Apabila satker memiliki BPP, maka langkah perekaman unit teknis pada Modul Admin >> bendahara yang dipasangkan pada opr BPP di modul admin >> monitoring pengguna satker sangat krusial. Salah satu permasalahan yang akan timbul jika unit teknis BPP yang sudah direkam tidak dipasangkan dengan operator BPP adalah seperti contoh di atas

Pada saat merekam Usulan UP, mohon perhatikan besaran/proporsi KKP. Pastikan besaran persentase yang diinput sudah sesuai dan pastikan user sudah menginput tanggal dan nomor surat izin KKP untuk menghindari terjadinya error sebagai berikut:

• Pastikan pada modul admin >> umum >> pejabat PPK sudah dicentang sebagai PPK umum (jika PPK hanya satu).
• Jika PPK lebih dari satu, silahkan lakukan mapping pagu perlebih dahulu dan ceklis salah satu PPK menjadi PPK umum.
• Pastikan juga opr modul komitmen sudah termapping dengan PPK umum/PPK yang sudah di mapping pagu akun belanja yang akan digunakan pada BAST KKP.

• Pastikan user sudah merekam Referensi Wajib Pajak/Wajib Bayar dengan tipe bendahara pengeluaran lengkap sampai dengan data provinsi, lokasi, dsb.
• Pastikan pada modul admin menu penandatangan, data PPK, BPP, serta Bendahara Pengeluaran sudah direkam serta memiliki data Nama/NIP yang sama dengan data pada modul admin > umum > pejabat dan pada modul admin > bendahara > bendaharawan