1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan SKPP secara Elektronik
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga pasal 15
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018, tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan Database Gaji Terpusat

1. Khusus satker Kementerian Agama, cukup menyampaikan PDF SKPP yang sudah TTE berikut scan SK/SKep/SPrin ke email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.; 
2. Sedangkan untuk satker Non Kementerian Agama, berlaku ketentuan sebagai berikut: 
   1. Pembuatan SKPP wajib menggunakan aplikasi GPP/BPP/DPP versi terbaru dan melakukan pengiriman ADK SKPP dari aplikasi GPP; 
   2. Satker dapat juga menyampaikan PDF SKPP scan SK/SKep/SPrin ke email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. sebagai bahan pemeriksaan awal oleh petugas KPPN Kotabumi; 
   3. Satker Non Kemenag masih wajib mengirim hardcopy SKPP berikut lampiran data dukungnya ke KPPN Kotabumi dengan sarana tercepat; 
   4. Proses pengesahan SKPP baru dilanjutkan setelah hardcopy diterima KPPN Kotabumi dengan lengkap benar. 

1. SKPP Pindah, untuk:
   1. Pegawai yang pindah ke satker lain, baik yang mengakibatkan perubahan KPPN pembayar maupun tetap dlm wilayah pembayaran KPPN yg sama;
   2. Pegawai yang pindah ke/dari luar negeri;
   3. Pegawai yang diperbantukan/pindah ke daerah otonom;
   4. Siswa ikatan dinas yang diangkat menjadi pegawai;
   5. Pegawai yang dipindah dari suatu kementerian/lembaga ke kementerian/lembaga lain.
2. SKPP Pensiun, untuk:
   1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat yang mendapat hak pensiun atau menerima uang tunggu;
   2. Pegawai yang meninggal dunia;

1. Adapun pokok-pokok pengaturan dan prinsip pelaksanaan penerbitan dan pengesahan e- SKPP antara lain sebagai berikut:
   1. Penerbitan dan pengesahan SKPP dilakukan dengan menggunakan aplikasi gaji yang terinterkoneksi, yang terdiri atas Aplikasi GPP/BPP/DPP, aplikasi Gaji Web modul satker dan aplikasi Gaji Web modul KPPN.
   2. Penerbitan SKPP dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal terdapat pegawai (Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, dan Anggota Polri) yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang:
      • dipindahkan ke satker pembayar gaji lainnya, atau
      • berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3. Pembayaran gaji pada satker penerima SKPP atau pembayaran hak pegawai yang berhenti atau diberhentikan pada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) tidak dapat dilaksanakan apabila KPA belum menerbitkan SKPP dan KPPN belum melakukan pengesahan SKPP dan penonaktifan basis data pegawai pada aplikasi gaji modul KPPN.
   4. Dalam penerbitan SKPP, KPA bertanggungjawab atas kebenaran data pegawai yang diterbitkan SKPP, validitas data dokumen pendukung SKPP, dan penyelesaian kewajiban pegawai kepada negara sebelum diterbitkannya SKPP.
2. Percepatan penerbitan SKPP pensiun/berhenti dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan/atau jaminan hari tua (JHT) sebagai berikut:
   1. Dalam penerbitan SKPP pensiun/berhenti, KPA wajib memastikan penyelesaian pembayaran seluruh hak keuangan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
   2. Pembayaran hak keuangan untuk bulan terakhir bekerja bagi pegawai yang memasuki masa pensiun berupa uang makan, uang lembur, dan/atau tunjangan kinerja dapat dibayarkan melalui rekening bendahara pengeluaran Satker;
   3.  Pembayaran melalui rekening bendahara pengeluaran Satker tersebut dilaksanakan melalui pemberian persetujuan oleh kuasa BUN (surat Direktur Jenderal Perbendaharaan). 
   4. Dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan/atau JHT, KPA menerbitkan dan menyampaikan SKPP pensiun/berhenti ke KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan terakhir pegawai yang akan pensiun melaksanakan tugas.
   5. Proses pengiriman data SKPP pensiun/berhenti dan data dokumen pendukung kepada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) dilaksanakan secara elektronik dan terinterkoneksi antara aplikasi gaji modul KPPN dengan sistem pada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).
3. Terkait penerbitan SKPP Pensiun/Pensiun Janda/DUda/Warakawuri: 
   1. Sebelum pengajuan Gaji Induk/Gaji Terusan terakhir bagi pegawai pensiun, pastikan perekaman data keluarga (nama anggota keluarga dan tanggal lahir) sudah sesuai dengan SK Pensiun dari BKN; 
   2. Pastikan gaji pokok terakhir dalam SKPP sudah sesuai dengan besaran gaji pokok terakhir pada SK Pensiun dari BKN; 
   3. Selesaikan terlebih dahulu pembayaran ke pegawai apabila berhak atas Kekurangan Kenaikan Pangkat Pengabdian, Tunjangan Hari Raya (THR), atau Gaji Ketiga Belas; 
   4. KPPN Kotabumi akan mengembalikan SKPP yang masih terdapat perbedaan data keluarga dan/atau gaji pokok terakhir antara SKPP dengan SK Pensiun. 
4. SKPP Kolektif hanya dipakai jika kantor tujuan mutasi beberapa pegawai adalah 1 kantor yg sama. Jika berbeda kantor, maka SKPP tetap dipisah per-kantor tujuan mutasi.
5. Cara mendownload PDF SKPP yang sudah disetujui oleh KPPN (sudah TTE oleh Kasi PD):
   1. Satker lingkup Kemenag : untuk monitoring dan mendownload PDF SKPP yang sudah disetujui di Aplikasi Gaji Web menu RUH SKPP
   2. Satker Non Kemenag : untuk monitoring dan mendownload PDF SKPP yang sudah disetujui di Aplikasi Gaji Web menu Kirim >> Upload Non Piloting

