Diperolehnya opini WTP menjadi indikator kredibilitas pengelolaan keuangan negara. “Secara umum kualitas pengelolaan keuangan kita sudah berada pada kualitas yang baik, karena sudah taat pada sistem yang dibangun, telah memberikan informasi yang lengkap kepada publik (full disclosure), sudah dikawal dengan sistem pengendalian internal, sekaligus ketaatan terhadap standar aturan,” jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam wawancara dengan Metro TV untuk tayangan Metro Plus Pagi, Jumat (15/09).
Namun, memang hal tersebut bukan merupakan jaminan tidak ada lagi penyalahgunaan terhadap penggunaan APBN.
“Saat dilakukan audit terhadap keuangan pemerintah, yang dinilai adalah empat indikator di atas. Apabila dalam audit keuangan tersebut didapatkan fakta yang mengarah pada fraud msialnya, maka bisa ditindaklanjuti dengan audit khusus atau audit tujuan tertentu. Memang harus diakui bahwa audit keuangan ini tidak ditujukan khusus pada misalnya, apakah proyek ini ada korupsi,” terang Marwanto.
Audit keuangan, lanjutnya, porsinya adalah mengukur kualitas pengelolaan secara administratif. Jika ada tanda pengelolaan yang tidak baik maka bisa dilakukan audit khusus. Dari segi perencanaan, Marwanto menyebutkan bahwa juga terdapat audit kinerja yang bertujuan untuk menilai apakah dalam realisasi atas perencanaan terdapat inefisiensi. Akan tetapi, inefisiensi ini bukan selalu berarti fraud.
“Namun bisa dikatakan bahwa apabila jika sudah WTP maka pengelolaan kita sudah taat dengan aturan, sudah sesuai dengan standar, sudah diperkuat oleh satuan pengawas internal, dan semua informasi sudah di-disclosure. Hal itu menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan makin baik. Insya Allah korupsi menjadi semakin menurun,” harap Marwanto.
Menanggapi pertanyaan tentang tantangan yang dihadapi oleh keuangan negara dalam mewujudkan tujuan Indonesia sejahtera, Marwanto menjawab bahwa konteksnya bukan hanya ekonomi nasional tetapi juga ekonomi global.
“Dalam konteks domestik, yang dihadapi misalnya bagaimana aktivitas ekonomi tumbuh. Kalau aktivitas ekonomi tumbuh maka sumber penerimaan negara dari pajak juga akan tumbuh. Sebagaimana kita ketahui, belanja akan terjadi apabila penerimaan ada. Oleh sebab itu tantangan dari segi penerimaan adalah bagaimana mengumpulkan penerimaan pajak sesuai dengan target.” Namun demikian Marwanto juga mengingatkan bahwa masih banyak variabel lain yang dapat memengaruhi terpenuhinya penerimaan pajak.
Saat melakukan perencanaan, semua informasi atau input dikumpulkan untuk menyusun anggaran. Banyak faktor di luar APBN yang memengaruhi, misalnya bagaimana ekonomi nasional diharapkan tumbuh, bagaimana inflasi dan bagaimana exchange rate. Saat pelaksanaan juga sangat penting karena melibatkan semua stakeholders yang ada. Akuntabilitas menjadi bagian penting sehingga uang yang dikelola oleh negara, yang sumbernya sebagian besar berasal dari pajak harus betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
“Adapun tantangan dari sisi belanja adalah dana yang terbatas harus dialokasikan pada target-target yang betul-betul prioritas. Yang paling utama, ultimate goal-nya, adalah kesejahteraan masyarakat,” sebut Marwanto. Untuk menuju ke sana, Marwanto mengatakan terdapat prioritas-prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, seperti anggaran pendidikan yang mencapai Rp.416,1 triliun, kesehatan Rp.104 triliun, belum termasuk yang ditujukan untuk infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
