumnya tugas pembinaan yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan hanya dilakukan terhadap satker BLU Pusat, maka dengan terbitnya PMK nomor 169/PMK.05/2012 tersebut Kanwil mempunyai tanggung jawab untuk juga melakukan pembinaan dan bimbingan teknis bagi BLU Daerah. Selain itu, pemisahan yang tegas antara kewenangan pembinaan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam hal ini yang dilakukan oleh Direktorat PPK-BLU dan kewenangan pembinaan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan merupakan isu yang tak kalah pentingnya.

Selanjutnya acara diteruskan dengan paparan mengenai alur pikir revisi Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum oleh Plt. Direktur PPK BLU dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan. Pada sesi ini dibahas mengenai pembagian kewenangan pembinaan antara Direktorat PPK BLU dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan serta siklus pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Para peserta, menyampaikan tanggapan antara lain mengenai perlunya memperhatikan keamanan dan kehati-hatian dalam pendelegasian kewenangan pembinaan serta mempertimbangkan proporsionalitas pada peran CFO sesuai perundang-undangan. Peserta juga menambahkan perlunya transfer knowledge dari Direktorat PPK-BLU yang cepat dan efisien sehingga pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat optimal.

Melihat antusias para peserta, diskusi mengenai revisi Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-83/PB/2011 yang dijadwalkan sampai pukul 15.00 dilanjutkan sampai dengan pukul 15.45 WIB. Diskusi dengan terpaksa dihentikan mengingat sebagian peserta yaitu para para Kepala Kanwil harus segera registrasi pada pukul 16.00 WIB di acara Rapimnas, Hotel Borobudur.

Acara rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan dilanjutkan dengan peserta para Kabid dan pegawai Direktorat PPK BLU dengan materi Draft PMK Penetapan dan Pencabutan BLU dan simulasi Threshold Penetapan Satker BLU oleh Kasubdit PST dan Kasi Litbang BLU. Pada sesi ini disampaikan pula mengenai peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk melihat satker yang potensial menjadi BLU dalam Kajian Fiskal Regionalnya dengan menggunakan threshold yang ada.

Setelah beristirahat dan makan malam, rakor dilanjutkan dengan paparan RPMK Pedoman Penilaian Kinerja satker BLU oleh Kasubdit PPK BLU II.

Sebagai penutup Direktur PPK BLU yang diwakili oleh Kasubdit PPK BLU I menyampaikan bahwa Direktorat PPK BLU akan menyempurnakan kembali alur pikir revisi pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU yang telah disusun, serta terbuka kesempatan untuk menyampaikan saran-saran dan masukan secara tertulis, sehingga harapannya Perdirjen Perbendaharaan mengenai Pedoman Pembinaan tersebut akan lebih implementatif dan betul-betul dapat menjadi acuan yang jelas dalam memberikan pembinaan kepada satker BLU.

Oleh: Kontributor Direktorat PPK-BLU

Liputan Hari Oeang RI Ke-67
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash KPPN Malang berhasil meraih gelar Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) terbaik Tahun 2013. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, dalam peringatan Hari Oeang RI Ke-67, Rabu (30/10), di Jakarta.

Sebagai Kantor Pelayanan Percontohan terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013, KPPN Malang bersanding dengan KPP Madya Makassar, KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan, dan KPKNL Padang. Sementara itu, dalam keputusan yang sama, unit perwakilan Ditjen Perbendaharaan lainnya, KPPN Bangko mendapat peringkat kedua, sedangkan peringkat ketiga diraih KPPN Jakarta I.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyerahkan secara langsung penghargaan tersebut kepada Kepala KPPN Malang Suharyanto. Penyerahan pengharagaaan dilakukan dalam kesempatan Upacara Peringatan Hari Oeang RI ke-67.

KPPN Malang menggenapkan gelarnya di tahun ini. Belum lama ini, KPPN Malang menjadi peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan nilai 99,18 dari skala 100 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan beban kerja, KPPN Malang mengelola 205 DIPA dari 169 Satuan Kerja. 4 Bank Operasional I, 5 Bank Operasional II dan 3 Bank Operasional III serta 30 Bank Persepsi dan 1 Kantor Pos untuk menerima penerimaan negara. Dengan komposisi pegawai 70% perempuan dan 30% laki-laki. KPPN malang juga mengembangakan inovasi layanan unggulannya, antara lain Drive Thru yaitu layanan untuk pengambilan SP2D, penyerahan dan pengambilan BAR dan LPJ, penyerahan LHP Bank Persepsi serta layanan konfirmasi surat setoran. (HST, TAP, SW)

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharana

Liputan Peresmian Gedung Baru KPPN Sinjai
Sinjai, perbendaharaan.go.id &ndash Ditjen Perbendaharaan terus berkomitmen memberikan peningkatan pelayanan kepada stakeholder sesuai dengan salah satu amanah reformasi birokrasi yang telah dimulai sejak tahun 2007, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, dalam acara peresmian Gedung KPPN Sinjai pada hari Kamis, 31 Oktober 2013, hadir dalam acara tersebut adalah Bupati Sinjai, H. Sabirin Yahya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Bilmar Parhusip, Kepala Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, Kepala Bagian Administrasi Pegawai, Teguh Dwi Nugroho, beberapa Kepala KPPN di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Jajaran Muspida Kabupaten Sinjai, satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Sinjai, serta para pimpinan perbankan di Kabupaten Sinjai.

&ldquoSaya berharap dengan adanya gedung baru ini akan semakin menambah komitmen dan motivasi kita untuk mempersembahkan karya dan prestasi terbaik dalam memberikan kenyamanan dan pelayanan kita kepada stakeholders.&rdquo Imbuh Tata Suntara.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Sinjai, Made Cana Amaya, menjelaskan dengan detil bahwa untuk menyelesaikan pembangunan gedung KPPN Sinjai diperlukan dana APBN sebesar 3,2 Milyar yang pembangunannya dimulai sejak bulan Pebruari 2012 dan berakhir pada bulan Desember 2012.

Kemudian Made menjelaskan bahwa KPPN Sinjai yang berdiri sejak 17 April 2006 menempati gedung eks. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, dan dikesempatan itu, Made mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai.

&ldquoKami mengucapkan terimakasih banyak kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai yang telah memberikan fasilitas gedung kantor sehingga kami bisa memberikan pelayanan kepada satuan kerja yang ada di Kabupaten Sinjai.&rdquo kata Made. 

Made juga mengungkapkan bahwa dengan gedung baru yang sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, KPPN Sinjai bertekad akan lebih optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada 27 satuan kerja yang tersebar di Kabupaten Sinjai, dengan total DIPA sebanyak 32 DIPA, dan pagu DIPA sebesar lebih kurang Rp174 Milyar. 

Di kesempatan lain, Bilmar Parhusip, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan dalam sambutannya menjelaskan mengenai fungsi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan yaitu menyelenggarakan fungsi pembinaan pelaksanaan anggaran daerah antara lain pembinaan pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, kas daerah dan badan layanan umum daerah serta persiapan bahan sumbangan penyusunan standar biaya.

Bilmar juga berpesan diakhir sambutannya kepada Kepala KPPN Sinjai dan jajarannya agar melalui gedung baru yang telah diresmikan akan dapat terus mengupayakan inovasi dan kreasi dalam meningkatkan pelayanan kepada seluruh satuan kerja di Kabupaten Sinjai. 

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui bupatinya, H. Sabirin Yahya, menyambut baik dengan merasa bangga dengan kehadiran gedung baru di Kabupaten Sinjai.

&ldquoKehadiran gedung baru ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan dirasakan manfaatnya oleh warga Kabupaten Sinjai, tetapi juga kehadiran gedung baru di Kabupaten Sinjai ini akan memberikan warna dan nuansa baru bagi estetika dan arsitektur di Kabupaten Sinjai.&rdquo puji bupati yang kedelapan di Kabupaten Sinjai yang baru dilantik tahun ini. 

Sebuah testimoni juga diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Prima Idwan Mariza, memberikan gambaran bahwa pelayanan KPPN Sinjai tidak ribet dengan hanya membawa berkas yang sedikit untuk saat ini, serta serba terukur dan jelas SOP-nya. 

Selanjutnya di puncak acara peresmian gedung KPPN Sinjai, Tata Suntara membubuhkan tandatangan di atas prasasti, kemudian dilanjutkan dengan acara pemotongan pita yang menutup pintu utama KPPN Sinjai yang dilakukan oleh H. Sabirin Yahya, hal ini sebagai simbol bahwa gedung KPPN Sinjai telah resmi dibuka dan siap untuk beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPPN Sinjai dalam melayani stakeholder. 

Setelah acara seremonial selesai, para undangan berkesempatan untuk melakukan tinjauan ke ruang pelayanan KPPN Sinjai. H. Sabirin Yahya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap layout KPPN Sinjai, hal ini terlihat dari perhatiannya ketika Kepala KPPN Sinjai memberikan penjelasan, beberapa pertanyaan disampaikan oleh H. abirin Yahya terkait dengan proses bisnis yang ada di KPPN yang bersifat One Stop Service.

Oleh : Sugeng Wistriono

Liputan sosialisasi PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Percepatan penyerapan anggaran pemerintah yang semakin baik membutuhkan regulasi yang andal. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN hadir sebagai regulasi pengganti Keppres No. 42 Tahun 2002 yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi Manajemen Keuangan Negara pasca berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara.

Memberikan pemahaman terhadap substansi PP 45 Tahun 2013 kepada para pengelola keuangan pada Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan sosialisasi, Selasa (8/10), di Jakarta. Reformasi dibidang manajemen keuangan negara yang diinisiasi dengan lahirnya paket undang-undang keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah membentuk pilar-pilar utama dalam reformasi manajemen keuangan khususnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. &ldquoDengan reformasi manajemen keuangan tersebut, telah dibangun tata kelola keuangan negara yang good governance dan clean governance berdasarkan best practices pengelolaan keuangan di berbagai Negara,&rdquo ujar Plt Dirjen Perbendaharaan Boediarso Teguh Widodo saat menyampaikan Keynote Speech pembukaan kegiatan tersebut.

Hal-hal baru sebagai penyempurnaan yang terdapat pada PP 45 tahun 2013 antara lain

• Pola penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dimana sebelum ditetapkannya rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat dengan Keputusan Presiden, Menteri Keuangan dapat memberitahukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga
• Perluasan definisi bantuan social yang mencakup tidak hanya terjadinya risiko sosial namun juga untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat
• Pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana yang lebih fleksibel untuk memenuhi sifat penanganan bencana yang cepat, tepat, prioritas, koordinasi, dan terpadu d) Pengaturan mengenai sertifikasi bendahara yang diamanatkan akan diatur dengan Peraturan Presiden dan
• Pengaturan mengenai tata kelola PNBP meliputi prinsip-prinsip penyetoran PNBP.

&ldquoPP No. 45 Tahun 2013 memiliki 3 (tiga) landasan yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis,&rdquo Direktur Sistem Perbendaharaan Iskandar menambahkan. Landasan filosofis dimaksudkan bahwa APBN sebagai amanat rakyat harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Landasan yuridis diartikan bahwa PP No. 45 Tahun 2013 dapat menjadi payung hukum bagi peraturan pelaksanaan anggaran yang selama ini diatur dalam PMK/KMK/Perdirjen Perbendaharaan. Sedangkan landasan sosiologisnya adalah APBN harus dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat oleh karena itu diperlukan suatu pedoman pelaksanaan APBN.

Dengan memahami isi regulasi terbaru tersebut stakeholder akan mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien serta lebih terjamin dari sisi keamanan pelaksanaan APBN.

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Kamis, 10 Oktober 2013 &ndash Direktorat Jenderal Anggaran bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-K/L 2014 dan Session Sharing Peran APIP dalam reviu RKA-K/KL. Bimbingan Teknis ini dilaksanakan di Hotel Clarion Makassar dan dihadiri kurang lebih 250 satker dan APIP perwakilan dari 34 Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Direktorat Jenderal Anggaran di Makassar. Bimtek tersebut diawali dengan pengarahan sekaligus pembukaan Bimtek oleh Dwi Pudji Astuti Handayani Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran. Dwi Pudji dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan bimtek ini adalah melaksanakan salah satu tupoksi DJA yaitu memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL dan juga sosialisasi terkait peraturan-peraturan terbaru mengenai penyusunan RKA-KL. Dengan terbitnya PMK-194/PMK.02/2013 tentang Pedoman Penyusunan RKA-K/L tahun 2014 maka terdapat beberapa perubahan paradigma antara lain penekanan fungsi penganggaran pada kementerian/lembaga dan peran APIP dalam reviu penyusunan RKA-K/L.

Bimtek dilaksanakan dengan dua sesi yaitu sesi pemaparan materi narasumber dan sesi bimbingan teknis pendalaman materi penyusunan RKA-K/L 2014. Sesi pemaparan materi menghadirkan 3 narasumber yaitu Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Selatan yang membawakan materi Spending Reviu, Kasubdit Sistem Penganggaran DJA dengan materi Penyusunan RKA-KL dan Sharing Session Peran APIP Kementerian/ Lembaga dalam Reviu RKA-KL oleh Inspektorat VI Itjen Kementerian Keuangan yang diwakili oleh auditor madya inspektorat Kementerian Keuangan.

Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulsel, Bilmar Parhusip dalam materinya menyampaikan bahwa Penyerapan anggaran diharapkan mempercepat pencapaian output guna mewujudkan outcome. Penyerapan anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun faktanya penyerapan anggaran selalu menumpuk diakhir tahun anggaran. Kinerja anggaran bukan hanya diukur dari sekedar penyerapan anggaran saja tetapi akan turut dibobot melalui kwalitas output dan outcome. Hal ini sejalan dengan UU No. 17 tahun 2003. Salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas yang berorientasi hasil. Bukan hanya anggarannya habis tapi yang terpenting adalah tercapainya kinerja. Untuk itu Spending Review diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat dipastikan antara lain tercapai belanja yang berkualitas. Spending Reviu dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerja sama dengan satker kementerian/lembaga. Dalam paparannya yang lain disampaikan bahwa Kenaikan pagu APBN hendaknya diikuti dengan kenaikan indikator pembangunan misalnya dari indikator Human Development Index. Selanjutnya digambarkan contoh-contoh kegiatan yang inefisien dan hasil reviu pelaksanaan anggaran 2012.

Narasumber kedua, Kasubdit Sistem Penganggaran, Made Arya Wijaya menyampaikan latar belakang terbitnya PMK tentang penyusunan RKA-K/L yaitu penyempurnaan penerapan anggaran berbasis kinerja, penyempurnaan pemisahan peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO), Kementerian Perencanaan sebagai Chief Planning Officer (CPO) dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) serta menyediakan payung hukum terkait keterlibatan unit Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga (API K/L) dalam meneliti RKA-K/L sebagai quality assurance. Melalui PMK Penyusunan RKA-K/L ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan kualitas belanja serta menjamin tersedianya data anggaran yang valid melalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan minimalisir blokir. Dalam pemaparan selanjutnya dijelaskan format-format yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L, dokumen penelaahan, dan dokumen hasil penelaahan RKA-K/L.

Narasumber ketiga, Heru Sutanto, auditor madya Inspektorat Kementerian Keuangan menyampaikan latar belakang perlunya APIP dalam reviu RKA-K/L. Dijelaskan latar belakang adanya review penyusunan RKAKL sebagai amanah PMK-94/PMK.02/2013 antara lain karena permasalahan dalam anggaran. Tujuan Reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L.

Heru menjelaskan ruang lingkup reviu yaitu : Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP, Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L, Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran serta Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain: RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.

Setelah pemaparan materi selesai, dilanjutkan oleh sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator Sudadi, Kasubdit Anggaran II-C Direktorat Jenderal Anggaran. Sebagian besar pertanyaan peserta adalah terkait tugas APIP dalam reviu RKA-K/L karena merupakan hal yang baru dan terdapat saran dari auditor KPU agar dapat kiranya diberikan juga bimtek kepada para satker oleh Ditjen Perbendaharaan terkait dengan Spending Reviu.

Setelah istirahat sesi selanjutnya diisi dengan pendalaman materi penyusunan RKA-K/L terkait teknis aplikasi yang dipandu oleh tim teknis dari Direktorat Jenderal Anggaran. Melalui kegiatan ini diharapkan proses penyusunan RKA-K/L tahun 2014 dapat lebih baik sehingga fungsi RKA-K/L sebagai kunci tercapainya tugas-tugas pembangunan dapat tercapai.

Liputan Penilian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan di KPPN Bangko
Bangko, perbendaharaan.go.id &ndash KPPN Bangko mendapatkan penilaian dari Tim penilai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) - Kementerian Keuangan 2013. KPPN Bangko merupakan satu-satunya KPPN Tipe A2 yang mewakili Ditjen Perbendahjaraan sebagai nominasi 3 besar dalam ajang ini.

Suasana beberapa bulan belakangan ini seluruh pegawai KPPN Bangko bergotongroyong membenahi seluruh lingkungan kantor. Sekat pembatas antar bagian/seksi dalam struktur organisasi lebur dalam keakraban bak keluarga besar yang saling melengkapi. Kantor pemerintah yang dulunya kaku dan syarat urusan administratif, telah diubah menjadi kantor modern dengan suasana yang nyaman, bersih dan rapi, dilengkapi berbagai inovasi.

Tim Penilai yang diketuai oleh Charmeida Tjokrosuwarno Kepala Biro Organta Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terlihat senang melihat perkembangan kantor daerah yang modern seperti KPPN Bangko. Kedatangan ketua tim pagi itu didampingi oleh Dini Kusumawati Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan M. Arief Setiawan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.

Tidak mudah bagi KPPN Bangko untuk sampai pada tahap 3 besar terbaik dalam ajang penilaiaan ini. Kerja keras mengembangkan sarana fisik kantor, meningkatkan kenyamanan pada pelayanan, dan membangun semangat pegawai telah dilakukan dengan baik sehingga KPPN Bangko terus maju mewakili Ditjen Perbendaharaan bersama dengan KPPN Jakarta I dan KPPN Malang .

Berbagai inovasi pelayanan juga telah diterapkan KPPN Bangko. Pada ruang pelayanan dapat terpasang sebuah komputer yang secara mandiri dapat digunakan satker untuk melakukan verifikasi ADK prarekonsiliasi. Loker khusus yang disediakan untuk pengambilan hardcopy SP2D jadi disediakan pada tempat yang mudah terjangkau. Penggunaan Kartu Ultima sebagai sarana reward kepada satker yang mempunyai indeks realisasi dan rekonsiliasi terbaik digadang sebagai inovasi asli KPPN Bangko. Begitu pula pada meja kerja di bagian middle office, hanya terlihat satu komputer per satu meja. Hal ini sengaja dikondisikan agar ketika dilakukan rolling pegawai lebih mudah, karena barang-barang pribadi pegawai hanya boleh ditempatkan pada loker yang sdah disediakan utuk masing-masing pegawai.

Ditengah-tengah presentasi yang dibawakan oleh Plt. Kepala Kantor Mediologie, Dini Kusumawati memberikan apresiasi pada presentasi yang dibawakan, &ldquopresentasi ini lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya, kreatif dan menarik&rdquo ungkapnya. Mendampingi tim penilai hadir Direktur Sistem Perbendaharaan Iskandar dan Kepala Kanwil Provinsi Jambi Sahat M.T. Panggabean.

Tim penilai merasa pengembangan sarana pelayanan fisik KPPN Bangko sudah sangat bagus. &ldquopelayanan ini harus terus dijaga mutu dan kualitasnya&rdquo kata M. Arief Setiawan ketika melakukan penilaian di ruang middle office. Ingin mengetahui lebih dalam tetang pemahaman visi dan misi pelayanan pada KPPN Bangko, Charmeida Tjokrosuwarno sempat menanyakan beberapa hal kepada pegawai termuda yaitu Elfirman Y. Sebayang. &ldquoApa yang kamu lakukan dan katakan kalo ada satker yang datang ke rumah membawa parcel atau amplop sebagai ucapan terimakasih ?&rdquo Tanya Charmeida Tjokrosuwarno, dengan santun dan kalem pegawai termuda itu menjawab &ldquosaya akan kembalikan hadiah tersebut dan berusaha meyakinkan kepada satker kalau kami semua pegawai di KPPN Bangko berkomitmen ikhlas melayani dan saling menjaga jangan sampai karena kesalahan seseorang menjadi aib untuk semua&rdquo.

oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan [TAP]

Kamis, 3 Oktober 2013 &ndash Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini 2013 di Hotel Aryaduta Makassar. Seminar yang dihadiri kurang lebih 150 peserta dari pejabat vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat daerah setempat, para ekonom, civitas akademis dan kalangan perbankan, digelar dengan tujuan memberikan gambaran perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi regional Provinsi Sulawesi Selatan serta ajang sharing opinion dalam rangka mewujudkan kebijakan fiskal yang handal guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan baik tingkat nasional maupun di tingkat regional. Seminar tersebut diawali dengan wellcome speech oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Arfan dalam sambutannya tujuan pelaksanaan seminar ini untuk meningkatkan kepedulian, peran, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ekonom dan civitas akademik di Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan masukan untuk pengkajian fiskal regional yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Acara seminar dibuka oleh gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh H. A. Yaksan Hamzah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. H. A. Yaksan Hamzah mengungkapkan apresiasi dan terima kasihnya kepada Kementerian Keuangan atas supportnya dalam meningkatkan kebijakan fiskal dan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah mendapatkan banyak rekomendasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan serta mendapatkan perhatian potensi dan dukungan kebijakan fiskal di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan migas. Provinsi Sulawesi Selatan juga sangat membutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. H. A. Yaksan Hamzah sangat mengharapkan adanya pendekatan kebijakan fiskal dan kerjasama dari berbagai pihak untuk membangun percepatan pembangunan di Indonesia Bagian Timur, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan juga Provinsi Sulawesi Selatan agar menjadi pilar dan contoh secara nasional.

Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari para narasumber. Narasumber pertama, Luky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, yang memaparkan perkembangan perekonomian terkini.
Menurut Luky, Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat pertumbuhannya relatif stabil dibandingkan dengan negara-negara lain. Ditengah keterpurukan ekonomi dunia khususnya eropa, ekonomi indonesia masih mengalami pertumbuhan diatas 5%. Menurut McKinsey Report September 2012, Indonesia menempati urutan ke-16 untuk National GDP 2012, menempati urutan ketiga untuk persentase GDP growth, serta menempati urutan pertama untuk Growth Deviation. Bahkan diproyeksi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ke tujuh dunia pada tahun 2030.

Narasumber kedua, Bilmar Parhusip, Kakanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjelaskan perkembangan kinerja indikator makro ekonomi di Sulawesi selatan antara lain bahwa sampai dengan semester I 2013 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 7,16%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,92 persen dan pada sisi investasi, Sulsel mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 15,22 persen (yoy) pada 2012 serta dijelaskan juga profile dan perkembangan fiskal regional Provinsi Sulawesi Selatan.

Narasumber ketiga, Taslim Arifin, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, dengan paparannya mengambil judul Indonesia Incorporate Sebagai Fondasi Sistem Pengolahan Potensi Sumberdaya Regional. Pokok-pokok penting yang disampaikan taslim antara lain bahwa globalisasi memasuki babak baru. Untuk itu ekspor merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan komoditas unggulan. Sumber Daya Alam hendaknya dianggap sebagai modal bukan sebagai sumber pendapatan sehingga dapat dikelola secara bijaksana. Point penting yang disampaikan taslim adalah bahwa keunggulan bersaing suatu daerah hanya terjadi pada satu atau lebih sub-sektor tertentu saja, bukan pada semua sektor. Sulawesi Selatan memiliki keunggulan ekspor sektor perkebunan seperti kakao. Untuk itu perlu perhatian khusus dari pemerintah agar keunggulan lokal tersebut dapat meningkat dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.

Sesi pemaparan ini dimoderatori oleh Hamid Paddu, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Sama halnya dengan Arfan, Hamid Paddu mengharapkan dengan adanya seminar ini agar lebih memperKuat kebijakan fiskal regional dan meningkatkan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pada sesi tanya jawab beragam masukan dan tanggapan dilontarkan oleh peserta seminar diantaranya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar terkait dengan pengurangan Subsidi BBM yang mengaitkan angka pertumbuhan ekonomi 6,0 dalam asumsi makro tahun 2014. Sebagaimana penjelasan dari narasumber bahwa Subsidi BBM selama ini hanya berpihak kepada golongan menengah keatas dan hampir tidak dirasakan oleh orang-orang yang seharusnya membutuhkan sehingga perlu diganti pola subsidi BBM dan dialihkan dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diperuntukan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan subsidi tersebut. Pertanyaan lain yang muncul yaitu adanya perbedaan karakteristik kapasitas fikal antara beberapa kota/kabupaten, sehingga metode kajian masing-masing daerah berbeda pula.

Yang menarik ada salah satu peserta dari civitas akademis universitas hasanuddin yang sangat mengapresiasi tupoksi baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam penyusunan Kajian Fiscal Regional (KFR) dan memberikan masukan agar dalam penyusunan KFR oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat melibatkan pemerintah daerah sehingga output yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemda dalam mengambil kebijakan fiskal di wilayahnya.

Liputan Lokakarya GFS (Government Finance Statistics)
Legian, perbendaharaan.go.id - Kementerian Keuangan bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dan Government Partnership Fund (GPF) menyelenggarakan Lokakarya GFS (Government Finance Statistics/ Statistik Keuangan Pemerintah), Kamis (26/9), di Hotel Pullman, Legian - Bali. Lokakarya, digelar dengan tujuan harmonisasi akuntansi berbasis akrual dengan GFS, memperkenalkan implementasi GFS di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi atas permasalahaan yang timbul dalam praktik penyusunan Laporan GFS di Indonesia khususnya di wilayah. Lokakarya tersebut didahului dengan kegiatan pelatihan GFS yang dilaksanakan pada tanggal 23 &ndash 25 September 2013 dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM dalam memahami aspek konseptual maupun aspek praktis penerapan GFS, termasuk memahami proses kompilasi data, konversi data akuntansi ke GFS, dan metodologi penyusunan laporan GFS.

Lokakarya kali ini, menghadirkan narasumber yang berasal dari GFS Expert IMF dan GPF, Perwakilan Negara ASEAN yang telah menerapkan Government Finance Statistics (GFS), Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta Para Pejabat lingkup Ditjen Perbendaharaan. Mereka memberikan pemaparan materi serta knowledge sharing kepada 112 peserta yang berasal dari para pemangku kepentingan Statistik Keuangan Pemerintah, baik internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan, yang antara lain meliputi kantor pusat dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia, perwakilan pemerintah daerah serta perwakilan pemangku kepentingan Statistik Keuangan Pemerintah seperti perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Boediarso Teguh Widodo menyampaikan bahwa untuk pengembangan dan peningkatan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah telah berkomitmen untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Ia melanjutkan, ke depan, pemerintah mencanangkan adanya keselarasan antara Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan Statistik Keuangan Pemerintah.

&ldquoPenerapan Statistik Keuangan Pemerintah mengatur agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar Negara, &ldquo imbuh Boediarso.

Sementara itu, dalam sesi panel, terkait dengan pengalaman pada beberapa negara yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Australia, serta IMF sendiri dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan GFS, para narasumber menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan dalam penerapan GFS adalah reformasi dalam pelaporan keuangan yaitu penerapan akuntansi berbasis akrual. Data yang disajikan dalam laporan keuangan yang berbasis akrual akan menambah kualitas informasi yang disajikan pada GFS. Mereka menjelaskan, GFS sangat bermanfaat untuk menyajikan informasi surplus/defisit, kekayaan bersih, pendapatan, beban, utang suatu negara yang diakui secara internasional. Laporan GFS dapat digunakan untuk melihat kinerja ekonomi pemerintah. Namun demikian, mereka pun mengingatkan bahwa beberapa hal yang diperlukan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan GFS adalah perlu ada mandat yang jelas, komitmen para pimpinan, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, sumber daya yang memadai, struktur manajemen proyek yang efektif, serta dukungan teknologi dan sistem informasi yang memadai.

Sementara itu, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid memaparkan bahwa dalam rangka perwujudan peran sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam bidang fiskal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diarahkan untuk mampu berkontribusi optimal dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah melalui penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS tingkat wilayah/regional) dan Kajian Fiskal Regional.

Kegiatan lokakarya tersebut telah menghasilkan diskusi yang produktif dan berhasil meningkatkan komunikasi dan sinergi, baik secara internal antar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan Statistik Keuangan Pemerintah, maupun secara eksternal antar Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Australia.

Oleh: Novri H. S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan