Pada tanggal (15/02/2018) KPPN Kotabumi memberikan Penghargaan untuk kategori- kategori Satker Terbaik dalam peengelolaan keuangan semester II tahun 2017.

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan peran kebijakan fiskal dalam rangka perwujudan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bagian penting dalam penguatan kapasitas fiskal adalah peningkatan kualitas pengelolaan APBN yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan APBN.

Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola APBN yang profesional dan berintegritas. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara di tingkat Satuan Kerja, memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Seiring dengan dinamika proses bisnis pelaksanaan APBN dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, diperlukan kemampuan PPK dalam memperbarui serta mengakselerasi pemahaman dan keahliannya. Untuk itu, diperlukan suatu media peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi para PPK yang sesuai dengan perkembangan terkini proses bisnis dan teknologi informasi di bidang keuangan negara.

Panduan teknis PPK ini diharapkan mampu berperan sebagai media peningkatan kapasitas PPK yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan APBN.

[button url="https://drive.google.com/open?id=1muHrhlf8zMY-A93mqIUhVM-ufMGgHocq" target="blank" size="5" icon="icon: download" icon_color="transparent" text_shadow="0px 0px 0px #e4c431" desc="silahkan klik disini"]DOWNLOAD[/button]

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta(24/06).

Birokrasi sering dipersepsikan masyarakat sebagai gambaran yang buram seperti jalur birokrasi yang rumit dan pelayanan ke masyarakat yang jelek. Sejak tahun 2007 Kementerian Keuangan telah menjadi leader dalam reformasi birokrasi, pemerintah yang bersih dan pelayanan yang baik kepada satker.

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-18/PB/2017 tentang Program Perbendaharaan Go Green di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-7901/PB.1/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Penegasan Pelaksanaan Program Satu Pegawai Satu Pohon, KPPN Kotabumi terus berupaya melakukan inovasi dan terobosan terkait dengan gerakan penghijauan. Program ini melibatkan setiap personil kantor guna mewujudkan lingkungan kantor yang berpihak pada upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan serta melakukan penghijauan.