Mewujudkan Belanja Berkualitas dan Pengelolaan Capaian Output Satuan Kerja

Oleh : Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, KPPN Kotabumi

Dibalik angka-angka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat amanah besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perjalanan mengelola anggaran seringkali menghadapi tantangan, mulai dari perencanaan yang kurang matang hingga realisasi yang tidak sesuai jadwal. Oleh karena itu, laporan capaian output hadir bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata atas setiap rupiah yang digunakan.

Pengelolaan capaian output berpijak pada regulasi yang kuat, mulai dari UU No. 1 Tahun 2004 hingga aturan teknis terbaru seperti PMK No. 62 Tahun 2023 dan PER-5/PB/2024. Sejak tahun 2019, sistem pelaporan terus bertransformasi dari partisipasi yang rendah (dibawah 50%) hingga kini mencapai tingkat partisipasi hampir sempurna (di atas 99%) melalui integrasi aplikasi SAKTI sebagai titik masuk tunggal data (single entry point).

Dalam pengelolaan anggaran negara, keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari seberapa banyak uang yang habis dibelanjakan, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan (Input) diproses dengan benar untuk menghasilkan barang/jasa (Output) yang pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Outcome). Tantangan utama yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

• Adanya perencanaan yang kurang matang dan alokasi anggaran yang tidak wajar.
• Kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal, sehingga realisasi belanja tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).
• Penyerapan anggaran yang tidak proporsional dengan fisik di lapangan, serta pencapaian output yang masih di bawah target.
• Adanya kendala teknis kebijakan serta tata kelola yang belum sepenuhnya patuh.

Capaian output adalah cermin dari efektivitas belanja pemerintah, yang digunakan untuk mengukur dua hal utama:

1. Realisasi Volume RO (RVRO): Wujud riil barang atau jasa yang dihasilkan, seperti jumlah bangunan, dokumen, atau layanan yang telah selesai.
2. Progres Capaian RO (PCRO): Persentase yang menunjukkan sejauh mana tahapan aktivitas telah berjalan untuk mencapai output tersebut.

Kedua komponen ini memastikan bahwa penyerapan anggaran sejalan dengan hasil fisik di lapangan, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara uang yang keluar dengan manfaat yang dirasakan.

Pelaporan Capaian Output dilakukan melalui mekanisme proyeksi target bulanan yang disusun sendiri oleh Satker. Proses ini melibatkan dua tahap utama:

1. Input Target: Dilakukan setiap triwulan atau saat revisi DIPA, di mana Satker menentukan target bulanan hingga mencapai 100% di akhir tahun
2. Input Realisasi: Dilakukan secara bulanan dengan melaporkan dua komponen utama: Progres Capaian RO (PCRO) yang menunjukkan persentase tahapan aktivitas, dan Realisasi Volume RO (RVRO) yang menunjukkan jumlah barang/jasa riil yang dihasilkan.

Sistem akan memvalidasi apakah data yang diinput masuk akal. Salah satu fokus utama adalah menghindari anomali, yaitu adanya kesenjangan (gap) yang terlalu besar (lebih dari 20%, atau 5% untuk proyek prioritas nasional) antara realisasi anggaran dengan progres fisik. Jika terjadi anomali, Satker wajib memberikan keterangan atau perbaikan agar data tetap valid.

Nilai Indikator Capaian Output dihitung berdasarkan dua bobot utama :

1. Ketepatan Waktu (30%): Disiplin dalam melapor sebelum batas akhir periode (5 hari kerja bulan berikutnya)
2. Capaian RO (70%): Kesesuaian antara realisasi fisik dengan target yang telah ditetapkan

Sistem pelaporan ini mengedepankan prinsip kemandirian manajerial, dimana PPK memegang peran sentral dalam menghasilkan laporan capaian output yang berkualitas. Sesuai mandat, PPK bertanggung jawab penuh dalam :

• Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana yang akurat
• Menyelaraskan rencana keuangan dengan rencana kinerja dalam satu tahun anggaran
• Mengukur kemajuan aktivitas (progres) dan capaian fisik secara periodik.
• Melaporkan penyelesaian kegiatan secara disiplin dan akurat
• Memastikan kebenaran substansi perhitungan dan pelaporan data.

Untuk mencapai nilai kinerja yang optimal, Satker perlu menerapkan strategi disiplin dan juga kualitas proses. Beberapa langkah strategisnya meliputi:

1. Mengisi data capaian setiap bulan secara akurat sebelum batas waktu berakhir (5 hari kerja setelah bulan berakhir)
2. Menetapkan metode perhitungan output yang akurat sejak awal untuk setiap jenis output yang dikelola
3. Melakukan penghitungan progres secara periodik dan memantau status data di aplikasi OMSPAN
4. Meningkatkan koordinasi antara PPK dengan pengelola kegiatan di lapangan agar data yang dilaporkan mencerminkan kondisi nyata di lapangan

Mengelola capaian output adalah tentang menjaga keselarasan antara niat (perencanaan), aksi (pelaksanaan), dan bukti (pelaporan). Dengan sistem yang semakin valid dan transparan, kita sedang membangun fondasi kepercayaan publik bahwa setiap anggaran negara benar-benar memberikan manfaat yang nyata dan tepat sasaran, seluruh proses pengawasan ini bertujuan agar Sasaran Prioritas Pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan sebagai pengawal untuk mewujudkan ketercapaian output dan outcome belanja pemerintah secara berkualitas.

Melalui pelaporan yang akurat dan tepat waktu, kita tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi (monev) menjadi jembatan untuk memastikan setiap rupiah APBN benar-benar memberikan dampak bagi pembangunan.