Liputan pekan anti korupsi tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id, - &ldquoIndonesia Bersih Transparan Tanpa Korupsi&rdquo, sebuah tema yang diangkat Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Pekan Anti Korupsi 2013 pada tanggal 9 &ndash 11 Desember 2013 di Istora Senayan, Jakarta. Acara tersebut merupakan puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2013 yang sebelumnya diawali di Istana Merdeka bersama dengan Presiden RI.

Pekan Anti Korupsi 2013 di Istora Senayan dibuka oleh Ketua KPK dan dihadiri antara lain oleh Ketua DPR, Ketua BPK, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan Irwasum POLRI. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK, Abraham Samad menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kementerian/lembaga/BUMN-D/swasta, salah satunya Kementerian Keuangan yang diwakili Inspektur Jenderal Kemenkeu terkait pelaporan gratifikasi.

Selanjutnya, dalam Pekan Anti Korupsi 2013, ditampilkan sejumlah stand pameran (kementerian/lembaga/BUMN-D/NGO), performance, display barang gratifikasi (termasuk gitar Metallica kepada Jokowi), dan lelang barang gratifikasi bersama dengan DJKN. Untuk stand pameran, Kementerian Keuangan hadir dengan tema &ldquoTransparansi dan Penegakan Hukum untuk mewujudkan Indonesia Bersih&rdquo dalam bentuk indoor yang menampilkan seluruh poster unit eselon I Kemenkeu dan outdoor yang didukung oleh Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Bea Cukai.

Dalam poster indoor,  ditampilkan komitmen nyata Ditjen Perbendaharaan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berupa penghargaan/capaian yang mencerminkan: 1) Inisiatif anti korupsi dan integritas yang tinggi, 2) Peningkatan profesionalisme dalam memberikan pelayanan prima, serta 3) Sinergi dan kesempurnaan hasil dalam mewujudkan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 

Sedangkan, untuk outdoor,  KPPN Mobile dan Miniatur Standardisasi Sarpras KPPN menjadi icon unggulan Kementerian Keuangan yang ditempatkan di lokasi strategis pada urutan pertama/terdepan dekat pintu masuk utama Istora Senayan. Dalam KPPN Mobile, pengunjung disajikan proses layanan SP2D dan rekonsiliasi yang dapat dilakukan secara on-line kepada KPPN Induk. Pada miniatur Standardisasi sarpras KPPN, dihadirkan suasana front office KPPN yang modern dan informatif dengan dilengkapi sejumlah banner, foto, brosur, dan souvenir SPAN untuk menjelaskan kepada publik bahwa seluruh layanan KPPN sangat transparan dan dapat dimonitor akuntabilitasnya sehingga menarik liputan dan wawancara dari Trans TV. 

Selama di Senayan, stand outdoor Ditjen Perbendaharaan harus menghadapi cuaca yang kurang menentu di musim penghujan ini. Namun demikian, dengan berbekal semangat tinggi, kreativitas dan teamwork yang solid, rekan-rekan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, KPPN Jakarta 1 s.d 5, Setditjen Perbendaharaan, Dit. SP, dan Dit. TP dapat meraih simpati dan kehadiran dari para pengunjung dari latar belakang yang beragam. Tim Ditjen Perbendaharaan secara proaktif mensosialisasikan bukan hanya di depan stand, namun juga hingga menjelajah ke dalam gedung Istora Senayan untuk berkomunikasi lebih luas kepada publik, bahkan ditambahkan terkait peluang karier di Ditjen Perbendaharaan yang prospektif dan strategis dengan dukungan lingkungan yang berintegritas tinggi. 

Hasilnya luar biasa. Antusias dan simpati publik terhadap stand Ditjen Perbendaharaan semakin meningkat sehingga total kehadiran mencapai 215 orang pengunjung. Stand Ditjen Perbendaharaan mendapat kehormatan menerima kunjungan dari Sekretaris Jenderal Kemenkeu, K.A. Badaruddin, Inspektur Jenderal Kemenkeu, Sonny Loho, dan sejumlah pejabat dari DJBC dan DJP. Selain itu, pengunjung bukan hanya berasal dari pengelola keuangan K/L, namun juga dari pegawai K/L, aparat TNI/POLRI, KPK, perbankan, NGO (nasional dan internasional), swasta, dan sejumlah mahasiswa perguruan tinggi (termasuk STAN).

Di penghujung acara Pekan Anti Korupsi, sinergi antara Ditjen Perbendaharaan, Setjen Kemenkeu, DJBC dan unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya menjadikan Kementerian Keuangan sebagai stand Terbaik Ke-1 sebagaimana penilaian komprehensif dari KPK. 

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Setelah berproses sejak hampir 5 Tahun yang lalu, kini Sistem MPN G-2 mulai siap diluncurkan. PMO-MPN (Project Management Office Penyempurnaan Modul Penerimaan Negara) menyelenggarakan Simulasi Menyeluruh Sistem MPN G-2 di hadapan jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan, Kamis (28/11). Acara yang mengambil tema &ldquoMewujudkan Otomasi Sistem Penerimaan Negara Untuk Menjamin Kualitas dan Akuntabilitas Transaksi Penerimaan Negara&rdquo, berlangsung di Mezzanine Gedung Juanda I Lantai 2 itu, gemuruh diwarnai dengan ungkapan kepuasan dengan hadirnya Sistem MPN G-2 yang siap diluncurkan.

Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri menyambut baik pelaksanaan Simulasi Menyeluruh tersebut. Menteri Keuangan, yang intens mengikuti pelaksanaan Simulasi tersebut selama hampir 2 jam itu menyatakan bahwa kehadiran layanan Sistem MPN G-2 sudah sangat ditunggu oleh masyarakat. Menteri Keuangan tahu betul bahwa saat ini masyarakat masih sering kesulitan untuk memperoleh layanan dalam melakukan penyetoran Penerimaan Negara baik untuk pembayaran Pajak, Bea dan Cukai, maupun PNBP. Oleh karena itu, dengan Sistem MPN G-2 yang berbasis electronic billing diharapkan akan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayarkan kontribusinya kepada Negara baik dalam bentuk Pajak, Cukai, Kepabeanan, maupun kewajiban lain di luar perpajakan, cukai, dan kepabeanan, yang sering disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kenyamanan tersebut dimungkinkan karena cara kerja Sistem MPN G-2 dalam menyediakan layanan pembayaran setoran Penerimaan Negara dari masyarakat sangat modern. Dengan layanan yang berbasis teknologi informasi ini memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui portal website yang disediakan oleh Kementerian Keuangan di satu sisi, sementara pelaksanaan pembayarannya dapat dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Internet Banking, mesin EDC, dan bahkan SMS Banking, selain tentunya melalui OTC (Over the Counter) yang tersedia di berbagai Bank/Pos Persepsi. Dalam Simulasi menyeluruh Sistem MPN G-2 yang dilakukan bersama PT BRI (Persero) Tbk tersebut, telah tersedia berbagai feature layanan tersebut. Ini yang akan membuat semuanya menjadi lebih mudah lebih fleksibel.

Hadir dalam acara Simulasi Menyeluruh tersebut, para pejabat eselon I Kementerian Keuangan dan para pejabat eselon II terkait, terutama yang tergabung dalam PMO-MPN. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk, Sofyan Bashir. Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk tersebut hadir memimpin Tim BRI yang turut mempersiapkan pelaksanaan Simulasi Menyeluruh tersebut bersama Tim PMO-MPN Kementerian Keuangan. PMO MPN Tahun 2013 beranggotakan unsur pejabat dari 6 unit eselon I Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal. Koordinasi PMO MPN yang sangat baik telah ditampakkan sejak akhir Tahun 2011 lalu dengan mulai dilakukannya rapat-rapat intensif.

Kegiatan Simulasi Menyeluruh dalam rangka Implementasi Piloting Sistem MPN G-2 tersebut merupakan wujud nyata dari deklarasi Pemerintah pada tanggal 18 September 2012 lalu di tempat yang sama, untuk segera mengimplementasikan sistem layanan baru di bidang Penerimaan Negara yang akan dapat mengatasi atau paling kurang meminimalisir berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan layanan Sistem MPN existing. Sistem MPN G-2 yang berbasis e_Billing, memungkinkan masyarakat Wajib Pajak/Wajib Bayar dapat melakukan transaksi pembayaran setoran penerimaan negara secara mandiri, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. E_Billing mewujudkan idealitas sentralisasi administrasi penerimaan setoran penerimaan negara di satu pihak, dan desentralisasi adminis-trasi tagihan di pihak lain. 

Dikatakan sentralisasi, karena administrasi layanan setoran penerimaan negara berada di satu otoritas dan dilakukan secara on-line. Sehingga dimana pun wajib pajak melakukan penyetoran uang,mereka akan dapat memperoleh konfirmasi dengan cepat dari arah manapun, bahkan bukan tidak mungkin, datanya dapat diakses melalui portal yang disediakan Sistem MPN G-2 setiap saat. Hal ini dapat dilakukan karena sistem Settlement didisain untuk dapat melakukan pendebetan rekening secara sistem. Kalau pun setoran dilakukan secara tunai keras secara Over the Counter (OTC), maka seluruh billing sudah dideklarasikan sebelumnya, dan Teller tidak dapat lagi melakukan intervensi terhadap jumlah dan data transaksi, apalagi pembatalan transaksi (Reversal). Dengan demikian, kendati uang tersebut secara fisik belum dilimpahkan dari rekening Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi, Bendahara Umum Negara telah dapat mengontrol dan meyakini bahwa uang tersebut sudah menjadi milik Negara, karena akan dilimpahkan segera ke rekening Kas Umum Negara.

Dikatakan desentralisasi administrasi tagihan atas setoran penerimaan negara, karena setiap tagihan dibuat di dan dicatat oleh Sistem Billing yang dikendalikan oleh otoritas tagihan penerimaan masing-masing, yaitu pajak dikelola dan diketahui oleh Ditjen Pajak dan dapat diuji langsung dengan kewajiban yang sesungguhnya harus dibayar, demikian pula dengan bea masuk/keluar atau cukai yang dikelola dan diketahui oleh Ditjen Bea Dan Cukai, dan demikian pula dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Ditjen Anggaran. Ditjen Perbendaharaan selaku otoritas Settlement pembayaran tidak mengetahui berapa tagihan yang harus dibayar, tetapi berkewajiban memberitahukan kepada otoritas pemilik tagihan penerimaan tadi, &ldquoberapa nilai uang yang harus dibayar berdasarkan Billing yang sudah dibuatnya&rdquo. Dengan demikian, pengawasan atas tagihan akan lebih intens dapat dilakukan oleh tiap otoritas, sementara itu, Bendahara Umum Negara (Treasurer) dapat lebih fokus pada berapa uang yang diterima atau akan diterima, dan harus segera masuk ke rekening Kas Negara. 

Pembagian tugas tersebut dilakukan dalam sistem MPN G-2 yang baru ini. Dengan demikian, telah terjadi proses manajemen yang baik yang fokus pada kinerja masing-masing unit organisasi. Keuntungan dari pola ini, akan terjadi kejelasan hubungan antara CA (Collecting Agent) dengan Kementerian Keuangan. Jelas, bahwa hubungan kemitraan kerja CA adalah dengan Ditjen Perbendaharaan. CA tidak lagi perlu membeda-bedakan setiap setoran, apakah pajak, bea, cukai, atau PNBP. Demikian pula manajemen rekeningnya, tidak lagi membeda-bedakan jenis penerimaannya. Jadi bagi CA (Bank/Pos Persepsi) yang selama ini masih membeda-bedakan jenis layanan, tidak lagi bisa, karena ID_Billing yang diterimanya dari Penyetor tidak serta-merta bisa dibedakan antara yang Pajak dan yang bukan pajak. Ini sangat baik untuk mendorong competitiveness dalam penyelenggaraan layanan. Bahkan Pemerintah dengan lebih mudah dapat melihat, mana CA yang hanya melayani kalangan terbatas dan mana CA yang melayani penyetor secara umum.

Sistem MPN G-2, yang secara sistem memaksa penyetor untuk melakukan create billing (pembuatan billing) melalui internet, akan mendorong masyarakat untuk bertindak lebih efisien, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas internet tersebut untuk juga melakukan settlement pembayaran, yaitu melalui electronic banking (e_banking). Oleh karena itu, secara perlahan, transaksi cash secara over the counter akan terkurangi. Hal ini akan mendorong praktik cashless transaction, yang merupakan salah satu program Pemerintah. Dengan demikian, secara tidak langsung Sistem MPN G-2 akan dapat mengubah perilaku masyarakat Indonesia dan mengubah persepsi masyarakat bahwa, &ldquomemegang uang tunai adalah yang terbaik&rdquo. Ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas ekonomi nasional, karena uang akan beredar di lingkungan lembaga keuangan dan dapat dimanfaatkan untuk menggandakan kinerja ekonomi nasional melalui kegiatan investasi.

Balikpapan, perbendaharaan.go.id - &rdquoRatusan ribu pengelola Keuangan seluruh Kementrian Negara/Lembaga, akan di training akrual,&rdquo ungkap Direktur Sistem Perbendaharaan, Iskandar dalam keynotes speechnya. Itulah ungkapan yang mampu menenangkan ratusan peserta Sosialisasi Reformasi Akuntansi Berbasis Akrual di Ballroom Swissbel Hotel kemarin (3/12).

