Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir di tengah rakyat, menjangkau dan memberdayakan masyarakat sampai ke lapisan bawah dengan berbagai skema penguatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil dan mikro. Pesan ini tertangkap jelas dari sejumlah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor sepanjang acara Sinergi Pemerintah dalam Mengangkat ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan, Senin (14/08).
Acara yang dihadiri oleh Menteri Keuangan bersama sejumlah pejabat teras Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini berlangsung di Aula PDAM Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilangsungkan serentak bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja yaitu Menteri Koperasi dan UKM A. A. Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Kominfo Rudiantara yang secara bersamaan berada di sejumlah sentra industri kecil di Jakarta Timur, Tangerang, Cilacap, Banda Aceh, Bojonegoro, Pinrang, dan Timor.
“Saya senang hari ini kita pada akhirnya bisa mulai suatu program bersama-sama dengan kementerian lain. Dan kita meluncurkan bersama-sama di berbagai daerah bersama dengan beberapa menteri,” kata Sri Mulyani yang dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Jenderal Pebendaharaan Marwanto Harjowiryono selaku pembina Pusat Investasi Pemerintah (PIP) serta sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pemerintah sangat menaruh perhatian pada kondisi saat ini di mana inisiatif gerak usaha kecil-mikro seringkali terkendala oleh sejumlah masalah, terutama pembiayaan modal. Akses permodalan melalui perbankan, bahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tidak jarang terhalang oleh ketidakmampuan para pegiat usaha kecil-mikro untuk memenuhi sejumlah persyaratan pinjaman yang ditetapkan. Oleh karena itu, jelas Sri Mulyani, pemerintah meluncurkan kredit Ultra Mikro (UMi) sebagai alternatif pembiayaan untuk permodalan usaha masyarakat kelas bawah. UMi memiliki syarat dan prosedur yang mudah, tingkat bunga pinjaman yang relatif lebih rendah (saat ini berkisar 2-4%) dan skema angsuran yang terjangkau, serta mempunyai misi pemberdayaan melalui skema dana bergulir disertai pendampingan.
“Selama ini masyarakat yang mempunyai usaha dan membutuhkan modal di bawah 10 juta belum tersentuh KUR, ini yang akan diakomodasi dengan UMi,” sebut Sri Mulyani.
Bantuan kredit UMi sendiri diberikan kepada pengusaha kecil yang tidak terjangkau oleh perbankan, untuk selanjutnya digunakan secara produktif sebagai modal usaha atau penambah modal usaha. Melalui program ini di tahun 2017 pemerintah berencana menyalurkan Rp1,5 triliun untuk menjangkau lebih kurang 300 ribu pengusaha kecil dengan berbagai bidang usaha termasuk perdagangan kecil (warung dan sejenisnya), pertanian, serta industri makanan dan pengolahan skala kecil dan mikro di seluruh Indonesia.
Bantuan kredit ini menurut Sri Mulyani sangat potensial untuk mengangkat taraf hidup dan mendorong masyarakat lapisan bawah dan meningkatkan kondisi ekonominya melalui kegiatan usaha. Syaratnya, seperti diterangkan oleh Sri Mulyani, penggunaan bantuan kredit yang disalurkan dan diterima harus dikelola secara baik dan produktif serta disertai tanggung jawab penuh dari penerima bantuan dan pihak pengelola dana yang terkait.
“Dengan kredit ultra mikro, kita ingin menjangkau terutama 44 juta usaha mikro yang selama ini masih belum terjangkau oleh lembaga-lembaga yang sifatnya formal yaitu lembaga perbankan,” tegas Sri Mulyani.
Penyaluran UMi sendiri merupakan tugas dari PIP sebagai Badan Layanan Umum yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
Dalam kegiatan ini Sri Mulyani dan beberapa Menteri Kabinet Kerja di lokasi masing-masing juga melakukan dialog dengan debitur dan koperasi di masing-masing daerah baik secara langsung maupun melalui teleconference. Dari dialog tersebut mengemuka sejumlah hal dan masukan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal, terlebih dengan adanya program kredit UMi. Antara lain harapan meningkatnya pagu pinjaman yang dapat dicairkan, suku bunga yang lebih rendah, serta pendampingan yang lebih intensif dari pihak terkait seperti Pemerintah Daerah dan kemitraan swasta.
Sejumlah dukungan juga mengemuka akan program ini, antara lain dari Bupati Bogor, Nurhayati yang menyatakan siap dengan program pendampingan bagi pengusaha kecil di wilayahnya. Ketua Dewan Komisaris OJK, Wimboh Santoso pun menyatakan bahwa UMi merupakan program yang sudah ditunggu-tunggu dan OJK siap untuk membantu proses penyaluran bantuan kredit ultra-mikro. [pw/dk]
Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan
