Bandeng loro ning wajan kepanggang
Yen kepanggang ojo dienteni
Sugeng rawuh ning kutha Malang
Kutha Malang sing adem lan asri

Liputan Penilian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan di KPPN Malang
Malang, perbendaharaan.go.id &ndash Sepenggal parikan (pantun dalam bahasa Jawa) menyambut kedatangan tim penilai Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan di halaman KPPN Malang, Kamis (19/9). Adalah Weningtyas Trishandayani dan Riduwan yang menyuguhkan parikan dari pembawa acara yaitu membuka acara penyambutan tersebut. Tidak hanya parikan, tamu undangan serta tim penilai disuguhi dengan gerak berirama tarian khas Malangan &lsquoKembang Genjret&rsquo yang dibawakan oleh 3 penari dari pegawai KPPN Malang. Selama kurang lebih 20 menit acara penyambutan usai, para tamu dipersilakan naik ke aula KPPN Malang di lantai 2, sedangkan tim penilai masuk ruangan menuju ruang front offfice.

Direktur Sistem Perbendaharaan, Iskandar, dalam sambutan pembukaan menyatakan perlunya memotivasi kantor instansi vertikal untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, salah satunya dengan pelaksanaan Beauty Contest Kantor Pelayanan di lingkup Kementerian Keuangan. Hal itu juga dimaksudkan sebagai alat ukur pelaksanaan reformasi birokrasi serta wujud penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan. Sebelum dilakukan penilaian diputar terlebih dahulu video profil KPPN Malang dan lantunan lagu Bagimu Negeri serta Mars KPPN Malang oleh tim paduan suara.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Pardiharto, menyatakan bahwa penilian kantor pelayanan percontohan tersebut merupakan bentuk pembinaan aparatur negara yang diarahkan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik.
&ldquoPenilaian ini adalah bentuk pembinaan agar tercapai pelayanan prima,&rdquo kata Pardihartodalam sambutannya. &ldquoUntuk mencapai pelayanan yang cepat, tepat, aman, berkeadilan dan akuntabel, diperlukan dorongan kinerja sekaligus evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan public,&rdquo lanjut orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur tersebut.
Dalam kesempatan menyambut tim penilai dari Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Charmeida Tjokrosuwarno, Pardiharto juga memperkenalkan prestasi KPPN Malang.

&ldquoKPPN Malang adalah kantor peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan nilai 99,18 dari skala 100 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,&rdquo ungkapnya. &ldquoMenurut Permenpan Nomor 60 Tahun 2012, nilai yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM adalah 75,00 dari skala 100,&rdquo lanjutnya.

Salah satu pejabat eselon II di Ditjen Perbendaharaan tersebut juga memberikan apresiasi kepada KPPN Malang yang telah meraih prestasi 3 besar penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan. 

&ldquoCapaian KPPN Malang saat ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran KPPN Malang maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur,&rdquo ungkap Pardiharto. &ldquoOleh karena itu, dalam kesempatan ini, atas nama pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan pegawai KPPN Malang dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur,&rdquo tambahnya.

&ldquoKPPN Malang mengelola 205 DIPA dari 169 Satuan Kerja. 4 Bank Operasional I, 5 Bank Operasional II dan 3 Bank Operasional III serta 30 Bank Persepsi dan 1 Kantor Pos untuk menerima penerimaan Negara. Dengan komposisi pegawai 70% perempuan dan 30% laki-laki, menjadi tantangan tersendiri bagi KPPN dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Umum Negara di daerah. Namun kekompakan dan rasa setia kawan menjadikan tugas berat itu menjadi mudah dan ringan&rdquo, demikian disanpaikan Suharyanto dalam presentasinya di hadapan tim penilai dari Kementerian Keuangan.

Dipaparkan juga berbagai inovasi layanan kepada pemangku kepentingan yang antara lain Drive Thru yaitu layanan untuk pengambilan SP2D, penyerahan dan pengambilan BAR dan LPJ, penyerahan LHP Bank Persepsi serta layanan konfirmasi surat setoran. Suharyanto juga menjelaskan bahwa KPPN Malang telah ditunjuk sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dengan hasil penilaian dalam indikator proses mencapai nilai 99,19 dan indikator hasil sebesar 955 dari skala 1000 menjadikan KPPN Malang layak menjadi unit kerja berpredikat WBK dan WBBM. 