Sebagai informasi bahwa penerapan Akuntansi Berbasis Akrual merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang implementasinya paling lama 5 (lima) tahun sejak UU diterbitkan. Namun karena mempertimbangkan situasi di tahun 2003-2013, dimana tingkat pemahaman akuntansi sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya siap, peraturan-peraturan yang selama ini berjalan belum disesuaikan, hingga sarana-prasarana IT termasuk aplikasi yang masih dalam proses pembuatan, maka penerapannya diundur hingga tahun 2015.

Menyambut penerapan tahun 2015 tersebut, lanjut Iskandar, maka sepanjang 2014 akan ada 103 ribu pengelola keuangan pada K/L akan dilatih terkait akrual. &rdquoini merupakan bentuk keseriusan Ditjen Perbendaharaan dalam mempersiapkan SDM satker menyambut implementasi akrual di 2015,&rdquo tegas Iskandar.

Setelah di selingi coffe break, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi yang langsung di pimpin oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur, Mirza Effendi. Adapun nara sumber yang dihadirkan yakni Agung Kurniawan dan Iwan Teguh Setiawan.

Dalam pemaparannya, Agung Kurniawan yang merupakan Kasubdit Sistem Akuntansi Direktorat APK, dengan gamblang menjelaskan konsep akrual sekaligus tahapan-tahapan penerapannya. Sedangkan nara sumber kedua, Iwan Teguh Setiawan mewakili Direktorat TP, melengkapi kehausan pengetahuan peserta dengan pemaparan SPAN dan SAKTI sebagai pendukung penerapan akrual.

Selanjutnya, pada sesi diskusi dan tanya jawab, beberapa peserta cukup kritis mengajukan pertanyaan. Salah satunya Baharudin dari BPKP yang menanyakan hubungan proses penganggaran dengan penerapan pencatatan berbasis akrual. &rdquoApakah sistem akrual melingkupi juga proses penganggaran. Hal ini mengingat bahwa proses penganggaran telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sedangkan akrual harus menunggu hingga tahun anggaran berakhir,&rdquoungkapnya.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Agung Kurniawan bahwa sistem penganggaran di negara manapun masih menggunakan basis kas. Karena, lanjutnya, terlalu banyak hal yang perlu dilakukan jika penganggaran menggunakan sistem akrual. &rdquoOleh karena itu, kebijakan penganggaran masih menggunakan basis kas,&rdquo ungkapnya lugas.

Acara berakhir tepat pukul 12.45 WITA. Para peserta yang pada awalnya Nampak bingung dengan konsep akrual dan berbagai kekhawatiran lainnya, kini di wajah mereka nampak senyum simpul yang menjadi tanda kepuasan mereka terhadap kegiatan sosialisasi tersebut. 

Diakhir acara, Kakanwil Ditjen PBN Prov. Kaltim meminta seluruh peserta berkomitmen menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual ini. &rdquoKami berharap, seluruh satuan kerja berkomitmen mempersiapkan SDM, termasuk sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan sistem akrual ini,&rdquo tutupnya. Selanjutnya peserta bersama narasumber, moderator dan panitia beramah tamah dalam jamuan makan siang bersama.

Oleh : Fajar Sidik, Kanwil Samarinda

Liputan roadshow Sesditjen Perbendaharaan di Sulawesi Selatan
Bantaeng-Mamuju, perbendaharaan.go.id &ndash Setelah meresmikan gedung baru KPPN Sinjai, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, dan rombongan termasuk kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Bilmar Parhusip, langsung melanjutkan perjalanan ke KPPN Bantaeng, jarak antara KPPN Sinjai dan KPPN Bantaeng ditempuh dalam waktu lebih kurang 2 jam melalui jalur darat.

KPPN Bantaeng
Tiba di KPPN Bantaeng tepat pukul 19.00 WITA rombongan langsung disambut oleh kepala KPPN Bantaeng, Ni Luh Kompiang Siti Suardani.

Seperti biasanya pada saat berkunjung ke beberapa KPPN, Tata Suntara selalu menyempatkan diri untuk meninjau setiap ruang layanan di KPPN, demikian juga di KPPN Bantaeng, yang selalu tidak lepas dari perhatiannya adalah ruang arsip/penyimpanan arsip aktif dan toilet.

