Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Liputan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh
Lhokseumawe, perbendaharaan.go.id - Pelaksanaan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI dilakukan secara serentak pada Bulan Oktober 2012 di seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan. Sementara itu, Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI di lingkungan Kanwil Ditjen Propinsi Aceh dipusatkan di salah satu KPPN yaitu KPPN Lhokseumawe, Senin (8/10). KPPN Percontohan merupakan salah satu bentuk komitmen Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dan implementasinya didasari adanya kebutuhan pencairan dana APBN secara cepat, tepat dan memiliki sistem yang andal.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefuddin menyampaikan bahwa dengan adanya soft launching tersebut akan menjadi penegas bahwa KPPN Lhokseumawe dan seluruh KPPN Non Percontohan lainnya telah mengimplementasikan Standard Operating Procedures (SOP) KPPN Percontohan sebagai wujud wujud nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip KPPN Percontohan. Achmad Saefuddin melanjutkan bahwa pada dasarnya mulai tahun 2010 penerapan SOP tersebut telah diimplementasikan oleh 134 KPPN Non Percontohan, sebelum adanya penetapan implementasi KPPN Percontohan ini.

Dalam acara Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah seperti Walikota Lhokseumawe,Bupati Aceh Utara, Bupati Bireuen, Ketua DPRK dari Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Unsur Muspida Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen. Sebagi wujud partisipasi dan kontribusi dukungan implementasi KPPN Percontohan, Walikota Lhokseumawe menyampaikan sambutannya bahwa KPPN Lhokseumawe selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Satker di wilayah kerjanya dalam rangka pengelolaan keuangan negara di daerah. Selain itu, ia juga berharap agar KPPN selalu komitmen untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan dan menjalankan fungsinya secara secara transparan dan akuntabel.

Puncak kegiatan soft launching tersebut secara simbolis dilakukan pelepasan balon udara yang dilakukan oleh Walikota Lhokseumawe, Bupati Bireun, dan Direktur PPK BLU.

&ldquoMemang mudah untuk membuat sesuatu, akan tetapi akan lebih sulit untuk menjaganya. Saya berpesan, marilah kita terus menjaga komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder dan demi terlaksananya reformasi birokrasi. Jangan sampai usaha keras kita rusak oleh tindakan yang melanggar kode etik pegawai&rdquo, demikian disampaikan oleh Direktur PPKBLU, Zamhari, dalam sambutan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI tersebut.

Demi peningkatan kualitas layanan, Direktur PPK BLU mengeaskan bahwa SDM KPPN Percontohan mau tidak mau harus terus belajar dari waktu ke waktu terkait dengan peraturan dan proses bisnis yang baru maupun perkembangan teknologi informasi mengingat perkembangan organisasi salah satunya akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai Kemenkeu maupun dengan kegiatan yang yang bersifat positif dan membangun.

Direktur PPKBLU juga berpesan agar KPPN selalu berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mempercepat dan meningkatkan layanan sepanjang inovasi tersebut sesuai Standard Operating Procedures (SOP) dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Selain itu, Direktur PPKBLU juga berharap agar mitra kerja KPPN dan para pemangku kepentingan lain (stakeholder) selalu memberikan dukungan dalam melakukan reformasi birokrasi dengan cara tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai kami dalam bentuk apapun serta kritik dan saran yang mebangun dari mitra kerja KPPN sangat diperlukan agar pelayanan publik yang dilakukan KPPN semakin lebih baik.

Selanjutnya, sebagai ujung acara soft launching ini, Kepala KPPN menegaskan kepada seluruh mitra kerja KPPN Lhokseumawe bahwa KPPN akan selalu meningkatkan pelayanan publik baik terkait kinerja pelaporan, daya serap anggaran yang dilakukan satker, perencanaan kas maupun kinerja Bank/Pos selaku mitra kerja KPPN. Untuk memotivasi kinerja tersebut diwujudkan dengan memberikan penghargaan kepada MIN Meurah Mulia Kab. Aceh Utara selaku Juara Kategori Satker dengan Kinerja Pelaporan Terbaik, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kab. Aceh Utara selaku Satker dengan Daya Serap dan Perencanaan Kas Terbaik, dan BNI Cabang Lhokseumawe selaku Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Lhokseumawe Terbaik. Sebagai wujud implementasi KPPN Percontohan telah dinyatakan dilaksanakan di seluruh KPPN di Lingkungan Kanwil Prov.Aceh, Direktur PPK BLU selaku wakil Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pengguntingan pita di pintu masuk KPPN Lhokseumawe.

Setelah dilakukan kegiatan soft launching di KPPN Lhoseumawe rombongan kembali ke Banda Aceh dan melakukan pertemuan kepada seluruh pegawai pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh dan KPPN Banda Aceh pada esok harinya. Dalam Kegiatan pertemuan tersebut, disamping Direktur memberikan arahan, juga dilakukan diskusi tanya jawab yang dipimpin oleh Kepala Bagian OTL dengan didampingi oleh Kasubag Tata Laksana Bagian OTL dan Kasubag Mutasi Bagian Administrasi Kepegawaian serta dimoderatori oleh Kepala Bidang PP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh. Dalam diskusi, para pegawai sangat antusias dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis perbendaharaan, pengelolaan kinerja, sistem pengendalian internal, pengelolaan SDM dan tata kelola KPPN Percontohan. Dan seluruh pertanyaan dapat dijelaskan secara jelas kepada seluruh pegawai, sehingga pegawai merasa puas atas hasil diskusi tanya jawab dimaksud.

Oleh: Sugiharto &ndash Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Liputan FGD dan Indepth Interview Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id- Bappenas melalukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang keuangan negara di Yogyakarta. Tim yang dipimpin oleh Deputi Ekonomi DR. Prasetijono Widjojo MJ, M.A. melakukan pertemuan dengan jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Jumat (28/9). Pertemuan dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Indepth Interview. Turut serta dalam acara tersebut Direktur Keuangan Negara Bappenas, Ir. Sidqy LP Suyitno, M.A. dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu, Sumiyati, Ak., M.F.M.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang keuangan negara tersebut merupakan kegiatan pamungkas dari 12 kegiatan serupa di kota lain. Hal tersebut dilakukan Bappenas sebagai amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro memaparkan bagaimana reformasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan, yang meliputi 3 pilar yaitu Penataan organisasi , Penyempurnaan Proses Bisnis serta Pengembangan SDM.

Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu, Sumiyati, Ak., M.F.M. menambahkan, &ldquoKegiatan ini merupakan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Bappenas, utamanya terkait Reformasi Birokrasi Keuangan (RBK) di bidang layanan perbendaharaan yang terus dipantau secara berkala dan dilakukan evaluasi agar tetap searah dengan maksud UU Nomor 17 Tahun 2003.&rdquo

Sementara itu dalam sambutannya, Deputi Ekonomi Bappenas menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan RKP Bidang Keuangan Negara Tahun 2011 dan pencapaian progres kegiatan tahun 2012 terkait program pengelolaan Perbendaharaan Negara, khususnya treasury reform yang terintegrasi

&ldquoUntuk Tahun 2012, Bappenas fokus pada Reformasi Perbendaharaan Negara, dimana pemantauan dan evaluasi diarahkan pada program modernisasi KPPN Percontohan&rdquo demikian diungkapkannya.

Pada kesempatan tersebut Tim Bappenas juga memaparkan hasil survey langsung kepada 12 SKPD di lingkungan Provinsi D.I. Yogyakarta terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan treasury reform. Secara umum SKPD menyatakan puas dan memberikan apresiasi terhadap reformasi yang dijalankan oleh Ditjen Perbendaharaan, meskipun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain terkait dengan ketentuan Bagan Akun Standar (BAS).

Acara selanjutnya diisi dengan diskusi terkait dengan permasalahan keuangan negara khususnya penyerapan anggaran yang masih rendah dan belum sesuai dengan yang target yang ditetapkan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan berharap dengan kegiatan ini dapat diperoleh gambaran yang utuh terkait dengan pelaksanaan pelayanan perbendaharaan negara, rekomendasi yang tepat kepada pembuat kebijakan serta dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan program reformasi keuangan negara selanjutnya.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta
edited by novri

Liputan Training Infrastuktur Teknologi Informasi SPAN
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Tranformasi Perbendaharaan bersama Direktorat Sistem Perbendaharaan menggelar Training Infrastruktur Teknologi SPAN bagi supervisor KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia, di Treasury Learning Center. Kegiatan dibagi menjadi dua angkatan. Angkatan I berlangsung pada tanggal 1 &ndash 3 Oktober 2012, sedangkan angkatan II berlangsung pada tanggal 3 &ndash 5 Oktober 2012.

Panitia penyelenggara menyampaikan bahwa training ini bertujuan untuk mempersiapkan para supervisor diseluruh Indonesia untuk menjadi problem solver apabila terjadi permasalahan pada jaringan dan infrastruktur pada saat SPAN diimplementasikan. Hal itu mengingat Perkembangan SPAN berjalan dengan sangat dinamis.

Sementara itu, Direktur Tranformasi Perbendaharaan Paruli Lubis dalam arahannya menyampaikan, bahwa sebelum memasuki piloting dan roll out, berbagai fase telah dilalui, antara lain unit test dan integration test. Terkait persiapan infrastruktur SPAN, Paruli Lubis menginformasikan saat ini telah terpasang di KPPN dan Kanwil di seluruh Indonesia, kecuali kantor yang mengajukan pemunduran jadwal karena sedang mengalami renovasi.

Narasumber kegiatan kali ini berasal dari Tim Direktorat Sistem Perbendaharaan. Materi yang diberikan terkait dengan infrastruktur SPAN, mulai dari jaringan, router, modem, switch hingga komputer dan printer yang dipakai untuk SPAN. Selain itu, para supervisor juga diberikan materi security awareness dan setting aplikasi SPAN.

Di penghujung acara, Paruli Lubis mengingatkan bahwa pada saat menghadapi permasalahan, supervisor tidak bekerja sendiri, karena supervisor diharapkan dapat saling bersinergi dengan DSU (Duta SPAN Unit) dan trainer yang telah ditunjuk untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga apabila terjadi masalah terhadap infrastruktur, supervisor diharapkan dapat mengatasinya dan permasalahan tersebut tidak perlu di eskalasi ke service desk SPAN.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Workshop Perpres No 70 Tahun 2012 mengenai Perubahan kedua atas PP NO 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Jakarta

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 ini banyak masukan dari kita, (Ditjen perbendaharaan - red) hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam penyerapan dana yang akan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran,&rdquo demikian disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, dalam sambutan workshop PP No 70 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua atas PP NO 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II pada hari Kamis (4/10). Peserta workshop kali ini sebanyak 55 peserta dari bebarapa daerah di KPPN, Kanwil, dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang menjabat sebagai PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan atau yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadan Barang dan Jasa.

Tata Suntara menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, Pengadaan Barang dan Jasa banyak ditemui penyimpangan-penyimpangan dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Berbagai kasus yang merebak di beberapa Kementerian terjadi saat ini. Hal ini diKuatkan sejak Perpres Nomer 54 tahun 2010, pada saat itu Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada menyampaikan hasil kajiannya bahwa sektor Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sektor yang paling rentan untuk dijadikan ajang KKN, terutama di instansi public. Menurutnya, tercatat tiga titik rawan yaitu : pertama, melalui pengadaan yaitu mengatur hasil proses tender, kedua, menaikan atau menggelembungkan harga barang/jasa dari yang sebenarnya (markup), dan yang ketiga adanya celah yang disebabkan oleh kurang ketatnya kontrol pemerintah selaku pengawas pengadaan barang jasa tersebut.

Tata Suntara menjelaskan bahwa workshop kali ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti jabatan PPK atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dia berpesan &ldquoTetaplah menjalankan tugas sebagai panitia pengadaan Barang dan Jasa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku, dan pergunakan sistem yang ada seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, dan kemudian jangan pernah untuk berhenti mempelajari Perpres 54/2010 dan perubahannya dalam Perpres No. 70/2012 karena sering juga kerugian Negara yang diakibatkan dari pengadaan Barang dan Jasa ini bukan disengaja, melainkan karena ketidakpahamannya mengenai Peraturan Presiden ini.&rdquo

&ldquoPengadaan Barang dan Jasa ini tidak bisa dianggap remeh, fakta yang terjadi saat ini sebanyak 80% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK adalah dibidang

Pengadaan Barang dan Jasa, yang diantaranya adalah disebabkan oleh penujukan langsung terhadap pemenang lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo imbuh Tata.

Workshop Perpres 70 tahun 2012 kali ini adalah salah satu langkah dari Ditjen Perbendaharaan bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan upgrade pengetahuan para panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, workshop ini juga sebagai prasyarat untuk melakukan konversi Serifikat Keahlian PBJ bagi pegawai lingkup Ditjen Perbendaharaan yang memiliki sertifikat PBJ yang masa berlakunya telah habis di tahun 2012.

Workshop diselenggaran dalam dua tahap, tahap I berlangsung di Jakarta (4/10), sedangkan tahap II akan diselenggarakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, (8/10).

Pada tahap I, sesi pertama, Ditjen Perbendaharaan menghadirkan narasumber yaitu Kepala Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, yang membahas tentang current issues pengadaan barang dan jasa lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sedangkan sesi kedua dengan narasumber Ketua TIM penyusunan Peraturan Presiden Nomer 70 tahun 2012, Sutan Suangkupon Lubis, Staff Analisis Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang membahas tentang perubahan mendasar yang ada pada perpres 54 tahun 2010 dengan Perpres 70 tahun 2012. Antusias peserta sangat besar hal ini dapat terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan sampai dengan acara workshop selesai pada pukul 15.30 WIB.

Oleh : Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Soft Launching KPPN Percontohan Tahap VI di KPPN Malang
Malang,perbendaharaan.go.id - Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, menghadiri acara soft launching KPPN Percontohan di KPPN Malang pada hari Selasa (2/10). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Hari Utomo, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Didyk Choiroel, Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan, serta Heru Pudyo Nugroho, Kabag Umum Setditjen Perbendaharaan.

Soft launching KPPN Percontohan juga dilakukan dibeberapa tempat lainnya. Setelah melalui proses panjang, Ditjen Perbendaharaan meresmikan 134 KPPN non Percontohan menjadi KPPN Percontohan selama bulan Oktober 2012. Dengan demikian, maka seluruh KPPN se-Indonesia yang berjumlah 176 sudah menjadi KPPN Percontohan. Meskipun, pada dasarnya pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan sudah dilaksanakan oleh seluruh KPPN sejak tahun 2007 silam.

Soft Launching KPPN Percontohan di KPPN Malang merupakan peresmian simbolis terhadap seluruh KPPN di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Berlokasi di halaman KPPN Malang, acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala KPPN dalam wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, perwakilan Kepala Satuan Kerja lingkup KPPN Malang, para pimpinan Muspida Kota Malang dan Kabupaten Malang, perwakilan Satuan Kerja mitra KPPN Malang, Kepala Cabang Bank dan Pos mitra KPPN Malang, serta Kepala Cabang PT. Taspen dan PT. Askes.

&ldquoLaunching KPPN Percontohan ini merupakan momentum penting bagi seluruh keluarga besar Ditjen Perbendaharaan. Impian kami untuk memiliki kantor layanan yang menerapkan proses bisnis modern, sumber daya manusia yang berkualitas dan handal serta nyaman di seluruh Indonesia telah terwujud, meskipun masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan. KPPN Percontohan ini merupakan persembahan bagi perbaikan layanan kepada seluruh stakeholder kami,&rdquo ujar Tata Suntara, mengawali sambutannya sebelum meresmikan KPPN Malang menjadi KPPN Percontohan.

&ldquoSejak berjalannya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan selalu berkomitmen dalam menjalankan reformasi birokrasi terebut. Salah satu komitmen tersebut kami wujudkan dalam implementasi KPPN Percontohan ini&rdquo. Imbuh Tata Suntara menjelaskan lebih lanjut.

Sejalan dengan komitmen reformasi birokrasi (penyempurnaan Proses Bisnis , Penataan Organisasi, dan Manajemen SDM - red), Ditjen Perbendaharaan memperoleh berbagai prestasi tingkat nasional, yaitu pertama Survey Kepuasan Stakeholder yang diselenggarakan UI dan IPB menempatkan Ditjen Perbendaharaan dengan angka tertinggi selama empat tahun berturut-turut yaitu mulai tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011, kedua Ditjen Perbendaharaan mendapatkan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden pada tahun 2008 dan 2010, keempat peringkat pertama pada Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diselenggarakan oleh KPK pada tahun 2010, kelima Survey Integritas Layanan pada tahun 2010 dan 2011 oleh KPK dengan nilai tertinggi, dan keenam adalah KPPN Semarang II sebagai Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kementerian Keuangan di tahun 2011, sedangkan ditahun 2012 ini mewakili Kementerian Keuangan untuk memperebutkan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden.

&ldquo&hellip dimulai di tahun 2007 kami melaksanakan implementasi KPPN Percontohan Tahap I melalui 18 KPPN di beberapa ibukota propinsi. Pada saat itu, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati berkenan meresmikan KPPN Jakarta II dan secara simbolis meresmikan 17 KPPN lainnya menjadi KPPN Percontohan,&rdquo Tata Suntara Menjelaskan.

Sementara itu Kepala KPPN Malang, Teguh Dwi Nugroho, dalam sambutannya melaporkan &ldquoUntuk ditetapkan menjadi KPPN Percontohan, KPPN Malang telah menjalani proses tahapan-tahapan yang meliputi penyempurnaan standara layanan dimana sejak tahun 2007 telah menerapkan SOP KPPN Percontohan, melakukan penyempurnaan standar sarana dan prasarana kerja berupa perbaikan layout dan images building dan tahapan yang paling krusial adalah 92 persen pegawai KPPN Malang telah memenuhi standar kompetensi jabatan pegawai yang diseleksi melalui test assessment yang diselenggarakan oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan&rdquo.

Diakhir acara, para undangan berkesempatan untuk mengunjungi langsung Front Office KPPN Malang. Satuan kerja berharap layout yang modern dan pelayanan yang profesional menjadi kombinasi yang sempurna untuk sebuah kantor layanan yang didam-idamkan oleh masyarakat.

Catatan Redaksi :

• KPPN Percontohan tahap I : ada 18 KPPN Percontohan diresmikan tahun 2007 yaitu KPPN : (1) Medan II, (2) Palembang, (3) Jakarta I, (4) Jakarta II, (5) Bandung II, (6) Semarang II, (7) Yogyakarta, (8) Surabaya II, (9) Pontianak, (10) Banjarmasin, (11) Denpasar, (12) Mataram, (13) Kupang, (14) Makassar II, (15) Gorontalo, (16) Manado, (17) Ambon, dan (18) Jayapura 
  
• KPPN Percontohan tahap II : ada 9 KPPN Percontohan diresmikan tahun 2008 yaitu : (1) Banda Aceh, (2) Padang, (3) Pekanbaru, (4) Pangkal Pinang, (5) Serang, (6) Palangkaraya, (7) Samarinda, (8) Kendari, dan (9) Palu
  
• KPPN Percontohan tahap III : ada 5 KPPN Percontohan diresmikan tahun 2008 yaitu KPPN : (1) Ternate, (2) Jakarta IV, (3) Bandar Lampung, (4) Banda Aceh, (5) Jambi
  
• KPPN Percontohan tahap IV : ada 5 KPPN Percontohan diresmikan tahun 2009 yaitu KPPN : (1) Medan I, (2) Bandung I, (3) Semarang I, (4) Surabaya I, (5) dan Makassar I
  
• KPPN Percontohan tahap V : ada 5 KPPN Percontohan diresmikan tahun 2011 yaitu KPPN : (1) Mamuju, (2) Manokwari, (3) Tanjung. Pinang, (4) Jakarta III, dan (5) Jakarta V.
  
• KPPN Percontohan tahap VI : ada 134 KPPN Percontohan diresmikan tahun 2012 yaitu KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia.
  

Oleh : Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Pembekalan Pegwai Lulusan Tugas Belajar Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sebanyak 80 orang pegawai Ditjen Perbendaharaan yang telah lulus dan menyelesaikan tugas belajar melalui program beasiswa akan kembali bertugas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Pegawai tersebut sebanyak 33 orang lulusan S1 Dalam Negeri, 41 orang lulusan S2 Dalam Negeri, 1 orang lulusan S2 dual degree, 4 orang lulusan S2 Luar Negeri dan 1 orang S3 Luar Negeri.

Untuk mendapat informasi terkini mengenai perkembangan organisasi Ditjen Perbendaharaan dan mempersiapkan SDM lulusan program beasiswa Ditjen Perbendaharaan kembali ke dunia kerja, Ditjen Perbendaharaan memberikan pembekalan kepada para pegawai lulusan beasiswa internal Ditjen Perbendaharaan, sejak 17 s.d 19 September 2012 di Treasury Learning Center (TLC).

Menurut Kepala Subbagian Pengembangan Kompetensi Tonny W. Poernomo, kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan SDM lulusan program beasiswa Ditjen Perbendaharaan kembali ke dunia kerja. Menurutnya, para pegawai lulusan tugas belasar perlu beradaptasi kembali dengan perkembangan organisasi saat ini.. Hal itu disebabkan dunia kerja memiliki banyak perbedaan baik dari sisi lingkungan, kebiasaan, dan etos kerja yang cukup signifikan.

Sementara itu, Plt. Kepala bagian Pengembangan Pegawai Ludiro menyampaikan, para pegawai lulusan tugas belajar seyogyanya mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan dalam dunia kerja, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang ada di dalam organisasi Ditjen Perbendaharaan. Ia menambahkan, bahwa tentu saja hal itu bisa terlaksana jika para pegawai mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi terhadap Ditjen Perbendaharaan.

Kegiatan tersebut menyajikan materi pembahasan seputar perkembangan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan. Masing-masing Direktorat lingkup Ditjen Perbendaharaan menyampaikan isu terbaru kepada para lulusan tugas belajar.

Selain materi teknis pekerjaan, para lulusan tugas belajar juga mendapat materi capacity building.   Materi tersebut dikemas secara outdor activity melalui permainan-permainan.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penilaiaan Kantor Pelayanan Percontohan 2012 pada KPPN Sidoarjo
Sidoarjo, perbendaharaan.go.id - Genap dua belas kantor dilingkungan kementerian keuangan telah dinilai sebagai kantor pelayanan terbaik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo menjadi peserta terakhir atau peserta penutup dalam penilaiaan Kantor Pelayanan Percontohan (KPPC) Kementerian Keuangan 2012 (25/09).

Kali ini tim penilai yang datang di KPPN Sidoarjo persis sama ketika penilaiaan pada KPPN Pontianak yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai ketua tim adalah Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan, Ilhamsyah, dengan anggota yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Azhar Rasyidi, dan Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan, Sekretariat Ditjen Pajak, Lusiani.

Menghadapi penilaiaan KPPN Sidoarjo telah mempersiapan berbagai macam inovasi antara lain Forum Kerjasama Kemitraan (FKK), Kartu Konfirmasi Kebenaran Setoran Penerimaan Negara (K3SPN). &ldquoJuga dalam kesehariannya para pegawai menerapkan formula pelayanan 7s, Senyum, salam, sapa, sigap, sopan, santun dan sukses&rdquo kata kepala KPPN Sidoarjo Sidrojul Munir dalam presentasinya.

Pelayanan publik menjadi isu yang sangat strategis karena menjadi arena interaksi antara pemerintah dan warganya. &ldquoSetiap pegawai harus komitmen tinggi terhadap proses reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, dan pula melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, bekerja dengan semangat tinggi serta memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan&rdquo, jelas Ilhamsyah.

Mampu meramu sumber daya manusia yang ada, Sidrojul Munir sebagai kepala kantor dapat menyajikan pelayanan KPPN Sidoarjo pada tingkat kepuasan yang tinggi. &ldquoKami merasa dilayani dengan mudah dan tidak ada penyelesaiaan pencairan dana yang tertunda&rdquo, kata Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki.

Menyampaikan pesan menteri keuangan, Ilhamsyah berkata &ldquoiharapkan nilai-nilai kementerian keuangan dapat memberikan petunjuk yang nyata dalam kehidupan setiap pegawai baik secara individu dalam bekerja maupun unit organisasi&rdquo.

Oleh : Tino Adi Prabowo , Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Denpasar, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai fasilitator perumusan, menyelenggarakan acara Workshop Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBNdengan tema&ldquoMenuju Pelaksanaan APBN Yang Lebih Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan, dan Bertanggung jawab&rdquo, Selasa(18/09) di Denpasar. Workshop tersebut digelar bertujuan untuk menjaring masukan berupa kritik dan saran dari kementerian negara/ lembaga yang diperkirakan memiliki permasalahan yang kompleks dalam hal pelaksanaan anggaran. Workshop tersebut dihadiri perwakilan dari lingkup Ditjen Perbendaharaan, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan-Kementerian Hukum dan HAM, , dan turut mengundang 20 satuan kerja mitra kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali.

&ldquoDengan adanya kegiatan ini diharapkan terjadi sharing pengetahuan terkait pengaturan dalam RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sehingga satker di daerah dapat memperoleh ilmu mengenai pelaksanaan APBN kedepannya&rdquo demikian salah satu  pesan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Gede Wisna dalam welcome speechnya mengawali rangkaian acara Workshop Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN yang telah berlangsung sejak tahun 2005,kini telah memasuki tahap akhir dan diharapkan peraturan itu dapat diundangkan menjadi peraturan pemerintah pada akhir tahun ini.

Kegiatan Workshop dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga. Dalam keynote speech-nya, Direktur Sistem Perbendaharaan menggarisbawahi beberapa hal diantaranya, &ldquodengan adanya RPP ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam berbagai permasalahan dalam pelaksanaan APBN, khususnya permasalahan klasik tidak proposionalnya realisasi penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun anggaran,&rdquo ujarnya.

Acara inti workshop terdiri atas pemaparan dua materi pokok yaitu, Tinjauan Hukum Atas RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dan Substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Acara dipandu oleh Kepala Subdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I, Djazuli selaku Moderator. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaandan PNBP, Biro Hukum Setjen Kementerian Keuangan, Dendi Agung  Wibowo, sedangkan pemaparan materi kedua oleh Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II, Sulaimansyah

Sesi pemaparan dilanjutkan dengan tanggapan dari para Panelis yaitu, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nasrudin, dan Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Keuangan, Achmad Sofyan.

Setelah sesi pemaparan materi dan tanggapan, peserta dari kementerian negara/lembaga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun masukan berupa kritik dan saran terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Dalam kesempatan tersebut, para peserta nampak sangat antusias untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan, masukan diantaranya peserta dari RSUD Sanglah, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, dan KPPN Denpasar.

Dengan adanya dukungan berupa saran dan kritik dari kementerian negara/lembaga dalam workshop ini, Direktorat Sistem Perbendaharaan berharap akan lebih menyempurnakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada saat telah diundangkan menjadi Peraturan Pemerintah kelak.

Oleh: Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan.