Kamis, 12 Oktober 2017, KPPN Banda Aceh mendapat kunjungan tamu istimewa dari Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. Kunjungan tersebut dalam rangka pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Layanan Unit Layanan Filial KPPN Banda Aceh di Sabang dan Sigli. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Selain mengecek kondisi kantor filial di Sabang dan Sigli, dalam kesempatan kali ini tim FGD juga mengundang perwakilan satker yang berada di wilayah kerja kantor filial untuk audiensi terkait layanan filial, khususnya di Sabang. Hari pertama FGD audiensi dilaksanakan bersama dengan petugas satker, kemudian dilanjutkan Jumat (13/10) yang dilaksanakan bersama dengan para pejabat dan pegawai KPPN Banda Aceh dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.
Acara FGD kali ini difokuskan di Sabang, dimana para petugas satker dalam wilayah pembayaran filial di Sabang diundang khusus untuk hadir dan berdiskusi mengenai seluk-beluk layanan Unit Layanan Filial KPPN Banda Aceh di Sabang. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Zaid Burhan Ibrahim, menekankan pentingnya kualitas layanan KPPN terhadap stakeholders di lingkup KPPN Banda Aceh. "Kegiatan ini untuk menentukan apakah di masa mendatang kantor ini tetap ada atau ditarik kembali oleh kantor pusat. Mengingat ekspektasi yang semakin tinggi dari stakeholders, tentunya kita juga akan terus meningkatkan kualitas layanan,"ujarnya.
"Kami akan selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan kami kepada stakeholders dengan segala keterbatasan yang kami miliki," sebut Syafriadi, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Sedangkan Kepala Subbagian Organisasi IC Bagian Organisasi I Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Setjen Kemenkeu, Saeful Anwar, sangat mengapresiasi dibentuknya unit-unit layanan filial oleh DJPb untuk memaksimalkan layanan Kementerian Keuangan kepada stakeholders.
Setelah melakukan audiensi dengan stakeholders di Unit Layanan Filial KPPN Banda Aceh di Sabang, Jumat (13/10) bertempat di Aula KPPN Banda Aceh, juga dilaksanakan kegiatan serupa, namun kali ini dihadiri oleh para pejabat dan pegawai KPPN Banda Aceh serta beberapa orang pejabat perwakilan dari Kanwil DJPb Provinsi Aceh. Bertindak sebagai moderator acara adalah Kepala Subbagian Umum KPPN Banda Aceh, Avit Eka Purnama.
Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Halim, mewakili Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh sangat mengapresiasi kedatangan tim FGD dari Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat DJPb.
Dalam kesempatan kali ini, moderator juga memaparkan singkat perihal layanan Unit Layanan Filial KPPN Banda Aceh di Sabang dan Sigli, diantaranya jumlah pagu yang dikelola oleh masing-masing Unit Layanan Filial, jumlah satuan kerja yang berada dalam wilayah kerja Unit Layanan Filial, jenis dan volume layanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam operasional Unit Layanan Filial. Dalam kesempatan ini juga, Avit Eka Purnama berharap adanya peningkatan status Unit Layanan Filial di Sigli bisa ditingkatkan menjadi KPPN induk, mengingat terlalu banyaknya jumlah satker yang dilayani tidak sebanding dengan jumlah SDM KPPN Banda Aceh yang terbatas, serta keterbatasan biaya operasional Unit Layanan Filial KPPN Banda Aceh di Sigli. Sesuai data tahun 2017, jumlah satker yang berada di dalam wilayah kerja Unit Layanan Filial Sigli mencapai 132 yang tersebar di dua kabupaten, Pidie dan Pidie Jaya. Jumlah ini mencakup 27,96 % dari jumlah satker keseluruhan yang berada di wilayah kerja KPPN Banda Aceh, dengan total pagu yang dikelola sebesar 497,2 miliar rupiah, atau sekitar 4,93% dari total pagu DIPA yang dikelola KPPN Banda Aceh.
Baca : Unit Layanan Filial di Sigli.
Melalui kesempatan ini pula, Syafriadi memotivasi para pegawai KPPN Banda Aceh, bahwa visi dan misi DJPb telah berhasil dilaksanakan dengan mengambil contoh negara Rusia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.
Sementara itu Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat DJPb, Jordan, memotivasi para pegawai KPPN Banda Aceh untuk merasa bangga dengan statusnya sebagai pegawai DJPb, khususnya pegawai KPPN. Menurutnya KPPN adalah wujud representasi Kemenkeu di daerah.
Di akhir acara, sebagai wujud terima kasih KPPN Banda Aceh atas kunjungan dan motivasi yang telah diberikan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, diwakili oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Aceh, menyerahkan Sertifikat 0 Kilometer Indonesia yang ditandatangani oleh Walikota Sabang, sebagai bukti dan kenang-kenangan bahwa yang bersangkutan telah mengunjungi titik 0 kilometer Indonesia.
Lihat video di Youtube tentang kegiatan FGD Monev Pelaksanaan Layanan Unit Layanan Filial KPPN Banda Aceh di Sabang dan Sigli melalui tautan berikut :
FGD Monev Pelaksanaan Layanan Filial Sabang dan Sigli KPPN Banda Aceh.
Tulisan terkait :
Unit Layanan Filial di Sabang;