Setelah selesai meninjau ruang pelayanan KPPN Bantaeng, Tata Suntara memberikan waktu sharing. Tata Suntara menyampaikan pesan bahwa tantangan Ditjen Perbendaharaan ke depan akan semakin banyak dan diperlukan konsentrasi juga kedisiplinan serta komitmen bersama sehingga apa yang direncanakan baik SPAN, SAKTI, accrual accounting dan lain-lainnya bisa berjalan dengan sangat baik.

&ldquoMengenai kepegawaian sebetulnya untuk eselon III dan IV pergeseran dan promosi sudah kita siapkan namun masih di Setjen Kemenkeu, jadi yang sudah merasa saatnya pindah diharapkan bersabar dan jangan gundah.&rdquo Ungkap pejabat yang pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Kas Negara Periode 2008-2011.

Selanjutnya Tata Suntara memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari pegawai KPPN Bantaeng mengenai mutasi pegawai, Tata Suntara mengingatkan kepada Kepala Bagian Administrasi Pegawai, Teguh Dwi Nugroho, agar mutasi pegawai memperhatikan tahun ajaran baru bagi anak sekolah masuk sekolah.

Setelah selesai acara, rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar untuk bermalam di Makassar, yang selanjutnya esok harinya akan bertolak dari Makassar menuju Mamuju.

Rekor Tata Suntara Terhenti di KPPN Mamuju.
Sehari setelah mengunjungi KPPN Bantaeng (Jumat, 1/11) selanjutnya Tata Suntara yang didampingi oleh Bilmar Parhusip beserta rombongan dari kantor pusat melanjutkan perjalanan menuju KPPN Mamuju serta melihat kesiapan gedung Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat yang akan di-launching pada awal tahun 2014. Perjalanan dari Makassar menuju KPPN Mamuju ditempuh dalam waktu 1 jam dengan menggunakan pesawat, saat itu rombongan berangkat dari Makassar pada pukul 13.00 WITA. 

Gedung KPPN Mamuju berada di Gedung Keuangan Negara Mamuju yang baru, nantinya akan satu gedung dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat, KPP Pratama Mamuju, serta KPKNL Mamuju.

Pada saat meninjau setiap ruang layanan KPPN Mamuju, Tata Suntara sangat takjub dengan landscape pemandangan yang sangat indah yang ada disekitar Gedung Keuangan Negara Mamuju yang dapat dinikmati langsung dari dalam ruang kerja di KPPN Mamuju.

Selanjutnya seperti pada kunjungan ke KPPN-KPPN sebelumnya sharing seassion diselenggarakan, pada kesempatan ini Kepala KPPN Mamuju, Nur Hidayat, menyampaikan rasa syukur bisa dikunjungi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, dikesempatan yang sama, Nur Hidayat menjelaskan bahwa KPPN Mamuju baru menempati GKN di lantai 2 pada tanggal 6 Mei 2013 lalu, sementara itu dijelaskan pula bahwa satker yang dilayani oleh KPPN Mamuju sebanyak 188 satker yang berada di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara, sementara itu total DIPA sebesar Rp1,9 triliun. 

&ldquoYang jelas-jelas sudah ada di depan mata kita yaitu SPAN, SAKTI, Acrrual Accounting, GFS, pendelegasian tugas dari Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan, ini semua harus memerlukan konsentrasi juga kedisiplinan serta komitmen bersama.&rdquo Ungkap Tata Suntara pada saat memberikan pengarahan.

&ldquoBanyaklah belajar mumpung masih banyak kesempatan mulai dari tugas-tugas kita sendiri (Ditjen Perbendaharaan-red) diantaranya manajemen investasi, kemudian mengenai badan layanan umum, cash management, manajemen resiko, pengendalian internal, balance scorecard, pengendalian internal, manajemen resiko serta yang lainnya.&rdquo Pesan Tata Suntara.

&ldquoKeseimbangan antara dunia dan akhirat juga harus diperhatikan, beribadah yang banyak, sehingga kita akan memiliki rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.&rdquo Imbuh Tata Suntara penuh makna.

Di pagi hari berikutnya Tata Suntara berkesempatan untuk jalan pagi ke pasar ikan, kemudian ke Pulau Karampuang, (pulau yang terbentuk dari gugusan batu karang-red), serta berolahraga bersama dengan pegawai KPPN Mamuju. 

