Bertempat di AULA  Payan KPPN Kotabumi , Senin 11 September 2023 KPPN Kotabumi menyelenggarakan Workshop Penerapan Tandatangan Elektrolik pada Aplikasi SAKTI, Lounching Inovasi “Pubian”KPPN Kotabumi dan Sosialisasi Program dan Layanan PT Taspen (Persero) yang diikuti okleh seluruh Mitra Kerja KPPN Kotabumi. Kegiatan Workshop dan sosialisasi ini diikuti oleh seleuruh mitra kerja KPPN Kotabumi. Acara ini merupakan  merupakan tindak lanjut proses pelaksanaan penerapan TTE pada Aplikasi Sakti tahap III dan bertujuan untuk memperluas pengetahuan petugas pengelola keuangan yang ada di satuan kerja terkait penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul mengingat pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) di aplikasi SAKTI sudah akan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) mulai tanggal 1 Septemer 2023. Acara tersebut  dibuka oleh Ibu Hari Endang Nugrahanti selaku Kepala Seksi MSKI pada kesempatan tersebut disammpaikan agenda-agenda pada workshop ini serta memberi imbauan kepada satuan kerja mitra KPPN Kotabumi agar tidak terlambat mengajukan SPM Gaji serta terus menjaga integritas sebagai bentuk implementasi ASN Ber-AKHLAK disampaikan juga kepada seluruh peserta sosialisasi untuk secara seksama mengikuti kegiatan dan menyimak materi yang disampaikan.

Nara sumber pada acara tersebut adalah Bpk Dory Sukma Wahyu Prabowo selaku PTPN pada KPPN Kotabumi.Pada acara tersebut dipaparkan terkait permasalahan yang timbul pada saat Rool out pelakasanaan penerapan TTE pada Aplikasi SAKTI. Disamping workshop pada acara tsb disampaikan juga bahwa dalam rangka persiapan WBBM KPPN Kotabumi melakukan Louncing Inovasi “ PUBIAN “yang merupakan pengembangan dari Aplikasi yang telah ada sebelumnya. Tidak lupa pula hadir pada kesempatan itu Team dari PT TASPEN ( Persero ) yang menyampaikan program dan layanan yang bisa dilakukan di Kotabumi tanpa harus ke Ibu kota Provinsi yang lumayan jauh jaraknya sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Melalui Ibu Hari Endang Nugrahanti selaku Kepala Seksi MSKI bapak Kepala KPPN menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini. Semoga kedepannya jalinan kerjasama lintas sektoral ini  dapat semakin ditingkatkan kualitasnya dan koordinasi serta komunikasi dapat terjalin lebih intensif dengan tetao menjaga  good governement, Setelah selesai pemaparan acara dilanjutkan sesi tanya jawab . Sebelum ditutup diadakan penyerahan sertifikat penghargaan kepada PT Taspen dan dilanjutkan dengan  sesi foto bersama. Diharapkan melalui kegiatan Workshop ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat memahami dan menerapkan apa yang telah disampaikan oleh nara sumber.

Kontributor : Hari Endang Nugrahanti

Rabu, 09 Agustus 2023. KPPN Kotabumi melakukan sosialisasi sekaligus pendampingan Implementasi Aplikasi Digipay Satu untuk satker mitra kerja KPPN Kotabumi Lingkup Wilayah Tulang Bawang. pada kesempatan ini terdapat beberapa materi yang disampaikan diantaranya tentang Asistensi Migrasi dan Implementasi Digipay Satu, Pembinaan Standarisasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan, dan Pembinaan Implementasi Platfom Pembayaran Pemerintah (KKP, KKPD, dan CMS).

Meeting Point acara ini berada di Ruang Teleconference Pengadilan Negeri Menggala. Acara ini dihadiri oleh satker mitra kerja KPPN Kotabumi di Lingkup Tulang Bawang seperti: Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Pengadilan Agama Tulang Bawang, Rumah Tahanan Menggala, Polres Tulang Bawang, Kementrian Agama Kab. Tulang Bawang, Komisi Pemilihan Umum Kab. Tulang Bawang, Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, Badan Pertanahan Nasional Kab. Tulang Bawang, dan LOKA POM di Kab. Tulang Bawang.

Sumber :

https://pn-menggala.go.id/berita/berita-terkini/422-pendampingan-implementasi-asistensi-aplikasi-digipay-pada-satker-lingkup-wilayah-tulang-bawang-oleh-kppn-kotabumi-di-pengadilan-negeri-menggala

Kotabumi (21/7). Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 211/PMK.07/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan penandatangan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2023 pada Kabupaten Lampung Utara. Penandatangan Berita Acara Rekonsilisasi secara bersamaan antara Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Utara-Bapak Mikael Saragih, Kepala KPP Pratama Kotabumi-Nurdin Edwin dan Kepala KPPN Kotabumi-Muhammad Syaifuddin Luthfi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Kotabumi, Muhammad Syaifuddin Lutfhi menyampaikan bahwa Berita Acara Rekonsiliasi ini merupakan syarat untuk penyaluran DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan DBH Pajak Penghasilan (PPh) periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023.

Dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2023 untuk Kabupaten Lampung Utara, kiranya BAR berkenaan dapat segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Untuk Pemda lainnya diharapkan dapat segera dilakukan penandatangan BAR yang sama.

Kontributor: Purwanto

Kotabumi (Lampost.co)--Dana Alokasi Khusus NonFisik berupa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di wilayah kerja KPPN Kotabumi sampai 31 Agustus 2023, telah tersalur dengan nilai  total sebesar Rp317,52 miliar atau 96,89%.

Jumlah itu terdiri dari realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp282,03 miliar atau 96,89%, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp27,25 miliar atau 98,71% dan BOP Pendidikan Kesetaraan (PK) sebesar Rp8,23 miliar atau 91,42%. 

Penyaluran Dana BOS dan BOP disalurkan dalam 2 tahap, pada Tthap 1 KPPN Kotabumi telah menyalurkan kepada 2.951 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 333.653, dengan rincian penerima BOS untuk 1.262 SD dan 406 SMP dengan siswa sebanyak 203.728 untuk SD dan 79.059 untuk SMP, BOP PAUD untuk 1.221 sekolah dengan 45.878 siswa dan BOP PK untuk 62 sekolah dengan 4.988 siswa.

Kemudian pada tahap 2, telah tersalurkan kepada 2.858 sekolah dengan jumlah siswa 326.896, dengan rincian penerima BOS sebanyak 1.242 SD dan 386 SMP dengan jumlah siswa sebanyak 201.770 siswa SD dan 76.377 siswa SMP, BOP PAUD sebanyak 1.173 dengan 44.038 siswa dan BOP PK untuk 57 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 4.711 siswa. 

Selanjutnya masih terdapat 93 sekolah yang terdiri dari 40 sekolah penerima BOS Reguler, 48 sekolah penerima BOP PAUD dan 5 sekolah penerima BOP PK, dengan jumlah total siswa sebanyak 6.757 yang belum menerima Dana BOSP pada periode penyaluran tahap 2 karena belum terpenuhinya persyaratan penyaluran.

Realisasi penyaluran BOSP pada Kabupaten Lampung Utara Rp 88,46 miliar atau 95,47% untuk 899 sekolah yang terdiri dari 420 SD, 109 SMP, 354 PAUD dan 16 PK. Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp70,57 miliar atau 97,98% yang disalurkan kepada 560 sekolah, terdiri dari 219 SD, 96 SMP, 227 PAUD dan 18 PK. Kabupaten Way Kanan Rp76,70 miliar atau 97,51% untuk 750 sekolah yang terdiri dari 313 SD, 92 SMP, 332 PAUD dan 13 PK. Kabupaten Mesuji Rp37,22 miliar atau 95,90% untuk 359 sekolah yang terdiri dari 134 SD, 53 SMP, 164 PAUD dan 8 PK. Kabupaten Tulangbawang Barat Rp44,56 miliar atau 97,84% untuk 383 sekolah, terdiri dari 176 SD, 56 SMP, 144 PAUD dan 7 PK. 

Salah satu bagian dari komponen BOSP berupa BOS Kinerja telah terealisasi untuk 29 SD dan 17 SMP dengan nilai sebesar Rp3,24 miliar yang tersebar pada Kabupaten Way Kanan sebesar Rp1,51 miliar untuk 25 sekolah, Kabupaten Mesuji Rp610 juta untuk 10 sekolah, Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp480 juta untuk 5 sekolah dan pada Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulangbawang masing-masing sebesar Rp320 juta untuk 3 sekolah. 

EDITOR : Sri Agustina

SUMBER:

https://m.lampost.co/berita-dana-bosp-kppn-kotabumi-tersalur-96-89-persen.html

Kotabumi (24/7). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, disebutkan bahwa batas akhir penyampaian persyaratan untuk penyaluran DAK Fisik Tahap I melalui aplikasi OMSPAN adalah tanggal 21 Juli.

Pada hari Jumat (21/7), Kepala KPPN Kotabumi, Muhammad Syaifuddin Luthfi didampingi Kepala Seksi Bank, Purwanto, melakukan kunjungan koordinasi ke BPKAD Kabupaten Lampung Utara dalam rangka percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun 2023 khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Kotabumi diterima langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Lampung, Ir. Mikael Saragih, M.M. beserta Kepala Bidang Perbendaharaan, Iskandar Helmi, S.E., M.M.

Sebagai diatur dalam PMK di atas, bahwa persyaratan untuk penyaluran DAK Fisik Tahap I antara lain meliputi Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2023, adanya Rencana Kegiatan per jenis per bidang/subbidang serta adanya laporan hasil reviu atas LRPD CO Kegiatan DAK Fisik TA 2022.

Kepala KPPN Kotabumi berharap bahwa seluruh persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap 1 tahun 2023 ini dapat dipenuhi oleh Pemda sehingga seluruh alokasi DAK Fisik dapat tersalurkan.

Kontributor : Purwanto