Pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode II Tahun 2022 (PENG-4)

Yth. Para KPA Satker Mitra KPPN Kotabumi

di Tempat

Sesuai dengan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menyelenggarakan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode III Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

1. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPK dengan ketentuan:

berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
golongan paling rendah III/a atau sederajat; dan
memiliki sertifikat Pelatihan PPK yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan atau lembaga pendidikan dan/atau lembaga Pelatihan lainnya.

2. Penilaian Kompetensi PPSPM melalui Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPSPM dengan ketentuan:

berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
golongan paling rendah III/a atau sederajat; dan
memiliki sertifikat Pelatihan PPSPM yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan atau lembaga pendidikan dan/atau lembaga Pelatihan lainnya.

3. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan:

berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
golongan paling rendah III/a atau sederajat;
menduduki jabatan PPK;
memiliki sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa; dan
merangkap Jabatan Struktural atau memiliki pengalaman sebagai PPK paling singkat 2 (dua) tahun.

4. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Pengakuan Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa dan Penyegaran (Refreshment) Penyelesaian Tagihan dengan ketentuan:

berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
golongan paling rendah III/a atau sederajat;
menduduki jabatan PPK;
memiliki sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa;
tidak merangkap Jabatan Struktural;
memiliki pengalaman sebagai PPK kurang dari 2 (dua) tahun; dan
mengikuti Penyegaran (Refreshment) Penyelesaian Tagihan.

5. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Pengakuan atas Sertifikat Penyegaran (Refreshment) PPK dengan ketentuan:

berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
golongan paling rendah III/a atau sederajat;
menduduki jabatan PPK;
merangkap Jabatan Struktural;
tidak memiliki sertifikat Pelatihan PPK/pengadaan barang/jasa dan sertifikat profesi pengadaan barang/jasa; dan
mengikuti Penyegaran (Refreshment) PPK.

6. Penilaian Kompetensi PPSPM melalui Mekanisme Pengakuan atas Sertifikat Penyegaran (Refreshment) PPSPM dengan ketentuan:

berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
golongan paling rendah III/a atau sederajat;
menduduki jabatan PPSPM;
merangkap Jabatan Struktural;
tidak memiliki sertifikat Pelatihan PPSPM; dan
mengikuti Penyegaran (Refreshment) PPSPM.
Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dan/atau golongan paling rendah II/a atau sederajat, yang pada saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 berlaku telah diangkat sebagai PPK atau PPSPM dan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dihitung secara kumulatif, baik berturut-turut atau berselang, dapat mengikuti Penilaian Kompetensi.
Bagi calon peserta Penilaian Kompetensi yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 dapat diikutsertakan pada periode berikutnya.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

Kepala Satker mengusulkan pendaftaran Admin Satker kepada KPPN mitra kerjanya dalam rangka administrasi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi. Form usulan pendaftaran Admin Satker dapat diunduh melalui alamat bit.ly/kompetensi_ppk_ppspm
Admin Satker agar melakukan perekaman data PPK dan PPSPM serta melakukan updating data apabila terjadi penggantian PPK dan PPSPM di lingkup Satker masingmasing. Proses perekaman dan updating data wajib dilaksanakan walaupun belum ada calon peserta yang mengikuti penilaian kompetensi PPK dan PPSPM.
Pendaftaran Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM dilakukan melalui Admin Satker mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
Admin Satker menerbitkan username dan password calon peserta melalui Aplikasi SIMASPATEN sesuai surat usulan Kepala Satker kepada KPPN tentang usulan peserta Penilaian Kompetensi dan menyampaikan kepada calon peserta Penilaian Kompetensi.
Calon peserta Penilaian Kompetensi yang telah memiliki username dan password, melakukan pendaftaran melalui Aplikasi SIMASPATEN dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. merekam data calon peserta Penilaian Kompetensi;
2. mengunggah softcopy dokumen persyaratan pendaftaran Penilaian Kompetensi:
  1. Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPK meliputi:
    1. softcopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    2. softcopy SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    3. softcopy pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
    4. softcopy Sertifikat Pelatihan PPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    5. softcopy SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang sedang menduduki jabatan PPK;
    6. softcopy SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang menduduki Jabatan Struktural;
  2. Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPSPM meliputi:
    1. softcopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    2. softcopy SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    3. softcopy pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
    4. softcopy Sertifikat Pelatihan PPSPM yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    5. softcopy SK penunjukan sebagai PPSPM dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang sedang menduduki jabatan PPSPM;
    6. softcopy SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang menduduki Jabatan Struktural;
  3. Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
    1. softcopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    2. softcopy SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    3. softcopy pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
    4. softcopy Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    5. softcopy SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF;
    6. softcopy SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang menduduki Jabatan Struktural;
  4. Mekanisme Pengakuan Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyegaran (Refreshment) Penyelesaian Tagihan meliputi:
    1. softcopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    2. softcopy SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    3. softcopy pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
    4. softcopy Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    5. softcopy SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF;
    6. softcopy Sertifikat dan/atau bukti keikutsertaan Penyegaran (Refreshment) Penyelesaian Tagihan dengan format JPG/PDF;
  5. Mekanisme Pengakuan atas Sertifikat Penyegaran (Refreshment) PPK meliputi:
    1. softcopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    2. softcopy SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    3. softcopy pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
    4. softcopy SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF;
    5. softcopy SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    6. softcopy Sertifikat dan/atau bukti keikutsertaan Penyegaran (Refreshment) PPK dengan format JPG/PDF;
  6. Mekanisme Pengakuan atas Sertifikat Penyegaran (Refreshment) PPSPM meliputi:
    1. softcopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    2. softcopy SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    3. softcopy pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
    4. softcopy SK penunjukan sebagai PPSPM dengan format JPG/PDF;
    5. softcopy SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
    6. softcopy Sertifikat dan/atau bukti keikutsertaan Penyegaran (Refreshment) PPSPM dengan format JPG/PDF;
3. menyampaikan pendaftaran kepada Admin Satker.
4. Admin Satker melakukan verifikasi administratif pendaftaran calon peserta Penilaian Kompetensi dan menyampaikan kepada Unit Pelaksana.
5. Unit Pelaksana melakukan verifikasi administratif pendaftaran calon peserta Penilaian Kompetensi dan menyampaikan kepada Unit Penyelenggara.
6. Calon peserta, Admin Satker, dan Unit Pelaksana dapat melihat status pendaftaran melalui Aplikasi SIMASPATEN.

C. UNIT PELAKSANA PENILAIAN KOMPETENSI

Daftar Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi mengacu kepada Keputusan Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Nomor KEP-24/PB.7/2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

D. PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI

Informasi pengumuman hasil Penilaian Kompetensi dapat dilihat pada Aplikasi SIMASPATEN dan situs http://www.djpbn.kemenkeu.go.id atau bit.ly/kompetensi_ppk_ppspm

E. LAIN-LAIN

Penerbitan Sertifikat Kompetensi PPK dan PPSPM dengan Nomor Register bagi peserta yang telah memenuhi syarat akan dilakukan oleh Unit Penyelenggara.
Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi melalui telepon: (021) 3449230 (psw.5307), e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., atau hai.kemenkeu.go.id.

DOWNLOAD PENG-4 :

Surat & Pengumuman