Tata Suntara yang hobi bermain tenis meja mengajak para pegawai yang paling &lsquojago&rsquo untuk bermain dengannya, namun apa boleh dikata rekor tak terkalahkan sejak tahun 2011, dimana Tata Suntara selalu menang jika bermain dengan para kepala bagian di Setditjen Perbendaharaan, di KPPN Mamuju takluk 3 set langsung, sebagaimana kesepakatan yang telah disampaikan bahwa yang kalah push-up, dengan sportif Tata Suntara melakukannya.

Pelantikan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan M. Chatib Basri melantik tujuh orang pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (27/11), di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta. Tercatat ada 4 orang Direktur Jenderal dan 3 orang Staf Ahli yang dilantik, baik yang mengalami alih tugas maupun menggantikan pejabat lama yang telah memasuki masa pensiun.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan melantik Marwanto Harjowiryono sebagai Dirjen Perbendaharaan, menggantikan Agus Suprijanto yang memasuki masa pensiun. Selain itu, jabatan eselon I beserta pejabat barunya yaitu Direktur Jenderal Anggaran yang dijabat oleh Askolani. Sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menkeu menunjuk Boediarso Teguh Widodo. Sedangkan Robert Pakpahan ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan, Purwiyanto ditunjuk oleh Menkeu sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Isa Rachmatarwata ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, serta Andin Hadiyanto ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional.

Menkeu berpesan kepada pejabat yang dilantik, khususnya terkait dengan bidang anggaran dan perbendaharaan negara, bahwa terdapat tantangan yang tidak mudah karena adanya tahun pemilu dan situasi global yang berubah. "Apalagi pengelolaan tahun 2014 dihadapi tantangan tahun pemilu yang membuat proses ini harus ekstra hati-hati," ujar Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga berpesan agar sistem perbendaharaan yang baru dapat dipastikan berjalan dengan baik. "Proses ini tidak mudah karena seluruh Kementerian dan lembaga harus melakukan transformasi dari sistem ini. Ada 60 ribu pihak yang terkait untuk trainning, tidak hanya Kemenkeu tapi juga kementerian lain," ujar Menkeu. (N.HST)

oleh : Tim Media Center DJPBN

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Berdasarkan data realisasi APBN-P 2013, sampai akhir Triwulan III tahun 2013, penyerapan anggaran belanja negara baru terealisasi sebesar 63,3%. Sementara itu, penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga (belanja K/L) baru mencapai sekitar 58,4%. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Boediarso Teguh Widodo dalam Rapimnas Ditjen Perbendaharaan beberapa hari lalu, di Jakarta.

Kondisi tersebut, pada satu sisi, membuat beban pengeluaran Pemerintah pada akhir tahun anggaran cukup besar. Dengan prognosa realisasi Belanja Pemerintah sebesar 100%, maka masih terdapat sisa Rp 560 triliun anggaran belanja yang harus direalisasikan pada sisa waktu hingga akhir tahun nanti.

Menurut Dirjen Perbendaharaan, beban pengeluaran tersebut akan semakin kritis, jika melihat sisa Belanja Barang sebesar Rp 113 triliun, sisa Belanja Modal sebesar Rp 109,8 triliun, dan sisa Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 19,4 triliun.

Boediarso melanjutkan, dalam aspek pelaksanaan anggaran, Ditjen Perbendaharaan harus melakukan analisis dan proyeksi realisasi belanja negara, khususnya belanja kementerian/Lembaga. KPPN-KPPMN harus bersiap untuk menghadapi kembali penumpukan SPM pada akhir tahun anggaran, karena sekitar 30% sisa DIPA Tahun 2013 atau Rp 242,2 triliun akan diajukan SPM-nya pada akhir tahun anggaran 2013.

Selain itu, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan, tahun 2013 ini merupakan tahun perubahan besar yang telah kita hadapi dalam tata kelola organisasi kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan. Tugas-tugas penyusunan regulasi, sosialisasi dan implementasi kebijakan di bidang perbendaharaan tersebut menunjukkan betapa berat dan strategisnya peran Ditjen Perbendaharaan. Seluruh tata kelola pelaksanaan APBN memerlukan standarisasi dan pengaturan oleh Ditjen Perbendaharaan. Disaat yang sama pula, Ditjen Perbendaharaan melakukan implementasi organisasi kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan sejak diterbitkannya PMK 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan.

Untuk itu, Dirjen Perbendaharaan berpesan, &ldquoSaya minta dengan sangat, agar segenap Pimpinan Ditjen Perbendaharaan senantiasa meningkatkan kapasitas, kompetensi dan komitmen agar dapat menyelesaikan dan melaksanakan tugas tersebut. Sehingga Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi bagian dari solusi bukan bagian dari permasalahan. Dan apada akhirnya pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan tertib, taat azas dan dapat dipertanggungjawabkan.&rdquo

Oleh: Tim Media center

Liputan Treasury Writers Festival 2013
Bandung, perbendaharaan.go.id - Treasury Writers Festival 2013 baru saja dihelat pada tanggal 25 s.d. 29 November 2013, di Imah Seniman, Lembang-Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan Lomba Unjuk Kisah Nusantara (Lukisan) yang mempertemukan lima belas nominator untuk saling berinteraksi dalam sebuah gelaran literasi. Acara ini didesain tidak seperti layaknya sebuah kompetisi, melainkan dikemas secara casual, kental seni dan mengajak untuk kembali asyik masyuk dengan alam. Peserta melebur dengan panitia/juri tanpa sekat superior-inferior, pengisi acara setiap sesinya diperankan oleh peserta dengan tujuan untuk mengajak keterlibatan sesama, karena sejatinya festival ini milik bersama. &ldquoBila kegiatan ini dianggap hura-hura, Saya yang akan berada di depan menjelaskannya&rdquo, ujar Sesditjen Perbendaharaan Tata Suntara.

Ngariung Mungpulung atau berkumpul bersama adalah sesi introduksi profil setiap nominator, presentasi karya tulis yang dikirimkan dan proses kreatifnya, serta berbagi segala hal tentang dunia tulis menulis. Hari itu gemericik hujan membasahi danau, bunga dan bebatuan bergua di area pendopo pemancingan yang menjadi latarnya, begitu romantis. Hari itu alam seakan menjawab kenyamanan artifisial yang ditawarkan oleh hotel-hotel berbintang. Saat matahari berselimut dan bulan menampakan ke(tidak)perawanannya, film Linimassa 2 diputar dan dilanjut dengan talkshow bertema keep blogging.

Hari berikutnya, dilakukan bedah buku &ldquoDua tangis dan Ribua Tawa&rdquo, sebuah kumpulan CEO notes Dahlan Iskan sewaktu menjabat sebagai Dirut PLN. Pada sesi ini, dikupas figur Menneg BUMN ini tanpa muatan politis, melainkan menampilkan cara beliau mengkomunikasikan setiap kebijakan, fakta di lapangan berdasarkan kunjungan kerja. Dahlan juga mengajak pegawai setiap lini untuk mencari solusi bersama dari permasalahan-permasalahan dalam sebuah tulisan dengan gaya bertutur yang khas, tanpa terkesan memerintah, apalagi khotbah. Di sesi ini pula air mata Tata Suntara mengalir sewaktu memberikan sambutan, beliau teringat memori indah saat bertugas di salah satu daerah dengan selaksa kenangan bersama keluarganya.

Pertunjukan petang di Saung Angklung Udjo memberikan atmosfer berbeda. Wayang golek, helaran, tari topeng, angklung arumba, angklung toel dan tentunya angklung interaktif yang mengajak penonton memainkan angklung bersama dengan panduan instruktur, membuat kita faham menginterpretasi filosofi angklung. Harmoni lagu daerah, nasional dan asing pun mengalun dari alat musik bambu sederhana ini, layaknya sebuah orkestra klasik bercita rasa tinggi. World Intangible Heritage dari UNESCO memang layak disandang dan sepatutnya kita lestarikan.

Sesi writing clinic merupakan kesempatan berharga bagi nominator untuk mendapatkan pengetahuan dan pencerahan dalam meningkatkan keterampilan menulis. Pada sesi ini narasumber memberikan materi menulis kreatif dengan membangkitkan fungsi otak kanan, menemukan AHA moment, cara menulis deskriptif, bermetafora, dan lain sebagainya.

Pembacaan puisi, lagu daerah dan aksi teatrikal/drama para nominator mewarnai malam pentas seni dan pengumuman pemenang Lukisan. Pada aksi teatrikal/drama yang mengetengahkan tema hitam-putih dibuka dengan keluarnya pemeran utama, Puguh Hermawan, dari sarung sebagai simbolisasi lahirnya manusia dari rahim sang bunda. Setelah mendapat cahaya (kehidupan), pemeran utama silih berganti diajak kebaikan oleh pemeran berbusana putih dan dibujuk rayu keburukan oleh pemeran berbusana hitam. Setiap manusia pastinya dihadapkan dengan dilema dalam memilih hitam-putih di setiap fase hidupnya. Standing ovation dari beberapa pasang mata yang menyaksikan aksi seni singkat namun sangat mengagumkan ini, walaupun tak ada dialog atau aksi pengocok perut.

Sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sederhana, pada malam itu para nominator mendonasikan buku bermuatan pendidikan dan konten yang mendidik kepada gerakan @bukuntukpapua.

Penggalan kalimat indah karya Lukisan dibacakan bergiliran oleh Harry Surjadi (juri profesional), Tata Suntara (Sesditjen Perbendaharaan), Joko Wihantoro (Kepala Kanwil Ditjen Prov. Jabar) dan Teguh Dwi Nugroho (Kabag Administasi Kepegawaian). Pada akhirnya, Abd. Gafur (KPPN Makassar II/KPPN Kendari), Komang Ayu Kumaradewi (KPPN Jakarta IV/Dit. APK), Pringadi Abdi Surya (KPPN Sumbawa Besar), Puguh Hermawan (KPPN Ruteng/Dit. PA) dinobatkan sebagai empat penulis terbaik Lukisan 2013. Selanjutnya mereka diberikan tanggung jawab untuk menyusun buku Antologi Insan Perbendaharaan yang bergenre fiksi berdasarkan cerita nyata pegawai Ditjen Perbendaharaan dengan orientasi industri buku nasional. Para nominator lainnya juga akan diberikan tanggung jawab menyusun buku serupa dengan orientasi pembaca internal Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Ahmad Nurholis &ndash Bagian Administrasi Kepegawaian

Liputan Workshop Penyusunan Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara
Jakarta, pebendaharaan.go.id - &ldquoAPBN kita tahun ini sudah menembus kisaran angka 1.700 triliun rupiah, dan tentunya ini membutuhkan Pejabat Perbendaharaan yang kompeten, di antaranya adalah Bendahara&rdquo, demikian Direktur Sistem Perbendaharaan, Iskandar menggarisbawahi pentingnya kompetensi para pejabat perbendaharaan agar dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Workshop Penyusunan Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara, Selasa (12/11), di Hotel Grand Mercure.

Di hadapan para bendahara perwakilan Kementerian/Lembaga, Kepala Subbag Umum KPPN dan Kasubbag Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Sistem Perbendaharaan menegaskan sekali lagi mengenai peran strategis Bendahara dalam mengamankan pengelolaan Keuangan Negara. Hal inilah yang menurutnya mendasari pengamanatan dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan APBN yang mewajibkan semua Bendahara untuk disertifikasi. Pengamanatan ini sesungguhnya bukan untuk mengejar sertifikasinya namun yang terpenting adalah kompetensi bendahara yang dituju sehingga berujung pada pengelolaan keuangan yang sangat baik.

Menurut Ketua Penyelenggara , Kasubdit Pengembangan Profesi dan Program Pensiun, Arif Wibawa, workshop ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyusun petunjuk teknis Sertifikasi yang dibutuhkan sebagai perangkat pelaksanaan sertifikasi bendahara. Perangkat petunjuk teknis tersebut meliputi Standar Kompetensi, Modul dan Kurikulum Diklat serta Soal Ujian sertifikasi. Kegiatan Workshop ini meliputi paparan dari berbagai narasumber yang berkompeten dari internal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yaitu Arif Wibawa dari Direktorat Sistem Perbendaharaan-Ditjen Perbendaharaan untuk materi Standar Kompetensi, Yuni Wibawa dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara-Ditjen Perbendaharaan untuk materi Modul Bendahara dan Agung Yuniarto dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan-BPPK untuk materi Kurikulum Diklat Bendahara.

Selain itu untuk memperkaya hasil workshop, diundang pula beberapa narasumber dari luar Kemenkeu yaitu Asrizal Tatang dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang membahas mengenai Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional dan Ivan Hanafi, akademisi dari Universitas Nasional Jakarta yang membahas mengenai Sertifikasi Profesi sebagai tuntutan pekerjaan profesional dari sudut pandang akademis. Setelah paparan dari narasumber, selanjutnya workshop diisi dengan rapat komisi yang akan menghasilkan rekomendasi penetapan Standar Kompetensi, Kurikulum dan Modul Diklat Bendahara.

Menyadari peran strategis dari hasil workshop yang diharapkan dapat menjadi acuan detil pelaksanaan sertifikasi Bendahara, workshop berlangsung dengan dinamis dan penuh antusiasme peserta yang terdiri dari perwakilan para Bendahara K/L, para pejabat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.

Kontributor: Arie Suwandani, Subdit Pengembangan Profesi dan Program Pensiun, DSP.