Dasar Hukum

1. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Mentri Keungan  Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perbuatan atas PMK 190/PMK.05/2018 tentang Cara Pembayaran Dalam Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksaan Anggaran Belanja Negara dalam Penangganan Pandemi Virus Disease 2019.

Ketentuan

1. Pengangkatan dalam jabatan tidak boleh berlaku surut (terutama dalam jabatan pertama).
2. Untuk pejabat struktural, bulan pertama tugas belajar tunjangan jabatan hilang.
3. Tenggal pertama SK penggangkatan menjadi PNS tidak boleh melebihi tanggal TMT SK.
4. Anak dinyatakan dewasa umur 21 tahun apabila tidak kuliah, dan 25 tahun apabila sekolah dengan ketentuan harusmelampirkan Surat Keterangan Masih Kuliah setiap tahun.
5. Bila anak telah menyelesaikan sekolah/telah bekerja maka segera diubah statusnya dari daftar tanggung jawab gaju menjadi tidak dapat walaupun tanpa ijazah. Hal ini untuk menghindari kelebihan tunjangan anak beserta berasnya.
6. Anggota keluarga yang sudah tidak berhak mendapatkan tunjangan keluarga agar segera dihapus.
7. Uang Duka Wafat/Uang Duka Tewa dibayar melalui PT.Taspen/PT.ASURANSI

Biaya

Rp. 0,- (nol rupiah) atau Tidak Dipungut Biaya

SPM LS Gaji Induk

KETENTUAN KHUSUS :

• SPM-LS untuk pembayaran gaji disampaikan kepada KPPN Banda Aceh palling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran.
• Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN Banda Aceh dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15.

PENGAJUAN SPM-LS GAJI INDUK:

1. SPM 2lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)NYA;
2. Daftar Perubahan Data Pegawai;
3. ADK Gaji (GPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP);
5. Daftar Rekening Terlampir ( penerima lebih dari 1 pegawai);
6. Apabila Pegawai Baru Pindah : Scan PDF SKPP yang sudah disahkan KPPN mantra kerja satker lama dan ADK kirim pefawai baru (file *.KRM untuk PNS dan file *.Baru untuk POLRI) dibentuk dari menu KIRIM  >> KIRIM PEGAWAI PINDAH/BARU KE KPPN.
7. Apabila Pegawai Baru CPNS : ADK kirim pegawai baru (file *.KRM untuk PNS dan file *.BRU untuk POLRI) setelah SK,SMPT, data keluarga direkam pada aplikasi GPP dengan lengkap dan benar.

SPM LS KEKURANGAN GAJI

Kekurangan gaji adalah kekurangan pembayaran gaji seseorang pegawai negeri karena adanya kenaikan besaran komponen gaji, sedangkan pembayaran gajinya atas dasar kenaikan besaran komponen gaji tersebut tidak dilakukan tepat waktunya sesuai dengan berlakunya perubahan besar komponen penghasilan tersebut. Kenaikan besaran komponen gaji ditetapkan dengan surat penetapan/keputusan seperti kenaikan pakat, gaji berkala, penyesuaian harga beras, dan lain-lain.

KETENTUAN KHUSUS:

• Disususn dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang bersifat pegawai yang berhak atas pembayaran kekurangan gaji pada satuan kerja bersangkutan dengan perhitungan selisih antara penghasilan yang seharusnya diterima dengan penghasilan yang telah dibayarkan.
• Komponen daftar kekurangan gaji meliputi nama, NIP, pankat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji secara lengkap pada larjur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya.
• Kekurangan gaji dibayarkan paling cepat bersamaan dengan gaji induk berdasarkan kenaikan besaran komponen gaji tersebut.
• Pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan secara giral yang ditujukan kepada pegawai yang bersangkutan.
• Pembayaran kekurangan juga berlaku untuk Gaji Terusan, THR dan Gaji ketiga Belas

PENGAJUAN SPM LS KEKURANGAN GAJI :

1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)NYA;
2. Daftar Perubahan Data Pegawai;
3. ADK Gaji (.GPP);
4. Surat Setoran Pajak (SPP)
5. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);
6. ADK Kelengkapan SK jika ada tambahan SK yang direkam (file *.SK dari aplikasi GPP di menu KIRIM >> Kirim Data Kelengkapan SK)

SPM LS Gaji Susulan

Gaji Sususlan adalah gaji seseorang pegawai negeri yang belum dibayar untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya tidak dilakukan tempat pada waktu pegawai yang bersangkutan melakukan tugas pada suatu tempat.

Gaji susulan dapat berupa gaji pertama bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) / pegawai negeri sipil (PNS) dan gaji pegawai yang dipindahkan karena dinas, atau pegawai yang karena kasus tertentu dihentikan pembayaran gajinya kemudian harus dibayarkan lagi gaji yang sempat dihentikan tersebut.

KETENTUAN DALAM GAJI SUSULAN :

• Gaji susulan CPNS dibayarkan berdasarkan SPMT, bukan berdasarkan TMT SK
• Tanggal pertama SK pengangkatan menjadi PNS tidak boleh melebihi tanggal TMT SK
• Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk;
• Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja;
• Dalam hal tunjangan  pangan diberikan dalam bentuk natura, amaka pada gaji susulan tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang;
• Pembyaran gaji susulan dapat dilakukan sebelum dimintakan gaji bulanannya atau setelah dibayarkan gaji bulanannya.
• Pemabayaran gaji susulan dilaksanakan ke rekening masing-masing pegawai secara giral. 

PENGAJUAN SPM-LS GAJI SUSULAN PEGAWAI BARU (SEBELUM MASUK GAJI INDUK) :

1. SPM 2 lembar
2. Daftar Perubahan Data Pegawai;
3. ADK Gaji (GPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP);
5. Daftar Rekening Terlampir ( penerima lebih dari 1 pegawai);
6. Apabila Pegawai Baru Pindah : Scan PDF SKPP yang sudah disahkan KPPN mantra kerja satker lama dan ADK kirim pefawai baru (file *.KRM untuk PNS dan file *.Baru untuk POLRI) dibentuk dari menu KIRIM  >> KIRIM PEGAWAI PINDAH/BARU KE KPPN.
7. Apabila Pegawai Baru CPNS : ADK kirim pegawai baru (file *.KRM untuk PNS dan file *.BRU untuk POLRI) setelah SK,SMPT, data keluarga direkam pada aplikasi GPP dengan lengkap dan benar.

PENGAJUAN SPM LS GAJI SUSULAN PEGAWAI BARU (SUDAH MASUK GAJI INDUK)

PENGAJUAN SPM-LS GAJI INDUK:

1. SPM 2 lembar
2. Daftar Perubahan Data Pegawai;
3. ADK Gaji (GPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP);
5. Daftar Rekening Terlampir ( penerima lebih dari 1 pegawai);

SPM LS Gaji Terusan

Gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama 4 (empat) bulan berturut-turut untuk PNS dan selama 6 (enam) bulan berturut-turut untuk PNS TNI/POLRI DAN Anggota TNI/POLRI. Pembayaran gaji terusan dilaksanakan berdasarkan PP No. 49 Tahun 1980, SE Ditjen Anggaran No 29/DJA/VII.4/7/81 tanggal 7 Juli 1981 dan UU No. 11 Tahun 1969.

KETENTUAN KHUSUS :

1. Gaji terusan dibayar pada bulan berikutnya sejak suami/isteri dari janda/duda tersebut meninggal dunia;
2. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi pegawai yang berhak atas pembayaran gaji terusan pada satuan kerja dengan tambahan penjelasan:
3. Pada baris nama pegawai yang dimintak gaji terusan supaya diberi catatan “ meninggal dunia tanggal……..”,.
4. Dalam lajur tanda tangan supaya dicantumkan nama lengkap ahli waris yang menerima terusan penghasilan.
5.  Gaji terusan tidak dikenakan potongan iuran wajib 10% tetapi dikenakan iuran wajib asuransi Kesehatan sebesar 2%,;
6. Terusan penghasilan belanja pegawai tidak dibayarkan apabila tidak ada keluarga pegawai yang berhak memeperoleh pension janda/duda/ahli waris, kecuali apabila pegawai yang bersangkutan tewas;
7.  Pembayaran gaji terus harus dihentikan pada bulan kelima (PNS) atau bulan ketujuh (Anggota TNI/POLRI), baik surat keputusan pension janda/duda telah atau belum diterima;
8. Apabila terdapat keterlanjuran pemotongan iuran wajib sebesar 10% maka terhadap kelebihan potongan sebesar 8% harus dikembalikan kkepada janda/duda yang bersangkutan oleh PT.Taspen (Persero). Kelebihan potongan iuran wajib harus dicantumkan dalam SKPP Pensiun.
9. Khusus untuk Anggaran TNI/POLRI yang Tewas/Gugur, gaji terusan dapat dibayarkan lebih dari 6 (enam) kali sesuai dengan SKEP dari Mabes TNI/Mabes POLRI.
10.  Sesuai PP Nomor 49 Tahun 1980, disampaikan hal sebagai berikut:
11. PNS bujang tidak berhak memperoleh gaji terusan apabila dinyatakan meninggal dunia (bukan tewas/gugur) dan atas gaji yang sudah dibayarkan, wajib dikembalikan ke Kas Negara
12. PNS yang bersangkutan juga tidak berhak memperoleh pensiun
13. Sehubungan dengan hak bagi PNS yang telah ditetapkan terwas, berdasarkan PP 70 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm) bagi aparatur sipil negara, sejak 1 Juli 2015, bagi ASN yang tewas, memperoleh manfaat diantaranya adalah uang duka tewas. Besaran nilai manfaat uang duka tewas (dibayarkan oleh TASPEN/ASABRI) yang diterima adalah sebesar 6 (enam) kali Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali. 

 PENGAJUAN SPM LS GAJI TERUSAN:

1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)NYA
2. Uraian dalam SPM mencantumkan gaji terusan keberapa dan bulan gaji terusan dimaksud;
3. Daftar Perubahan Data Pegawai;
4. ADK Gaji (.GPP);
5. Surat Setoran Pajak (SPP);
6. Daftar Rekening Terlampir (penerimaan lebih dari 1 pegawai);
7. ADK Kelengkapan SK jika ada tambahan SK yang direkam ( file *.SK aplikasi GPP di menu Kirim >> Kirim Data Kelengkapan SK)

SPM LS Uang Muka Gaji (Persekot)

Uang muka/persekot gaji adalah pinjeman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai  negeri yang dipindahkan untuk kepentingan dinas. Persektor gaji hanya bersifat pijaman, karena itu tidak mutlak diberikan kepada setiap pegawai negeri yang pindah karena kepentingan dinas. Beberapa ketentuan pembayaran persekot gaji adalah sebagai berikut:

KETENTUAN:

1. Uang muka/Persekot gaji diberikan atas permintaan pegawai negeri yang pindahan;
2. Uang muka /persektor gaji diberikan sebesar satu bulan gaji untuk pegawai negeri yang tidak kawin atau dua bulan gaji bagi pegawainegeri yang kawin,tanpa tunjangan beras dan tunjangan jabatan serta tanpa potongan;
3. Pengembalian uang muka/persekot gaji untuk yang diberikan sebesar satu bulan gaji dilangsur sebesar seperdelapan dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya, sedangkan untuk yang diberikan sebesar dua bulan gaji diangsur sebesar seperduapuluh dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya;
4. Uang muka/persekot gaji tidak diberikan kepada pegawai negeri yang pindah atas permintaan sendiri;
5.  

PENGAJUAN SPM LS UANG MUKA GAJI (PERSEKOT):

1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)NYA
2. Daftar Perubahan Data Pegawai;
3. ADK Gaji (.GPP);
4. Daftar Rekening Terlampir (penerimaan lebih dari 1 pegawai);

SPM LS Gaji Ketiga Belas

KETENTUAN :

• Ketentuan pembayaran Gaji Ketiga Belas selalu berubah setriap tahun, tergantung dari kebijakan pemerintah.
• Tahun 2021, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit, dan TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersumber dari APBN.

PENGAJUAN SPM LS GAJI KETIGA BELAS :

1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)NYA
2. Daftar Perubahan Data Pegawai BESERTA adk Perunahan Data Pegawai (.PRB);
3. ADK Gaji (.GPP);
4. Surat Setoran Pajak (SPP)
5. Daftar Rekening Terlampir (penerimaan lebih dari 1 pegawai);

 Penerima Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2021 sesuai PP Nomor 63 Tahun 2021:

1. PNS, Prajurit TNI, dan  Anggota  POLRI;
2. PNS, Prajurit TNI, dan  Anggota  POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan diluar instansi penerintahan baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
3. PNS, Prajurit TNI, dan  Anggota  POLRI penerima uang tunggu;
4. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, dan  Anggota  POLRI yang meninggal dunia, tegas, gugur, atau dinyatakan hilang;
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan;
6. Staff Khusus di lingkungan  kementrian;
7. Hakim Ad-Hoc;
8. Pada LNS, LPP, atau BLU, diberikan kepada pimpinan dan pejabat lain yang hak administratifnya disertakan atau setingkah Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas;
9. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atrau BLU;
10. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Penerima pensiun atau tunjangan; dan
12. Calon PNS.

Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2021 tidak diberikan kepada ;

1. Persiden dan Wakil presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR, DPR, DPD;
3. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Angung ppada Mahkamah Agung;
4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggaran Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial;
5. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Mentri dan jabatan setingkat mentri serta wakil mentri;
7. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
8. PNS, Perajurit TNI, dan Anggaran POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan yang ditugaskan diluar instansi pembayaran baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasann. 

Penerima Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas:

1. Besaran Gaji, Pensiun, Tunjangan atau penghasilan ketiga belas diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
2. Dalam hal penghasilan pada bulan Juli belum dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas. Besaran gaji ketiga belas tersebut paling banyak meliputi gaji pokok, tunjungan keluarga, dan tunjangan jabatanatau tunjangan umum.
3. Penerimaan gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI ynag meninggal dunia, tewas, gugur, dan atau hilang, diberikan gaji ketiga belas sebesar satu bulan gaji terusan pada bulan Juli yang anggarannya dibebankan pada instansi tempat PNS, Prajuritn TNI, atau Anggota POLRI tersebut bekerja.
4. Penghasilan ketiga belas bagi pimpinan atau pegawai non-PNS pada LNS dan pejabat atau pegawai lainnya non-PNS yang paling banyak sebesar berikut:
5. Penghasilan ketiga belas bagi pimpinan atau pegawai non-PNS pada BLU yaitu sebesar komponen gaji pada remunerasi dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan, keluarga, serta tunjangan jabatan/tunjangan umum.
6.  Gaji ketiga belas untuk CPNS paling banyak meliputi 80% gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjungan jabatan/tunjangan umum
7. Gaji, pension, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tidak termasuksegala jenis tunjangan kinerja, tunjangan Bahasa, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi/tunjangan khusus guru dan dosen/tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjnagan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, tunjangan lain yang sejenis, insentif kinerja, dan insentif kerja.
8. Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, Staf Khusus di Lingkungan Kementrian, Hakim Ad-Hoc, pimpinan atau pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan pejabat atau pegawai lainnya non-PNS, menerima lebih dari satu penghasilan, yakni:
9. Menerima lebih dari 1 (satu) gaji pokok;
10. Menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan keluarga;
11. Menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan atau tunjangan umum,
12. Maka gaji, pension, tunjangan atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar . dalam hal penerima lebih dari penghasilan tersebut menerima lebih dari satu penghasilan gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Pemberian gaji ketiga belas kepada penerima pension janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, diberikan gaji, pension, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sekaligus pension ketiga belas sebagai penerima pension janda/duda atau tunjangan ketiga belas sebagai penerima tunjangan janda/duda.

pembayaran Pensiun atau Tunjangan ketiga Belas:

1. Bagi pegawai pension TMT 1 Juli 2021, pembayaran pensiun atau tunjangan ketiga belas dilakukan PT Taspen (Pesero) dan PT Asabri (Persore) sedangkan bagi pegawai pensiun TMT 1 Agustus 2021, pembayaran pensiun dilakukan oleh satker terkait.
2. Pembayaran pensiun atau tunjangan ketiga belas dilakukan pada bulan Agustus dan dilakukan terpisah dari pembayaran pensiun atau tunjangan bulan Agustus. Dalam hal pemberian pensiun dan tunjangan ketiga belas bulan dpat dibayar pada bulan Agustus, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
3. Besaran pensiun ketiga belas sebesar pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dan tambahan penghasilan serta tidak dikenakan potongan asuransi Kesehatan. Sedangkan besaran tunjangan ketiga belas sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak dikenakan potongan asuransi Kesehatan.
4. Pertanggung jawaban pembayaran pensiun atau tunjangan ketiga belas di buat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran pensiun atau tunjangan bulanan.

SPM LS Gaji Uang Makan PNS

Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan pegawai.

KETENTUAN :

1. Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
2. Uang Makan dibayarkan setiap 1 bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
3. Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 bulan, dapat dibayarkan untuk beberapa bulan
4. Khusus untuk Uang Makan bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
5. Besaran Uang Makan diberikan kepada PNS per hari sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan (SBM)
6. Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan :
7. Tidak hadir kerja;
8. Sedang melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 jam);
9. Sedang melaksanakan cuti;
10. Sedang melaksanakan tugas belajar, dan/atau
11. Diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
12. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 jam dapat diberikan uang makan sepanjang Pegawai ASN yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berkenaan.
13. Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai ASN.
14. Dalam hal pembayaran Uang Makan tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai ASN, dapat dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening Bendahara setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor
15. Uang Makan bagi PNS Pusat/Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

PENGAJUAN SPM LS UANG MAKAN:

1. SPM-LS Belanja Pegawai Gaji dalam rangkap 2 (dua)
2. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai)
3. Surat Setoran Pajak ( SPP)
4. Daftar Rekapitulasi Pembayaran Uang Makan

SPM LS Gaji Uang Lembur PNS

Uang Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerjasebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah. Uang Lembur diberikan dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja.

KETENTUAN :

1. PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas,
2. Perintah melakukan kerja lembur dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur,
3. PNS yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur,
4. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja lembur bagi pegawai ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM),
5. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur
6. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya,
7. Khusus untuk Uang Lembur bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
8. Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus,
9. PNS yang melaksanakan Kerja Lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang SBM,
10. Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang
11. Uang lembur dapat dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening masing-masing penerima uang lembur atau melalui rekening Bendahara Pengeluaran.

PENGAJUAN SPM LS UANG LEMBUR :

1. SPM-LS Belanja Pegawai Gaji dalam rangkap 2 (dua)
2. Uraian dalam SPM menyebutkan bulan pelaksanaan lembur beserta nomor dan tanggal SPK Lembur
3. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai)
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Daftar Rekapitulasi pembayaran Uang Lembur

SPM LS Honorarium Terap/Vakasi/Tunjangan Profesi/Tambahan Penghasilan Non Sertifikasi/Uang Kehormatan (akun51xxxx)

 KETENTUAN :

• Honorarium adalah uang yang dibayarkan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri atas penugasan yang diberikan oleh negara. Jenis dan besaran honorarium diatur didalam PMK Standar Biaya Masukan
• Vakasi adalah uang imbalan yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan:

1. Pengujian;
2. Pengawasan ujian;
3. Pemeriksaan ujian;
4. Penyusunan naskah ujian;
5. Koordinasi ujian; dan
6. Persiapan pembuatan ijazah.
7. vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
8. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dasen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
9. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.
10. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil (PNS) yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.

PENGAJUAN SPM LS HONORARIUM TETAP (akun 51)/VAKASI/TUNJ. PROFESI/TAMBAHAN PENGHASILAN NON SERTIFIKASI/UANG KEHORMATAN:

1. SPM-LS Belanja Pegawai Gaji dalam rangkap 2 (dua)
2. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai)
3. Surat Setoran Pajak (SSP)
4. Daftar Rekapitulasi pembayaran Honorarium/Tunjangan
5. Untuk beberapa SPM tertentu, wajib melampirkan SPTJM