Setelah sesi presentasi, tim penilai yang diawali oleh Dini Kusumawati meminta penjelasan kepada kepala KPPN tentang visi, misi, motto, norma waktu serta beberapa layanan unggulan. Visi dan misi KPPN mengadaptasi visi dan misi kantor pusat DJPBN. Simpel dan akuntabel sebagai motto KPPN berarti dalam pelayanan sederhana, tidak berbelit-belit tetapi dapat dipertanggungjawabkan, terdapat unsur prudent, kehati-hatian dengan tetap berpedoman pada Standart Operating Prosedure serta norma waktu layanan yang telah diumumkan kepada publik.

Hal yang paling menegangkan saat terjadi dialog antara tim penilai dan salah satu pegawai yang mendampingi para Kepala Seksi. Dengan pertanyaan yang ringan dari Dedi Rudaedi, dijawab dengan sangat ringan pula oleh Ninik Suciati, pelaksana seksi Verifikasi dan Akuntansi. &ldquoSenang kerja disini?&rdquo. Spontan dijawab dengan gaya medoknya &lsquosangat senang Pak&rsquo. Ketika ditanya bagaimana pelayanan kepada satuan kerja, Ninik menjelaskan bahwa ada beberapa satker yang bertanya, berkonsultasi secara pribadi di luar jam kerja baik melalui telepon atau pun sms, dan semua itu dilayani dengan ikhlas. Hal tersebut diiyakan oleh wakil dari Polres Kota Batu, Suroso yang telah menjadi Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2008. Puas dengan layanan KPPN Malang, kendala jarak yang lumayan jauh dapat teratasi dengan pelayanan konsultasi melalui telepon atau pun sms ataupun chat dengan Customer Service Officer sehingga waktu mengajukan SPM tidak ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan. 

Komposisi pegawai yang lebih banyak perempuan juga menjadi pertanyaan bagi Charmeida Tjokrosuwarno. &ldquoBagaimana meningkatkan kompetensi pegawai yang rata-rata ibu-ibu yang notabene punya kesibukan dan kurang fleksibel dibanding pegawai laki-laki?&rdquo.  
Kepala KPPN Malang, Suharyanto, menjawab bahwa sejak dideklarasikan menjadi KPPN Percontohan pada 2 Oktober 2012, telah terjadi perubahan yang sangat berarti. Perubahan yang semakin baik sejak dicanangkannya Reformasi Birokrasi yang &lsquomemaksa&rsquo pegawai merubah mindset dari pihak yang &lsquoberkuasa&rsquo menjadi &lsquo pelayan&rsquo yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka para pegawai harus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam penguasaan bidang pekerjaan di KPPN. Gugus Kendali Mutu sebagai sarana berbagi ilmu diantara pegawai, sesi Morning Call setiap Senin dan Kamis sebagai ajang sharing permasalahan atau &lsquotwo minutes for information&rsquo menyamakan pemahaman, persepsi, tafsir atas suatu peraturan ataupun trouble shooting atas permasalahan yang terjadi sehingga satu kata dalam melayani satker, 

Rahman, Pejabat Penandatangan SPM dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu membenarkan hal tersebut. Penguasaan peraturan maupun aplikasi para pegawai KPPN Malang sangat mumpuni. Tidak peduli siapa dan duduk di posisi mana, dengan pertanyaan sama pasti akan mendapat jawaban yang sama pula. Setali tiga uang dengan Rahman, wakil dari Univesitas Brawijaya juga mengatakan hal serupa. Terbantu oleh bimbingan dari Customer Service atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

Charmeida juga sempat bertanya kepada salah satu pegawai yaitu Hang Dian Puspowardani tentang janji layanan yang tidak mencantumkan senyum, salam dan sapa. Apakah memang dalam melayani itu pokoknya cepat, tepat, transparan dan tanpa biaya? Meski dengan wajah ditekuk?

Sebagai pegawai termuda, dengan jawaban yang santai, Dian malah mengajukan pertanyaan balik kepada tim penilai. &ldquoBapak kalau dilayani dengan cemberut senang tidak?&rdquo sontak mengundang applaus dan tawa seantero aula. Menurutnya, tanpa harus dituliskan, sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani dengan senyum, mengajaknya berbincang ringan ketika berkonsultasi maupun mengajukan SPM atau keperluan di loket Front Office lainnya. 

Sementara itu, dari pihak perbankan tidak ketinggalan turut andil memberikan penilaian KPPN Malang. Wahyu Nurjoko dari Bank Mandiri Wachid Hasyim mempunyai kesan mendalam ketika berkunjung ke KPPN Malang beberapa waktu lalu.

&ldquoTampilan fisik dari luar sama dengan gedung kami. Ketika masuk, duduk di ruang tunggu Front Office, juga hampir sama layoutnya. Ketika bertemu dengan pegawainya pun juga tidak berbeda dengan pegawai Bank Mandiri,&rdquo kata Wahyu Nurjoko mengawali kesannya. &ldquoSerasa di rumah sendiri,&rdquo lanjutnya. &ldquoBahkan mebelair, budaya kerja dan budaya perusahaan juga sama, layanan senyum dan handling-nya sama, luar biasa kerja sama dengan KPPN (Malang), hampir tidak ada celah, sangat mirip dengan Bank Mandiri,&rdquo sambungnya. 

&rdquo&lsquoApa, jangan-jangan karena kita dipimpin oleh orang yang sama ya?&rdquo tambahnya lagi yang seketika itu juga tepuk tangan dan senyum mengembang memenuhi aula ukuran 8mx20m itu. 

Bank BRI tidak mau ketinggalan. Diwakili oleh Rully, juga memberikan apresiasi yang tinggi atas layanan KPPN. Dia menyebutkan nilai 100 dari skala 100 untuk pelayanan yang diberikan KPPN Malang.

Setelah dirasa cukup dan jam sudah menunjukkan waktu makan siang, usai sudah acara penilaian di gedung aula KPPN Malang. Ditutup oleh Kakanwil DJPB Propinsi Jawa Timur, Pardiharto. Dalam sambutannya beliau menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan tim penilai dan semoga akan berlanjut ke tingkat lebih tinggi. Sebelum benar-benar ditutup, tampil tim paduan suara menyanyikan lagu Tanah Air dan Malang Pancen Rame. Dengan sedikit gerak berirama membuat suasana semakin cair. 

Selanjutnya Tim Penilai melakukan peninjauan lapangan atas sarana dan prasarana serta layanan unggulan KPPN, serta melihat kesibukan di Front Office Pencairan Dana. Beberapa pertanyaan juga diajukan kepada pegawai yang bertugas di FO. Tentang misi, misi, motto dan janji layanan. Mengenai senyum pun juga dilontarkan kembali, dan mereka mendapatkan jawaban yang sama. Dilanjutkan peninjauan ke ruang Middle Office dan dilanjutkan pengecekan di ruang arsip.

Oleh: Leli Triana (KPPN Malang), Bambang Kismanto dan Sugeng Wistriyono (Media Center Perbendaharaan

Liputan Peresmian Gedung Baru KPPN Sumedang dan KPPN Purwakarta
Sumedang, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Boediarso Teguh Widodo bersama Bupati Sumedang Endang Sukandar, meresmikan gedung KPPN Sumedang dan KPPN Purwakarta, Selasa (24/9). Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Dirjen Perbendaharaan dan penguntingan pita oleh Bupati Sumedang.

KPPN Sumedang menempati gedung baru yang berjarak 50 meter dari gedung lama. Menurut Kepala KPPN Sumedang Bambang Sudaryanto, luas tanah dan bangunan gedung lama sudah tidak memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal, terutama sempitnya lahan parkir bagi para stakeholders. Untuk itu, menurutnya, KPPN Sumedang memanfaatkan asset tanah yang telah dimiliki sebelumnya seluas 3000 meter persegi sebagai lokasi pembangunan gedung baru. Gedung berlantai dua tersebut menghabiskan total anggaran 7,6 miliar yang dibebankan pada DIPA tahun 2011 hingga 2013 secara bertahap.

Sementara itu, disaat yang sama Dirjen Perbendaharaan meresmikan secara simbolis gedung KPPN Purwakarta. Kendati gedung tersebut telah selesai dibangun beberapa tahun lalu, namun secara simbolis belum diresmikan oleh Dirjen Perbendaharaan secara langsung. Mengingat efektifitas dan efisiensi, peresmian gedung KPPN Purwakarta secara simbolis dilakukan secara bersamaan dengan KPPN Sumedang. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumedang menyambut baik upaya perbaikan pelayanan public yang dilakukan oleh KPPN Sumedang, termasuk perbaikan sarana dan prasarana. Endang Sukandar meminta jajarannya untuk dapat lebih meningkatkan koordinasi bersama KPPN Sumedang dalam melakukan pembangunan, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. &ldquoDalam era otonomi daerah, saya perhatikan instansi vertical pemerintah pusat biasanya egois, namun ternyata KPPN Sumedang bisa larut dengan segala budaya Kabupaten Sumedang. Untuk itu, mari kita sama-sama membangun Sumedang.&rdquo Ujar Endang Sukandar.

Sedangkan, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa dalam mendukung transformasi kelembagaan, KPPN sebagai organisasi yang professional, modern dan akuntabel, diperlukan kebutuhan sarana prasarana yang tepat, modern, dan andal. &ldquoDengan sarana dan prasarana yang semakin baik dan representative, KPPN Sumedang diharapkan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sumedang. KPPN Sumedang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan APBN dengan melaksanakan fungsi pembinaan pengelolaan perbendaharaan Negara dan penyususnan akuntansi pelaporan keuangan tingkat daerah.&rdquo pungkas Boediarso.

Pada saat yang sama, Bupati Sumedang beserta para hadirin menyaksikan demo Standard operating procedure yang dilakukan KPPN kepada stakeholder. Dirjen Perbendaharaan sempat meminta testimony pelayanan KPPN Sumedang secara langsung, &ldquoAlhamdulillah, pelayanan KPPN Sumedang selama ini memuaskan,&rdquo ujar petugas dari satuan kerja IPDN.

Oleh: Novri H. S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penilaian KPPN Jakarta I
Kalau tidak nona, karena bulan, saying
Tidaklah bintang ya nona, tidaklah bintang ya nona
Meninggi hari&hellip
Kalau tidak nona, karena Tuan, sayang
Tidaklah kami ya nona, tidaklah kami ya nona
Sampai kemari&hellip.

Jakarta &ndash perbendaharaan.go.id - Alunan lagu dan tarian Sirih Kuning menyambut kedatangan tim penilai ke aula lantai 4 KPPN Jakarta I. Pagi itu (09/09), tim penilai Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan mengunjungi KPPN Jakarta I yang menjadi salah satu wakil dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Abang dan none Jakarta I mengalungkan rangkaian bunga kepada tim penilai, diiringi lagu-lagu yang dilantunkan oleh tim paduan suara KPPN Jakarta I. Acara penilaian dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tata Suntara. Dalam sambutannya, Sesditjen Perbendaharaan menekankan bahwa seluruh KPPN yang tersebar di penjuru negeri ini telah menerapkan standar layanan yang sama.

Tim penilai yang terdiri dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Charmeida Tjokrosuwarno, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi, dan Tenaga Pengkaji Bidang Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Teguh Wiyono meminta Kepala KPPN Jakarta I W. Arie Prajoga W. untuk menyajikan presentasi. Presentasi tersebut memberikan gambaran data dan fakta KPPN yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat ini.

&ldquoKPPN Jakarta I mengelola 371 DIPA dari 368 Satuan Kerja, 27 Kementerian/Lembaga, sebesar sekitar 63 triliun rupiah lebih, bermitra dengan 92 Bank/Pos Persepsi, dengan keKuatan personel sebanyak 59 orang (3 orang tugas belajar). Satuan kerja yang dilayani juga sebagian cukup besar, di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Luar Negeri,&rdquo demikian Kepala KPPN Jakarta I menguraikan sebagian kekhususan kantor yang dinyatakan sebagai KPPN Percontohan sejak tanggal 31 Juli 2007 ini.

Pernyataan tersebut mengundang pertanyaan dari tim penilai, bagaimana strategi mengelola SDM yang bisa dikatakan cukup terbatas sementara beban kerja tergolong tinggi. Kepala KPPN menjawab bahwa kualitas SDM yang ada di KPPN Jakarta I tidak perlu diragukan lagi, baik dari segi kemampuan kerja maupun bersinergi. Seluruh pegawai bersedia bahu-membahu sebagai satu tim dalam rangka mencapai tujuan, bahkan tanpa memandang batasan seksi atau subbagian. Situasi kerja yang ada juga mendukung untuk saling mengisi kekurangan yang mungkin ada seraya mendorong peningkatan kualitas kinerja tiap pegawai. Peningkatan kompetensi tak ketinggalan senantiasa dilakukan baik soft maupun hard competency, misalnya melalui gugus kendali mutu, sharing setelah doa pagi sebelum memulai pekerjaan, dan capacity building berkoordinasi dengan Kantor Pusat. Pada sesi berikutnya, Kepala Kantor diminta menjelaskan mekanisme pengaduan terhadap layanan KPPN Jakarta I, juga standar layanan dari KPPN Jakarta I sendiri.

Beberapa orang pelaksana yang hadir secara acak turut diberi pertanyaan mengenai visi-misi serta moto KPPN dan kode etik Kementerian Keuangan beserta penerapannya di KPPN Jakarta I. Dengan mantap pertanyaan ini dijawab dengan disertai contoh, misalnya KPPN Jakarta I memberikan pelayanan prima dengan menjauhi sikap diskriminatif. Artinya, baik satuan kerja &lsquobesar&rsquo maupun &lsquokecil&rsquo akan dilayani dengan baik.

Perwakilan dari satuan kerja dan mitra kerja juga ditanya mengenai kesan-kesannya selama menjadi pemangku kepentingan KPPN Jakarta I. Sebab, mengutip penjelasan dari Charmeida selaku ketua tim penilai, inilah moment of truth, stakeholders KPPN-lah yang terlibat dan merasakan sendiri layanan dari KPPN Jakarta I selama ini, bukan tim penilai. Menjawab pertanyaan ini, Supriyatno, salah satu kepala subbagian di Istana Kepresidenan mengaku sangat terbantu oleh layanan KPPN Jakarta I.

&ldquoMengingat dinamika pekerjaan Presiden RI yang seringkali ada kegiatan mendadak maupun mendesak, kami merasa puas akan bimbingan dan arahan KPPN Jakarta I yang selalu siap berkoordinasi dengan kami guna menjamin kelancaran tugas-tugas negara,&rdquo terang Supriyatno.

Sedangkan Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Hidayat Atjeh selaku salah satu pejabat penanda tangan SPM menyampaikan masukan bahwa peraturan dan kebijakan ada baiknya segera diimbangi dengan dukungan aplikasi yang memadai, misalnya dalam hal dispensasi pagu. Harapannya, perbaikan terus-menerus ini bisa semakin mendekati otomatisasi birokrasi guna semakin memangkas peluang &lsquojalan pintas&rsquo. Di sini Kepala KPPN Jakarta I menanggapi bahwa koordinasi dengan kantor pusat selalu dilakukan untuk mempercepat pemutakhiran aplikasi demi menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan khususnya bagi satuan kerja di bawah Kementerian Luar Negeri yaitu Perwakilan RI di luar negeri.

Tak ketinggalan, petugas dari Bank Mandiri menceritakan masalah yang sempat dialami beberapa tahun yang lalu, yang dengan cepat dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama yang baik dan cepat dari kedua belah pihak. Tim penilai agaknya tertarik akan semangat para perwakilan pemangku kepentingan dalam mengiyakan kebenaran pelayanan prima yang diberikan, sampai-sampai mengonfirmasi kembali apakah pernyataan mereka ini bukan merupakan &lsquopesanan&rsquo.

&ldquoBetul. (petugasnya juga) murah senyum, Pak!&rdquo tukas Kusnadi, petugas pengantar SPM dari Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta yang sedari awal terlihat paling antusias. Antusiasme serupa lantas kembali mengemuka, kali ini dari para pegawai KPPN Jakarta I, ketika ditanya oleh tim penilai mengenai perlunya kegiatan capacity building yang selama ini jarang diadakan karena keterbatasan dana. Semua serentak menjawab, &ldquoPerlu!&rdquo. Saran lain dari tim penilai adalah untuk mengintegrasikan alamat domain situs web KPPN Jakarta I ke dalam perbendaharaan.go.id agar lebih aman.

Acara penilaian presentasi ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Hendro Baskoro diikuti dengan sesi foto dan doa bersama. Kemudian tim penilai diikuti hadirin termasuk para pejabat lingkup kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta turun ke lantai I untuk melihat langsung proses bisnis KPPN yang memiliki janji layanan &ldquoPastikan! Pelayanan Kami Prima dan Bebas Biaya&rdquo ini.

&ldquoSenang nggak, Bu, kerja di KPPN? Banyak ya SPM-nya? Biasanya sampai jam berapa? Pernah sampai malam, nggak? &rdquo itulah sebagian pertanyaan dari tim penilai kepada petugas front office. Petugas FO yang ditanya menjawab bahwa jam kerja memang sampai pukul 5 sore, tetapi apabila masih ada satuan kerja yang memiliki nomor antrean maka tetap akan dilayani hingga selesai. Sarana dan prasarana yang tersedia diamati dengan saksama. Salah satu sarana unggulan dari KPPN Jakarta I yang ditampilkan adalah mesin layanan informasi mandiri yang dapat memberikan informasi kepada pengguna sesuai kepentingannya, seperti monitoring DIPA, monitoring SP2D, monitoring UP/TUP, dan monitoring rekonsiliasi.