Bagi yang kesulitan mendownload dari Google Document, silahkan klik menu FILE di kiri atas Googledocs, lalu pilih sub menu Download
Download blangko dalam bentuk Microsoft Word (doc/docx) atau Microsoft Excel (xls/xlsx) lalu baru bisa dilakukan pengeditan secara mandiri

1. Rincian data pegawai dan perhitungan gaji terakhir yang tercantum dalam SKPP harus sama dengan data pembayaran gaji terakhir yang ada dalam database GPP KPPN Kotabumi
2. KPPN Kotabumi mengesahkan SKPP yang benar dan telah memenuhi syarat dengan cara memberi keterangan “Data Pegawai telah dinonaktifkan dari database Satker tersebut pada KPPN Asal” lalu ditandatangani Kepala Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN atau Pejabat yang ditunjuk.
3. SKPP yang sudah disahkan diberikan kepada satker penerbit, kemudian dikirimkan oleh Satker penerbit kepada pihak-pihak sesuai dengan peruntukannya.

1. SKPP asli sebanyak 4 (empat) rangkap dengan penjelasan :
   • Lembar pertama untuk pegawai bersangkutan yang wajib dilampirkan saat pengajuan gaji pertama kali oleh satker baru kepada KPPN setempat;
   • Lembar kedua untuk satker yang baru dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah;
   • Lembar ketiga untuk KPPN asal (yang mengesahkan) sebagai arsip/pertinggal;
   • Lembar keempat untuk pertinggal Satker semula/penerbit SKPP.
2. Copy SK Pindah/Mutasi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang
3. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format Lampiran XI pada PER-58/PB/2013 agar status supplier pegawai atas nama tersebut sudah berstatus nonaktif di database SPAN KPPN asal sehingga kecil kemungkinan terjadinya kesalahan bayar ke rekening yang lama di KPPN asal.

1. Apabila ada Kenaikan Pangkat Pengabdian, agar dibayarkan terlebih dahulu sebelum mengajukan SKPP ke KPPN Kotabumi
2. Rincian data pegawai dan perhitungan gaji terakhir yang tercantum dalam SKPP harus sama dengan data pembayaran gaji terakhir yang ada dalam database GPP KPPN Kotabumi
3. KPPN Kotabumi mengesahkan SKPP yang benar dan telah memenuhi syarat dengan cara memberi keterangan “Data Pegawai telah dinonaktivken dari database Satker tersebut pada KPPN Asal” lalu ditandatangani Kepala Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN atau Pejabat yang ditunjuk.
4. SKPP yang sudah disahkan diberikan kepada satker penerbit, kemudian Satker penerbit mengirimkannya kepada pihak-pihak sesuai dengan peruntukannya.

1. SKPP sebanyak 5 (lima) rangkap dengan penjelasan:
   1. Lembar pertama dan kedua untuk PT. Taspen (Persero);
   2. Lembar ketiga untuk pegawai/PNS bersangkutan;
   3. Lembar keempat untuk KPPN yang mengesahkan sebagai arsip/pertinggal;
   4. Lembar kelima untuk pertinggal Satker semula/penerbit SKPP.
2. Copy SK Pensiun/Janda/Duda/Warakawuri atau SK Pemberhentian yang telah dilegalisir pejabat berwenang.
3. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format Lampiran XI pada PER-58/PB/2013 agar nomor rekening supplier pegawai atas nama tersebut sudah berstatus nonaktif di database SPAN KPPN

1. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi
2. Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393
3. Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
4. Pengaduan melalui website http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi