PPN

24 Agu,2022

: Informasi_Layanan

PPN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Adalah Pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Dasar Hukum

1.Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.Peraturan Mentri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas peraturan Mentri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

3.Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

4.Peraturan Mentri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporanya.

5.Peraturan Mentri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran , dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

6.Peraturan Mentri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

7.Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Pabean Melalui Perdagangan Melalui sistem Elektronik.

8.Peraturan Mentri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

9.Peraturan Mentri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan.

OBJEK PAJAK

1.Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak)

PENGECUALIAN PPN

1.Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

2.Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah.

3.Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate.

4.Pembayaran atas Penyerahan jasa telekomunikasi oleh pengusahaan telekomunikasi.

5.Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

6.Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak usaha PT Pertamina (Persero) yang meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Elnusa Pertrofin.

7.Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

8.Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas penyerahan Barang Kena pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah Kepada Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui Pihak lain dalam Sistem Informasi Pengadaan (dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pihak lain sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penujukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan ,penyetoran dan/atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan)

TARIF UMUM

11% X Dasar Pengenaan Pajak

·Sebesar 11% (Sebelas Persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022

·Sebesar 12% (dua Belas Persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025

Barang & Jasa Yang Tidak Diknakan PPN

Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan PPN :

Barang Hasil Pertambangan Atau Hasil Pengeboran Yang Diambil Langsung Dari Sumbernya
Barang Kebutuhan Pokok Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Rakyat Banyak
Makanan Dan Minuman Yang Disajikan Di Hotel, Restoran, Rumah Makan, Warung Dan Sejenisnya, Meliputi Makanan Dan Minuman Baik Yang Dikonsumsi Ditempat Maupun Tidak, Termasuk Makanan Dan Minuman Yang Diserahkan Oleh Usaha Jasa Boga Atau Catering
Uang, Emas Batangan, Dan Surat Berharga

Jenis Jasa Lainnya Yang Tidak Dikenakan PPN :

Jasa Dibidang Kesehatan Medik, Seperti Dokter Umum, Dokter Spesials, Jasa Dibidang Pelayanan Sosial Seperti Panti Asuhan, Jasa Pemakaman;
Jasa Dibidang Pengiriman Surat Dengan Perangko;
Jasa Pelayanan Sosial;
Jasa Dibidang Keagamaan Seperti Pemberian Khotbah/ Dakwah;
Jasa Dibidang Pendidikan, Jasa Dibidang Kesenian Dan Hiburan Yang Telah Dikenakan Pajak Tontonan, Seperti Pementasan Kesenian Tradisional;
Jasa Dibidang Penyiaran, Seperti Penyiaran Radio Dan Televisi Yang Bukan Bersifat Iklan.
Jasa Dibidang Angkutan Umum Seperti Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air;
Jasa Dibidang Tenaga Kerja Seperti Jasa Penyelenggaraan Latihan Bagi Tenaga Kerja;
Jasa Dibidang Perhotelan;
Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Umum;
Jasa Perbankan;
Jasa Kesenian Dan Hiburan, Meliputi Semua Jenis Jasa Yang Dilakukan Pekerja Seni Dan Hiburan;
Jasa Boga Atau Catering.

Fasilitas PPN Selama Pandemi COVID-19

Sehubungan Dengan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Masih Tetap Diperlukan Kebijakan Untuk Melindungi Kesehatan Dan Keselamatan Jiwa Masyarakat, Serta Melindungi Sektor Usaha, Melalui Peraturan Mentri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 Memberikan Insentif PPN Kepada :

Pihak Tertentu Atas Impor Atau Perolehan Barang Kena Pajak, Perolehan Jasa Kena Pajak, Dan / Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean;
Industri Farmasi Produksi Vaksin Dan/ Obat Atas Impor Atau Perolehan Bahan Baku Vaksin Dan/ Obat Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Dan
Wajib Pajak Yang Memperoleh Vaksin Dan / Obat Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dari Industri Farmasi Produksi Vaksin Dan / Obat Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf B,

Yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.Pemberian fasilitas ini diberlakukan untuk PPN yang terutang atas :

Impor Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Badan /Instansi Pemerintah, Rumah Sakit atau pihk lain, tidak dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang diperlukan yang dalam rangka penanganan pandemi Corona virus disesase 2019 (covid-19) oleh pengusaha kena pajak kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak lain,ditanggung pemerintah; dan
Pemanfaatan jasa kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic corona virus disease 2019 (covid-19) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu badan/instansi pemerintah,rumah sakit atau pihak lain, di tanggung pemerintah.
Impor bahan baku untuk produksi vaksin dan / obat untuk penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) oleh industri farmasi produksi vaksin dan / obat, ditanggung pemerintah;
Penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/ obat untuk penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)oleh pengusahakena pajak kepada industri farmasi produksi vaksin dan / obat, ditanggung pemerintah;
Penyerahan vaksin dan / obat untuk penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) oleh industri farmasi produksi vaksin dan/ obat, ditanggung pemerintah;

MEKANISME PEMUNGUTAN

Bagi Instansi Pemerintah

Jika anda adalah instansi pemerintah, mekanisme pemungutan PPN oleh adalah sebagai berikut:

PKP rekanan pemerintah mwmbuat faktur pajak dan SPP sat memberikan tagihan kepada bendahawaran pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi “02”.
Apabila Pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP / JKP, Fakrtur pajak wajib diterbitkan saat pembayaran diterima.
Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPnBM.
Apabila penyerahan BKP terutang PPnBM maka PKP rekanan pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak.
Faktur pajak memiliki 3 rangkap ( Lembar pertama untuk bendahara, lembar kedua untuk arsip PKP rekanan pemerintah, lembar ketiga untuk PKP melalui bendahara pemerintah).
Rekanan mengisi SSp dengan menyertakan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan.
Penandatanganan SSP dilakukan oleh bendahara pemerintah/ KPPN sebagai penyetoran atas nama PKP rekanan pemerintah.
Lembar faktur pajak yang dipungutoleh bendaharawan pemerintah wajib disertakan cap “Disetor tanggal dan ditandatangani oleh bendahara pemerintah”.
Jika pemungutan PPN oleh bendahara pemerintah dibuat dalam rangkap 5 setelah PPN dan PPnBM disetor ke kantor pos atau Bank Persepsi, maka lembar lembar tersebut diperumtukkan: (Lembar pertama untuk PKP Rekanan, Lembar Kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, lembar ketiga untuk PKP rekanan dan dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar keempat untuk Bank Presepsi/ Kantor Pos pertinggal untuk kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan lembar kelima digunakan sebagai arsip bagi bendahara.
Jika pemungutan PPN oleh bendaharawan Negara dibuat dalam 4 rangkap, maka lembaran lembaran tersebut akan di peruntukan: lembar pertama untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT masa PPN , lembar keempat sebagai arsip bagi KPPN ( Bendaharawan Negara).
Kantor Layanan Perbendaharaan Negara memberikan cap “Telah Dibubukan” pada SSP lembar pertama dan lembar kedua.
Bendaharawan Negara yang melakukan pemungutan yang mencantumkan nomor dan tanggal advis SPM pada setiap Faktur Pajak dan SSP.
Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, menggunakan kode akun pajak 411211 dengan kode jenis setoran 910 untuk pengisian SSP.

Bagi Umum

Secara umum, mekanisme pemungutan PPN adalah sebagai berikut :

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/ JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus Pemungutan PPN (BUMN, kontraktor dan pemegang izin kontak kerja sama, benharawan pemerintah, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke kas Negara oleh Pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, Pemungut PPN-nya (10%) disetor langsung ke kas Negara.
PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
Pada waktu PKP diatas melakukan pembelian /perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan, yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar dimuka, sepanjang BKP/JKP tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada pajakmasukan, maka selisihnya harus di setor ke kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Kena Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak keluaran,maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Resitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku.
Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Surat Pemnberitahuan Masa PPn ( SPT Masa PPN) setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnnya Masa Pajak.

KEWAJIBAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Panduan Kewajiban Bendahara Pemerintah

KODE AKUN DAN KODE JENIS SETORAN

Kode Akun Pajak 411211 PPN Dalam Negeri

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

NO	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Pajak Yangmasih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri
101	Setoran PPN BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean	Untuk Pembayaran PPN Terutang Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean
102	Setoran PPN JKP Dari Luar Daerah Pabean	Untuk Pembayaran PPN Terutang Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean.
103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri	Untuk Pembayaran PPN Terutang Atas Kegiatan Membangun Sendiri.
104	Setoran Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual Belikan. Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan	Untuk Pembayaran PPN Terutang Atas Penyerahan Aktifa Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan. Untuk Pembayaran PPN Yang Terutang Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan.
105	Penebusan Stiker Lunas PPN Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Atau Gubernur	Untuk Pembayaran Pajak, Untuk Penebusan Stiker Lunas PPN Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Atau Gambar
106	Pembayaran Pajak Masa Yang Berasal Dari Kegiatan Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam BAPK/BAP	Untuk Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Sebagai Akibat Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam BAPK/BAP.
121	Pembayaran PPN Yang Semula Mendapatkan Fasilitas	Untuk Pembayaran PPN Yang Semula Mendapatkan Fasilitas,Yang Dapat Di Akreditkan.
122	Pembayaran PPN Yang Semula Mendapatkan Fasilitas	Untuk Pembayaran PPN Yang Semula Mendapatkan Fasilitas, Yang Tidak Dapat Dikreditkan
199	Pembayaran Pendahuluan Skp PPN Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Pajak Sebelum Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak PPN Dalam Negeri
300	STP PPN Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam STP PPN Dalam Negeri
310	SKPKB PPN Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKB PPN Dalam Negeri. 311 SKPKB PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus
312	SKPKB PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKB PPN Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean
313	SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKB PPN Yang Menjadi Kewajiban Pemungut.
314	SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKB PPN Yang Menjadi Kewajiban Pemungut.
320	SKPKBT PPN Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri
321	SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKBT PPN Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean.
322	SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKBT PPN Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean .
323	SKPKBT PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalamskpkbt PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri
324	SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKBT PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri.
390	Pembayaran Atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali.	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Di Dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembal, Termasuk Atas Pajak Yang Seharusnya Tidak Di Kembalikan.
500	PPN Dalam Negeri Atas Pengungkapan Ketidak Benaran	Untuk Kekurangan Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Yang Tercantum Dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Sebagaimana Dimaksut Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang KUP.
501	PPN Dalam Negeri Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana	Untuk Kekurangan Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Yang Tercantum Dalam SPT Pph Pasal 21 Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44B Ayat (2) Undang Undang KUP.
510	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan Atas Pengungkapan Ketidak Benaran Perbuatan Atau Ketidak Benaran Pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan, Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang KUP.
511	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan.	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda, Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44B Ayat (2) Undang Undang KUP.
900	Pemungut PPN Dalam Negeri Non Bendaharawan	Untuk Penyetoran PPN Dalam Negeri Yang Di Pungut Oleh Pemungut Selain Bendaharawan APBD
910	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN	Untuk Pembayaran PPN Dalam Negeri Yang Dipungut Oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD	Untuk Pembayaran PPN Dalam Negeri Yang Dipungut Oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan Dan Desa	Untuk Pembayaran PPN Dalam Negeri Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Dana Desa.

Kode Akun Pajak 411212 PPN Impor

Kode Akun Pajak 411212 Untuk Jenis Pajak Ppn Impor

KJS	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Impor	Untuk Pembayaran Ppn Terutang Pada Saat Impor Bkp
106	Pembayaran Pajak Masa Yang Berasal Dari Kegiatan Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam Bapk/Bap	Untuk Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Sebagai Akibat Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam Bapk/Bap.
121	Pembayaran PPN Yang Semula Mendapatkan Fasilitas	Untuk Pembayaran Ppn Impor Yang Semula Mendapatkan Fasilitas,Yang Dapat Di Akreditkan.
122	Pembayaran PPN Impor Yang Semula Mendapatkan Fasilitas	Untuk Pembayaran Ppn Yang Semula Mendapatkan Fasilitas, Yang Tidak Dapat Dikreditkan
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPN Impor	Untuk Pembayaran Pajak Sebelum Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Ppn Dalam Impor
300	STP PPN Impor	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam Stp Ppn Impor
310	SKPKB PPN Impor	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam Skpkb Ppn Impor.
320	SKPKBT PPN Impor	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam Skpkbt Ppn Dalam Negeri
321	SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam Skpkbt Ppn Impor
390	Pembayaran Atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali.	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Di Dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembal, Termasuk Atas Pajak Yang Seharusnya Tidak Di Kembalikan.
500	PPN Impor Atas Pengungkapan Ketidak Benaran	Untuk Kekurangan Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Yang Tercantum Dalam Spt Masa Ppn Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Sebagaimana Dimaksut Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang Kup.
501	PPN Impor Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana	Untuk Kekurangan Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Yang Tercantum Dalam Spt Masa Ppn Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44b Ayat (2) Undang Undang Kup.
510	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan Atas Pengungkapan Ketidak Benaran Perbuatan Atau Ketidak Benaran Pembayaran Ppn Impor	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan, Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Spt Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang Kup.
511	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan.	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda, Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44b Ayat (2) Undang Undang Kup.
900	Pemungut PPNImpor Non Bendaharawan	Untuk Penyetoran Ppn Impor Yang Di Pungut Oleh Pemungut Selain Bendaharawan
910	Pemungut PPN Impor Bendaharawan Apbn	Untuk Pembayaran Ppn Impor Yang Dipungut Oleh Pemungut Bendaharawan Apbn
920	Pemungut PPN Imppor Bendaharawan Apbd	Untuk Pembayaran Ppn Dalam Negeri Yang Dipungut Oleh Pemungut Bendaharawan Apbd
930	Pemungut PPN Impor Bendaharawan Dan Desa	Untuk Pembayaran Ppn Impor Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Dana Desa.

Kode Akun Pajak 411219 PPN Lainnya

Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya

KJS	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Lainnya	Untuk Pembayaran PPN Lainnya yang terutang
106	Pembayaran Pajak Masa Yang Berasal Dari Kegiatan Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam BAPK/BAP	Untuk Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Sebagai Akibat Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam BAPK/BAP.
111	Setoran Masa PPN dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)	Untuk Pembayaran PPN Dari Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)
300	STP PPN Lainnya	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam STP PPN Lainnya.
310	SKPKB PPN Lainnya	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKB PPN Lainnya.
320	SKPKBT PPN Lainnya	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKBT PPN Lainnya.
390	Pembayaran Atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali.	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Di Dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembal, Termasuk Atas Pajak Yang Seharusnya Tidak Di Kembalikan.
500	PPN Lainnya Atas Pengungkapan Ketidak Benaran	Untuk Kekurangan Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Yang Tercantum Dalam SPT Masa PPN Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Sebagaimana Dimaksut Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang KUP.
501	PPN Lainnya Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana	Untuk Kekurangan Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Yang Tercantum Dalam SPT masa PPN Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44B Ayat (2) Undang Undang KUP.
510	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan Atas Pengungkapan Ketidak Benaran Perbuatan Atau Ketidak Benaran Pengisian SPT Masa PPN Lainnya	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan, Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang KUP.
511	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan.	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda, Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44B Ayat (2) Undang Undang KUP.

Kode Akun Pajak 411221PPnBM Dalam Negeri

Kode Akun Pajak 411221 Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri

KJS	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri	Untuk Pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT masa PPN Dalam Negeri.
106	Pembayaran Pajak Masa Yang Berasal Dari Kegiatan Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam BAPK/BAP	Untuk Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Sebagai Akibat Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam BAPK/BAP.
199	Pembayaran Pendahuluan Skp PPN Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Pajak Sebelum Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak PPnBM Dalam Negeri
300	STP PPnBM Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam STP PPnBM Dalam Negeri
310	SKPKB PPnBM Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri.
311	SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
320	SKPKBT Masa PPnBM Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri
321	SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
390	Pembayaran Atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali.	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali, Termasuk Atas Pajak Yang Seharusnya Tidak Di Kembalikan.
500	PPnBM Dalam Negeri Atas Pengungkapan Ketidak Benaran	Untuk Kekurangan Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Yang Tercantum Dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Sebagaimana Dimaksut Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang KUP.
501	PPnBM Dalam Negeri Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana	Untuk Kekurangan Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Yang Tercantum Dalam SPT masa PPN Dalam Negeri atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44B Ayat (2) Undang Undang KUP.
510	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan Atas Pengungkapan Ketidak Benaran Perbuatan Atau Ketidak Benaran Pembayaran PPnBMDalam Negeri	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan, Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang KUP.
511	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan.	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda, Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44B Ayat (2) Undang Undang KUP.
900	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Non Bendaharawan	Untuk Penyetoran PPnBM Dalam Negeri Yang Di Pungut Oleh Pemungut Selain Bendaharawan
910	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan APBN	Untuk Pembayaran PPnBM Dalam Negeri Yang Dipungut Oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD	Untuk Pembayaran PPN Dalam Negeri Yang Dipungut Oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan Dan Desa	Untuk Pembayaran PPnBM Dalam Negeri Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Dana Desa.

Kode Akun Pajak 411222PPnBM Impor

Kode Akun Pajak 411222 Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor

KJS	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Impor	Untuk Pembayaran PPnBMterutang pada saat impor BKP.
106	Pembayaran Pajak Masa Yang Berasal Dari Kegiatan Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam BAPK/BAP	Untuk Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Sebagai Akibat Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam BAPK/BAP.
199	Pembayaran Pendahuluan Skp PPnBM Impor	Untuk Pembayaran Pajak Sebelum Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak PPnBM Impor
300	STP PPnBM Impor	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam STP PPnBM Impor
310	SKPKB PPnBM Impor	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKB PPnBM Impor.
320	SKPKBT Masa PPnBM Impor	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKBT PPnBM Impor.
390	Pembayaran Atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali.	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali, Termasuk Atas Pajak Yang Seharusnya Tidak Di Kembalikan.
500	PPnBM Impor Atas Pengungkapan Ketidak Benaran	Untuk Kekurangan Pembayaran PPnBM pada saat Impor BKP Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang KUP.
501	PPnBM Impor Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana	Untuk Kekurangan Pembayaran PPnBM pada saat impor BKP atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44B Ayat (2) Undang Undang KUP.
510	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan Atas Pengungkapan Ketidak Benaran Perbuatan Atau Ketidak Benaran Pembayaran PPnBM Impor	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan, Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang KUP.
511	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan.	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda, Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44B Ayat (2) Undang Undang KUP.
900	Pemungut PPnBM Dalam NegeriImpor Non Bendaharawan	Untuk Penyetoran PPnBM Impor Yang Di Pungut Oleh Pemungut Selain Bendaharawan
910	Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan APBN	Untuk Pembayaran PPnBM Impor Yang Dipungut Oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBD	Untuk Pembayaran PPNnBM Impor Yang Dipungut Oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan Dan Desa	Untuk Pembayaran PPnBM Impor Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Dana Desa.

Kode Akun Pajak 411229 PPnBM Lainnya

Kode Akun Pajak 411229 Untuk Jenis Pajak PPnBM Lainnya

KJS	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Lainnya	Untuk Pembayaran PPnBM Lainnya yang terutang.
106	Pembayaran Pajak Masa Yang Berasal Dari Kegiatan Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam BAPK/BAP	Untuk Pembayaran Pajak Yang Masih Harus Disetor Sebagai Akibat Permintaan Keterangan Yang Dilakukan Terhadap Pihak Pihak Terkait Yang Tercantum Dalam BAPK/BAP.
300	STP PPnBM Lainnya	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam STP PPnBM Lainnya
310	SKPKB PPnBM Lainnya	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKB PPnBM Lainnya.
320	SKPKBT Masa PPnBM Lainnya	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam SKPKBT PPnBMLainnya.
390	Pembayaran Atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali.	Untuk Pembayaran Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Yang Tercantum Dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembali, Termasuk Atas Pajak Yang Seharusnya Tidak Di Kembalikan.
500	PPnBM Lainnya Atas Pengungkapan Ketidak Benaran	Untuk Kekurangan Pembayaran PPnBM Lainnya Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang KUP.
501	PPnBM Lainnya Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana	Untuk Kekurangan Pembayaran Lainnya atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44B Ayat (2) Undang Undang KUP.
510	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan Atas Pengungkapan Ketidak Benaran Perbuatan Atau Ketidak Benaran Pembayaran PPnBM Lainnya	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda Atau Kenaikan, Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (3) Atau Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang Undang KUP.
511	Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan.	Untuk Pembayaran Sanksi Administrasi Berupa Denda, Atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 44B Ayat (2) Undang Undang KUP.

Kontributor Ida & Fara

PPN

Search