Jumat, 30 September 2016 lalu, KPPN Banda Aceh mendapat kunjungan istimewa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, didampingi oleh pejabat-pejabat dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Dirjen Perbendaharaan memiliki agenda mengikuti seremonial penyerahan ISO 9001:2008 yang telah diraih KPPN Banda Aceh, sekaligus meresmikan pembukaan Unit Layanan Filial KPPN Banda Aceh di Kota Sigli. Acara ini juga turut mengundang Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Walikota Banda Aceh, Para Bupati, dan pejabat-pejabat daerah Aceh, serta pejabat satuan kerja yang wilayahnya merupakan wilayah bayar KPPN Banda Aceh.
Tiba di GKN Banda Aceh, Dirjen Perbendaharaan dan rombongan, beserta tamu undangan disambut dengan Tari Ranup Lampuan yang dibawakan dengan apik oleh gadis-gadis Aceh. Kemudian acara dibuka dengan doa bersama dan pelantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Disusul oleh penyampaian kata sambutan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Bakhtaruddin; Bupati Pidie yang diwakili oleh wakilnya, M. Iriawan, S.E.; Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekda Provinsi Aceh, Drs. Dermawan, M.M.; serta Dirjen Perbendaharaan.
Dalam sambutannya, Bakhtaruddin menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government di bidang keuangan negara, jajaran Ditjen Perbendaharaan senantiasa terus melakukan perubahan dan reformasi birokrasi, antara lain diimplementasikan dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada stakeholders dan masyarakat. Salah satunya melalui upaya penerapan jaminan mutu pelayanan melalui sertifikasi ISO 9001:2008 oleh British Standards Institution (BSI). "Pada tanggal 8 November 2015, KPPN Banda Aceh berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2008, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih profesional, lebih akurat, dan lebih tepat waktu sesuai dengan standar internasional, sehingga visi Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia, dapat dicapai," ujarnya. Lebih lanjut, Bakhtaruddin menyampaikan bahwa terkait pembentukan layanan filial di Kota Sigli, gagasannya merupakan bagian dari usaha bersama Ditjen Perbendaharaan dengan Pemkab Pidie dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama satuan kerja yang berada jauh dari lokasi KPPN Banda Aceh. Bahkan ada sebagian satuan kerja yang berada di daerah terpencil. Dengan prudensi dan kerjasama yang baik antara semua pihak, maka pada 1 September 2016, layanan ujicoba KPPN Filial di Kota Sigli dimulai. Adapun pagu anggaran yang dikelola oleh Unit Layanan Filial di Sigli sebesar Rp.542,2 miliar.
Wakil Bupati Pidie, Iriawan, menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada jajaran Ditjen Perbendaharaan yang telah memberikan kepercayaan kepada Bupati Pidie dengan bukti membentuk suatu layanan filial perbendaharaan dari KPPN Banda Aceh di Kota Sigli yang tentu sangat bermanfaat bagi satuan kerja di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya, mengingat APBN yang dikelola cukup besar. "Pembentukan Layanan Filial Sigli memudahkan satker melakukan kegiatan pengelolaan keuangan, terutama di bidang perbendaharaan yang tentu harus akurat, tepat, pasti, cepat, dan sebagainya," ujarnya. Menurut Iriawan, adanya Unit Layanan Filial di Kota Sigli merupakan kemajuan, terutama bagi Kabupaten Pidie, dalam memberikan layanan kepada masyarakat sehingga berimbas pada peningkatan kesejahteraan dalam proses pembangunan.
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekda Provinsi Aceh, Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Ditjen Perbendaharaan atas pelayanan yang diberikan kepada satuan kerja di wilayah Aceh. Menurutnya, telah terjalin hubungan yang baik antara kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan dengan Pemerintah Provinsi Aceh. "Peran KPPN sangat vital dalam mendukung kelancaran program pembangunan di daerah, karena itu dibutuhkan KPPN yang kuat, berkinerja baik dan berkualitas demi terlaksananya sistem administrasi pemerintahan yang bersih," ujarnya. Terkait penghargaan ISO 9001:2008, Dermawan berharap agar KPPN Banda Aceh dapat menjadi lokomotif dalam menggerakkan quality insurance demi hadirnya manajemen mutu dan layanan publik yang baik di daerah, sehingga semangat itu dapat ditularkan kepada semua lembaga pemerintahan yang ada di Aceh. Seperti dikutip dari pernyataannya, bagi stakeholders yang ada di wilayah Pidie dan Pidie Jaya, layanan filial di Kota Sigli akan menghemat waktu, menghemat tenaga, dan menghemat finansial, karena tidak perlu lagi datang ke Banda Aceh.
"Dari sisi kualitas pelayanan yang diberikan, tak ada perbedaan antara KPPN induk dengan layanan filial, kecuali ukuran kantor dan jumlah orang yang melayani," ujar Marwanto dalam sambutannya. Menurutnya, dengan kemajuan informasi dan teknologi, keberadaan kantor secara fisik menjadi tidak terlalu menentukan karena Ditjen Perbendaharaan membangun sistem informasi komunikasi, sehingga idealnya nanti di masa depan, para petugas stakeholders tidak perlu datang ke KPPN, cukup menggunakan media internet. Saat ini Ditjen Perbendaharaan sedang membangun dan meningkatkan Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang terkadang terhambat di akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, Marwanto meminta kepada pengelola anggaran di daerah untuk tidak melaksanakan permintaan tagihan sekaligus, tetapi bertahap sesuai dengan waktu pencairannya, sehingga stakeholders lebih nyaman, tidak perlu menunggu terlalu lama, dan petugas di KPPN tidak perlu bekerja lembur yang sebenarnya sangat tidak efisien. Ditjen Perbendaharaan juga telah melakukan standardisasi dari bentuk pelayanan, implementasinya berupa ISO 9001:2008 yang merupakan standar internasional. Dengan ISO 9001:2008, Marwanto memastikan bahwa layanan yang ada pada KPPN Banda Aceh telah berstandar sesuai dengan janji layanan. Ditjen Perbendaharaan dengan sungguh-sungguh telah, sedang, dan akan membangun dan meningkatkan proses governancedi dalam pengelolaan keuangan negara; Untuk itu Ditjen Perbendaharaan dalam beberapa kesempatan mendapatkan penghargaan dalam konteks Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK); Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selanjutnya Marwanto meminta kepada semua pihak yang berwenang untuk mengelola dana APBN secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dirjen Perbendaharaan selanjutnya diagendakan untuk meresmikan secara simbolis gedung KPPN Takengon dan KPPN Tapaktuan dengan menandatangani prasasti. Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama, prosesi peusijuek, dan office tour ke KPPN Banda Aceh dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.
