Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

12 Agu,2021

: Data Publikasi; Dilihat: 886952

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

PPh pasal 4 ayat (2) adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya)

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 5 Tahun 2002;
PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 59 Tahun 2010;
PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 40 Tahun 2009;
PP Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
PP Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Kepmenkeu No. 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pph atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah

Objek Pajak

sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati
perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya
penghasilan dari pelaksanaan konstruksi (kontraktor)
penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan)
Hadiah undian
Pembelian barang/jasa dari WP dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 23 tahun 2018

Pengecualian PPh pasal 4 ayat 2

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, Instansi Pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi :

pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan/atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya;
sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan j atau bangunan antara lain kepada:
1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah danjatau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
2. orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan; atau
3. orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh dalam pasal 4 ayat (2) adalah :

Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus
Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Lalu, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang mana ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan. Lalu badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Di mana ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.
Termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh dalam pasal 4 ayat (2) ini adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak
pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

Tarif Umum

Sewa Tanah/ Bangunan
- 10% x Jumlah Bruto (Nilai Persewaan)
Pengalihan Tanah/ Bangunan
- 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kantor/instansi pemerintah
- 1% x Jumlah Bruto (Nilai Pengalihan) bagi rumah sederhana atau rusun sederhana
- 2,5% x Jumlah Bruto (Nilai Pengalihan) untuk Lainnya
Kontraktor Pelaksana
- 1,75% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil
- 2,65% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah/besar
- 4% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha
Kontraktor Perencana/Pengawas
- 3,5% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan memiliki kualifikasi usaha
- 6% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
- Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
- 2,65% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan memiliki Sertifikat Badan Usaha
- 4% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha

Perubahan Tarif PPh Usaha Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 Berlaku mulai 21 Februari 2022

Tarif Khusus

No	Objek PPh Pasal 4 Ayat 2		Tarif (dalam %)	Peraturan yang Berlaku
1.	Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro****		20	Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP 131 Thn 2000 jo KMK 51/KOM.04/2001
2.	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi ^		10	Pasal 4 (2) a & Pasal 17 (7) jo PP No.15 Thn 2009
3.	Bunga obligasi (surat utang & SUN lebih dari 12 bulan) ^^^			Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn 2009
	3a.	Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP dalam negeri & BUT	15	UU PPh jo PP No. 16 Thn 2009
	3b.	Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai P3B	20
	3c.	Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai BUT*	15
	3d.	Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai P3B*	20
	3e.	Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP dalam negeri dan BUT**	15
	3f.	Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B**	20
	3g.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 – 2010.	0
	3h.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP	5
	3i.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014, dst.	15
4.	Deviden yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam negeri		10	Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 (2) UU PPh
5.	Hadiah undian		25	Pasal 4 (2) b UU PPh jo PP No. 132 thn 2000
6.	Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa***		2,5	Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 17 thn 2009
7.	Penjualan Saham
	7a.	Transaksi penjualan saham pendiri	0,5	PP No. 14 Thn 1997 jo KMK 282/KMK.04/1997 jo SE-15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ.4/1997
	7b.	Transaksi penjualan bukan saham pendiri	0,1
8.	Jasa Konstruksi (JK)
	8a.	Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi kecil	1,75	Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn 2008 jo PP No. 40 thn 2009
	8b.	Pelaksana Jasa Konstruksi tanpa sertifikasi	4
	8c.	Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi sedang dan besar	2,65
	8d.	Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia JK bersertifikasi usaha	3,5
	8e.	Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha	6
	8f.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi oleh penyedia JK dengan Sertifikat Badan Usaha	2,65
	8g.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi oleh penyedia JK tanpa Sertifikat Badan Usaha	4
9.	Persewaan atas tanah dan/atau bangunan		10	Peraturan Pemerintah No. 29 Thn 1996 jo PP No.05 thn 2002
10.	Pengalihan Hak atas tanah dan/atau bangunan
	10a	WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate)^*	5	Pasal 4 (2) d UU PPh jo PP no. 71 thn 2008
	10b	Pengalihan Rumah Sederhana & Rumah Susun Sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	1	Pasal 4 (2) d UU PPh jo PP no. 71 thn 2008
11	Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura		0,1	PP No. 4 tahun 1995

Tarif Untuk UMKM

Tarif pajak untuk UMKM, wiraswasta dan bisnis online ini menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1 % (satu persen) yang dipotong dari total omzet penjualan (peredaran bruto) per bulan.

Contohnya :

Dalam 1 bulan jumlah total penghasilan (omzet) yang didapat salah satu UMKM ini adalah sebesar Rp55.000.000.

PPh pasal 4 ayat 2 final atas penghasilan tersebut adalah sebesar: Rp55.000.000 x 1% = Rp550.000

Kualifikasi Kontraktor Pelaksana

*Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/MRT/M/2011 tentang pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi

Kualifikasi	Kekayaan Bersih	Pengalaman Akumulatif 10 Tahun	Kemampuan Pelaksanaan
Kecil 1	50 juta < x< 200 juta	n/a	Maks 1 miliar
Kecil 2	200 juta < x< 350 juta	Min. 1 miliar	Maks 1,75 miliar
Kecil 3	350 juta < x< 500 juta	Min. 1,75 miliar	Maks 2,5 miliar
Menengah 1	500 juta < x< 2 miliar	Min. 2,5 miliar	Maks 10 miliar
Menengah 2	2 miliar < x< 10 miliar	Min. 3,33 miliar	Maks 50 miliar
Besar 1	10 miliar < x< 50 miliar	Min. 16,66 miliar	Maks 250 miliar
Besar 2	> 50 miliar	Min. 83,33 miliar	Tidak terbatas

Penyetoran dan Pelaporan

WAKTU SETOR DAN LAPOR

No	Uraian	Waktu Setor dan Lapor
1	Sewa tanah dan/atau bangunan.	Disetor oleh pemotong maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, jika disetor sendiri maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan SPT Masa maks tanggal 20 bulan berikutnya.
2	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.	Disetor sendiri oleh penerima penghasilan sebelum akta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk lelang, disetor oleh Pejabat Lelang atas nama pemilik harta
3	Jasa Konstruksi	Disetor oleh pemotong: paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya. Disetor sendiri (tidak dipotong): disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
4	Penjualan saham di Bursa Efek	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pemotong Pajak adalah: selain IPO: perantara pedagang efek IPO: Emiten Pelaporan untuk: Selain IPO: maksimal tanggal 25 bulan berikutnya setelah saham diperdagangkan IPO: maksimal tanggal 20 setelah bulan penyetoran
5	Penghasilan Bunga/ Diskonto Obligasi Yg dimaksud dengan Obligasi disini adalah Surat Utang dan Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Untuk SBSN dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan juga mengikuti ketentuan seperti Obligasi Negara. Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 4(2) jika: penerima adalah WP Dana Pensiun yang telah disahkan oleh MenKeu; WP Bank yang didirikan di Indonesia, atau cabang bank luar negeri di Indonesia.	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
6	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)= SUN berjangka waktu paling lama 12 bulan.	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
7	Deviden yang dibagikan kepada OP	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
8	Bunga Simpanan Koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
9	Pendapatan bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
10	Hadiah Undian	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
11	Penjualan saham milik Modal Ventura	Disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Kewajiban Bendahara Instansi Pemerintah

Panduan Kewajiban Bendahara Pemerintah

Kode Akun dan Kode Jenis Setoran

Kode Akun Pajak 411128

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

KJS	JENIS SETORAN	KETERANGAN
106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
111	PPh Final atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)	untuk pembayaran PPh Final dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Final	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Final.
300	STP PPh Final	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/disetor yang tercantum dalam STP PPh Final.
310	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2).
311	SKPKB PPh Final Pasal 15	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 15.
312	SKPKB PPh Final Pasal 19	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 19.
320	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2).
321	SKPKBT PPh Final Pasal 15	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 15.
322	SKPKBT PPh Final Pasal 19	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 19.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan
401	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas diskonto/bunga obligasi dan Surat Utang Negara
402	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
403	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
404	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito/Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI.
405	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian.
406	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi saham, obligasi dan sekuritas lainnya, dan di Bursa.
407	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan Saham Pendiri.
408	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura.
409	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
410	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri.
411	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.
413	PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri.
414	PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas pola bagi hasil.
415	PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kerjasama bentuk BOT.
416	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap	untuk pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap.
417	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi	untuk Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi
418	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima dan/atau yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa
419	PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas penghasilan berupa dividen	untuk pembayaran PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri
420	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
421	PPh Final atas Uplift dan Pengalihan Participating Interest di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi	untuk pembayaran PPh Final atas penghasilan kontraktor di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis, dan penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest.
422	PPh Final atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan	untuk pembayaran PPh Final atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan
423	PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dipotong atau Dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak	untuk pembayaran PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dipotong atau Dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak
424	PPh Final Pasal 15 atas Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak.
425	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
499	PPh Final Lainnya	untuk pembayaran PPh Final lainnya
500	PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPh Final atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
514	SKPKB PPh Final atas harta bersih tambahan yang diperlakukan sebagai penghasilan	untuk pembayaran PPh Final atas harta bersih tambahan yang diperlakukan sebagai penghasilan
515	SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak
516	SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas Layanan KPPN Kotabumi

Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi
Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393
Email : kppn116@gmail.com
Pengaduan melalui website http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/kontak-kami/layanan-pengaduan.html

Managed by DorinteZ

- PPh Pasal 4 ayat (2)