Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - “Pada institusi yang sudah mature, yang penting bukanlah “Akan menjadi seperti apa” atau “Akan melakukan apa”. Kalau kelasnya Kemenkeu yang sudah reform dari awal, maka fokusnya adalah “Stakeholders melihatnya seperti apa” dan “Apa yang membekas atau dikenang oleh stakeholders,” sebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Treasury Festival 2017, Selasa (05/09). Menurut Mardiasmo, pihak luarlah yang akan memberikan penilaian atas keberhasilan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) pada Kementerian Keuangan.
“Transformasi tidak boleh elitis, tetapi harus dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan dan dirasakan manfaatnya oleh stakeholders,” tambah Mardiasmo.
Treasury Festival 2017 yang bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat menjadi sarana internalisasi dan sosialisasi program-program RBTK Ditjen Perbendaharaan. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 September 2017 ini meliputi pameran interaktif dan seminar dengan tema “Shared services dalam pengelolaan belanja negara.”
Diharapkan, para pegawai maupun perwakilan dari stakeholders yang mengunjungi festival ataupun menyimak tayangan langsung kegiatan tersebut melalui siaran BPPK TV dapat bertambah pengetahuannya terkait program-program RBTK Ditjen Perbendaharaan. Treasury Festival 2017 ini juga mengikutsertakan beberapa unit eselon I di Kementerian Keuangan, khususnya yang memiliki kaitan erat dalam pencapaian Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan 2017, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko serta sejumlah bank untuk mengisi booth pameran. Setiap hari akan digelar tur pengunjung ke jajaran booth, di mana para resources personmemberikan penjelasan seputar program unggulan masing-masing.
RBTK telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan di bidang bidang penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban APBN. “Telah diimplementasikan MPN G-2 sejak tahun 2016, SPAN pada tahun 2015 dan SAKTI di beberapa KPPN pada tahun ini, serta dilaksanakan e-rekon antara KPPN dengan Satker mitra kerjanya sejak tahun lalu,” jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam laporannya.
Implementasi RBTK di Ditjen Perbendaharaan sesungguhnya juga telah secara langsung dapat dirasakan oleh para stakeholders sejak tahun 2007, ditandai dengan diluncurkannya program Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan.
Selanjutnya, program RBTK Ditjen Perbendaharaan tidak hanya terbatas di bidang penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban APBN, tetapi juga diperluas dengan penyediaan crosscutting services, yaitu layanan informasi dan konsultasi melalui call center HAI DJPB yang juga diluncurkan pada acara pembukaan Treasury Festival 2017.[LRN]
Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan
