Liputan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013
Jakarta,Perbendaharaan.g.id- Bertempat di Mezzanine Room, Gedung Djuanda I, sekitar 140 orang hadir mewakili 78 Kementerian/ Lembaga hadir dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selain para Direktur lingkup DJPBN, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan serta perwakilan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta dan Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta juga hadir dalam acara itu. Dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati, acara sosialisasi ini menjadi executive level meeting terkait peraturan tentang Bendahara.

Dalam sambutannya. Anny menekankan urgensi pengaturan terkait Bendahara yang diatur dalam PMK No. 162/PMK.05/2013 dan peran setiap Setjen dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Anny juga menekankan hubungan pengelolaan uang oleh Bendahara dengan kebijakan fiskal Indonesia. Sementara pemaparan isi PMK disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dengan moderator Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudy Widodo.

Pada sesi tanya jawab, terungkap fenomena keengganan pegawai untuk ditunjuk sebagai Bendahara meski mendapat honor karena Bendahara biasanya menjadi obyek pertama pemeriksaan apabila terjadi kasus penyalahgunaan uang di satker. Namun, Marwanto justru menegaskan bahwa adanya peraturan ini mendudukkan Bendahara sesuai fungsinya dan menegaskan hal-hal yang menjadi tanggung jawab seorang Bendahara. Marwanto pun menjelaskan fungsi LPJ Bendahara dalam mendukung akuntabilitas LKKL.

Acara ini rencananya akan diikuti dengan sosialisasi tingkat teknis terkait penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara, dengan menggunakan aplikasi SiLaBI (Sistem Laporan Bendahara Instansi) yang pada acara tersebut juga mulai diperkenalkan. Namun yang utama dalam acara sosialisasi ini adalah adanya sinergi antara Kementerian Keuangan sebagai BUN dengan setiap K/L dalam mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan PMK dimaksud.

Oleh : Arie (Kontributor Direktorat Pengelolaan Kas Negara)

Medan, perbendaharaan.go.id, -Bertempat di Ballroom Hotel Santika Dyandra Medan, Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan pada tanggal 8 s.d 10 Februari 2014. Rakor yang mengambil tema: &ldquoDengan SPAN Kita Bisa&rdquo, dihadiri oleh para pejabat eselon 3 dan eselon 4 Kanwil dan sebelas KPPN di wilayah Sumatera Utara. Rapat dibuka oleh Plt Kepala Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Syahril Anwar. Dalam sambutan sekaligus keynote speech, Syahril memaparkan hasil Rapimtas Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan di Magelang dan Jakarta, di antaranya kebijakan-kebijakan strategis yang akan dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan di tahun 2014, yaitu Reviu Pelaksanaan Anggaran, Kajian Fiskal Regional, penyelesaian SP2D retur, monitoring kiriman uang, pengembangan Sistem MPN G-2, persiapan penerapan akuntansi akrual, serta penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah. Selain itu, Syahril juga menekankan bahwa dalam rangka pelaksanaan Piloting SPAN pada Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara, banyak hal yang perlu dipersiapkan, tidak hanya dari pihak KPPN selaku Kuasa BUN akan tetapi juga dari pihak Satuan Kerja dan Perbankan selaku mitra KPPN. Oleh karena itu, Syahril mengajak seluruh kepala KPPN beserta jajarannya untuk berusaha semaksimal mungkin mensukseskan piloting SPAN yang akan dimulai pada tanggal 17 Februari 2014.

Rapat Koordinasi kali ini terasa istimewa, karena Direktur Jenderal Perbendaharaan, Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Kabag Administrasi Kepegawaian, Kabag Organisasi dan Tata Laksana, dan Kabag Umum Setditjen Perbendaharaan, serta Kasubdit Dabantek Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kepala Seksi Transformasi Perangkat Keras Subdit Transformasi TI Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah bersedia hadir untuk menjadi narasumber.

Dalam pengarahannya, Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana mengharapkan adanya feedback yang konstruktif dari KPPN dalam pelaksanaan Piloting SPAN yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara untuk penyempurnaan sistem yang baru. Migrasi dari sistem lama ke sistem baru kemungkinan akan memperlambat pelayanan KPPN kepada satker. Untuk itu, diperlukan kerja keras seluruh pegawai KPPN untuk segera beradaptasi terhadap perubahan dan melakukan pembinaan kepada satker. Dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada satker, Sesditjen juga menjelaskan langkah Kantor Pusat untuk membuat standar pelayanan sesuai dengan standar internasional ataupun ISO. Dengan adanya standar dimaksud, maka pelayanan yang diberikan dapat terukur. Beliau juga menyatakan bahwa Kanwil dapat mengoptimalkan peran tenaga Regional Economist dan proaktif melakukan program-program yang bermanfaat tanpa harus menunggu arahan dari pusat. Berbagai perubahan yang dihadapi Ditjen Perbendaharaan tersebut harus disertai dengan perubahan budaya kerja terutama perubahan pola pikir bagi para pegawai. Terkait tugas dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan beliau menyatakan bahwa sudah saatnya Kanwil untuk berperan lebih. &ldquoTugas Kanwil salah satunya adalah melaksanakan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional. Untuk itu kami berharap bahwa Kanwil tidak hanya menyajikan angka-angka belaka namun juga dapat menganalisa makna dibalik angka-angka tersebut&rdquo lanjut beliau.

Acara kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang dibagi dalam dua panel. Panel pertama dengan narasumber dari Setditjen Perbendaharaan, yaitu Kabag Administrasi Kepegawaian Teguh Dwi Nugroho, Kabag Umum Heru Pudyo Nugroho, dan Kabag Organisasi dan Tata Laksana Syafriadi, dengan materi kebijakan-kebijakan strategis tahun 2014 baik di bidang kepegawaian, organisasi, maupun sarana prasarana di Ditjen Perbendaharaan. Panel kedua diisi dengan pemaparan dari Kasubdit Dabantek Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto, Kepala Seksi Transformasi Perangkat Keras Subdit Transformasi TI Direktorat Transformasi Perbendaharaan Tri Widiyono dan Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Hari Winarno. Materi yang disajikan adalah Reviu Pelaksanaan Anggaran, persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan piloting SPAN di Sumatera Utara, dan knowledge sharing implementasi piloting SPAN tahap I yang telah dilaksanakan pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Dalam kedua panel ini, terjadi interaksi yang menarik antara para narasumber dan peserta rakor. Para peserta mendapat banyak kesempatan untuk menceritakan kendala-kendala yang dihadapi di wilayah dan mendapatkan solusi permasalahan mereka. 

Terakhir, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowirjono dalam arahan sekaligus penutupan acara Rapat Koordinasi menjelaskan peran strategis Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan di daerah yang memerlukan perubahan cara kerja pegawai dari yang bersifat klerikal menjadi analitikal. Dirjen Perbendaharaan juga mengingatkan agar semua pihak berkontribusi maksimal dalam pelaksanaan piloting SPAN, dan pelaksanaan program SAKTI yang melibatkan puluhan ribu satker. &ldquoApabila SPAN berhasil, maka kita akan mendapatkan trust dari publik&rdquo kata beliau.

Terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional beliau menyatakan bahwa Kanwil dan KPPN agar menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemda dan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Dinas-dinas di Pemda. &rdquoSinergi dan komunikasi data antara KPPN, Kanwil dan Kantor pusat agar lebih ditingkatkan. Disamping itu, Kanwil agar dapat memanfaatkan keberadaan regional economist secara optimal dalam penyusunan kajian&rdquo Lanjut beliau

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov. Sumatera Utara

Liputan Penandatangan Kontrak Kinerja Kemenkeu Two hingga Five Tahun 2014
Jakarta, Perbendaharaan.go.id &ndash Ditjen Perbendaharaan kembali menorehkan prestasi kinerjanya di tahun 2013. Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana dalam acara penandatangan Kontrak Kinerja Kemenkeu Two, Three, Four dan Five di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kamis (30/1).

Terdapat dua capaian terbaik yang diperoleh Ditjen Perbendaharaan dalam pelaksanaan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013. Kedua capaian kinerja tersebut adalah: pertama, indeks kepuasan pengguna layanan Ditjen Perbendaharaan lebih tinggi daripada indeks rata-rata Kementerian Keuangan. Kedua, nilai reformasi birokrasi Ditjen Perbendaharaan menempati peringkat pertama di antara unit eselon I Kemenkeu yang memiliki unit vertikal, dan lebih tinggi dari nilai rata-rata kementerian keuangan.

Sedangkan untuk Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen Perbendaharaan mencapai 105,22 %, nilai tersebut masuk kedalam kategori tinggi. 

Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Strategy Focused Organization (SFO) Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan menempati nilai tertinggi di antara unit eselon I Kementerian Keuangan, yaitu sebesar 4.89 (skala indeks 1 s.d 6) atau pada level &rdquoWe are best practice at this&rdquo.

Atas dasar berbagai perolehan prestasi tersebut, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, dalam arahannya memberikan apresiasi yang positif.

&ldquoSaya mengapresiasi prestasi dan kerja keras di bidang pelayanan, pelaksanaan reformasi birokrasi dan proses pengelolaan kinerja pada Ditjen Perbendaharaan,&rdquo ungkap Marwanto. 

&rdquoDi bidang pelayanan, kita meraih indeks kepuasan pengguna layanan di tahun 2014 sebesar 4,09 yang terus meningkat sejak tahun 2011 dan selalu berada di atas rata-rata Kementerian Keuangan,&rdquo imbuhnya.

Kemudian Marwanto melanjutkan penjelasan bahwa target Kemenkeu-One Ditjen Ditjen Perbendaharaan tahun 2014 terdiri dari 10 Sasaran Strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Jumlah ini menurun dibandingkan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One tahun 2013 Ditjen Perbendaharaan yang memiliki 18 Sasaran Strategis dengan 34 IKU. Namun demikian, menurut Marwanto hal tersebut bukan berarti ada pengurangan fungsi maupun kewenangan Ditjen Perbendaharaan, melainkan adanya refinement dan penyederhanaan beberapa IKU sehingga Kontrak Kinerja menampilkan IKU yang lebih strategis dan berbasis output/outcome, bukan activity. 

Oleh: Sugeng dan Novri &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Knowledge Sharing Program (KSP)
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan bekerjasama dengan Korea Selatan membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Knowledge Sharing Program (KSP), Rabu (22/1), di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pemaparan oleh tujuh professor dari Korea Selatan tentang fakta-fakta yang ditemukan, permasalahan dan rekomendasi atas permasalahan, terkait tujuh area penelitian. Pimpinan sidang terdiri Wakil Menteri Keuangan Ani Rahmawati, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dan perwakilan pemerintah Korea Selatan Oh-Kyu Kwon.

Pembahasan dilakukan terhadap hasil penelitian sepanjang tahun 2013 pada tujuh area, yaitu: Reformasi birokrasi dan penyusunan peraturan tentang komisi pelayanan publik, Pembentukan TDR (Treasury Dealing Room) , Dukungan terhadap program national MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) melalui PPP (Public-Private Partnerships) , Peningkatan koordinasi antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang, Pasca Implementasi SPAN, Pengawasan Kebijakan makro dalam rangka menjaga stabilitas keuangan, dan Pengembangan dan implementasi Jaminan Kesehatan. Beberpa poin penting penelitian tersebut berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.

Terkait Treasury Dealing Room (TDR) di Kementerian Keuangan yang belum terbentuk, Dr. Kang Kyeong-Hoon berpendapat bahwa teori portofolio adalah teori keuangan yang merupakan teori seleksi dengan tingkat optimal expected return dengan tingkat resiko tertentu berdasarkan efficient frontier . TDR dalam menentukan portfolio harus mempertimbangkan dan mengeleborasi efek dari setiap transaksinya terhadap &lsquomoney market&rsquo . TDR harus mempertimbangkan short term dan medium term dari portfolio. Risk management dari TDR, portofolio pemerintah, memiliki beberapa resiko: liquidity risk, foreign exchange risk dan sebagainya. Beberapa rekomendasi yang menurutnya perlu diperhatikan dalam proses pembentukan TDR, koordinasi antara institusi terkait. Koordinasi ini akan disampaikan lebih detail oleh pembicara berikutnya. Rekomendasi berikutnya adalah percepatan komputerisasi, sebagaimana pemerintah Indonesia telah berhasil dalam pelaksanaannya. Untuk jangka pendek dan menengah perlu dipertimbangkan in house TDR, namun pada Long run term, harus dipertimbangkan outsourcing pengelolaan dari TDR.

Dalam hal Peningkatan koordinasi antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang, Dr. Bae Young-Soo menyampaikan hasil penelitiannya, bahwa Pemisahan antara Ditjen Perbendaharaan dengan Ditjen Pengelolaan Utang berakibat lemahnya koordinasi antara kedua direktorat dimaksud dalam mengambil suatu kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut pada Asset dan Liability Management . Ia menyampaikan rekomendasi untuk jangka pendek (short term policy ), komite yang menangani pengelolaan Asset dan Utang diharapkan lebih aktif dalam menjalin kerjasama. Untuk jangka menengah (medium term policy ), perlunya restrukturisasi organisasi antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang. Untuk jangka panjang, supervisi atas pengelolaan utang harus ada pada tingkat nasional, artinya harus ada supervisi bersama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Sedangkan, mengenai hasil penelitian SPAN setelah implementasi, Kwak Jin-Gun menyampaikan adanya data yang bocor (data leaking) dalam sistem, apabila sistem dimaksud tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan (security ) yang handal dan memadai. Dirinya merekomendasikan sistem pengendalian data secara nasional (National data security system ), dikarenakan firewall yang ada tidak cukup handal dalam mendeteksi virus yang masuk, sehingga dibutuhkan adanya monitoring sistem secara terus menerus. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar (outsourcing partner) .

Dalam mensukseskan program dan proyek yang ingin dijalankan saat ini, pemerintah Indonesia perlu menetapkan aturan-aturan baru dalam rangka memberikan detil dan tanggungjawab yang lebih terhadap pelaksana kebijakan dimaksud. Melalui program KSP, Pemerintah Indonesia menerima beberapa masukan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Magelang, perbendaharaan.go.id &ndash Ditjen Perbendaharaan bersiap menghadapi tiga agenda besar di tahun 2014. Hal tersebut disepakati dan menjadi kesimpulan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Ditjen Perbendaharaan, Sabtu (25/1), di Magelang. Rapimtas dihadiri para pejabat eselon I dan II lingkup Ditjen Perbendaharaan, serta sebagian pejabat eselon III dan IV Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menyampaikan arahan dan prioritas kebijakan di tahun 2014. Terkait aspek organisasi dan proses bisnis, Marwanto meminta perlu ada inovasi yang berkelanjutan, yang diinisiasi oleh kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagai langkah penyempurnaan. Ia melanjutkan bahwa kebijakan bukan tidak mungkin lahir atas dasar usulan dari daerah (bottom up). Sehingga, ia siap menampung ide-ide cemerlang dari daerah sebagai bahan inovasi yang berkelanjutan, juga sebagai proses penyempurnaan kondisi yang sudah ada.

Dalam hal mendukung implementasi Government Finance Statistics (GFS) dan kerjasama Regional Economist, Ditjen Perbendaharaan akan memprioritaskan inisiatif kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, akademisi, Pemda serta Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dengan demikian, Marwanto mengharapkan sinergi tersebut melahirkan peningkatan kualitas dan efektifitas hasil kinerja.

Mengenai SPAN, Marwanto menegaskan kembali komitmen jajarannya. Dengan dimulainya Piloting SPAN pada tanggal 2 Januari 2014 yang lalu, maka menurutnya tidak akan ada kata kembali ke produk legacy, &ldquono point of return,&rdquo ujarnya dihadapan para peserta Rapimtas. Oleh karena itu, ia meminta seluruh komponen Ditjen Perbendaharaan wajib mendukung keberhasilan implementasi SPAN di setiap fase pelaksanaannya. Komunikasi dan edukasi kepada seluruh stakeholder harus sesegera mungkin dilakukan dan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Selain itu, Marwanto mengajak seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk peka dengan kondisi perkembangan dan kondisi makro ekonomi, yang pada tahun 2014 ini bisa jadi tidak lebih baik dibanding tahun 2013 yang lalu. Menurutnya, disadari atau tidak, pergerakan ekonomi dunia dan perubahan kondisi makro akan turut mempengaruhi kinerja fiskal Ditjen Perbendaharaan, yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja dan pencapaian target pekerjaan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon IV
Medan, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melantik 36 pejabat eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Jumat (17/1), di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Pelantikan dihadiri pula oleh para pejabat eselon II dan III lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Marwanto menjelaskan berbagai antisipasi tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2014. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik memberikan kontribusi terbaiknya terhadap pengelolaan APBN 2014.

Marwanto melanjutkan, bahwa dalam waktu dekat Ditjen Perbendaharaan akan melakukan Piloting SPAN dan SAKTI. Ia meminta semua pihak untuk memberikan dukungan penuhnya dalam menunjang kesuksesan piloting tersebut. Selain itu, Secara parallel pula accrual accounting akan dimulai pada semester II tahun 2014.

Dalam kesempatan tersebut, Marwanto mengujungi KPPN Medan I dan II. Ia menyapa dan berdialog dengan para pegawai KPPN. Saat di front office, Marwanto berdialog dengan satuan kerja yang tengah dilayani oleh pegawai KPPN. &ldquoBagaimana pelayanan disini? Apakah dipersulit?&rdquo Tanya Marwanto kepada satuan kerja. &ldquoPelayanan disini baik,&rdquo jawab petugas satuan kerja dari Dinas PU dengan tersenyum.

Tidak hanya sekedar melihat front office, Marwanto meninjau secara langsung berbagai sudut ruangan KPPN tersebut. Pengelolaan arsip dan persiapan server SPAN menjadi bagian yang tak luput dari perhatiannya.

Saat meninggalkan KPPN, Marwanto kembali menyapa para pegawai KPPN, &ldquoSelamat bertugas. Bekerja dengan baik.&rdquo

Oleh: Novri &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melantik 109 Pejabat Eselon III dan 81 Pejabat eslon IV di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Rabu (15/1), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan mutasi jabatan dan promosi jabatan dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan. Diakui Marwanto, mutasi dan promosi tersebut merupakan pemantapan dan peningktan kapasitas kelembagaan, juga merupakan bagian dari pola pembinaan karir pegawai.

Dalam kesempatan tersebut Marwanto menyampaikan, beberapa poin penting mengenai kebijakan strategis sebagai tantangan yang harus dihadapi kedepan oleh Ditjen Perbendaharaan. Pada tahun 2014, Ditjen Perbendaharaan menghadapi tugas penting yang harus diselesaikan, yaitu, implementasi SPAN dan SAKTI serta strategi penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Saat ini tengah dilakukan persiapan Piloting SPAN yang rencananya akan dilakukan secara bertahap mulai dari Kantor Pusat, Kanwil dan KPPN Wilayah Jawa, hingga akhirnya sampai ke Kanwil dan KPPN luar Jawa. Pada semester I tahun 2014 ini juga dilakukan penyempurnaan SAKTI agar siap di deploy ke seluruh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja pada Semester II tahun 2014. Secara parallel pula accrual accounting akan dimulai pada semester II tahun 2014.

Terakhir, Marwanto meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk menyatukan komitmen dan berkontribusi nyata dalam setiap langkah dalam mengemban amanah.

Oleh: Novri &ndash Media Center

Liputan Rapat Koordinasi antara Ditjen Perbendaharaan dengan Regional Econimist.
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Untuk mengukur tingkat keberhasilan Regional Economist sebagai counterpart dalam pelaksanaaan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai perwakilan Menteri Keuangan dalam bidang pengelolaan fiskal, Ditjen Perbendaharaan mengadakan rapat koordinasi dengan Regional Economist di Jakarta pada tanggal 29 s.d 31 desember 2013.

Rakor regional economist ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan rencana kerja sama antara Regional Economist, Ditjen Perbendaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal di Tahun Anggaran 2014.

&ldquoKami berharap kegiatan ini akan semakin meningkatkan koordinasi dan konsolidasi serta kesamaan langkah antara Ditjen Perbendaharaan dengan para Regional Economist,&rdquo harap Marwanto.

Dalam sambutannya Marwanto berpesan agar Ditjen Perbendaharaan selalu konsisten mengembangkan kapasitas, memacu kreativitas, dan bekerja keras untuk meningkatkan kinerja.

&ldquoJangan kita membatasi imajinasi dan cakrawala dalam berpikir, sehingga kita mampu melahirkan inovasi dan inisiatif-inisiatif baru, namun tetap bekerja dalam kerangka nilai-nilai kementerian keuangan,&rdquo pungkas Marwanto menutup sambutannya.

Hadir dalam acara tersebut para direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan, serta beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen Kementerian Keuangan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-BKF, Setditjen Pajak, Setditjen Perbendaharaan, Setditjen Perimbangan keuangan, Setditjen Bea dan Cukai, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, para direktur dan Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, serta Tim penilai Kajian Fiskal Regional Ditjen Perbendaharaan dan para Regional Economist sebanyak 50 orang yang merupakan para ahli ekonomi daerah yang berasal dari 20 Universitas Negeri Ternama di Indonesia.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan