Yth. Para KPA satker mitra kerja KPPN Kotabumi

Menunjuk Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-224/PB/2021 hal tersebut pada pokok surat di atas, dalam rangka kelancaran pencairan dana di KPPN selama masa keadaan darurat COVID-19 dan perubahan jam layanan BI RTGS yang berpengaruh pada proses pengajuan dan penyelesaian SPM di KPPN, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerimaan SPM dan penyelesaian SP2D dilaksanakan dengan ketentuan :
   1. Layanan penerimaan SPM dilakukan mulai pukul 00 s.d 15.00 waktu setempat;
   2. Penerimaan SPM setelah pukul 15.00 waktu setempat dapat dilakukan berdasarkan dispensasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
   3. Layanan penerimaan SPM di luar hari kerja dan jam kerja dapat dilakukan berdasarkan dispensasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diatur dengan ketentuan :
   1. SPM yg diterima sampai dengan pukul 00 WIB diberi tanggal SP2D hari berkenaan;
   2. SPM yg diterima setelah pukul 12.00 WIB diberi tanggal SP2D hari kerja berikutnya;
   3. Terhadap SPM yang diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat, KPPN dapat menerbitkan SP2D dan diberi tanggal hari berkenaan dengan ketentuan:
      • SPM dimaksud untuk pembayaran tagihan dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
      • SPM dimaksud untuk pembayaran tagihan keperluan mendesak lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala KPPN.
3. Pelaksanaan Process Payment Request (PPR) diatur dengan ketentuan :
   1. PPR pada staf Seksi Bank dilakukan paling lambat pukul 13.00 WIB;
   2. Approval PPR oleh Kepala Saksi Bank dilakukan paling lambat pukul 13.30
4. Ketentuan tersebut di atas berlaku mulai tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan pemberitahuan lebih

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DOWNLOAD S-257 :