Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah diwakili dengan akun 643xxxx (akun yang diawali angka 643)

Tujuan penyaluran DID adalah Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah dengan cara :

1. Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi
2. Menyederhanakan dan menjaga konsistensi formula DID
3. Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD
4. Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional
5. Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional
6. Mengalokasikan sebagian DID pada tahun berjalan dengan menggunakan data kinerja tahun berjalan/termutakhir dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah

1. Digitalisasi pelayanan bidang Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pemulihan ekonomi termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Alokasi DID diberikan kepada Daerah yang memenuhi kriteria utama dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer pada bagian Transfer Lainnya

1. Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah
2. Penyaluran Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
   1. tahap I sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret;
   2. tahap II sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September; dan
   3. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember.