Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - “Akuntansi kita mestinya diarahkan, orientasi bukan pada prosedur melainkan orientasi hasil. Hasil pun harus yang berkualitas,” tegas Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/09).
“Apa yang kita lakukan harus mengarah pada perbaikan sistem, ini yang selalu saya ulangi. Semua bergerak dengan cepat dengan cara yang tidak terduga, inovasinya cepat sekali. Sebab itu kita juga harus berani berubah,” jelas presiden mengingatkan.
Presiden juga menyoroti banyaknya inefisiensi baik dalam APBN maupun APBD. “Tujuan dan sasaran kegiatan atau program yang dibuat tidak berorientasi pada hasil, ukuran kinerjanya tidak jelas. Tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Inefisiensi anggaran harus diperbaiki besar-besaran,” jelasnya dalam kegiatan yang mengambil tema Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera ini.
Hal lain yang menjadi perhatian presiden adalah terkait laporan pertanggungjawaban.
“Kita banyak membuat aturan, pagar dibuat tinggi, tapi yang melompat juga banyak. Saya sampaikan kepada Menteri Keuangan, dan sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 tahun 2016. Penyederhanaan SPJ menjadi kunci sehingga tenaga dan pikiran bisa kita gunakan untuk mengikuti program, mengecek kualitasnya, tidak terjebak pada banyaknya laporan yang harus dibuat. Yang penting akuntabel, mudah dicek, mudah dikontrol, pengawasannya mudah,” papar presiden.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan urgensi Laporan Keuangan Pemerintah yang baik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah telah melaksanakan program-program prioritas dalam rangka pengembangan program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," sebut Sri Mulyani. Sesuai dengan data yang dipaparkan, anggaran untuk belanja prioritas demi kesejahteraan rakyat semakin meningkat.
"Pemerintah tentu wajib mempertanggungjawabkan seluruh capaian program dan akuntabilitas keuangan kepada masyarakat. Dengan pencapaian opini terbaik atas laporan keuangan tahun 2016 diharapkan menjadi momentum untuk terus mendorong tercapainya perbaikan keuangan negara untuk mendukung program kesejahteraan rakyat yang berkeadilan," tutup Sri Mulyani.
Sebagaimana disampaikan oleh Sri Mulyani, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi yang tersaji di laporan keuangan, juga mendorong penerapan sinergi akuntansi yang berbasis akrual dan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun daerah.
"Kami juga mengapresiasi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terus berikhtiar untuk memperbaiki pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan UU P2APBN 2016," tutupnya.
