1. Hardcopy dan ADK MPHL-BJS (direkam via SAKTI dengan kode SPP : 513)
2. Surat penetapan nomor register Hibah
3. BAST Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga
4. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
5. SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga)

• Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS ad alah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang d itunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
• Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.

• Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai Hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;
  2. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;
  3. barang/jasa/surat berharga yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.
• Tujuan Penggunaan Hibah untuk :
  1. mendukung program pembangunan nasional
  2. memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan
  3. mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam, antara lain :
     1. gagal teknologi,
     2. gagal modernisasi,
     3. epidemi, dan wabah penyakit,
     4. bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,
     5. teror.

1. Pengajuan Permohonan Nomor Register
2. Penandatangan BAST Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga
3. Pengajuan Pengesahan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN Kotabumi

• PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung dengan melampirkan :
  1. Permohonan nomor register atas Hibah Langsung (format Lampiran B dalam PMK No : 99/PMK.05/2017)
  2. Perjanjian Hibah;
  3. Ringkasan Hibah (format Lampiran huruf C dalam PMK No : 99/PMK.05/2017)
  4. Surat Kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah
• Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan :
  1. SPTMHL
  2. Rekening koran
  3. Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.

• Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.
• Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.
• BAST sekurang-kurangnya memuat :
  1. Tanggal serah terima,
  2. Pihak Pemberi dan Penerima,
  3. Nilai nominal,
  4. Bentuk hibah,
  5. Tujuan BAST dan
  6. Rincian harga per barang

1. Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).
2. Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).
3. Kedua dokumen tersebut harus diajukan pengesahannya ke KPPN Kotabumi sebelum mencatat barang di dalam Modul Aset/Persediaan dan mencatat transaksi pengesahan hibah di Modul GLP
4. Catatan dalam perekaman MPHL-BJS di Aplikasi SAKTI yaitu :
   1. Perekaman melalui Modul Pembayaran >> Catat/Ubah SPP >> Jenis SPP 500 (Lainnya) >> 510 (Pengesahan) >> 513 (MEMO PENC. HIBAH LANGSG BRG JASA SURAT BERHARGA)
   2. Sumber dana diisi :
      • HLBD untuk hibah langsung Barang dari dalam negeri
      • HLBL untuk hibah langsung Barang dari luar negeri
      • HLJD untuk hibah langsung Jasa dari dalam negeri
      • HLJL untuk hibah langsung Jasa dari luar negeri
      • HLSD untuk hibah langsung Surat Berharga dari dalam negeri
      • HLSL untuk hibah langsung Surat Berharga dari luar negeri
   3. MAK/MAP (Kode akun) untuk Belanja Hibah (kolom sebelah kiri) diisi akun belanja hibah sesuai kolom MAK belanja di bawah halaman ini (Daftar Akun Debet MPHL-BJS)
   4. MAK/MAP (Kode akun) untuk Pendapatan hibah (kolom sebelah kanan) diisi :
      • 431121 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
      • 431221 – Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
      • 431122 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
      • 431222 – Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
      • 431123 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
      • 431223 – Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
   5. Uraian : “Pengesahan Hibah ... (Dalam Negeri/Luar Negeri) dalam bentuk ... (Barang/Jasa/Surat Berharga) TA …. sesuai ... (Surat Perjanjian Hibah/NPHD/NPHLN) Nomor : ………… Tanggal …………”
   6. Penandatangan MPHL-BJS adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
5. Pengesahan MPHL-BJS diajukan ke KPPN Kotabumi (melalui seksi Vera) dengan melampirkan :
   1. Hardcopy dan ADK MPHL-BJS
   2. Surat penetapan nomor register Hibah
   3. BAST Hibah
   4. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
   5. SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga)

• Dalam hal Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL belum mempunyai nomor register, Satker mengajukan permohonan nomor register kepada:
  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Hibah yang berasal dari Dalam Negeri
  2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk Hibah yang berasal dari Luar Negeri.
• Format MPHL-BJS TAYL:
  1. Kode akun kolom Pendapatan (sebelah kanan) : 391133 (Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu)
  2. Kode akun kolom Aset/Beban Jasa (sebelah kiri) :
     1. Diisi kode akun Aset Tetap/Aset Lainnya sesuai dengan jenis barang yang diterima dari donor, untuk mencatat hibah bentuk barang. Untuk pencantuman akun aset tetap agar menggunakan akun yang sama dengan perolehan selain dari hibah. Misal : untuk hibah langsung berupa tanah agar menggunakan akun 131111 (tanah), bukan menggunakan akun 131112 (Tanah dari Hibah).
     2. Diisi kode akun Beban Jasa sesuai dengan jenis jasa yang diterima dari donor, untuk mencatat hibah bentuk jasa
• Uraian untuk MPHL-BJS atas hibah langsung bentuk barang TAYL agar disebutkan pada uraian MPHL-BJS: “Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung ... (Dalam Negeri/Luar Negeri) dalam bentuk ... (Barang/Jasa/Surat Berharga) pada tahun 20xx sesuai ... (Surat Perjanjian Hibah/NPHD/NPHLN) Nomor : ………… Tanggal …………””
• Penerbitan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS agar diberi tanggal aktual.
• Pengesahan MPHL-BJS TAYL diajukan ke KPPN dengan melampirkan :
  1. Surat penetapan nomor register Hibah
  2. BAST
  3. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
  4. SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga)

(MAK BELANJA / KOLOM KIRI PADA MPHL-BJS)

1. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi
2. Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393
3. Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
4. Pengaduan melalui website http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/kontak-kami/layanan-pengaduan.html