Kamis, 20 November 2025 KPPN Kotabumi melakukan kolaborasi Kemenkeu Satu dalam penyelenggaraan Workshop Penatausahaan BMN dan Pelaksanaan Anggaran. Kolaborasi ini melibatkan KPPN Kotabumi Bersama KPPN Metro, KPPN Liwa dan KPKNL Metro. Ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kolaboratif dari Kementerian Keuangan dalam memberikan edukasi, bimbingan pembinaan dan pemahaman secara mendalam kepada Satuan Kerja. Kegiatan ini dilaksanan secara daring yang diikuti oleh para Pengelola Keuangan dan Pengelola BMN lingkup KPPN Kotabumi, KPPN Metro, KPPN Liwa dan KPKNL Metro.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala KPKNL Metro yaitu Bapak Wahyu Setyadi. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan proses pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah selesai dilaksanakan, dan berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Oleh karena itu hal ini harus terus senantiasa kita pertahankan bersama khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara sebagai tugas dan tanggung jawab bersama. Kemudian terkait pencatatan BMN berupa tanah, selama ini kita masih menemui berbagai tantangan seperti perbedaan luasan, ketidaksesuaian titik koordinat, status hukum yang belum seragam maupun keterbatasan dokumen legal atau legalitasnya. Melalui Informasi Geospasial Tematik atau biasa kita sebut IGT, kita dapat memperoleh instrumen yang jauh lebih presisi untuk mengidentifikasi posisi dan batas tanah secara spasial, menyelaraskan data fisik dan yuridis, mempercepat proses sertipikasi dan penertiban aset dan mendukung perencanaan kebutuhan tanah dan kebijakan pengelolaan BMN. Kemudian dari sisi pengelolaan keuangan, DJPb terus menerus melakukan pengembangan sistem aplikasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas antar sistem di lingkup Kementerian Keuangan. Baru-baru ini DJPb telah melakukan integrasi aplikasi OMSPAN dan MonSAKTI ke sistem MyIntress yang bertujuan untuk menyajikan data monitoring dan evaluasi keuangan yang lebih komprehensif, reliabel, mendukung simplifikasi sistem informasi pengelolaan keuangan negara. Hal ini tentunya perlu diketahui lebih mendalam oleh seluruh pengguna Satker, agar penggunaan Aplikasi MyIntress dapat lebih optimal dan mempermudah Satker dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dan dalam meningkatkan kinerja Pelaksanaan anggaran.
Kegiatan Workshop ini diisi oleh materi yang disampaikan oleh narasumber dari KPKNL, KPPN Kotabumi, KPPN Metro dan KPPN Liwa. Terdapat 5 (lima) materi yang disampaikan, yaitu Teknis Penyelesaian Permasalahan Informasi Geospasial BMN Berupa Tanah, Aplikasi MyIntress, Implementasi Digipay Satu, Interkoneksi INAPROC-SAKTI dan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan.
