Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – memperbaiki timelag penyediaan data dalam laporan keuangan pemerintah bagi pemangku kepentingan dan memutakhirkan proses penyusunan laporan yang masih manual menjadi motifasi Kementerian Keuangan RI khususnya DJPB untuk bersinergi dengan DJPK untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) (6/9) .
“Ini merupakan kebersamaan kita dalam meningkatkan ownership dari pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik“ kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat membuka FGD pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) untuk kebijakan fiskal dan Kick Off pengembangan Sitem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).
“Dengan membangun sistem informasi yang mempunyai kualitas data baik, berdampak pada proses perencanaan anggaran, pelaksanaan , evaluasi dan monitoring termasuk pelaporannya akan bagus sehingga arah dari pengambilan keputusan dari pengalokasian dana dapat lebih optimal” tambahnya.
Setelah menyelesaikan risetnya, Australia-Indonesia Partnership in Economic Governance (AIPEG) Representatives Sean O'Grady memberikan sharing mengenai perkembangan dan pemanfaatan IT yang berdampak luas pada perekonomian di indonesia.”kami berharap support dan sharing kami dapat meningkatkan konsolidasi bisnis proses, infrastruktur IT yang akan di implementasikan serta meningkatkan kualitas spending di indonesia” kata O'Grady
Data-data dalam sistem yang dibangun bukan saja berbasis pada akuntansi pemerintahan namun juga berbasis pada GFS sehingga akan dapat menterjemahkan dengan jelas antara government spending dan konsumsi pemerintah dalam konteks membangun sebuah perhitungan GDP.
“Semoga dengan kerjasama ini kita dapat membangun sebuah sistem yang berguna bukan saja untuk pengambilan keputusan tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan sekaligus dapat meningkatkan kredebilitas terhadap dunia luar” harap Dirjen Perbendaharaan. [TAP]
oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan
