Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)

Platform Pembayaran Pemerintah (Government Payment Platform) adalah interkoneksi sistem antara core system dengan sistem pendukung, sistem mitra, dan sistem monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah.

Platform bertujuan agar pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dan dapat diakses pejabat yang berwenang dari berbagai kanal pembayaran.

Platform Pembayaran Pemerintah berfungsi sebagai konsolidator backend sistem elektronik yang bertujuan agar pembayaran pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dan dapat diakses pejabat yang berwenang dari berbagai kanal pembayaran. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang menyediakan dan mengelola core system pembayaran pemerintah (SPAN, SAKTI, Gaji Web).

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

MANFAAT PPP

RUANG LINGKUP PPP

PILOTING & TAHAPAN PPP

PERAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

Dalam Pembayaran belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, Satker melaksanakan pengelolaan administrasi data kepegawaian dengan menggunakan Aplikasi Kepegawaian yang menghasilkan informasi perubahan data pegawai yang disahkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Informasi perubahan data pegawai tersebut secara sistem dikirim ke Aplikasi Gaji modul Satker.
Berdasarkan informasi perubahan data pegawai, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) menerbitkan dan menyampaikan daftar gaji dan daftar perubahan data pegawai menggunakan Aplikasi Gaji modul Satker kepada PPK dan ditandatangani secara elektronik oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan PPK. Daftar perubahan data pegawai ditandatangani secara elektronik oleh PPSPM. Daftar gaji dan daftar perubahan data pegawai terkirim secara sistem dari Aplikasi Gaji modul Satker ke Aplikasi Gaji modul KPPN untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran data.
Dalam hal telah lolos validasi, daftar gaji dan daftar perubahan data pegawai sebagaimana dimaksud merupakan tagihan yang digunakan sebagai dasar penerbitan SPP yang diajukan ke PPK paling lambat tanggal 4 sebelum bulan pembayaran gaji induk, dan paling lambat 3 hari kerja untuk belanja gaji selain gaji induk
Pembayaran belanja jasa listrik dan belanja jasa telekomunikasi dilaksanakan melalui interkoneksi antara Sistem Mitra dengan SAKTI. Satker mendaftarkan atau melakukan perubahan nomor identitas pelanggan dan/atau nomor telepon yang dimiliki Satker melalui perekaman referensi data pelanggan pada SAKTI dalam periode tanggal 26 sebelum bulan pembayaran sampai dengan tanggal 1 bulan pembayaran
Sistem Mitra memberikan konfirmasi ke SAKTI bahwa nomor identitas pepelanggan dan/atau nomor telepon terdaftar dalam Sistem Mitra. Dalam hal nomor identitas pelanggan atau nomor telepon tidak terdaftar dalam Sistem Mitra, Satker melakukan konfirmasi ke Pengelola Platform melalui HAI DJPb
Informasi tagihan untuk belanja jasa listrik atau belanja jasa telekomunikasi disiapkan oleh Pihak Mitra di Sistem Mitra paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan atas dasar nomor identitas pelanggan dan/atau nomor telepon yang terdaftar dalam Sistem Mitra. Tagihan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat informasi nomor identitas pelanggan dan/atau nomor telepon, bulan tagihan, dan nilai tagihan termasuk tagihan atas tunggakan.
Satker melakukan pengecekan dan pemilihan data tagihan jasa listrik dan/atau jasa telekomunikasi yang telah disediakan oleh Pihak Mitra melalui menu pembuatan SPP langsung (LS) non kontraktual dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam DIPA. Tagihan yang dipilih menjadi dasar penerbitan SPP oleh PPK
PPK menerima tagihan secara elektronik pada SAKTI (Daftar gaji, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan Informasi Tagihan) dan melakukan pengujian kebenaran tagihan. Dalam hal tagihan telah memenuhi ketentuan, PPK menerbitkan SPP dan mengesahkannya menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
PPK menyampaikan SPP secara elektronik kepada PPSPM, paling lambat:
1. tanggal 5 (lima) sebelum bulan pembayaran gaji atau hari kerja sebelumnya jika jatuhnya pada hari libur untuk gaji induk,
2. tanggal 4 (empat) hari kerja setelah tagihan diajukan kepada PPK untuk belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji selain gaji induk,
3. tanggal 9 (sembilan) setiap bulan atau hari kerja sebelumnya jika tgl 9 hari libur untuk belanja jasa listrik dan belanja jasa telekomunikasi.
PPSPM melakukan penelitian dan pengujian secara elektronik atas SPP. Dalam hal SPP memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM dan mengesahkannya menggunakan Tanda Tangan Elektronik. PPSPM menyampaikan SPM secara elektronik ke KPPN paling lambat: tanggal 10 (sepuluh) sebelum bulan pembayaran gaji untuk gaji induk, tanggal 3 (tiga) hari kerja setelah SPP diterima untuk belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji selain gaji induk, dan tanggal 13 (tiga belas) setiap bulan untuk belanja jasa listrik dan belanja jasa telekomunikasi.
KPPN melakukan penelitian dan pengujian secara elektronik atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM. Penelitian SPM terbatas pada penelitian keberadaan SPM melalui penayangan dokumen SPM. Dalam hal berdasarkan penelitian dan pengujian secara elektronik, SPM memenuhi ketentuan, KPPN menerbitkan SP2D menggunakan SPAN dengan diberi tanggal:
1. hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan untuk gaji induk
2. sesuai dengan tanggal penerbitan SP2D untuk belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji selain gaji induk
3. tanggal 19 (sembilan belas) atau hari kerja sebelumnya jika tgl 19 hari libur untuk belanja jasa listrik dan belanja jasa telekomunikasi.
Dalam hal pembayaran pada akhir tahun, jadwal pembayaran mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

PETUNJUK MANUAL PPP

PPP pada Belanja Operasional Langganan Daya & Jasa

User Interface

Perekaman Referensi dilakukan 1 kali diawal selama tidak ada perubahan
Jika terdapat penambahan ID/No Telp pemerintah, perlu dilakukan penambahan /Perekaman Referensi Data Pelanggan
Referensi Data Pelanggan yang dapat direkam adalah yang terdaftar pada pihak vendor sebagai ID pemerintah yang dapat dibayarkan melalui Platform Pembayaran Pemerintah
Jenis SPP yang digunakan adalah 231 LS non kontraktual - Belanja Operasional
Jenis Pembayaran dapat dipilih apakah PLN atau TELKOM
Untuk Jenis Layanan TELKOM maka sistem akan manampilkan informasi tagihan outstanding penggunaan langganan telpon per nomor telpon s.d periode berjalan
Untuk jenis Layanan PLN, manampilkan informasi tagihan outstanding penggunaan langganan listrik per nomor id meteran s.d. periode berjalan

Diagram Alur PPP Belanja Operasional

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas Layanan KPPN Kotabumi

Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi
Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Pengaduan melalui website http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi

MANUAL PPP
Juknis Manual Aplikasi Platform Pembayaran Pemerintah	PMK 204/PMK.05/2020	DOWNLOAD DISINI

- Platform Pmbyrn Pemerintah