Setelah seluruh rangkaian acara berakhir, kepala KPPN sempat menyatakan harapan beliau agar seluruh pegawai tetap menjaga semangat dan terus berbenah diri, bukan demi penilaian melainkan untuk kebaikan KPPN Jakarta I sendiri dan DItjen Perbendaharaan pada umumnya. Kini tinggal menanti hasil penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Tingkat Kementerian Keuangan yang rencananya akan diumumkan pada Hari Oeang RI 30 Oktober mendatang, sambil senantiasa menjaga pengejawantahan moto &ldquoKepuasan Anda, Reputasi Kami&rdquo tak sebatas masa penilaian. Penilaian KPPc ini sendiri bertujuan untuk melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik dan memberikan penghargaan terhadap kantor pelayanan Kementerian Keuangan yang telah melaksanakan pelayanan prima.

Oleh Leila Rizki Niwanda dan Yuniawan HR dan Stevanus Mulyono (foto) &ndash Kontributor KPPN Jakarta I
Editor: Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ada yang berbeda dalam pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013, pada Rakernas kali keempat ini, Wakil Presiden Boediono menggunakan sebagian waktu sambutannya dengan menayangkan salah satu serial pidato TedX. Pidato yang dipilihnya berjudul &ldquoLeadership Without Ego&rdquo yang dibawakan Bob Davids, seorang wirausahawan sukses Amerika Serikat yang berdurasi sekitar 12 menit, Kamis (12/9), di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.

Turut menyimak dalam kesempatan itu adalah Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Keuangan Chatib Basri serta menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu ke-II yang sebagian merupakan peraih target opini LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) terbaik yaitu predikat Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dari BPK pada 2012. Hadir pula para pimpinan lembaga pemerintahan dan pimpinan daerah baik gubernur, bupati maupun walikota.

&ldquoKepemimpinan itu adalah sebuah berkah. Engkau tak bisa membelinya, tak diperdagangkan. Kepemimpinan hanya bisa dimiliki atau tidak sama sekali. Dan kepemimpinan seperti Mahatma Gandhi, yang mengembalikan seluruh yang dimilikinya kepada rakyatnya, adalah yang paling jarang kita temui di muka bumi,&rdquo demikian diungkapkan Wakil Presiden Boediono.

Wapres menegaskan, semua pejabat pemerintah pusat dan daerah yang berada di ruangan tersebut adalah para pemimpin. Dan di atas dari semua perbaikan yang dilakukan, baik perbaikan fisik seperti gedung atau tata kelola pemerintahan yang di dalamnya termasuk perihal laporan keuangan tahunan, perbaikan yang paling utama adalah perbaikan pada diri manusia. Baik manusia dalam arti bawahan atau pegawai di lembaga yang mereka pimpin atau manusia dalam diri para pemimpin tersebut sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengungkapkan, jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2012.

Menkeu mengungkapkan, jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP meningkat signifikan menjadi sebanyak 69 LKKL pada tahun 2012, dari hanya sebanyak 7 LKKL pada tahun 2006. &ldquoSementara itu, jumlah LKKL yang memperoleh opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) juga semakin menurun, yaitu menjadi sebanyak 3 LKKL pada tahun 2012, dari semula sebanyak 36 LKKL pada tahun 2006,&rdquo ungkap Menkeu.

Pada tingkat pemerintah daerah, perkembangan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan, menurut Menkeu, walaupun agak tersendat pada tahun 2006 sampai 2008, saat ini juga telah menunjukkan perbaikan signifikan. &ldquoHal ini terlihat dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012 lalu, LKPD yang memperoleh opini WTP mencapai 116 LKPD,&rdquo paparnya. Angka tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan pada tahun 2009 lalu, dimana hanya sebanyak 21 LKPD yang memperoleh opini WTP dari BPK.

Menkeu menjelaskan, prestasi tersebut dapat tercapai karena pemerintah terus melakukan perbaikan dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan semakin membaiknya opini audit yang diberikan oleh BPK. Kerja keras tersebut diawali dengan diterbitkannya paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. &ldquoHal ini merupakan bentuk keseriusan eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah&rdquo jelas Menkeu.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Hasil Penilaian Kajian Fisal Regional
Nusa Dua, perbendaharaan.go.id &ndash Mengemban tugas dan fungsi baru, seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional Semester I Tahun 2013. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan penilaian terbaik dalam kategori Kelompok I (Kanwil Besar). Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan penilaian terbaik dalam kategori Kelompok II (Kanwil Sedang). Sedangkan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mendapatkan penilaian terbaik dalam kategori Kelompok III (Kanwil Kecil). Hal tersebut disampaikan Tim Penilai dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam Rapimtas Ditjen Perbendaharaan di Nusa Dua Bali, belum lama ini.

Tim Penilai yang dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana &ndash Setditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel menyampaikan bahwa guna meningkatkan kualitas dan semangat dalam penyusunan KFR, dilakukan penilaian dan penyusunan peringkat terhadap KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat komponen, yaitu: Ketepatan waktu penyampaian dengan bobot 20 persen, kelengkapan dan komprehesifitas data dengan bobot 40 persen, metodologi penulisan dan kualitas analisis data dengan bobot 30 persen, serta estetika dan informasi tampilan dengan bobot 10 persen.

Menurut Tim Penilai yang terdiri dari tujuh orang pejabat lingkup Kantor Pusat, meskipun pada beberapa Kanwil telah melakukan analisis secara sektoral, namun belum seluruhnya menyajikan analisis fiskal pada sektor ekonomi terpilih. Menurutnya, perlu dilakukan analisis tersebut, misalnya dengan mengacu kepada sektor yang dominan (dari data PDRB sektoral) dan membandingkannya dengan kebijakan fiskal dan alokasi anggaran pada sektor-sektor ekonomi tersebut. Selain itu, masih banyak KFR yang hanya mencantumkan angka-angka indeks tanpa ada elaborasi mengenai makna dari angka tersebut, maupun analisis lanjutan mengenai dampak dari indikasi-indikasi yang tercermin dari angka tersebut.

Penyusunan KFR merupakan bagian dari penajaman fungsi baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut dilandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012. Selanjutnya, KFR tersebut ddapat digunakan menjadi bahan pertimbanagn dalam pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah maupun pusat.

Hasil Penilaian selengkapnya:

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN
Nusa Dua, perbendaharaan.go.id &ndash Ada yang sangat menarik untuk disimak di akhir perhelatan Rapat Pimpinan Terbatas Ditjen Perbendaharaan, Jum&rsquoat (30/8) lalu. Setelah menutup Rapimtas, Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto secara khusus menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bentuk kesepakatan kedua kementerian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan piutang negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) pada BUMN senilai Rp. 10,9 trilyun.

&ldquoPada hari ini, kita semua akan menjadi sejarah sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan BUMN,&rdquo jelas Agus Suprijanto dihadapan para Direksi BUMN, Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan, para pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan dan pejabat Kementerian BUMN. Agus melanjutkan, &ldquoLatar belakang yang mendorong perlunya penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian BUMN adalah bahwa sampai dengan Juni 2013, total dana yang disalurkan Pemerintah mencapai Rp 55,1 triliun kepada 63 BUMN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 BUMN mengalami kesulitan keuangan.&rdquo

Beberapa faktor lambatnya penyelesaian piutang negara yang dimaksud Dirjen Perbendaharaan sulitnya BUMN disebabkan antara lain adanya kesulitan BUMN dalam menyusun Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta keterbatasan informasi yang dimiliki BUMN untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian piutang negara menjadi alasan selanjutnya. Namun yang paling menjadi sorotan dalam Nota Kesepahaman tersebut adalah belum optimalnya komitmen manajemen BUMN dalam menyelesaikan kewajiban kepada Pemerintah.

&ldquoProses yang cukup panjang, sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 7 tahun, dalam penyelesaian piutang negara pada BUMN memerlukan perhatian serius kita bersama,&rdquo tegas Agus Suprijanto yang pada esok harinya (1/9) meletakkan jabatan sebagai Dirjen Perbendaharaan. Menurutnya, sebuah sinergi menjadi penting dilakukan antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan BUMN perlu dilakukan karena utang kepada Pemerintah tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi BUMN, seperti menjadi tidak bankable dan sulit mengembangkan usahanya dengan cepat.

Hal ini diamini oleh Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN, Wahyu Hidayat. Dalam paparannya, pejabat eselon I Kementerian BUMN yang memegang kendali restrukturisasi seluruh BUMN tersebut menyatakan bahwa selama ini penyelesaian piutang negara seperti jalan di tempat. Kendala yang ditemuinya sejak masih bekerja di Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Ditjen Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan antara lain masih terbatasnya skema penyelesaian piutang negara, hingga rendahnya komitmen BUMN dalam menyelesaikan piutang negara tersebut.

Wahyu Hidayat berharap dengan dimasukkannya proses penyelesaian piutang negara sebagai salah satu key performance indicator (KPI) dalam melaksanakan business plan BUMN yang bersangkutan, diharapkan BUMN akan lebih berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya karena akan berpengaruh dalam kinerja manajeman yang disepakati bersama dan dituangkan dalam suatu Kontrak Manajemen. Dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, para Direksi BUMN menandatangani Surat Pernyataan Komitmen sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan piutang negara.

Hingga saat ini, proses penyelesaian piutang negara melalui empat skema sesuai PMK No. 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) dan Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMN/Perseroan Terbatas yaitu penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penghapusan dilakukan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Masih tersisa 26 BUMN dalam proses restrukturisasi utang dengan total tunggakan kurang lebih Rp10,9 triliun atau mencapai 18,8% dari total Piutang Negara kepada BUMN.

Dalam berbagai kesempatan, Direktur Sistem Manajemen Investasi, Ari Wahyuni meminta jajarannya untuk menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian piutang negara tersebut.Kerjasama antara Direktorat SMI dengan pihak terkait seperti Biro Hukum dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, menurutnya merupakan sebuah terobosan yang perlu dijaga dengan action plan lanjutan. (TWP)

Liputan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Nusa Dua, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto mengajak jajarannya untuk menuntaskan berbagai program dan kebijakan strategis Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapimtas Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan pada tanggal 29 &ndash 31 Agustus 2013. Pesan tersebut menjadi sangat berarti, mengingat saat itu merupakan penghujung masa jabatan Agus Suprijanto sebelum dirinya memasuki masa purnabhakti.

Menurut Agus Suprijanto, berbagai perubahan dalam organisasi Ditjen Perbendaharaan dalam rangka penajaman fungsi dan revitalisasi fungsi Ditjen Perbendaharaan tentunya memerlukan perubahan budaya (cultural change) di seluruh lini organisasi. Perubahan budaya ini memerlukan peran pimpinan, khususnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia, dalam mengawal perubahan mindset yang akan dihadapi oleh para pegawai.

Berbagai isu strategis menjadi pokok pembahasan Rapimtas kali ini. Tahapan implementasi penataan organisasi Kantor Vertikal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012. Kajian fiskal regional merupakan salah satu contoh bahwa Ditjen Perbendaharaan saat ini sedang bertransformasi dari organisasi yang dominan klerikal menjadi suatu organisasi yang dominan analitis, dari organisasi yang reaktif menjadi proaktif dan organisasi yang peningkatan kapasitas pegawainya selama ini digerakkan oleh organisasi (institutional-driven capacity building) menjadi organisasi yang mampu melakukan berbagai inovasi yang digerakkan dari diri sendiri (self-driven capacity building).

Terkait LKPP Tahun 2012, BPK telah memberikan opini terhadap LKPP Tahun 2012 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Target LKPP dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum bisa tercapai tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Agus Suprijanto mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas usaha jajarannya, baik di pusat maupun di daerah yang telah berusaha keras. Agus berharap untuk mencapai target LKPP WTP bisa tercapai pada tahun 2014 nanti.

Sementara itu, dalam aspek transformasi perbendaharaan yang sangat berkaitan dengan SPAN, Direktorat Transformasi Perbendaharaan sedang dalam penyelesaian Project SPAN yang memasuki tahapan piloting, training dan rencana roll out pada akhir tahun 2013. Di akhir masa jabatannya sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto tidak bisa menyaksikan proses bisnis dan aplikasi SPAN berjalan. Namun demikian, Agus tetap merasa bangga dan puas atas kerja sama jajarannya yang telah mengantarkan proses SPAN sudah sampai ke tahap akhir. Agus juga meminta Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan seluruh Direktur serta para Kepala Kanwil dapat mendukung penuh kesuksesan SPAN ini.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Demand Identification KSP 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Djoko Hendratto memberikan welcoming remarks pada acara kick off meeting pelaksanaan Demand Identification Knowledge Sharing Program (KSP) 2013 Senin (19/8), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Dalam sambutannya Djoko Hendratto menyampaikan bahwa fase demand identification merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan KSP 2013, dimana dalam tahapan ini dilaksanakan diskusi dan pengumpulan data terkait beberapa topik yang terkait di bidang sosial ekonomi yang menjadi penelitian bersama (join research) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan.

Demand identification dilaksanakan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 19-22 Agustus 2013 bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh 14 orang ahli dari Korea yang sebagaian besar merupakan peneliti dan pengajar senior (professor) dari beberapa universitas ternama di Korea Selatan dan dipimpin oleh DR. Okyu Kwon (former prime minister of Korea), sedangkan para pejabat Indonesia yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari beberapa instansi pemerintah antara lain, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal), Bank Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Otoritas Jasa Keuangan.

Sejak tahun 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan KSP, melalui penelitian bersama ini diharapkan kedua negara mendapatkan masukan-masukan berharga untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi melalui sharing pengalaman pembangunan yang dialami Korea Selatan, selain itu diharapkan pula kerja sama antara kedua negara juga senantiasa dapat ditingkatkan.

Oleh : Imbiyono - Kontributor Kantor Pusat