1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 Tentang Tata Cara Penilaiankompetensi Bagi PPK dan PPSPM Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Mekanimse Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan pada Masa Implementasi Penuh PMK Nomor 211/PMK.05/2019 :

Langkah-Langkah Dalam Pengajuan Usulan Pelatihan dan Serifikasi Pejabat Perbendaharaan (PPK/PPSPM/Bendahara) pada aplikasi Simaspaten

1. Login aplikasi Simaspaten melalui tautan https://simaspaten.kemenkeu.go.id/ menggunakan user Admin Satker yang telah terdaftar pada KPPN. Apabila belum memiliki admin Satker dapat mengajukan surat permohonan pendaftaran sebagai admin satker ke KPPN
2. Admin Satker merekam calon peserta pelatihan PPK/PPSPM/Bendahara, dan mengupload Surat Rekomendasi Calon PPK/PPSPM/Bendahara yang ditandatangani oleh KPA.
3. Selanjutnya calon PPK/PPSPM/Bendahara login aplikasi simaspaten, kemudian merekam usulan. 
4. Mengisi data sesuai permintaan dan mengupload dokumen persyaratan, antara lain sebagai berikut :
1. Foto dengan pakaian seragam Instansi masing-masing dengan latar belakang merah
2. upload SK Pangkat terakhir (untuk bendahara minimal 2b, PPK/PPSPM minimal 3a)
3. Upload Ijazah terakhir (untuk bendahara minimal SMA, PPK/PPSPM minimal D III)
5. Setelah semua dokumen diupload, menirimkan usulan ke Admin Satker
6. Admin Satker melakukan verifikasi usulan, dan apabila sudah sesuai meneruskan usulan ke KPPN
7. KPPN melakukan verifikasi, dan apabila telah sesuai meneruskan usulan ke DSP
8. Apabila usulan berhasil lolos verifikasi, maka status usulan pada simaspaten berubah menjadi “antrean diklat”. Peserta dapat melakukan monitoring jadwal pelatihan pada tautan https://sites.google.com/view/ap-pelatihan-kl/home atau melalui menu monitoring yang disediakan oleh KPPN Kotabumi

Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi PPK, PPSPM, dan Bendahara berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada satuan kerja pengelola APBN yang memiliki Sertifikat Kompetensi PPK Negara Tersertifikasi (PNT), PPSPM Negara Tersertifikasi (PNT), dan/atau Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) yang masa berlaku Sertifikatnya akan habis pada tahun berkenaan (masa berlaku sertifikat kompetensi adalah 5 tahun sejak tanggal penerbitan).

Dokumen Persyaratan wajib:

1. Surat usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi PPK/PPSPM/Bendahara
   kepada Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Ketua Unit Penyelenggara yang ditandatangani oleh Kepala Satker
2. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan/Penunjukan sebagai PPK/PPSPM/Bendahara bagi yang sedang aktif bertugas sebagai PPK/ PPSPM/Bendahara; dan
3. Berkas foto terkini dengan latar belakang merah (ukuran maksimal 500 KB)

Dokumen Persyaratan opsional:

1. Salinan sertifikat/bukti keikutsertaan pada program Pendidikan Profesional berkelanjutan (PPL) PPK, PPSPM, Bendahara berupa;
2. Bukti tangkapan layar (screenshot) lencana/badge penyelesaian open access microlearning PPL PPK, PPSPM, Bendahara pada tautan klc2.kemenkeu.go.id

b. Perpanjangan masa berlaku Sertifikat BNT diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi (Ujian Perpanjangan) bagi peserta yang :
1) sedang menduduki jabatan Bendahara; dan
2) belum mengikuti paling sedikit 2 (dua) PPL Bendahara;
atau
1) tidak sedang menduduki jabatan Bendahara; dan
2) telah mengikui paling sedikit 2 (dua) PPL Bendahara.


Petunjuk Teknis Usulan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi melalui simaspaten dapat diunduh dibawah ini