Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap melakukan kunjungan kepada para Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020 pada hari Rabu, 28 April 2021 yang dilaksanakan di Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Kunjungan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Seksi Bank Eko Suharyanto dalam rangka survei pemanfaatan/penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan Desa dan efektivitas penyaluran dan pemanfaatan BLT Desa tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-361/PB.2/2021 tanggal 20 April 2021 hal Penyampaian Kuisioner Efektivitas BLT Desa Tahun 2020.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu melakukan analis/kajian terkait Dana Desa. Dalam rangka penyusunan kajian tersebut, perlu dilakukan pengumpulan data primer melalui survei efektivitas penyaluran dan pemanfaatan BLT Desa dengan responden aparat desa/tenaga pendamping dan penduduk desa yang menerima BLT Desa tahun 2020. Survei dilaksanakan dengan pengisian kuesioner oleh perwakilan Keluarga Penerima Manfaat serta perwakilan dari aparat desa. Eko Suharyanto yang didampingi oleh salah satu aparat desa, juga melakukan dialog dengan para Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa.

Kepala Desa Penggalang, Miswanto menyampaikan rasa terima kasihnya atas peran serta KPPN Cilacap dalam penyaluran Dana Desa selama ini. “Dana Desa di Desa Penggalang dipergunakan untuk pembangunan desa dan Bantuan Langsung Tunai. Dana Desa sangat bermanfaat untuk membantu pembiayaan pembangunan Desa Penggalang. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa masih terbilang rendah, sehingga tidak cukup untuk membiayai pembangunan desa selama setahun,” lanjut Miswanto.

Dalam kunjungannya tersebut, Eko mengatakan bahwa penyaluran BLT Dana Desa pada Desa Penggalang sudah tepat sasaran. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa tersebut kebanyakan merupakan warga desa dengan keterbatasan fisik sehingga sudah tidak mampu lagi bekerja. Kepala Desa Penggalang, Miswanto berharap penyaluran Dana Desa akan terus berlanjut karena Dana Desa sangat diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan di Desa Penggalang. Dalam kesempatan tersebut beliau juga menyatakan harapannya agar ada peningkatan nilai Dana Desa yang disalurkan pada masa mendatang. Dalam kunjungan tersebut juga dibagikan bingkisan souvenir kepada para KPM BLT Dana Desa maupun aparat desa yang sudah berperan serta dalam kegiatan survei.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap menyelenggarakan Sosialisasi Kepatuhan Perpajakan Bendahara Tahun 2021 pada hari Rabu, 21 April 2021. Kegiatan itu dilaksanakan secara daring melalui ruang zoom meeting KPPN Cilacap dengan nara sumber dari Account Representativ (AR) KPP Pratama Cilacap dan Pejabat Fungsional KPPN Cilacap.  Peserta adalah  seluruh Bendahara Satuan Kerja mitra kerja KPPN Cilacap.

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyegarkan kembali tugas dan kewajiban Bendahara Pemerintah sebagai Wajib Pungut Pajak pelaksanaan pembayaran atas beban APBN. Acara dibuka oleh Sumargono, Kepala KPPN Cilacap, dengan menyampaikan  gambaran mengenai tugas dan tanggungjawab Bendahara sebagai Wajib Pungut Pajak, yaitu memperhitungkan/memotong/memungut dan menyetorkan ke rekening kas negara. Selanjutnya Bendahara berkewajiban untuk melaporkannya dengan melalui proses validasi bukti pemotongan pajak pada KPPN. “Bukti pemotongan harus mendapatkan validasi dari KPPN agar bukti tersebut sah. Bukti pengesahannya adalah Blanko Surat Setoran Pajak (SSP) atau Billing yang ditandatangani dan di cap  KPPN. Selain itu satker juga perlu menyampaikan Permohonan Konfirmasi Pajak agar mendapat Nota Konfirmasi dari KPPN,’’ ungkapnya di tengah sambutan.

Acara itu dipandu oleh Andi Setianto,Kepala Seksi Pencairan Dana dan Managemen Satker (PDMS) KPPN Cilacap, yang dijelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini  sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana penyampaian materi oleh Narasumber dilakukan dengan cara memberikan kuis secara online yang diikuti oleh seluruh peserta sosialisasi.Hal ini membuat peserta sosialisasi menjadi antusias dan sangat tertarik akan hal tugas terkait perpajakan.

Jefri Kristianto sebagai Pejabat fungsional sekaligus CSO KPPN Cilacap yang menjadi narasumber memandu jalannya kuis melalui aplikasi quiziz. Pertanyaan serta penjelasan jawaban kuis tersebut akan dibahas oleh narasumber yang merupakan Account Representative dari KPP Pratama Cilacap, Juni Mustolih.

Acara penutup sosialiasi ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta untuk ditanyakan kepada nara sumber. Peserta dari KPPBC Cilacap menyampaikan pertanyaan terkait sanksi penyetoran pajak. Diskusi antara peserta dengan narasumber berlangsung cukup interaktif. Narasumber dari KPP Pratama Cilacap dapat memberikan jawaban yang  jelas dan lugas kepada para peserta. Para Bendahara diharapkan lebih memahami akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap transasksi atas beban APBN yang dilakukannya sampai dengan pelaporannya (JK).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap menyalurkan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan ketiga  (untuk Maret 2021)  sebesar Rp8.060.700.000,00. Dana  tersebut disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) pada 269 Desa  di Kabupaten Cilacap penerbitan SP2D pada hari Rabu (28/04) melalui Bank Jateng Cabang Cilacap.

Penyaluran dana diharapkan dapat segera dicairkan Bank Jateng Cabang Cilacap  oleh masing-masing Perangkat Desa untuk segera diserahkan kepada yang berhak menerima. Selanjutnya dana desa BLT itu dapat diarasakan oleh para penerima yang sangat memerlukan bantuan untuk dibelanjakan memenuhi kebutuhan masyarakat.  Hal ini sangat berdampak pada peredaran uang di desa sehingga ekonomi masyarakat desa menjadi bergerak pada masa pandemi Covid-19 ini.

Percepatan pencairan Dana Desa sangat penting dalam menopang perekonomian perdesaan khususnya bagi para penerima dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Sinergi Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Cilacap dengan dibantu oleh para Pendamping Desa dengan Dispermades dan BPPKAD Kabupaten Cilacap  untuk memenuhi syarat administrasi juga sangat penting.  Dokumen tersebut selanjutnya dibuat pengantar yang  ditandatangani Bupati Cilacap untuk disampaikan ke KPPN Cilacap untuk proses pencairan setiap periode bulanan.

Untuk pencairan Dana Desa BLT Bulan IV dan selanjutnya sangat ditentukan pada pertanggungjawaban atas penyaluran Dana Desa BLT yang telah disalurkan sebelumnya. Oleh karena itu diharapkan Petugas Perangkat Desa dengan Petugas Pendamping segera melaporkan ke Dispermades Kabupaten untuk direkam pada Aplikasi OMSPAN dan melengkapi data dokumen pencairan dana periode berikutnya. Hal ini sangat penting untuk diketahui kita semua terkait peran tersalurnya Dana Desa BLT di Kabupaten Cilacap melalui KPPN Cilacap.

Dalam tahun anggatan 2021, KPPN Cilacap telah menyalurkan Dana Desa dengan total nilai Rp104.872.427.400,- yang terdiri dari Dana Desa Tahap I (non BLT) untuk 262 Desa Reguler dengan total penyaluran sebesar Rp77.396.782.800,- (Selasa,16/02/2021) dan Dana Desa Tahap I (non BLT) untuk 7 Desa Mandiri dengan total penyaluran sebesar Rp3.293.544.600,- (Kamis, 18/02/2021 ). Sedangkan Dana Desa untuk BLT Desa bulan I (Januari 2021) telah  disalurkan sebesar Rp8.060.700.000,- (Selasa, 09/03/2021) dan untuk Bulan II (Pebruari 2021) sebesar Rp8.060.700.000,- (Senin,05/04/2021).

“Dengan cairnya Dana Desa untuk BLT Desa pada bulan ketiga ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa pada masa pandemi covid-19 yang masih belum selesai, dan dapat dirasakan sekali manfaatnya oleh para Penerima BLT itu” kata Sumargono.  Selanjutnya, KPPN Cilacap akan meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk pelaporan realisasi BLT bulan ketiga sehingga Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat dapat segera diajukan.

(31/03/2021) Dalam upaya persiapan Roll Out Sakti Tahun Anggaran 2022, KPPN Cilacap mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Sakti Web Full Modul dan Mekanisme Pelaporan Data Capaian Output serta Reformulasi IKPA Tahun 2021 pada hari Rabu, 31 Maret 2021. Kegiatan tersebut dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting KPPN Cilacap dan dihadiri oleh seluruh satker mitra kerja KPPN Cilacap.

 Kepala KPPN Cilacap, Sumargono, memberikan pengarahan sekaligus menyampaikan materi terkait Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di KPPN Cilacap. Selanjutnya, Kepala KPPN Cilacap menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada seluruh satker mitra kerja atas sinergi yang telah terjalin selama ini, baik yang dilakukan secara daring maupun secara tatap muka. Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Cilacap juga memohon dukungan seluruh satker mitra kerja agar KPPN Cilacap berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPPN Cilacap dalam meningkatkan kinerja layanan kepada seluruh stakeholder.

Sebelum masuk ke acara inti, satuan kerja sebagai peserta bimtek mengikuti pre test secara online melalui aplikasi quizizz untuk mengukur tingkat pengetahuan satker sebelum kegiatan dilakukan. Satker sebagai peserta bimtek sangat antusias mengikuti pre test melalui aplikasi quizizz. Antusiasme peserta terlihat dari kejar-mengejar poin dalam pretest, dimana peserta tidak hanya mendapatkan poin saat menjawab kuis secara benar, namun juga mendapatkan poin tambahan jika dapat menjawab kuis dengan cepat.

Materi Bimbingan Teknis Implementasi SAKTI Web Full Modul dan Mekanisme Pelaporan Data Capaian Output serta Reformulasi IKPA Tahun 2021 disampaikan oleh Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) KPPN Cilacap, Jefri Kristianto dengan moderator Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Andi Setianto. “Pada tahun 2021 terdapat perubahan signifikan untuk nilai bobot pada Indikator Capaian Output yang semula 10% menjadi 17% dan menjadi bobot IKPA terbesar di tahun ini. Hal ini perlu menjadi fokus kita bersama” Ungkapnya saat memoderatori acara.

 Sebagai follow up dari kegiatan bimtek, KPPN melakukan pendampingan kepada Satker Mitra Kerjanya,  baik oleh CSO secara langsung ataupun melalui WAG KPPN Cilacap Info. Acara tersebut dapat berjalan dengan baik meskipun hanya dilakukan secara daring.

(7/04/2021) Dalam upaya meningkatkan koordinasi dan kualitas layanan terhadap stakeholder, KPPN Cilacap mengadakan kegiatan Stakeholder’s Day Tahun 2021 pada hari Rabu, 7 April 2021. Kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka serta daring secara bersamaan guna mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan tatap muka yang berlangsung di Aula KPPN Cilacap tersebut menghadirkan mitra kerja KPPN Cilacap, yaitu PT Taspen Cabang Purwokerto, PT BPJS Cabang Purwokerto yang diwakili oleh pimpinan PT BPJS Cabang Cilacap, serta PT Mandiri Taspen Cabang Purwokerto. Selain itu, hadir pula perwakilan satuan kerja sebanyak 11 Satker terpilih. Sementara itu, satuan kerja yang tidak mendapat kesempatan hadir secara langsung diperkenankan mengikuti jalannya kegiatan melalui zoom meeting KPPN Cilacap maupun live streaming dari YouTube KPPN Cilacap.

Kepala KPPN Cilacap, Sumargono, dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan acara Stakeholders Day Tahun 2021. Perwakilan PT Taspen Cabang Purwokerto, PT BPJS Cabang Purwokerto yang diwakili oleh pimpinan PT BPJS Cabang Cilacap, serta PT Mandiri Taspen Cabang Purwokerto dihadirkan dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama dengan KPPN Cilacap dalam hal kepengurusan kepensiunan serta Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut merupakan bentuk inovasi layanan pada KPPN Cilacap dalam upaya memudahkan stakeholder dalam melakukan pengurusan layanan yang terkait dengan instansi tersebut di atas. Kepala KPPN Cilacap juga meminta dukungan dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021.

Usai menyampaikan sambutannya, Kepala KPPN Cilacap melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka penguatan layanan kepada Stakeholder’s Lingkup KPPN Cilacap antara Kepala KPPN Cilacap dengan Branch Manager PT. Taspen Cabang Purwokerto, berupa penguatan layanan asistensi dan konsultasi ketaspenan, kemudian Kepala KPPN Cilacap dengan Kepala Cabang PT BPJS Cabang Purwokerto yang diwakili oleh Kepala Cabang PT. BPJS Cabang Cilacap berupa co-location layanan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), serta Kepala KPPN Cilacap dengan Kepala Cabang PT. Mandiri Taspen Cabang Purwokerto berupa co-location layanan asistensi dan konsultasi dana pensiun dan kepensiunan.

Dalam upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021, KPPN Cilacap menyampaikan Inovasi Layanan KPPN Cilacap Tahun 2021 melalui video serta dilanjutkan dalam bentuk talkshow yang dimoderatori oleh M. Bagus Maky Hasan selaku pelaksana Seksi VERA-KI. Penyampaian inovasi juga menghadirkan narasumber dari KPPN Cilacap, yaitu Jefri Kristianto untuk Inovasi seksi PDMS, Feranita Anggaraheni untuk Inovasi seksi Bank, dan Tri Wahyuningsih untuk Inovasi seksi VeraKi. Inovasi-inovasi yang berhasil dibuat oleh KPPN Cilacap pada tahun 2021 adalah Srempeng (SPM masuk SPAN menjadi SP2D hanya 40 menit),  Es Caramel (upload SKPP melalui portal),  CSO 24/7 Service (Layanan CSO 24 Jam), Konstanta (Konfirmasi PNBP tanpa diminta), Kenduri130 (Portal Unduh Konfirmasi Penerimaan), Go-UMi (Web Informasi UMi), 130 Digital (Aplikasi Android KPPN Cilacap), Tumpenge (Portal Unggah dan Unduh LPJ Bendahara), Kecap Manis (Portal Aduan Masyarakat), Bende (Percepatan Arus Informasi), Literasi (Evaluasi Kode Etik dan Kode Prilaku serta Penilaian Pegawai Terbaik KPPN Cilacap).

Acara terakhir sekaligus merupakan inti dari kegiatan adalah Sharing Session dengan nama Bincang Keren dengan Moderator Kepala Seksi PDMS, Andi Setianto  serta narasumber utama dari Satuan Kerja KPPBC Cilacap dan Kantor Kementerian Agama Kab. Cilacap untuk berbagi informasi kepada seluruh tamu undangan terkait pengalaman satker tersebut dalam mengelola keuangan serta upayanya dalam meraih IKPA tertinggi. Moderator juga mengajak seluruh satker yang hadir pada Aula KPPN Cilacap untuk melakukan sharing session mengenai kinerjanya selama ini.

Kegiatan tersebut berlangsung cukup meriah meskipun dengan keterbatasan peserta. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama dan penyampaian testimoni kegiatan.”Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kerja sama antara KPPN Cilacap dengan para mitra kerja sekaligus dapat menyukseskan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021.” Ungkap Kepala KPPN Cilacap.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan di masa pandemi, , KPPN Cilacap menggelar kegiatan Capacity Building pada hari Senin, 29 Maret 2021. Dengan mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Layanan pada Masa Pandemi melaui Integritas dan Sinergi”, kegiatan capacity building diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Cilacap. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula KPPN Cilacap dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kepala KPPN Cilacap, Sumargono, dalam sambutannya berharap dengan adanya kegiatan capacity building ini, keragu-raguan pegawai dalam menghadapi pandemi khususnya terkait pelayanan dapat diatasi. “Dengan mendengar langsung dari narasumber yang kompeten di bidangnya, diharapkan para pegawai menjadi lebih sigap dalam memberikan layanan pada stakeholders,” ujar Sumargono.

Kegiatan Capacity building menhadirkan narasumber seorang psikolog sekaligus dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ugung Dwi Ario Wibowo. Ugung membuka  sesi materi dengan mengajak peserta untuk menuliskan nama anggota keluarganya masing-masing. Setelah itu, peserta diminta untuk menuliskan hal yang sama mengunakan tangan kiri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan pentingnya belajar beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Di sesi berikutnya, Ugung menjelaskan perbedaan antara integritas dan kejujuran. Selain itu, Ugung juga menyampaikan pentingnya sinergi melalui permainan tim. Peserta dibagi menjadi dua tim dan menunjuk ketua kelompok untuk masing-masing tim. Ketua tim menunjuk tujuh orang anggota untuk bergantian melihat model/prototipe balok yang telah dibentuk dalam waktu 10 detik. Selanjutnya, anggota tim tersebut mengarahkan ketua tim untuk menyusun balok sesuai contoh. Permainan berikutnya adanya permainan “jatuh”. Tiga orang peserta diminta maju ke depan, dimana satu orang akan menjatuhkan diri dan kedua orang lainnya bertugas untuk menangkap. Permainan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan kepercayaan serta melatih penyampaian informasi yang efektif dan  bekerja di bawah tekanan.

Kegiatan capacity building ditutup dengan penyampaian Ugung terkait pentingnya layanan 4.0 di masa pandemi. Dalam era digital seperti saat ini, perlu adanya kualitas VUCA, yaitu Volatility dapat diartikan sebagai suatu hal yang mudah menguap, berubah, dan meledak. Uncertainty pada situasi VUCA memiliki artian tidak pasti atau ketidakpastian, yang menggambarkan situasi ketika orang akan sulit memprediksi sebuah keakuratan yang akan terjadi di masa depan; Complexity menggambarkan situasi yang semakin rumit karena banyaknya tantangan yang hadir serta Ambiguity memiliki artian ketidakjelasan asal usul sebuah kejadian.

Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro (UMi) baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. UMi dirancang karena usaha mikro di lapisan terbawah saat ini belum bisa difasilitasi perbankan. Nilai pembiayaan yang diberikan maksimal sebesar Rp 10 juta rupiah per nasabah. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Di masa pandemi COVID-19, usaha ultra mikro menjadi salah satu sektor usaha yang paling terkena dampaknya. Sebagai upaya untuk memberikan daya topang bagi para pelaku usaha berskala ultra mikro tersebut, pemerintah telah menyalurkan kredit ultra mikro (UMi) melalui lembaga penyalur atau linkage yang merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

 Dalam penyaluran pembiayaan ultra mikro di Kabupaten Cilacap, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap mengambil salah satu peranan penting terkait monitoring terhadap penyalur maupun debitur. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh KPPN Cilacap adalah dengan melakukan survei keekonomian atau kunjungan lapangan ke debitur. Survei atau kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melakukan pengukuran terhadap dampak pelaksanaan pembiayaan UMi terhadap debitur. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kegiatan survei dilakukan secara daring melalui telepon. Sementara untuk kunjungan lapangan, KPPN Cilacap bekerja sama dengan salah satu lembaga penyalur, yaitu PT PNM Mekaar.

Pada tahun 2020, PT PNM Mekaar wilayah Kabupaten Cilacap telah menyalurkan kredit Ultra Mikro kepada 691 Debitur dengan nilai pembiayaan lebih dari Rp 2,3 Milyar. Selain membantu menyalurkan kredit UMi, PT PNM Mekaar juga rutin melakukan pendampingan kepada pelaku usaha ultra mikro. Pendampingan ini mutlak dilakukan karena pelaku usaha ultra mikro merupakan salah satu ujung tombak perekonomian yang berperan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan para pelaku usaha ultra mikro mendapatkan arahan untuk keberlangsungan usahanya, terutama di masa pandemi.

Salah satu nasabah PT PNM Mekaar Cabang Wanareja, Kartem (41) yang memiliki usaha warung sembako mengaku sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ultra mikro. “Awalnya saya dan suami jualan keliling. Berkat kredit UMi melalui PNM, usaha saya lancar dan saya juga bisa mengembangkan usaha dengan membuka warung sembako di rumah. Sampai dengan sekarang, proses membayar angsuran juga masih lancar,” ungkapnya kepada penyalur saat dilakukan pendampingan.

Kepala KPPN Cilacap, Sumargono mengatakan bahwa KPPN Cilacap akan senantiasa meningkatkan sinergi dengan para lembaga penyalur atau linkage terkait penyaluran pembiayaan ultra mikro. “KPPN Cilacap berupaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat terkait peranan kami dalam penyaluran pembiayaan UMi. Kami berharap kredit UMi terus berlanjut dan menjadi salah solusi terbaik bagi para pelaku usaha berskala ultra mikro terutama di masa pandemi.”(HR)

Testimoni salah satu debitur UMi dapat dilihat pada laman Youtube
https://youtu.be/wNS7oVIQEmA

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap telah menyalurkan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan kesatu TA 2021 sebesar Rp8.060.700.000,00. Peruntukan BLT DD itu untuk 269 Desa di Kabupaten Cilacap akan diterimakan langsung melalui rekening Bank Jateng Cabang Cilacap. Dana Desa untuk BLT DD disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke masing-masing Rekening Kas Desa (RKD) melalui penerbitan SP2D pada hari Selasa (19/03).

Sesuai  Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Penetapan pelaksanaanya melalui Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2021. Selanjutnya dilaporkan realiasi penyaluran BLT Desa setiap bulannya dengan melalui perekaman pada aplikasi OMSPAN. Beberapa kriteria KPM BLT Desa, yaitu merupakan keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai dan Program Bansos Pemerintah lain.

“Dengan cairnya Dana Desa untuk BLT Desa pada bulan I ini maka akan segera diikuti untuk penyaluran bulan II dan berikutnya. Penyaluran BLT DD ini setiap bulan secara pro rata sesuai dengan jumlah KPM yang direkam oleh Pemda. Setiap KPM akan menerima BLT Desa sebesar Rp300.000,00 per bulan untuk bulan kesatu sampai dengan bulan keduabelas. Harapan kita BLT DD ini dapat membantu masyarakat yang berdampak akibat pandemi Covid-19 dan bisa turut serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat desa’. Demikian ungkap Sumargono, Kepala KPPN Cilacap.

Sebelumnya, KPPN Cilacap telah menyalurkan Dana Desa Reguler Tahap I non BLT untuk 262 Desa dengan total penyaluran sebesar Rp77.396.782.800,- pada hari Selasa (16/02/2021) dan Dana Desa Tahap I (non BLT) TA 2021 kepada 7 Desa Mandiri dengan total penyaluran sebesar Rp3.293.544.600,- pada hari Kamis (18/02/2021).  Dana Transfer TK DD untuk Kabupaten Cilacap TA 2021 sebesar Rp 424.476.246.000,00 terdiri dari  alokasi Dana Desa Rp299.567.198.000,- dan alokasi dana DAK Fisik Rp124.909.048.000,00. (FA)

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap, Sumargono mengikuti acara penandatanganan Rekonsiliasi Pajak Pusat Berdasarkan Transaksi Pengeluaran atas Beban APBD Periode Semester II Tahun 2020 di kantor  Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Cilacap, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 lalu. Hadir dalam acara itu adalah Kepala KPP Pratama Cilacap, sedangkan pihak BPPKAD Kabupaten diwakili oleh Pejabat BPPAD Kabupaten Cilacap. Hasil rekonsiliasi antara BPPKAD Kabupaten Cilacap, KPP Pratama Cilacap dan KPPN Cilacap menyepakati besaran pajak yang disetorkan pada periode Semester II Tahun 2020 untuk sementara yaitu Rp 71.158.924.867,00 dari total pajak terutang sebesar Rp 77.941.233.738,00. Dengan demikian tercatat adanya selisih jumlah pajak yang telah disetor ke RKUN dengan jumlah pajak yang menjadi kewajiban BUD (compliance). Rekonsiliasi dituangkan pada BAR Rekonsiliasi Periode Semester II Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap, Drs. Dian Setyabudi, M.M, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap, Ir. Atmo, M.M, dan Kepala KPPN Cilacap Sumargono, S.H.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor  139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dilaksanakan dengan memperhatikan peran serta Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan negara. Salah satu kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara adalah penyaluran DBH PPh dan PBB yang dilaksanakan setelah Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menerima laporan kinerja Pemda berupa Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemda bersama KPP dan KPPN atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.

Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Semester II Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabuapten Cilacap  disampaikan kepada DJPK,  sebagai syarat penyaluran DBH triwulan I dan triwulan III oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Cilacap. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan peran Pemkab Cilacap dalam upaya mendukung peningkatan penerimaan pajak secara optimal dalam pembangunan.

Kepala KPPN Cilacap Sumargono berharap proses rekonsiliasi periode selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik tanpa selisih. ”Hasil rekonsiliasi periode Semester II Tahun 2020 telah disepakati dan masih perlu dilakukan upaya perbaikan data atas selisih NTPN yang masih invalid. Untuk selanjutnya, kami akan fokus mendorong Pemkab Cilacap dengan  Bendahara OPD terkait  untuk dilakukan konfirmasi bukti sah setoran penerimaan pajak ke KPPN Cilacap. Sehingga pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pajak periode Semester I Tahun 2021 dapat dipenuhi lebih tepat nilainya. Pemkab Cilacap menyanggupi untuk penandatangan dapat dilaksanakan lebih awal dan  paling lambat diterbitkan BAR pada akhir bulan Agustus 2021,” ungkapnya. (HR)

(17/02/2021) Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2021, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap mengadakan kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Tahun Anggaran (TA) 2021, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (LK UAKPA) Satuan Kerja (Satker) Semester II Tahun 2020, Penyampaian Capaian Output, dan Modernisasi Rekening Pemerintah, Rabu, 17 Februari 2021. Sosialisasi tersebut dilakukan secara dalam jaringan (daring) dengan mengikutsertakan seluruh satker mitra kerja KPPN Cilacap. Pada awal acara dibuka oleh Kepala KPPN Cilacap didahului dengan pencanangan kembali pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPN Cilacap tahun 2021.

Dalam pembangunan ZI WBBM telah dilakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan Kepala KPPN Cilacap memberikan apresiasi kepada Satker Berkinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik, yaitu Terbaik 1 Satker Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Cilacap, Terbaik 2 Satker Lembaga Pemasyarakat Besi dan Terbaik 3 Satker Madrasah Aliyah Negeri 2 Cilacap.  Pemberian penghargaan dan apresiasi adalah suatu bentuk pengakuan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan dengan tingkat kualitas yang terukur dengan 13 indikator kinerja pelaksanaan anggaran. “Dengan pemberian apresiasi ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran lebih baik dan berorientasi pada hasil (output) dan berdampak pada masyarakat di Kabupaten Cilacap (outcome)”, demikian kata Sumargono Kepala KPPN Cilacap.

Selanjutnya, materi sosialiasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2021 disampaikan oleh Jefri Kristianto, Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.  Kinerja Pelaksanaan Anggaran didasarkan pada 1. Kesesuaian Perencanaan dengan pelaksanaan yang diukur dengan indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus. 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi yang diukur dengan indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). 3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan yang dikur dengan indikator Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output. 4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan yang dikur dengan indikator Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), dan Kesalahan SPM. Oleh Sdr. Jefri Kristianto dijelaskan secara rinci hal terkait pengelolaan anggaran DIPA Satker pada lingkup KPPN Cilacap apalagi anggaran terkait dengan percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Penyerapan anggaran untuk DIPA Satker lingkup KPPN Cilacap TA 2020 dari alokasi pagu dana Rp776.050.810.000,00 terealisasi Rp754.445.313.280,00 (97,22%). KPPN Cilacap sebagai Kuasa BUN Daerah melaksanakan  sosialisasi ini dengan harapan bahwa capaian penyerapan anggaran lebih optimal dan kinerja Satker lebih baik lagi di tahun 2021.

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Satker sangat penting dalam pencapaian penilaian opini yang dilakukan BPK pada tingkat Kementerian Lembaga, maka Bimingan Teknis (Bimtek) pendampingan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 oleh dibawakan oleh Sdri. Tri Wahyuningsih sangat diperlukan sekali oleh Satker. Hal sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan S-947/PB/2020 bahwa Bimtek lebih berfokus pada diskusi bersama Satker mengenai rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker dalam aplikasi e-Rekon yang masih terdapat perbedaan atau masalah. Rekonsiliasi tersebut dilakukan untuk melihat progress dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ada.

Pada kesempatan berikutnya, disampaikan materi sosialisasi terkait modernisasi pengelolaan rekening pengeluaran oleh Sdri. Feranita Anggaraheni. Modernisasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 183/PMK.05/2019 yang mengatur mengenai modernisasi rekening pada bendahara pengeluaran melalui restrukturisasi rekening yang lebih baik. Sedangkan untuk rekening bendahara penerimaan dan rekening lainnya, peraturan yang mengaturnya akan tersedia di lain waktu. Pada sesi ini, setiap Satker memastikan user operator dan user Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT) telah aktif dan update. 

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan seluruh Satker mitra kerja KPPN Cilacap dapat memahami isu-isu strategis  pelaksanaan anggaran TA 2021 dan terjalin sinergi dengan KPPN Cilacap sebagai Kuasa BUN-Daerah dalam  pengelolaan anggaran DIPA Satker lebih optimal.  Selain itu juga dimaksud untuk mengatasi semua kendala dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2021 sehingga dapat memberi andil dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dapat berkontribusi mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dimasa pandemi COVID-19. Demikian juga anggaran yang teralokasikan pada Satker lingkup KPPN Cilacap dapat membawa dampak bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap (JK).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN Cilacap) telah menyalurkan Dana Desa Tahap I (non BLT) TA 2021 kepada 7 Desa Mandiri dengan total penyaluran sebesar Rp3.293.544.600,-. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke masing-masing Rekening Kas Desa (RKD) pada hari Kamis , kiranya dapat segera dipergunakan untuk menjadi stimulus perekonomian di Desa Kabupaten Cilacap. (18/02/2021).

Penyaluran ini merupakan penyaluran Dana Desa yang kedua. Sebelumnya, KPPN Cilacap telah menyalurkan Dana Desa Reguler Tahap I non BLT untuk 262 Desa dengan total penyaluran sebesar Rp77.396.782.800,- pada hari Selasa (16/02/2021) sehingga seluruh Desa di Kabupaten Cilacap telah mendapatkan penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2021.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor PER-1/PK/2021, bahwa dana desa ditentukan penggunaannya (earmarked) paling sedikit sebesar 8% dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi COVID-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa. Bagi Desa yang telah salur Dana Desa Tahap I, dukungan pendanaan penanganan COVID-19 dimaksud menggunakan anggaran Dana Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. Selanjutnya masyarakat dapat membantu untuk mendukung penggunaan dana desa dan pengawasannya dalam penanganan pandemi covid-19 di desa-desa pada Kabupaten Cilacap.

“Dengan tersalurnya Dana Desa ini diharapkan dapat mendukung penanganan COVID-19 di tingkat Desa,” ujar Kepala KPPN Cilacap, Sumargono. Selanjutnya, KPPN Cilacap dan Pemerintah Kabupaten Cilacap akan berfokus pada persiapan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa pada akhir bulan Pebruari 2021.  Harapan dengan tersalurnya BLT Dana Desa dapat mengatasi permasalah masyarakat desa di Kabupaten Cilacap yang terkena dampak dari pandemi Covid-19.  (FA)

KPPN Cilacap menggelar kampanye kesehatan secara virtual pada hari Jumat (18/02). Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 Tahun 2021 dan bertujuan untuk memberikan edukasi  dalam upaya menekan kasus Covid-19 pada masyarakat di Kabupaten Cilacap.  Kepala UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I, dr. Eti Putranti dihadirkan sebagai narasumber dalam  kegiatan yang diikuti oleh para  pegawai KPPN Cilacap dan perwakilan pegawai Satker mitra kerja KPPN Cilacap.

Kepala KPPN Cilacap, Sumargono, dalam sambutannya berharap dengan adanya kampanye kesehatan ini dapat memberikan pemahaman bagaimana kita harus berperilaku pada masa pandemi. “Dengan mendengar langsung dari narasumber yang kompeten, diharapkan kita semua dapat mengetahui cara menghadapi pandemi ini sehingga pandemi dapat segera berakhir,” pungkas Sumargono.

Dalam paparannya, dr.Eti menyampaikan pentingnya penerapan disiplin kesehatan 5M, yaitu Memakai masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Membatasi mobilitas dan interaksi, dan Menjauhi kerumunan. Selain itu juga perlu menjaga kesehatan dengan berolahraga secara rutin, makan makanan bergizi, dan tidur yang cukup.

dr. Eti juga menyampaikan sosialisasi alur pelayanan vaksinasi dan progres vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Saat ini, seluruh petugas kesehatan telah mendapatkan vaksin tahap I dan tahap II. Rencananya, pada bulan Maret akan dilaksanakan vaksinasi bagi petugas pelayanan publik. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan petugas pelayanan publik tidak khawatir lagi dengan pemberian vaksin, dan dapat bersiap diri dengan menjaga kesehatan sehingga vaksinasi yang diberikan bisa efektif maksimal.

Kegiatan kampanye sehat diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 (FA).

KPPN Cilacap Salurkan Dana Desa Tahap I Kepada 262 Desa

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN Cilacap) telah menyalurkan Dana Desa Tahap I TA 2021 kepada 262 Desa Reguler (non Mandiri) dengan total penyaluran sebesar Rp77.396.782.800,-. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke masing-masing Rekening Kas Desa (RKD) pada hari Selasa (16/02).

Kabupaten Cilacap pada TA 2021 mendapatkan alokasi Dana desa sebesar Rp299.567.198.000 yang penyalurannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dibedakan menjadi penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan setiap bulan secara pro rata dan non BLT. Dana Desa non BLT disalurkan dalam 3 (tiga) tahap bagi Desa Reguler dan 2 (dua) tahap bagi Desa Mandiri. KPPN Cilacap telah menyalurkan Dana Desa Tahap I untuk Desa Reguler dengan besaran 40% pagu dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan kelima.

Persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I adalah Peraturan Bupati tentang Tata Cara  Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, APBDesa masing-masing Desa, dan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa oleh Bupati. Kepala KPPN Cilacap, Sumargono, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN) secara lengkap, dan setelah dilakukan verifikasi, dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan sehingga Dana Desa Tahap I untuk Desa Reguler statusnya layak salur.

“Dengan tersalurnya Dana Desa ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian warga khususnya di tingkat Desa,” ujar Sumargono. Selanjutnya, KPPN Cilacap dan Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk segera menyalurkan Dana Desa Tahap I untuk 7 Desa Mandiri dan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu. (FA)

Dengan ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan Update SAS 2021 versi 21.0.5, dengan rincian perbaikan terkait :

- Penyesuaian SPP/SPM SPDPL (Khusus KPPN KPH)

- Penyesuaian Perekaman Supplier

- Penyesuaian SPP/SPM Escrow dan lainnya

- Penyesuaian LPJ BLU Silabi

- Penyesuaian validasi SPM/SPP PTUP

- Penyesuaian perekaman rekening Virtual

Unduh aplikasi dapat diperoleh melalui :

Link HAI

Link WEB DJPb​

Lakukan Backup data sebelum melakukan update

Demikian diiinformasikan, dan terima kasih.​

Informasi Rilis Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.2.1

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-3/PB/PB.6/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Rilis Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.2.1 Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan aplikasi dimaksud yang dapat diunduh melalui https://hai.kemenkeu.go.id/news/posts/802

Terima kasih.

(11/02/2021) Dalam rangka mengevaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2020 dan persiapan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2021, KPPN Cilacap menyelenggarakan rapat koordinasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester I Tahun 2021 pada hari Rabu (10/02). Rapat koordinasi diikuti oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap, DPMD Kabupaten Cilacap, dan Dinas-dinas pengelola DAK Fisik TA 2020 yang dilaksanakan secara daring.

Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Cilacap sebagai kuasa  Bendahara Umum Negara (BUN) secara simbolis menyerahkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2021 kepada perwakilan Satuan Kerja (Satker) di wilayah kerja KPPN Cilacap. Bertempat di aula KPPN Cilacap dengan mengikuti protokol kesehatan kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis 17 Desember 2020 dihadiri oleh Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Dalam rangka mengamankan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2020, KPPN Cilacap mengadakan Rapat Koordinasi dengan Bank/Pos Persepsi di wilayah kerja KPPN Cilacap, Rabu, 25 November 2020. Dengan tema “Sinergi mengawal dan Mengamankan Penerimaan dan Belanja Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020”, rapat koordinasi diikuti oleh perwakilan dari Bank/Pos Persepsi di Kabupaten Cilacap, KPP Pratama Cilacap, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka di Aula KPPN Cilacap dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya pemakaian masker, pengaturan jarak tempat duduk, dan pembatasan durasi rapat.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dan sinergi antar pegawai, KPPN Cilacap menggelar kegiatan capacity building pada hari Jumat, 20 November 2020 dengan mengangkat tema “Tetap Semangat dan Bersinergi, Pandemi Bukan Penghambat Untuk Berikan Kinerja Terbaik”. Kegiatan capacity building yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Cilacap dilaksanakan di halaman belakang KPPN dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya tetap memakai masker dan menjaga jarak.

Kepala KPPN Cilacap, Sumargono, dalam sambutannya mengharapkan adanya kegiatan capacity building menjadi penyegaran untuk lebih bersemangat dalam bekerja. “Sebagaimana tema capacity building ini, meskipun pandemi masih melanda kita semua harus terus memberikan kinerja terbaik kita,” pungkas Sumargono.

Kegiatan capacity building dipandu oleh trainer profesional dari CV Masterbee. Para pegawai diajak untuk melupakan sejenak beban pekerjaan maupun pikiran dengan mengikuti aktivitas ringan dan menghibur. Diawali dengan permainan individual seperti “meninggi-merendah” dan “polisi-penjahat”, para pegawai diajak untuk berlatih konsentrasi dan ketangkasan.

Sesi berikutnya, dilaksanakan aktivitas tim. Para pegawai yang terbagi menjadi 3 tim berjuang untuk menjadi tim terbaik melalui beberapa permainan, diantaranya dengan menampilkan yel-yel terbaik, permainan menyusun balok yang memerlukan strategi dan konsentrasi tinggi serta permainan “Gladiator” yang mengasah komunikasi dan kerja sama tim.

Kegiatan capacity building ditutup dengan sesi hypnotherapy dan motivasi oleh trainer tersertifikasi. Dalam sesi ini, para pegawai diajak untuk berdialog dengan diri sendiri dan pemberian motivasi untuk meningkatkan jiwa pelayanan dalam bekerja.  Dengan diselenggarakannya kegiatan capacity building ini diharapkan para pegawai mendapatkan semangat baru yang bisa meningkatkan motivasi dalam memberikan pelayanan dan kinerja terbaik. (FA)

A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu tugas Seksi Bank adalah pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejak tahun 1997 PNBP telah memberikan kontribusi dalam membiayai APBN Negara Indonesia selain dari penerimaan pajak dan hibah. PNBP juga telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. PNBP nantinya diharapkan menjadi sumber pembiayaan APBN yang dominan. Untuk itu perlu penanganan dan pengelolaan yang baik untuk menjadikan PNBP sebagai sumber utama penerimaan Negara. Sebagai wujud konkrit pemerintah dalam menangani PNBP adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang ini menyempurnakan peraturan sebelumnya. Penyempurnaan dalam Undang-Undang ini berlandaskan atas asas keadilan, asas kepastian hukum, asas daya pikul, asas manfaat, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Penyempurnaan pengaturan dalam Undang-undang ini bertujuan untuk :
a. Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
b. Mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian Iingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
c. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu penyempurnaan pengaturan PNBP meliputi pengelompokan Objek PNBP atau seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah, yang meliputi:
1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Pelayanan;
3. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
4. Pengelolaan Barang Milik Negara;
5. Pengelolaan Dana; dan
6. Hak Negara Lainnya.

Pemisahan objek PNBP ini digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP sehingga penerimaan negara yang berasal dari PNBP dapat lebih optimal. Subjek PNBP atau Wajib Bayar PNBP meliputi orang pribadi dan badan dari dalam atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/.atau memiliki kaitan dengan objek PNBP.
Tarif PNBP dapat berbentuk tarif spesifik (tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang) dan/atau tarif ad valorem (tarif yang ditetapkan dengan persentase dan formula). Pengaturan tarif PNBP mempertimbangkan nilai manfaat, kadar atau kualitas sumber daya, dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, aspek keadilan, serta kebijakan pemerintah lainnya. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP juga dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam postur APBN Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2020, PNBP ditargetkan memberikan kontribusi cukup besar terhadap sisi pendapatan negara, yaitu sebesar Rp367T yang terdiri dari Penerimaan sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 160,4T,  Pendapatan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan sebesar Rp 49T,  Pendapatan BLU sebesar Rp 56,7T dan PNBP lainnya sebesar Rp 100,9T.
Pada wilayah kerja KPPN Cilacap terdapat 12 (dua belas) satuan kerja yang memiliki pendapatan PNBP, yaitu :
1. Pengadilan Negeri Cilacap,
2. Pengadilan Agama Cilacap,
3. Kejaksaan Negeri Cilacap,
4. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Cilacap,
5. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap,
6. Distrik Navigasi Cilacap,
7. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap,
8. Kantor UPBU Tunggul Wulung Cilacap,
9. Kantor Kesehatan Pelabuhan Cilacap,
10.Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap,
11.Politeknik Negeri Cilacap, dan
12.Polres Cilacap.
Penetapan target PNBP oleh satker di wilayah kerja KPPN Cilacap cenderung di bawah potensi yang dapat diperoleh selama satu tahun.

IV. SIMPULAN
1. Masih terdapat permasalahan yang mengakibatkan potensi pengelolaan PNBP tidak optimal, diantaranya:
    a. Penetapan besaran target PNBP oleh satker masih berada dibawah potensi yang ada.
    b. Jenis dan Tarif PNBP perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.
2. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan PNBP perlu dilakukan perbaikan serta peningkatan kualitas pengelolaan PNBP.
3. Satker agar lebih memperhatikan penginputan saat melakukan revisi DIPA sehingga meminimalisasi kesalahan isian estimasi pendapatannya.
4. Perlu kebijakan pembayaran non tunai atas pembayaran PNBP sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan.

Dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia ke-74 Tahun 2020, KPPN Cilacap menggelar aksi donor darah, Kamis, 22 Oktober 2020. Bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cilacap, kegiatan donor darah dilaksanakan di Aula KPPN Cilacap diikuti oleh pegawai, PPNPN, dan satker mitra kerja.

Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk ke-4 kalinya memperoleh opini WTP. Bertempat di ruang rapat Bupati Cilacap, Kepala KPPN Cilacap beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Sekretaris Daerah, dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap telah menyalurkan Dana Desa Tahap III TA 2020 ke 269 Desa di Kabupaten Cilacap. Penyaluran langsung ke rekening  269 Desa yaitu dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan jumlah sebesar Rp57.615.946.000,00 pada tanggal 22 September 2020. Pada penyaluran tahap I, Dana Desa Kabupaten Cilacap disalurkan sebesar 40% dari pagu lama (sebelum adanya perubahan anggaran akibat pandemi COVID-19) sehingga pada tahap III ini disalurkan sebesar selisih antara pagu perubahan dengan Dana Desa yang telah disalurkan sampai dengan tahap II.

Kepala KPPN Cilacap, Sumargono, menyampaikan bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, terdapat relaksasi dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III. Laporan Penyerapan dan Capaian Keluaran tahun berjalan dan laporan konvergensi pencegahan stunting yang sebelumnya dipersyaratkan dalam penyaluran Dana Desa Tahap III, kini tidak lagi menjadi persyaratan penyaluran.  Sehingga, dokumen penyaluran Dana Desa Tahap III menjadi Perubahan Perkada tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Laporan Penyerapan dan Capaian Keluaran Tahun Anggaran yang lalu.

Dana Desa tahap III yang disalurkan masih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya pemberian  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk bulan Agustus dan September 2020.  BLT Desa diperuntukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa tersebut dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako.

Dengan tersalurnya Dana Desa Tahap III itu maka realisasi penyaluran oleh KPPN Cilacap telah mencapai 100% dari pagu Dana Desa seluruhnya untuk Kabupaten Cilacap sebesar Rp293.893.896.000,-. “Penyaluran Dana Desa melalui KPPN Cilacap untuk 269 Desa di Kabupaten Cilacap diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta memberi andil mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”. Demikian kata  Sumargono, selaku Kepala KPPN Cilacap. (FA)

Menindaklanjuti arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), KPPN Cilacap bersama seluruh Satuan Kerja lingkup KPPN Cilacap melakukan penandatangan “Komitmen Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020”. Kegiatan penandatangan secara simbolis dilakukan di aula KPPN Cilacap pada 3 September 2020 dihadiri oleh 10 Satuan Kerja saja mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

(27/08/2020) Dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), KPPN Cilacap menyelenggarakan rapat koordinasi penyaluran DAK Fisik, Cadangan DAK Fisik dan Dana Desa Kabupaten Cilacap TA 2020 pada tanggal 27 Agustus 2020. Rapat koordinasi diikuti oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap, DPMD Kabupaten Cilacap, dinas-dinas pengelola Cadangan DAK Fisik TA 2020 dan Bank Jateng Cabang Cilacap.  Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan  COVID-19, kegiatan rapat koordinasi secara tatap muka dilaksanakan selama maksimal 1 (satu) jam dengan meminimalisasi peserta yang hadir, pengecekan suhu tubuh, pemberian  face shield  dan sarung tangan serta pengaturan jarak antar tempat duduk.

(26/08/2020) Kali pertama sejak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, KPPN Cilacap berkesempatan mengundang satuan kerja untuk hadir di Aula KPPN Cilacap dalam rangka Sosialisasi Pengelolaan Rekening Penatausahaan Kas dan Focus Grup Discusion (FGD) Pengelolaan APBN pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2020. Kegiatan sosialisasi digagas sebagai tindak lanjut temuan BPK atas pengelolaan rekening dan penatausahaan kas oleh bendahara pada LKPP Tahun 2019. Sosialisasi dirangkai dengan FGD Pengelolaan APBN sebagai upaya KPPN Cilacap mendukung Program Pemulihan Ekonomi (PEN) di masa Pandemi COVID-19.

(14/08/2020) Sebar virus pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Cilacap menggelar aksi TEMBAK (Tebar Edukasi Manfaat Birokrasi Anti Korupsi) di Stadion Olahraga Wijaya Kusuma Cilacap pada Jum’at 14 Agustus 2020. Sambil membagikan masker dan gantungan kunci anti korupsi, KPPN Cilacap mengajak masyarakat untuk bergerak melawan korupsi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN Cilacap) telah menyalurkan DAK Fisik Tahap I dan Sekaligus Atas Rekomendasi TA 2020 dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Cilacap.

Cilacap (28 Juli 2020) - Pemusnahan arsip merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah arsip sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan kearsipan. Selain itu,  pemusnahan arsip merupakan upaya untuk menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

CILACAP-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap telah menyalurkan Dana Desa untuk 269 Desa di Kabupaten Cilacap Tahap II Periode Kedua TA 2020 dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke 269 Rekening Kas Desa (RKD) melalui Bank Jateng Cabang Cilacap, Rabu (10/06/2020).

Sebagai agenda rutin di bulan suci Ramadhan, KPPN Cilacap menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial kepada masyarakat di sekitar kantor yang dilaksanakan pada hari Jum’at, 17 Mei 2020.  Sebanyak 60 paket sembako yang merupakan hasil iuran pegawai KPPN CIlacap dibagikan kepada masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitar kantor dan PPNPN/pegawai honorer di KPPN.

Dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) KPPN Cilacap melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat untuk Melawan Virus Corona (DIMAS LARON) kepada masyarakat sekitar kantor dengan cara melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan rumah-rumah warga, pembagian masker kepada masyarakat, dan penyediaan tempat cuci tangan dan sabun cair di luar lingkungan kantor agar bisa dimanfaatkan masyarakat yang melintas di depan kantor.

Sungguh, tidak pernah terbayangkan, kami akan melepas salah satu pegawai kami yang akan memasuki masa purna tugas dalam suasana prihatin karena mewabahnya virus Covid 19. Virus ini telah memporak-porandakan semua lini kehidupan. Pegawai yang harus Work From Home (WFH), disiplin social distancing, sampai pelaksanaan GKM pun di tiadakan untuk sementara waktu

03/03/2020-KPPN Cilacap mengadakan kegiatan sharing session dengan mengundang narasumber dari Satelit TV Purwokerto, Damar Nurani, dengan tema “meningkatkan kapasitas SDM di bidang komunikasi publik melalui media digital”  bertempat di Aula KPPN Cilacap. Kegiatan diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Cilacap beserta siswi PKL dari SMK dan mahasiswa/mahasiswi dari PKN STAN.

Salah satu agenda penting di awal tahun 2020, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Telaah Laporan Keuangan (LK) Tingkat UAKPA Satker Lingkup KPPN Cilacap Tahun Anggaran 2019. Menghadirkan narasumber Kepala Bidang PAPK (Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Asri Isbandiyah Hadi, bimtek dilaksanakan pada Rabu 29 Januari 2020 di aula KPPN Cilacap. Diikuti oleh operator SAIBA/SAKTI dan operator SIMAK BMN seluruh Satker Lingkup KPPN Cilacap, bimtek ini mengusung tema “Dari Satker Cerdas dan Mandiri Menuju Smart Satker”.

Selasa 28 Januari 2020 - Mengawali pelaksanaan anggaran tahun 2020 KPPN Cilacap kembali melaksanakan koordinasi dengan mengundang Kuasa Pengguna Angaran (KPA), Pejabat Pembuat  SPM (PPSPM) dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam acara Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2020 dan PMK nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Negara/Lembaga dengan mengambil tema “Dari Satker Cerdas dan Mandiri menuju SMART Satker”.

Selasa, 10 Desember 2019 Kepala KPPN Cilacap menghadiri undangan Acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Cilacap menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) atas prestasi KPPN Cilacap yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji, berkesempatan kembali hadir di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap untuk menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2020. Penyerahan DIPA Satuan Kerja lingkup pembayaran KPPN Cilacap dilaksanakan di Aula KPPN Cilacap pada Selasa (3/12). Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Bupati Cilacap,  Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  Kabupaten Cilacap, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja (Satker). 

Sebagai salah satu pelaksanaan inisiatif strategis tahun 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap melaksanakan Outdoor Study pembahasan bersama contoh soal hard competency. Bertempat di DPelataran Resto and Café pada 27 September 2019 kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, kepedulian dan kesiapan para pegawai menghadapi pelaksanaan tes hard competency yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2019.

Untuk meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester II Tahun 2019, Kamis (26/9). Bertempat di Aula KPPN Cilacap, Rapat Koordinasi dengan tema “Bersama Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Adil dan Makmur di Kabupaten Cilacap” diikuti oleh Inspektorat, BPPKAD, Dispermades Kabupaten Cilacap, dan 13 (tiga belas) Dinas dan Instansi penerima DAK Fisik TA 2019.

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sehat dan bebas narkoba serta meningkatkan peran pemerintah dalam pemberantasan narkoba, bertempat di aula KPPN Cilacap Jum’at 20 September 2019 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Cilacap menyelenggarakan tes urine bagi seluruh pegawai KPPN Cilacap.

(Selasa, 27 Agustus 2019) KPPN Cilacap dengan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cilacap menyelenggarakan kegiatan Sharing Session Service Excellence bertempat di Aula KPPN Cilacap. Dengan mengusung tema “Memberi Layanan yang Melampaui Harapan Stakeholders”, kegiatan sharing session diikuti oleh para Pejabat/Pegawai KPPN Cilacap dan Pegawai PPNPN KPPN Cilacap.

Bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap, Senin, 19 Agustus 2019 dilaksanakan pelatihan menulis bagi para pegawai dan pejabat KPPN Cilacap. Sebagai bentuk sinergi antar unit vertikal Ditjen Perbendaharaan, pelatihan menulis ini juga diikuti oleh 2 (dua) pegawai KPPN Purwokerto, dan 2 (dua) pegawai KPPN Banjarnegara.

Jum’at  16 Agustus 2019, bertempat di halaman samping KPPN, air mata haru mewarnai acara pelepasan Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN yang telah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KPPN Cilacap, sejak tanggal 22 Juli 2019 s.d. 16 Agustus 2019, oleh delapan mahasiswa Diploma I Kebendaharaan Negara PKN STAN yang terdiri Aulia Nida Adilah, Dinda Nawang Sasi, Muji Astuti, Novenia Puspita Anggraini, Syifa Nur Azizah, Wildan Afra Azzindani, Wiwit Cahyani dan Yanna Gita Safitri. Acara ini digagas sebagai bentuk rasa syukur telah selesainya kegiatan PKL dan sebagai penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Mahasiswa PKN STAN yang selama 20 hari di KPPN Cilacap, banyak membantu tugas dan pekerjaan para pegawai.

(Cilacap, 20 Mei 2019) Dari Sahl bin Sa’ad radhiallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini”, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta agak merenggangkan keduanya. Hadits yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan dan pahala orang yang meyantuni anak yatim.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahap I dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Selasa 30 April 2019 bertempat di Aula KPPN Cilacap. Sosialisasi SAKTI Tahap I ini diberikan kepada satuan kerja mitra kerja KPPN Cilacap di luar satker Kementerian Keuangan.

(Cilacap, 2 Mei 2019) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap baru-baru ini mengadakan kegiatan Gathering dan Internal Reviu WBK dan WBBM yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN. Dilaksanakan di halaman samping KPPN Cilacap Jum’at 26 April 2019, penuh dengan kebersamaan dan keseruan.  KPPN Cilacap telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sejak Februari 2018 dan pada tahun ini diusulkan mengikuti penilaian WBK/WBBM tingkat Kementerian dan Nasional.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap telah menyalurkan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2019 Kabupaten Cilacap sebesar Rp57.544.446.400,00. Penyaluran dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Tahap I, yaitu Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa per Desa.

(Cilacap, 29 April 2019) Menyapa masyarakat Cilacap, KPPN kembali hadir dalam program Yes Talkshow, Kamis 25 April 2019. Dengan narasumber Kepala KPPN Cilacap Joko Supriyanto menggandeng Polres Cilacap sebagai Satker mitra kerja KPPN Cilacap yang sudah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, diwakili oleh Kabag Perencanaan Polres Cilacap AKP Agus Subiyanto. Mengangkat tema tentang “Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM”, dipandu oleh Bang Tebe dari Yes Radio dimulai pukul 11.00 s.d. 12.00 WIB. Joko Supriyanto menjelaskan WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik. Polres Cilacap telah melakukan pencanangan zona integritas menuju WBK/WBBM pada tanggal 29 Maret 2019, sedangkan KPPN Cilacap telah melakukan pencanangan sejak tahun 2018 dan saat ini sedang dalam tahapan penilaian oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN/RB. Publikasi melalui radio ini sebagai upaya untuk mensosialisasikan program WBK/WBBM kepada masyarakat luas.

(Cilacap, 26 April 2019) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap melakukan simulasi evakuasi gempa dan tsunami pada tanggal 26 April 2019 yang bertepatan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB), sesuai dengan himbauan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk melaksanakan latihan evakuasi bencana secara serentak pada jam 10.00 – 12.00 waktu setempat.

(Cilacap, 12 April 2019) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil telah ditandatangani tanggal 13 Maret 2019. Dalam PP itu disebutkan, mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah 4 tahun yang lalu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015. Kenaikan gaji PNS tahun 2019 rata-rata sebesar 5% dari gaji pokok lama dengan jumlah kenaikan terkecil Rp.74.300,- dan terbesar Rp.280.900,- sesuai golongan dan masa kerja.

(Cilacap, 11 April 2019) Realisasi APBN yang disalurkan melalui KPPN Cilacap sampai dengan triwulan I tahun 2019 mencapai Rp.134.478.323.270,00 atau 11,76% dari total pagu anggaran sebesar Rp.1.142.225.848.000,00. Realisasi anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.70.195.724.767,00 atau 18,19% dari pagu sebesar Rp.385.933.423.000,00, realisasi belanja barang sebesar Rp.62.305.913.619,00 atau 20,55% dari pagu sebesar Rp.303.142.710.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp.1.976.684.884,00 atau 5,21% dari pagu sebesar Rp.37.932.740.000,00. Sedangkan anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp.467.500.000,00 belum direalisasi.

Dalam upaya mendukung terwujudnya WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) KPPN Cilacap menciptakan berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas  layanan kepada Satuan Kerja (Satker). Agar Satker lebih mengenal inovasi-inovasi yang ada, Selasa tanggal 26 Maret 2019 digelar Publikasi Karya Inovasi bersamaan dengan kegiatan Survei Kepuasan dan Suvei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Bertempat di Aula KPPN Cilacap, kegiatan ini mengundang 41 petugas Satker yang mendapatkan layanan langsung dari KPPN.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada KPPN Cilacap yang meraih prestasi Peringkat II Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Tahun 2018 tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan raihan nilai 99,95. Piagam penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono kepada Kepala KPPN Cilacap Joko Supriyanto dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan (13-16 Maret 2019) di Jakarta.

Selasa, 5 Maret 2019, KPPN Cilacap kembali mengadakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA Tahun 2018 dan kewajiban perpajakan bagi satuan kerja dengan tema Sinergi untuk LKPP yang berkualitas dan Pajak untuk Kemakmuran Rakyat. Kegiatan ini bertempat di Ruangan Aula KPPN Cilacap diikuti oleh petugas operator aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN dari seluruh satuan kerja mitra KPPN Cilacap.

(Cilacap, 23 Februari 2019 ) “Alhamdulillah kita akhirnya berhasil melaksanakan salah satu kegiatan kita, kebersamaan kita malam hari ini dan besok untuk bersenang-senang setelah lebih dari satu setengah tahun ini saya banyak memberikan tugas dan pekerjaan kepada bapak dan ibu ” tutur Kepala KPPN Cilacap, Joko Supriyanto pada pembukaan kegiatan Capacity Building pegawai KPPN Cilacap yang diselenggarakan di Fave Hotel Cilacap tanggal 22 s.d. 23 Februari 2019. Mendatangkan trainer dari Balai Diklat Kepemimpinan Magelang, Yo Supriyanto yang biasa dipanggil “Kak Yo”, seorang Certified Instructor Hypnotherapy, Certified Public Speaker Registerd dan Certified Professional Coach. “Malam hari ini sesuai dengan tema kita ingin meningkatkan sinergi dan produktivitas kinerja,” ujar Kepala KPPN Cilacap.

Bertempat di Aula kantor, KPPN Cilacap bekerja sama dengan PT Taspen Cabang Purwokerto menyelenggarakan sosialisasi ketaspenan, yang meliputi Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja, Kamis, 14 Februari 2019, yang di ikuti oleh para pegawai satker mitra kerja KPPN Cilacap yang akan memasuki masa pensiun di tahun 2019.

(Cilacap, 13 Februari 2019) Bertempat di aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap, KPPN Cilacap mengundang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja (Satker) di wilayah pembayaran KPPN Cilacap dalam kegiatan Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pembayaran Belanja Pemerintah dan Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja. Dengan tema “Kartu Kredit Pemerintah Untuk Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Menuju Pelaksanaan Anggaran Yang Lebih Baik”, sosialisasi dilaksanakan Rabu 13 Februari 2019.

Menindaklanjuti penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Three yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Cilacap pada tanggal 30 Januari 2019 di Semarang, para pejabat pengawas dan pelaksana KPPN Cilacap menandatangani kontrak kinerja tahun 2019, bertempat di ruang rapat, 31 Januari 2019. Dengan demikian, seluruh pegawai KPPN Cilacap telah menandatangani kontrak kinerja, Kemenkeu Three untuk Kepala Kantor, Kemenkeu Four untuk para pejabat pengawas, dan Kemenkeu Five untuk pelaksana.

(Cilacap, 23 Januari 2019) Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019, KPPN Cilacap mengadakan kegiatan KPPN Talk Show bertema “Tingkatkan Sinergi Untuk Kemakmuran Negeri” dengan narasumber Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupate Cilacap, Toto Desanto, S.Si., M.Si dan Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah BPPKAD Kab. Cilacap, Suryadi, S.IP., M.M, serta dimoderatori oleh Program Manager Yes Radio Cilacap, Sugeng Paijo (lebih dikenal dengan Bang Tebe). KPPN Talk Show diadakan di aula KPPN Cilacap tanggal 23 Januari 2019 mengundang perwakilan Satuan Kerja, Kantor Dinas penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Bank/Pos Persepsi di Cilacap. Acara Talk Show terasa berbeda karena para pegawai kompak memakai baju adat jawa.

(Cilacap, Januari 2019) Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) untuk belanja Tahun Anggaran 2018 oleh Satuan Kerja (Satker) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berakhir pada 8 Januari 2019. Dengan demikian seluruh belanja yang dilakukan oleh Satker telah dipertanggungjawabkan. Sampai dengan akhir tahun 2018 lebih dari 1 triliyun rupiah belanja negara disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap.

Cilacap – Untuk membangun sinergi dengan satuan kerja, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap mengadakan kegiatan Stakeholders Day dan Publikasi Transformasi Kelembagaan pada hari Jumat 21 Desember 2018 yang diikuti oleh pegawai KPPN dan pengelola keuangan satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Cilacap.

(Cilacap-Kamis 20 Desember 2018) Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, pertama kalinya mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap untuk menghadiri acara serah terima DIPA Tahun Anggaran 2019. Penyerahan DIPA Satuan Kerja di lingkup pembayaran KPPN Cilacap yang beberapa tahun ini diadakan di Kompleks Kantor Bupati Cilacap, kali ini dilaksanakan di Aula KPPN Cilacap. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Bupati Cilacap,  Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  Kabupaten Cilacap, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja wilayah pembayaran KPPN Cilacap.

(Cilacap, 13 Desember 2018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap menggelar Rapat Koordinasi Perbankan Tahun Anggaran 2018 pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018. Bertempat di aula KPPN Cilacap, kegiatan yang mengundang 10 (sepuluh) Bank/Pos Persepsi dan Bank Operasional mitra kerja KPPN Cilacap mengambil tema “Meningkatkan Sinergi Untuk Mengawal dan Mengamankan Penerimaan dan Belanja Negara Akhir Tahun Anggaran 2018”. Kepala KPPN Cilacap Joko Supriyanto dalam sambutannya menyampaikan, tahun ini tidak ada APBN-Perubahan sehingga Kementerian Keuangan optimis penyerapan anggaran tahun ini optimal dan meminta dukungan perbankan agar penerimaan negara tahun ini dapat tercapai maksimal. Selain itu, Kepala KPPN Cilacap juga berharap sinergi dengan perbankan terus terjalin dengan baik dan kuat.

Cilacap, Rabu 5 Desember 2018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap dalam menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember menyelenggarakan berbagai kegiatan mulai dari kampanye anti korupsi, quiz anti korupsi, serta internalisasi anti korupsi.

Rangkaian kegiatan dimulai Rabu pagi (5 Desember 2018) dengan kampanye anti korupsi berupa pemasangan banner anti korupsi di ruang tunggu layanan KPPN dan pembagian mug anti korupsi kepada pengguna layanan yang datang ke KPPN Cilacap. Kegiatan kampanye ini bertujuan sebagai sarana sosialisasi membangun budaya anti korupsi kepada para pegawai dan pemangku kepentingan.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan  bagi Desa yang ditransfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap berupaya untuk menyalurkan Dana Desa di Kabupeten Cilacap secara tepat waktu. Pada tahun 2018, Kabupaten Cilacap mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp240.787.259.000,00 untuk 269 desa yang disalurkan dalam tiga tahap.

(21/11/2018) Menghadapi akhir tahun anggaran 2018, Kanwil Direktorat Jenderal  Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), 15-17 November 2018, bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap. Penyelenggaraan rakorwil ini merupakan yang ke tiga kalinya selama tahun 2018 setelah sebelumnya dilaksanakan di Tegal dan Salatiga. Mengambil tema “Semangat Menjaga Kebersamaan Meraih Asa DJPb Jaya”, Rakorwil diikuti oleh 62 peserta, terdiri dari Kepala KPPN dan Kepala Bidang/Bagian Umum serta Pejabat Pengawas lingkup Kanwil DJPb  Provinsi Jawa Tengah.

(Cilacap, 30 Oktober 2018) Peringatan hari Oeang ke-72 tahun 2018 diselimuti dengan berita duka. Kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 pada tanggal 29 Oktober 2018, 21 korban diantaranya adalah pegawai Kementerian Keuangan. Para pegawai instansi vertikal Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Cilacap mengadakan sholat magrib berjamaah dan doa bersama di Mushola KPPBC Cilacap, mendoakan semoga Allah memberikan tempat terbaik dan menerima amal ibadah korban, serta semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran.

(Cilacap, 25 Oktober 2018) - Selama dua hari berturut-turut dari tanggal 24 s.d. 25 Oktober 2018 Para Penyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Lingkup KPPN Cilacap  yang terpilih (24 satuan kerja) berkumpul di Aula KPPN Cilacap untuk mengikuti Workshop Akuntansi. Acara ini digagas oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan mengirimkn narasumber workshop dari Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

Cilacap, 29 Juni 2018) Mengenakan seragam putih hitam, seluruh pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap,hari ini, Jum’at 29 Juni 2018, bertempat di berbagai area kantor, melakukan kegiatan kampanye.

Cilacap - Untuk meningkatkan sinergi dalam upaya optimalisasi penerimaan negara, dan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No. SE-84/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Monitoring dan Evaluas atas Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam Melaksanakan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dalam Rangka Treasury Single Account (TSA) Penerimaan, KPPN Cilacap secara periodik setiap triwulan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dimaksud.

(Cilacap, 6 Juni 2018) Sejak hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap mulai menerima pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Cilacap.

Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pihak Perbankan, KPPN Cilacap melaksanakan  Rapat Koordinasi Perbankan pada Rabu, 16 Mei 2018.

(Cilacap, 30 Mei 2018) “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin” (QS. Al-Ma’un : 1-3).

(Cilacap, 15 Mei 2018) Antusiasme peserta dapat dirasakan hingga akhir acara Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan Lingkup KPPN Tahun 2018,

(Cilacap, 30 April 2018) Banyak orang yang ketika diajak untuk belajar menjadi seorang penulis, mereka malah sibuk beralasan dan banyak mengeluh. Yang sering jadi alasan dan keluhan mereka adalah “saya tidak bisa menulis”.

(Cilacap, 11 April 2018) Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran Satuan Kerja di lingkup pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap, dengan mengambil tema “Meningkatkan Kualitas Belanja Untuk Kemakmuran Rakyat”, KPPN Cilacap melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2018 serta Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2018.

(Cilacap, 28 Maret 2018) KPPN Cilacap menggelar rapat koordinasi penyaluran  DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018 yang dirangkaikan dengan bedah buku Kisah Sukses Dana Desa, Selasa 27 Maret 2018.

(Cilacap, 26 Maret 2018) Menjadi agenda dua tahunan, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendahaaran (DJPb) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Jambore Perbendaharaan Jawa Tengah yang ke-2 berlokasi di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada tanggal 23-25 Maret 2018, setelah pelaksanaan jambore pertama pada tahun 2016.

(Cilacap, 9 Maret 2018) Ada yang berbeda pada pagi hari Jum’at tanggal 9 Maret 2018. Pegawai KPPN Cilacap berkumpul di “Gazebo” yang terletak di halaman samping gedung utama KPPN Cilacap. Kegiatan GKM (Gugus Kendali Mutu) yang biasanya dilaksanakan di dalam ruangan, kali ini, untuk memberikan kesegaran dilaksanakan outdoor.

(Cilacap, 28 Februari 2018) KPPN Cilacap per 1 Februari 2018 mulai mengimplementasikan penggunaan e-office dalam korespendensi kedinasan. Pemanfaatan e-office dengan menggunakan media internet dalam korespondensi kedinasan akan membantu terwujudnya paperless office  dalam rangka mendukung program Perbendaharaan Go Green.

(Cilacap, 14 Februari 2018) KPPN Cilacap menyelenggarakan Sosialisasi Persiapan Implementasi e-SPM dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima.

(Cilacap, 14 Februari 2018) KPPN Cilacap sebagai salah satu institusi pelayanan publik di daerah memantapkan kredibilitasnya melalui pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

(Cilacap, 30 Januari 2018) Menindaklanjuti penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Three oleh Kepala KPPN Cilacap pada tanggal 26 Januari 2018 di Tegal, bertempat di ruang rapat KPPN Cilacap pada hari Selasa, 30 Januari 2018 semua pejabat eselon IV dan pelaksana melakukan penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu Four-Five tahun 2018.

(Cilacap, 24 Januari 2018) Sebagai puncak peringatan Hari Bakti Perbendaharaan 2018, KPPN Cilacap menyelenggarakan Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan yang diikuti oleh satker peserta bimtek penyusunan Laporan Keuangan, Perwakilan Kementerian Keuangan di Cilacap, Perwakilan Perbankan, dan Perwakilan Pemkab Cilacap.

(Cilacap, 24 Januari 2018) KPPN Cilacap kembali menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang diikuti oleh seluruh satuan kerja mitra kerja KPPN Cilacap.

(Cilacap, 19 Januari 2018) Jumat pagi, segenap pegawai KPPN Cilacap mengikuti kegiatan Perbendaharaan Peduli Lingkungan. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan sekaligus wujud kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari Program Perbendaharaan Go Green.

(Cilacap, 12 Januari 2018) Dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018 KPPN Cilacap melaksanakan kegiatan olah raga bersama dengan satuan kerja di halaman gedung KPPN Cilacap, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 28, Gumilir, Cilacap Utara, Jumat, 12 Januari 2018.

(Cilacap, 11 Januari 2018) Salah satu kegiatan yang digelar oleh KPPN Cilacap dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2018 adalah Perbendaharaan Menyapa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada masyarakat seperti perguruan tinggi/sekolah/kelompok masyarakat.